Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

POJOK LITERASI DAN EDUKASI MENABUNG SEBAGAI UPAYA PENGUATAN LITERASI FINANSIAL DAN BUDAYA MENABUNG PADA SISWA SEKOLAH DASAR DI SDN 02 PETIR KABUPATEN SERANG Dewi Noviana; Asnawi Asnawi; Furqon Hidayatullah; Nur Afriani; Syakura Birru Khulqi
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Vol 6, No 5 (2026): JPM: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan
Publisher : Penerbit Widina, Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jpm.v6i5.3271

Abstract

Low financial literacy among elementary school students remains a challenge in developing saving habits and responsible financial behavior. This community service program aimed to improve financial literacy and promote saving habits through the establishment of a Reading Corner and Saving Education Corner at SDN 02 Petir, Serang Regency. The program employed observation, financial literacy education, establishment of a literacy corner, daily saving practice, educational games, teacher mentoring, and simple pretest-posttest evaluation. The participants consisted of 35 fifth grade students, 1 homeroom teacher, and 1 school principal. The results indicated an improvement in students’ understanding of needs versus wants, the benefits of saving, and the habit of setting aside pocket money regularly. The literacy and saving corner served as an engaging and sustainable learning medium that integrated reading materials, visual media, classroom piggy banks, and simple savings records. The program contributes to strengthening financial literacy from an early age and can be replicated in other elementary schools. ABSTRAKRendahnya literasi finansial pada anak usia sekolah dasar masih menjadi tantangan dalam pembentukan karakter hemat, disiplin, dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan uang saku. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan literasi finansial dan menumbuhkan budaya menabung melalui pembentukan Pojok Literasi dan Edukasi Menabung di SDN 02 Petir, Kabupaten Serang. Metode yang digunakan meliputi observasi awal, sosialisasi literasi finansial, penyediaan pojok literasi, praktik menabung harian, permainan edukatif, pendampingan guru, serta evaluasi melalui pretest dan posttest sederhana. Kegiatan melibatkan 35 siswa kelas IV, 1 wali kelas, dan 1 kepala sekolah. Hasil pelaksanaan menunjukkan peningkatan pemahaman siswa mengenai perbedaan kebutuhan dan keinginan, manfaat menabung, serta kebiasaan menyisihkan uang saku secara berkala. Pojok Literasi dan Edukasi Menabung menjadi media pembelajaran yang menarik dan berkelanjutan karena memadukan bahan bacaan, media visual, celengan kelas, serta pencatatan tabungan sederhana. Program ini berkontribusi terhadap penguatan literasi finansial sejak dini dan dapat direplikasi di sekolah dasar lainnya.
URGENSI KEAMANAN SIBER: ANALISIS LITERASI DIGITAL DALAM MEMBENTENGI AKUN DIGITAL DARI ANCAMAN SOCIAL ENGINEERING Ilzam Mantya Firlana; Izzul Ahmad Fathoni; Najwa Azkiatul Fadilah Al-fikriah; Sri Devi Komalasari; Anton Nasrullah; Oktavianto Setyo Nugroho; Asnawi
Prosiding Senapas Vol. 1 No. 1 (2026): Prosiding Senapas
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.68321/7mjsq605

Abstract

Literasi digital dan keamanan akun merupakan elemen krusial dalam memitigasi gelombang ancaman kejahatan siber yang kian meningkat di era digital modern. Seiring dengan percepatan penetrasi internet dan adopsi layanan digital, kejahatan siber seperti phishing, rekayasa sosial (social engineering), credential stuffing, dan pengambilalihan akun (account takeover/ATO) menjadi semakin canggih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi antara tingkat literasi digital masyarakat dan kerentanan terhadap serangan siber, serta mengevaluasi strategi mitigasi proaktif untuk mengamankan akun digital. Menggunakan metode tinjauan pustaka deskriptif-analitis dan analisis data empiris dari laporan keamanan siber, hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital secara signifikan meningkatkan kerentanan pengguna terhadap taktik penipuan rekayasa sosial. Selain itu, manajemen kata sandi yang lemah dan ketiadaan autentikasi multifaktor (MFA) tetap menjadi vektor utama terjadinya pembobolan keamanan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan edukasi literasi digital yang komprehensif di sektor formal maupun informal, disertai penerapan wajib autentikasi multifaktor dan analisis perilaku untuk melindungi akun pribadi maupun organisasi dari ancaman siber yang berkembang.
Strategi Mitigasi Kriminalitas Pedesaan : Implementasi Edukasi Non Penal sebagai Instrumen Rekayasa Sosial (Social Engineering) guna Membentuk Kesadaran Hukum Warga Desa Petir Rohma Diah Yuliana; Nadiroh; Gustian Rizki Maulana; Asnawi
Prosiding Senapas Vol. 1 No. 1 (2026): Prosiding Senapas
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.68321/0vn1my29

