Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Diponegoro Law Journal Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Sriwijaya Law Review Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Al-Adl : Jurnal Hukum Majalah Hukum Nasional Borobudur Law Review Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) Procedia of Social Sciences and Humanities Perspektif Hukum Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Ro'fah Setyowati
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
TINJAUAN HUKUM TERHADAP EKSISTENSI UNIT USAHA SYARIAH BANK JAWA TENGAH Muhammad Fuad Hakim Zamzami; Ro’fah Setyowati
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 14, No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v14i1.6066

Abstract

Eksistensi Unit Usaha Syariah Bank Jateng sedang tidak baik, hal ini dikarenakan beberapa permasalahan teknis dan non teknis yang dihadapi. Berdasarkan permasalahan eksistensi Unit Usaha Syariah tersebut penelitian ini akan secara spesifik membahas mengenai eksistensi Unit Usaha Syariah PT. Bank Jateng dan mengenai strategi Unit Usaha Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah agar semakin eksis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menggunakan data hukum primer. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Unit Usaha Syariah Bank Jateng masih mengalami beberapa hambatan yang menjadikannya tidak eksis. Ada 6 (enam) langkah strategis untuk menjadikan Unit Usaha Syariah Bank Jateng semakin eksis. 
Challenges of Sharia Banking Notaries in Indonesia's Economic Development in the Global Era Ro’fah Setyowati; Bagas Heradhyaksa
Procedia of Social Sciences and Humanities Vol. 1 (2021): Proceedings of the 2nd International Conference On Intelectuals Global Responsibility
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/pssh.v1i.19

Abstract

Notaries have a strategic position in making Islamic banking contracts. The reason is that the notary is responsible for the correctness of the contract construction to fulfill the terms of the agreement and the sharia principles. This study aims to find the philosophy of juridical consequences of the notary profession relationship with Islamic banking, which is associated with challenges in the global era. This research uses a philosophical, juridical, and empirical approach. The analysis results show that a notary who has sharia competence and understands and also carries out the philosophy of juridical consequences of the profession is very much needed. This is due to the growing challenges in developing Islamic banking globally, particularly about competition due to advances in information technology
Hubungan Hukum dan Pertanggungjawaban DSN dengan MUI dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah Arinta Rachmawati; Ro’fah Setyowati
Perspektif Hukum VOLUME 20 ISSUE 2
Publisher : Faculty of Law Hang Tuah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/ph.v20i2.22

Abstract

The rapid development of Islamic economic institutions in Indonesia cannot be separated from DSN and MUI's participation in their operations. This research will specifically discuss the legal relationship and responsibility of DSN with MUI in the process of Islamic Financial Institutions in Indonesia. This research is a normative juridical study using secondary legal data in the form of primary legal materials and secondary legal materials on Islamic financial institutions. Based on the research results, it is known that the legal relationship between DSN and MUI in the operation of Islamic financial institutions, MUI which is the responsible institution for matters related to sharia, places the position of DSN as an extension of the MUI's arm which has a very strategic and central location in terms of the development of the Islamic economy in Indonesia. DSN is responsible for providing supervision and for establishing relationships with DPS and Islamic financial institutions.
OFFICE CHANNELING PASCA SPIN OFF BANK BNI SYARIAH DARI UNIT USAHA SYARIAH MENJADI BANK UMUM SYARIAH Sumyati*, Ro’fah Setyowati, Muhyidin
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.83 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis konsekuensi yuridis yang timbul akibat spin off Bank BNI Syariah dari unit usaha syariah menjadi bank umum syariah, dan juga untuk meneliti mekanisme office channeling pasca spin off Bank BNI Syariah. Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penulisan hukum ini ialah metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, konsekuensi spin off BNI Syariah antara lain: a. Peralihan aktiva dan pasiva; b. Kegiatan usaha yang awalnya berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) UUPS beralih menjadi berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) UUPS; c. Status Pegawai UUS BNI beralih menjadi pegawai Bank BNI Syariah. Pola pembinaan pegawainya dapat menjadi lebih difokuskan pada paradigma ekonomi Islam; d. Status nasabah UUS Bank BNI beralih menjadi nasabah Bank BNI Syariah. Pada awalnya, office channeling hanya dapat dimanfaatkan oleh UUS. Namun, pada perkembangannya office channeling juga dapat dilakukan oleh bank syariah yang bukan merupakan UUS-nya. Hal tersebut sesuai dengan kondisi Bank BNI Syariah saat ini. Terkait mekanisme office channeling pasca spin off, sama dengan mekanisme office channeling pra spin off, namun office channeling pasca spin off menggunakan surat perjanjian kerjasama, karena statusnya berbeda perseroan.
PERTANGGUNGJAWABAN PARA PIHAK DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE (STUDI KASUS LAZADA GROUP DENGAN ACHMAD SUPARDI PADA HARI BELANJA ONLINE NASIONAL) Dhimas Dwi Hutomo; Siti Mahmudah; Ro’fah Setyowati
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.131 KB)

