Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

1.879

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Masalah-Masalah Hukum JURNAL ILMIAH LIVING LAW Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Jurnal Al-Hakim : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Jurnal Dedikasi Hukum Qawanin: Journal of Economic Syaria Law Rechtsvinding Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan

Burhanudin Harahap

Faculty Of Law Universitas Sebelas Maret

Author-ID : 2957536

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK NEGARA INDONESIA (BNI) SYARIAH CABANG SURAKARTA Haryo Normala Meilano; Burhanudin Harahap
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 2 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui dan mengkaji bagaimanakah aplikasi akad wakalahditerapkan, untuk memenuhi rukun jual beli dalam pembiayaan murabahah, apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariah maupun hukum yang berlaku demi tercapainya kemaslahatan. Metode penelitian hukum yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian hukum, menggunakanmetode pendekatan empiris.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif dan penafsiran hukum.Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa akad Pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah cabang Surakarta tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN no 04/DSNMUI/IV/2000 sebagai pedoman dalam pelaksanaan produkpembiayaan tersebut

TINJAUAN YURIDIS DALAM BUKTI HUKUM KONSUMEN DALAM MAKANAN HALAL Jacobus jopie Gilalo; Adi Sulistiyono; Burhanudin Harahap
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol. 12 No. 1 (2020): Jurnal ilmiah Living Law
Publisher : Magister Hukum Sekolah Pascasarjana Unida

Indonesia is a country with the majority Muslims in the world. As Muslims, it is obligatory to comply with religious prohibitions that must be obeyed, namely by not consuming food that are made from / have non-halal contents. Several laws, namely: Consumer Protection Act, Health Act, Food Act and Halal Product Guarantee Act are a form of legal protection for halal food products that can provide guarantees for consumption by Indonesian Muslim communities. This paper is a descriptive qualitative one that seeks to provide an overview of the problem of regulating halal food products in relation to consumer protection and legal protection of consumers in consuming halal food products. The results of this review study that the regulation of halal food products for companies or businesses that will trade their products in Indonesia based on the Halal Product Guarantee Act if related to consumer protection has provided legal certainty for the consumer community (Muslims) to consume halal food, namely by there are Halal Certification marks and Halal Labels. Likewise, several laws and regulations relating to halal food products that have been enacted provide legal protection for consumers in consuming food and beverages. Consumers must get information, safety and a sense of security for a food product that will be consumed according to their choices.

KAJIAN HUKUM PADA PENGARUH INFLASI TERHADAP KEABSAHAN OBYEK WAKAF TUNAI AKIBAT BERKURANGNYA NILAI RIIL HARTA WAKAF (Legal Study On the Effect On Inflation On the Legitimacy of the Cash Wakf Object Due to The Reduction of the Real Value of Wakf Asset) Nur Sulistiyaningsih; Burhanudin Harahap
Qawanin: Jurnal of Economic Syaria Law Vol 5 No 2 (2021): Desember
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kediri

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penurunan nilai riil uang sebagai obyek wakaf tunai dalam kategori harta atau benda yang tidak kekal. Peneliti mengkaji tentang cara yang sebaiknya dilakukan agar harta wakaf tidak berkurang nilai riilnya. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta tersier. Sifat penelitian adalah preskriptif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan nilai riil uang kertas mengakibatkan uang sebagai obyek wakaf termasuk dalam kategori sebagai tidak kekalnya obyek wakaf, tetapi masih dalam kategori tidak habis sekali pakai selama nilai nominal wakaf tunai tidak berubah. Perubahan nilai riil uang akibat inflasi yang masih dalam kategori tidak habis sekali pakai tidak menjadikan uang tersebut tidak sah sebagai obyek wakaf. Cara untuk menjaga keseimbangan nilai nominal dan nilai riil uang adalah dengan menambahkan nominal wakaf uang sebesar penurunan nilai akibat inflasi yang diambilkan dari hasil penggunaan uang wakaf This study aims to analyze the real value of money as an object of cash waqf in the category of property or objects that are not eternal. Researchers examine the ways that must be done so that the waqf property does not decrease in value. This research is a normativeresearch using secondary data which includes primary legal materials and secondary and tertiary legal materials. The nature of the research is prescriptive with qualitative analysis. The results showed that changes in the value of real money to produce money as waqf objects are included in the category of impermanent waqf objects, but are still in the non-consumable category as long as the nominal value of cash waqf does not change. Changes in the real value of money due to inflation which is still in the category of not being used up does not make the money invalid as an object of waqf. The way to maintain a balance between the nominal value and the real value of money is to add a nominal cash waqf that increases due to inflation taken from the use of waqf money.

