Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Diponegoro Law Journal Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Sriwijaya Law Review Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Al-Adl : Jurnal Hukum Majalah Hukum Nasional Borobudur Law Review Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) Procedia of Social Sciences and Humanities Perspektif Hukum Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Ro'fah Setyowati
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
TENGGAT WAKTU PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Rahmawati*, Ro’fah Setyowati, Islamiyati
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (441.876 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum terhadap waktu pembagian harta warisan dalam perspektif hukum islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian diperoleh bahwa pembagian harta warisan sebaiknya disegerakan karena hal  ini diatur secara tersirat di Q.S. Al-Imran Ayat 133 dan Q.S. An-Nisa’ Ayat 13-14. Selain itu, dipertegas dengan asas kematian dan asas ijabri yang terdapat didalam asas-asas kewarisan Islam. Hal tersebut juga sesuai dengan Sabda Rasulullah yang menyerukan bersegeralah berbuat kebaikan sebelum fitnah datang. Selain itu, kita sebagai manusia diwajibkan untuk mempelajari ilmu faraidh sesuai ketentuan Al-Qur’an dan sabda Rasulullah yang menyerukan untuk mempelajari Al-Qur’an dan ajarkan kepada orang lain serta mempelajari ilmu faraidh untuk menghindari pertengkaran mengenai pembagian warisan. Pada masyarakat muslim Desa Tegalkuning Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo khususnya masih menggunakan ketentuan kewarisan yang turun temurun berada di sekitar wilayahnya. Hal tersebut tidak terlepas dari ketentuan hukum Islam dalam pembagian harta warisnya. Selain itu, terhadap waktu pembagian harta warisan kepada ahli waris oleh pewaris biasanya dilakukan dengan menunggu kedua orang tua (pewaris) meninggal dunia. Sebab kesepakatan ahli waris yang paling diutamakan dan adanya asas kekeluargaan yang mendukung dalam pembagian kewarisan tersebut. Oleh karena itu, selama tidak menimbulkan kerugian ahli waris lainnya, maka hal tersebut masih sesuai dengan ketentuan kewarisan Islam. Dengan demikian, menurut ketentuan di atas tersebut apabila dilakukan dengan tepat, maka tidak ada ahli waris yang akan terganggu atau teraniaya hak- haknya. Sehingga menghindari untuk terjadi konflik internal dalam keluarga. Sehingga dapat menimbulkan maghfirah dan menjauhkan mudharat bagi umat muslim khususnya ahli waris.
PRODUK QARDH BERAGUN EMAS SECARA SYARIAH DALAM PERSPEKTIF SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 14\7\DPbS PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH CABANG SEMARANG Irfan Rinaldi*, Ro’fah Setyowati , Islamiyati
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (739.045 KB)

Abstract

Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur tentang produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Hal tersebut merupakan bentuk respon dari BI terhadap masalah yang dihadapi nasabah dan Bank Syariah tentang kerugian yang diakibatkan penurunan harga objek jaminan disaat proses eksekusi terjadi.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep dan implementasi Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS tentang produk Qardh Beragun Emas pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang dan bentuk perlindungan hukum nasabah yang menggunakan produk tersebut di Bank BRI Syariah Cabang Semarang.Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yang dilakukan dengan wawancara dengan berbagai narasumber khususnya pihak BRI Syariah dan MUI untuk mengetahui data lapangan. Penelitian ini juga mengkaji data-data sekunder sebagai objek kajian lainnya.  Berdasarkan analisis yang menggunakan ketentuan yang ada di SEBI No. 14/7/DPbS terhadap kegiatan produk Qardh Beragun Emas di Bank BRI Syariah Cabang Semarang, menyebabkan : a. Bank BRI Syariah Cabang Semarang dapat menerapkan beberapa poin yang dianjurkan oleh Surat Edaran Bank Indonesia tersebut; b. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Bank BRI Syariah terbagi menjadi dua jenis yaitu perlindungan secara preventif dan represif. Dalam proses pelaksanaan produk Qardh Beragun Emas ini terjadi permasalahan-permasalahan yang disebabkan oleh perkembangan pasar perbankan syariah. Hal tersebut dapat menyebabkan banyak kerugian yang dapat diderita oleh pihak nasabah maupun pihak Bank Syariah itu sendiri. Pemerintah pun belum mengeluarkan peraturan yang yang mengatur secara spesifik tentang perlindungan nasabah yang mengalami kerugian atas produk Qardh Beragun Emas ini.
MEKANISME KONSOLIDASI BANK SYARIAH ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DARI PERSPEKTIF YURIDIS Nurma Gupitasari*, Rofah Setyowati, Muhyidin
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (459.384 KB)