Abstract

Dewasa ini, teknologi sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya orang yang melakukan berbagai kegiatan melalui internet, salah satunya yaitu kegiatan transaksi jual beli. Bagi kepentingan ekonomi, kehadiran teknologi komputer dan internet telah mendorong kepada tindakan efisiensi yang sesungguhnya, sedangkan bagi dunia hukum, kemajuan tersebut telah membawa implikasi pada munculnya fenomena hukum yang baru. Ketika seseorang melakukan suatu transaksi maka pada saat itu juga para pihak yang terlibat sudah dihadapkan pada berbagai masalah hukum, seperti bagaimana caranya kita mengetahui keabsahan pembelian yang dilakukan dalam jual beli online, webvertising yang tidak jujur, kekuatan yang mengikat dari kontrak tersebut, sampai pada saat pembayarannya. Dengan munculnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 dan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan dua hal penting yakni, pertama pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin dan yang kedua diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan teknologi informasi disertai dengan sanksinya. Salah satu platform e-commerce yang sering digunakan dalam masyarakat Indonesia saat ini yaitu Lazada. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan jual beli secara online di Indonesia, pertanggungjawaban para pihak dalam transaksi media internet keabsahan sebuah kontrak elektronik dalam melakukan transaksi jual beli melalui media internet (Online) dan untuk mengetahui hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen dan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam bertransaki melalui internet.
PEMBAHARUAN HUKUM PERWAKAFAN DI INDONESIA MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF Arthur Eugene Mailuhu*, Rofah Setyowati, Islamiyati
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (512.717 KB)

Abstract

Wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat Indonesa yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Praktik wakaf yang terjadi belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan tentang wakaf. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta terakhir Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka telah terjadi pembaharuan di bidang perwakafan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan hukum perwakafan di Indonesia dari masa kolonial hingga kemerdekaan dan pembaharuan hukum perwakafan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif.  
HUBUNGAN ANTARA KONSEP CHOICE OF FORUM DAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBUATAN AKAD PERBANKAN SYARIAH Ulumil El Qudsie; Ro’fah Setyowati; Muhyidin Muhyidin
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (797.388 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara choice of forum dengan asas kebebasan berkontrak pada akad perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan kesimpulan bahwa hubungan choice of forum berada dalam ruang lingkup asas kebebasan berkontrak dalam akad perbankan syariah.
PELAKSANAAN GADAI EMAS PADA PERBANKAN SYARIAH (STUDI PADA BNI SYARIAH KOTA SEMARANG) Fajar Ikhwan Nawawi*, Ro’fah Setyowati, R.Suharto
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (821.823 KB)

Abstract

Kebutuhan akan dana  yang yang semakin meningkat dikalangan masyarakat langsung direspon bank syariah dengan mengeluarkan produk gadai emas yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan prinsip saling tolong menolong. Dasar dilakukanya penelitian ini adalah munculnya kasus dalam gadai emas pada perbankan syariah, seperti penyelewengan batas maksimum pemberian gadai, proses penjualan emas yang tidak sesuai prosedur ataupun adanya modus berkebun emas dalam gadai yang dilakukan pada perbankan syariah. Tujuan dilakukanya penelitian ini untuk mengetahui konsep gadai menurut hukum Islam; pelaksanaan gadai emas pada BNI Syariah; dan mekanisme penjualan saat jatuh tempo.Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa konsep yang digunukan dalam gadai emas pada perbankan syariah di Indoneisa diadopsi dari konsep gadai menurut hokum Islam, kemudian secara umum pelaksanaan gadai emas pada BNI Syariah telah sesuai dengan konsep gadai menurut hukum Islam, Fatwa Dewan Syariah Nasional ataupun Surat Edaran Bank Indonesia, namun demikian ada bebeapa inovasi dalam penjulan emas yang digunakan sebagai objek gadai, apabila nasabah tidak mampu melunasi hutangnya maka emas tersebut akan dijual kepada toko emas kepercayaan BNI Syariah Kota Semarang bukan melalui lembaga pelelangan umum, karena biayanya semakin membebani nasabah.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA ATAS LAGU YANG LAGUNYA DIGUNAKAN OLEH PIHAK LAIN TANPA IZIN Berthania Pitaloka Puspaasri; Budiharto Budiharto; Ro'fah Setyowati
Diponegoro Law Journal Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (807.336 KB)