Abstract

Kriminalitas pedesaan merupakan fenomena sosial-yuridis yang memerlukan upaya pencegahan tidak hanya melalui penegakan hukum secara represif, tetapi juga melalui pendekatan preventif. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi edukasi hukum non-penal sebagai instrumen rekayasa sosial (social engineering) dalam meningkatkan kesadaran hukum dan memitigasi kriminalitas di Desa Petir. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan kegiatan edukasi hukum kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi hukum non-penal mampu memperkuat pemahaman masyarakat mengenai norma hukum, hak dan kewajiban, serta konsekuensi dari tindakan yang melanggar hukum. Selain meningkatkan pengetahuan hukum, edukasi tersebut mendorong terbentuknya kesadaran dan perilaku masyarakat yang lebih preventif serta partisipatif dalam mencegah potensi tindak kriminal. Dengan demikian, edukasi hukum non-penal dapat menjadi strategi rekayasa sosial dalam membangun budaya hukum masyarakat yang berkelanjutan dan menciptakan lingkungan desa yang lebih tertib, aman, dan berkesadaran hukum.
Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Analisis Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2024/Pn Jap Ayu Salsabila; Asnawi Asnawi; Ayang Fristia Maulana
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 4 No. 3 (2026): September: Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v4i3.6810

Abstract

As part of its commitment to safeguarding children who fall victim to sexual violence, Indonesia enacted Law Number 12 of 2022 concerning TPKS. Article 25 of this law raises the evidentiary weight given to a victim's testimony, yet its application in practice has not run smoothly, as illustrated by Court Decision Number 000/Pid.Sus/2024/PN Jap, in which the defendant was acquitted even though every element of the offense had been established. Employing a normative-juridical approach, this study examines how Article 25 was applied, drawing on Harahap's evidentiary theory together with the legal-protection theories of Raharjo and Setiono. The findings show that the panel of judges continued to rely on Article 183 of the KUHAP and the principle of unus testis nullus testis, notwithstanding that the victim's account had already been reinforced by a forensic medical report, laboratory findings, a psychiatric diagnosis, and reports from a psychologist and social worker, meaning that legal protection was fulfilled only at the procedural level. Consistent enforcement of the lex specialis derogat legi generali principle, paired with a trauma-informed justice approach, is therefore essential.
Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Pemidanaan Anak yang Berhadapan dengan Proses Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Analisis Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN MDN Silviyana Muntaha; Asnawi Asnawi; Ayang Fristia Maulana
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 4 No. 3 (2026): September: Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v4i3.6839

Abstract

Children in conflict with the law (CCL) require special treatment that prioritizes rehabilitation and restorative justice in accordance with the mandate of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA). However, in practice, juvenile sentencing is often still trapped in a repressive punishment approach. This study aims to analyze the form of legal protection for CCL based on the UU SPPA and examine its implementation in Decision Number 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn. The method used is normative legal research with a qualitative prescriptive nature, utilizing a statute, case, and Conceptual Approach. The results indicate that formal procedural protection has been fulfilled. Because the maximum criminal threat exceeds 7 years, diversion could not be applied. However, substantive protection is considered suboptimal. The judge disregarded the Litmas recommendation and imposed a 1-year prison sentence without comprehensive argumentation and without an explicit order for placement in a Special Child Development Institution (LPKA). In conclusion, the application of the law in the decision remains oriented towards repressive punishment. This decision does not fully reflect the principle of the best interest of the child and the principle of ultimum remedium (imprisonment as a last resort) for the sake of the child's future rehabilitation.