Abstract

Perkembangan perbankan syariah semakin meningkat yang ditandai dengan bertambahnya pendirian unit usaha syariah dan bank umum syariah di Indonesia. Guna meningkatkan laju pertumbuhan perbankan syariah, Otoritas Jasa Keuangan berencana melakukan konsolidasi (peleburan) terhadap bank syariah anak perusahaan badan usaha milik negara yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BRISyariah, dan Bank BNI Syariah. Bank BRISyariah dan Bank BNI Syariah merupakan bank syariah yang terbentuk dari spin off (pemisahan) atas unit usaha syariah sehingga hubungan antara spin off dengan konsolidasimerupakan salah satu permasalahan yang perlu dibahas. Pemilihan skema  konsolidasi akan berdampak pada aktivitas bank syariah hasil konsolidasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara spin off yang dilakukan bank umum konvensional terhadap unit usaha syariah dengan konsolidasi yang akan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap 3 (tiga) bank umum syariah anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme konsolidasi dari perspektif yuridis.
CHOICE OF FORUM PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KLAUSULA AKAD PERBANKAN SYARIAH Raditya Tatag Sidiartama*, Ro’fah Setyowati, Muhyidin
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.779 KB)

Abstract

Adanya pelembagaan prinsip syariah sebagai satu prinsip yang melandasi sistem operasional kegiatan usaha perbankan merupakan satu bentuk perkembangan yang cukup signifikan dalam kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah.       Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai. Dalam Pasal 55 Undang-Undang tersebut timbul permasalahan mengenai pilihan forum (choice of forum) dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Dalam Pasal 55 ayat (1) penyelesaian sengketa merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama, namun dalam ayat (2) justru memberikan kewenangan yang sama untuk menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Negeri. Penjelasan Pasal 55 tersebut menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan hal ini bertentangan dengan Pasal 28 D  ayat (1) UUD NRI 1945, sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Adanya ketidakpastian hukum tersebut yang kemudian menimbulkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di mana memberikan kewenangan absolut kepada Pengadilan Agama.
AKIBAT HUKUM TERHADAP EKSEKUSI LELANG DENGAN TANPA ADANYA PUTUSAN PENGADILAN (Studi di Pengadilan Agama Semarang) A Hashfi Luthfi; Ro’fah Setyowati; Siti Malikatun Badriyah
LAW REFORM Vol 12, No 2 (2016)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (118.662 KB) | DOI: 10.14710/lr.v12i2.15872

Abstract

Dalam penulisan ini membahas mengenai masalah eksekusi lelang pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Semarang. Penulisan hukum ini berusaha untuk mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan pada sengketa ekonomi syariah, hambatan apa saja yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Semarang dan bagaimana penanggulangan terhadap hambatan-hambatan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahn yang ada bahwa eksekusi lelang pada sengketa ekonomi syariah dengan tanpa adanya putusan pengadilan dapat dilakukan parate eksekusi melalui balai lelang swasta atau dapat eksekusi berdasarkan title eksekutorial dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. Eksekusi lelang melalui pelelangan umum cenderung lebih mudah dan tidak memakan banyak biaya daripada eksekusi dengan pertolongan hakim karena tidak memerlukan adanya perintah dari Ketua Pengadilan. Akan tetapi dalam hal adanya perlawanan debitor balai lelang swasta ataupun KPKNL tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi pengosongan atas objek lelang yang sudah dibeli oleh peserta lelang. Hal tersebut terjadi karena Pengadilan menganggap bahwa terhadap Objek Lelang yang dijual oleh Balai Lelang Swasta tidak terdapat peletakkan sita (beslag) oleh badan Peradilan. Sementara prosedur hukum untuk melakukan eksekusi pengosongan mewajibkan harus adanya penetapan sita terlebih dahulu oleh Pengadilan. Hambatan yang dihadapi Pengadilan Agama Semarang dalam pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggungan adalah karna adanya perlawanan dari pihak tereksekusi yang mencoba menghalangi proses lelang dengan cara premanisme dan adanya perlawanan dari pihak ketiga.
Halal certification mechanism for Sharia hotels in the development of Muslim-friendly tourism under Job Creation Law Allya Shifa Akhsanty; Ro'fah Setyowati; Aisyah Ayu Musyafa; Muthia Eka Destyana
Borobudur Law Review Vol 5 No 1 (2023): Vol 5 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.8766