Abstract

Lagu merupakan salah satu karya yang berasal dari proses berpikir manusia yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ciptaan yang bisa didengarkan keindahannya dalam kesatuan lirik, notasi, dan instrumen. Terciptanya lagu diperlukan hak mutlak yaitu hak cipta untuk memberikan perlindungan hukum bagi pencipta.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas lagu serta menganalisis tanggung jawab dari pihak yang menggunakan dan melakukan kegiatan komersial dari pemegang hak cipta. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pengumpulan data melalui data sekunder. Metode analisis yang dipakai adalah Analisis Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas lagu yang dikomersialkan oleh pihak lain berupa pendaftaran ciptaan, diberikannya hak untuk menggugat terhadap pelanggar hak cipta, dan dikenakannya sanksi sesuai dengan pelanggaran hak cipta yang dilakukan. Tanggung jawab pihak yang menggunakan dan melakukan kegiatan komersial tanpa izin yaitu dengan cara membayarkan sejumlah uang sebagai ganti kerugian yang diderita dan mengembalikan judul lagu yang diganti ke judul semula.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BENDA WAKAF YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA KANTOR PERTANAHAN (STUDI PADA PUTUSAN NOMOR 393/PDT/2014/PT.MDN) Alton Digo Reza Pratama*, Muhyidin, Islamiyati
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.056 KB)

Abstract

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.  Tanah yang telah diwakafkan harus segera didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten / Kotamadya setempat. Namun dalam praktiknya masih banyak dijumpai tanah-tanah wakaf yang belum didaftarkan. Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui proses pelaksanaan wakaf pada undang-undang Nomor 41 tahun 2004 berkaitan dengan kasus Putusan Nomor 393/PDT/2014/ PT.MDN dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap harta benda tidak bergerak dalam pelaksanaan tanah wakaf yang tidak segera dilakukan pendaftaran pada kasus Putusan Nomor 393/PDT/2014/ PT.MDN.Metode penelitan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptif analitis.  Sumber penelitian diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan melalui literature dan studi pustaka.  Metode penyajian data melalui deskriptif, yang diolah dengan cara editing,  coding, reconstructing dan sistematizing. Metode analisis bahan hukum dilakukan melalui analisis kualitatif.Hasil penelitian meguraikan bahwa : Proses pendaftaran tanah wakaf pada kasus putusan banding Nomor 393 / PDT/2014/PT.MDN tidak dilaksanakan sesuai aturan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pelaksanaan wakaf dilakukan di bawah tangan. Tidak ada bentuk perjanjian otentik dan tidak didaftarkan pada kantor pertanahan.Pada kasus Putusan No.393/PDT/2014/PT.MDN, pelaksanaan wakaf tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum secara optimal demikian,disebabkan antara lain Penggugat tidak dapat membuktikan tanah tersebut adalah tanah wakaf dan setelah diteliti surat pengesahan nadzir No.KK.02.03/TW.01/2007 ditemukan pemalsuan tanda tangan.
Co-Authors A Hashfi Luthfi Achmad Arief Budiman Ahmad Rofiq Ahmad Rofiq Aisyah Ayu Musyafa Allya Shifa Akhsanty Arinta Rachmawati Bagas Heradhyaksa Bagya Agung Prabowo Berthania Pitaloka Puspaasri Budiharto Budiharto Dewi Hendrawati Dewi Nurul Musjtari Dewi Nurul Musjtari Dhimas Dwi Hutomo Fuad Muhammad Guno Prayitno Indah Susilowati Islamiyati Islamiyati Islamiyati Maulidia Mulyani Muhyidin Muhyidin Muthia Eka Destyana Ninik Zakiyah Noor Kholifah Hidayati Noor Kholifah Hidayati Nunung Radliyah Siti Mahmudah Siti Malikatun Badriyah Ulumil El Qudsie