Abstract

The development of the global halal industry is increasing and has received positive responses from various parties. Indonesia as a country that already has a culture that is attached to the halal lifestyle has the opportunity to develop its leading sector, namely Muslim-Friendly Tourism. Therefore, it requires attention and participation from stakeholders in the tourism sector such as the government and business actors in the tourism industry. In order to encourage the realization of economic improvement through Muslim-friendly tourism, halal certification instruments are needed in several units, one of which is a restaurant in a sharia hotel. The purpose of this study is to analyze the halal certification mechanism, especially in the Islamic hotel restaurant unit based on the Job Creation Law. In order to discuss this topic, this research uses normative juridical methods, utilizing secondary data, consisting of primary legal materials and secondary legal materials. This study found that there are fundamental changes related to the halal certification mechanism for business actors, including Islamic hotels under Job Creation Law. The changes referred to are in the mechanism and flow of issuing halal certification. Before the Job Creation Law, halal certification was processed over a long period of time and the applicant was charged a fee in the process. Meanwhile, under the Job Creation Law, the process of issuing halal certification is accelerated and services are expanded. This can encourage the development of Muslim-friendly tourism in Indonesia.
Fatwa DSN MUI In Managing The Dispute Settlement Of Sharia Economic In Indonesia Through Basyarnas Nunung Radliyah; Dewi Nurul Musjtari; Ro'fah Setyowati
Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 3 No. 2 (2018): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/alahkam.v3i2.1346

Abstract

Sharia Council is an institution that plays a role in securing the standard of Sharia in every Islamic Financial institution in the world. In Indonesia, the role is conducted by the National Sharia Council (DSN) established by the Indonesian Ulema Council (MUI) in 1998, strengthened by the Decree of the MUI Leadership Board. Kep-754/MUI/II/1999 dated February 10, 1999. The existence of MUI DSN in managing the settlement of sharia banking disputes has not been fully recognized by the people of Indonesia. It can be seen in the implementation of sharia contracting in sharia banking has not yet decided dispute resolution option through National Syariah Arbitration Board (BASYARNAS). The purpose of writing a paper is to know the legal basis of the binding force of the Fatwa DSN in arranging the settlement of dispute Sharia Economy in Indonesia through BASYARNAS and its consequences for the Islamic financial institutions (LKS) who disobey the fatwa DSN. This research is a normative research with the philosophical, juridical and sociological approach. Data analysis with qualitative descriptive. The results of this study indicate that the legal basis of the power of the DSN Fatwa in regulating the settlement of Sharia Banking disputes is Article 26 of Law No. 21 Th. 2008 and Article 31 of Decree of the Board of Managing Directors of Bank Indonesia Number 32/34/1999. There will a negative impact for LKS do not comply with the content of the DSN Fatwa, such as the difficulty in carry out its activities, aside of negatively influencing the performance and level of credibility of DPS in LKS.
Co-Authors A Hashfi Luthfi Achmad Arief Budiman Ahmad Rofiq Ahmad Rofiq Aisyah Ayu Musyafa Allya Shifa Akhsanty Arinta Rachmawati Bagas Heradhyaksa Bagya Agung Prabowo Berthania Pitaloka Puspaasri Budiharto Budiharto Dewi Hendrawati Dewi Nurul Musjtari Dewi Nurul Musjtari Dhimas Dwi Hutomo Fuad Muhammad Guno Prayitno Indah Susilowati Islamiyati Islamiyati Islamiyati Maulidia Mulyani Muhyidin Muhyidin Muthia Eka Destyana Ninik Zakiyah Noor Kholifah Hidayati Noor Kholifah Hidayati Nunung Radliyah Siti Mahmudah Siti Malikatun Badriyah Ulumil El Qudsie