Pendampingan Hukum Perkawinan Islam dalam Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Masa Pandemi: Studi di Majelis Taklim Salimah Surakarta Nur Sulistiyaningsih; Luthfiyah Trini Hastuti; Burhanudin Harahap
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 2 No. 3 (2022): December 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v2i3.23386

Pandemi Covid-19 menghambat berbagai kegiatan sehari-hari. Kegiatan-kegiatan tersebut terpaksa dilakukan dari rumah, mulai dari work from home, sekolah daring, hingga kuliah daring. Kondisi seperti ini membuat interaksi keluarga menjadi lebih intens dari hari-hari sebelumnya. Beberapa keluarga merasakan dampak positif dari hal ini. Meningkatnya intensitas komunikasi dalam keluarga juga meningkatkan keintiman hubungan mereka. Beberapa keluarga menggunakan kesempatan ini untuk lebih saling mengenal antar anggota keluarga mereka. Namun, di samping itu, ada pula beberapa keluarga yang merasakan dampak negatif dari pandemi ini. Intensitas yang tinggi dalam keluarga juga dapat menimbulkan konflik, salah satunya yaitu perceraian. Berbagai faktor menjadi pemicu dalam perceraian di masa pandemi ini, misalnya menurunnya perekonomian, perselisihan, hingga KDRT. Dalam kondisi ini, sangat urgen melakukan penguatan terhadap prinsip dan hakikat perkawinan, khususnya dalam perspektif hukum islam. Metode yang dipakai dalam pengadian ini adalah berupa ceramah, tanya jawab interaktif dan pendampingan. Hasil dari pengabdian ini adalah para peserta memiliki insight bahwa sebuah perkawinan bertujuan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawadah wa rahmah. Kegiatan pengabdian ini menjadi oase di tengah pandemi untuk sharing dan mencari solusi terkait dengan rumah tangga agar terhindar dari perceraian. Assistance in Islamic Marriage Law in Efforts to Reduce Divorce Rates during the Pandemic (Study in Salimah Ta'lim, Surakarta) The Covid-19 pandemic has hampered various daily activities. These activities have to be carried out from home, starting from work from home, online schools, to online lectures. Conditions like this make family interaction more intense than the previous days. Some families feel the positive impact of this. The increased intensity of communication within the family also increases the intimacy of their relationship. Some families use this opportunity to get to know each other better among their family members. However, besides that, there are also several families who feel the negative impact of this pandemic. High intensity in the family can also lead to conflict, one of which is divorce. Various factors trigger divorce during this pandemic, for example, the declining economy, disputes, and domestic violence. In this condition, it is very urgent to strengthen the principles and nature of marriage, especially from the perspective of Islamic law. The method used in this court is in the form of lectures, interactive question and answer, and mentoring. The result of this dedication is that the participants have the insight that marriage aims to achieve a sakinah, mawadah wa rahmah family. This service activity has become an oasis in the midst of a pandemic for sharing and finding solutions related to the household to avoid divorce.

DISEMINASI PENGGUNAAN SHOPEE PAY LATER BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Nur Sulistiyaningsih; Solikhah Solikhah; Luthfiyah Trini Hastuti; Burhanudin Harahap
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2023): Volume 4 Nomor 4 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pembelian produk menggunakan paylater di shopee merupakan salah satu bentuk muamalah yang sedang trend di Indonesia. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang hukum pembelian produk melalui shopee dengan cara membayar nanti (paylater) dan pengenaan denda akibat keterlambatan pembayaran tagihan paylater di Shopee menurut perspektif Hukum Islam. Adapun sasaran diseminasi ini adalah anggota Komunitas Emak Blogger Solo dan masyarakat umum. Akad yang dilaksanakan pada praktik pembelian produk dengan cara membayar paylater di Shopee adalah akad Qardh. Pada praktik pembelian dengan paylater ini terdapat bunga minimal 2,95%. Sehingga pembelian produk di Shopee menggunakan paylater merupakan bentuk muamalah yang tidak diperbolehkan. Pengenaan denda akibat keterlambatan pembayaran tagihan paylater yang bersifat fluktuatif dan tidak sesuai dengan biaya administrasi sebenarnya maka denda ini tidak sesuai dengan prinsip syariah. Metode pelaksanaan program ini melalui diskusi interaktif dengan penyampaian informasi secara langsung kepada Komunitas Emak Blogger Solo mengenai penggunaan shopee paylater. Pengabdian ini penting dilakukan karena hasil diseminasi diulas oleh para blogger yang menjadi peserta berupa reportase tulisan dan video, sehingga masyarakat mendapat informasi mengenai hukum shoppe pay later dalam perspektif Hukum Islam.

Peran Organisasi-Organisasi Kemasyarakatan Islam dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Surakarta Luthfiyah Trini Hastuti; Burhanudin Harahap; Agus Rianto; Nur Sulistyaningsih
Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 7 No. 2 (2022): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/alahkam.v7i2.5570

Discriminatory behavior experienced by persons with disabilities is still often encountered, one of which is access to job opportunities. The cause of the low access to work is due to the low access to education of persons with disabilities. This study aims to describe the role of Islamic Community Organizations in Surakarta City as a strategic entity partnering the government in solving problems experienced by people with disabilities. The theory used refers to the theory of Human Rights in the Islamic concept. In essence, Islam provides equality to all people in obtaining education, employment, and other rights which are summarized in the five basic needs. This research is a non-doctrinal legal research. The data used are the results of interviews conducted with the management of NU and Muhammadiyah in the city of Surakarta. Data analysis was carried out using material logic with an inductive syllogism. The results showed that the role of Islamic organizations NU and Muhammadiyah in Surakarta in the field of education has been realized. The inclusive education program through SMA Muhammadiyah 6 Surakarta and inclusive madrasah which are currently managed by Islamic organizations are trying to improve the quality of life for people with disabilities. Another role that can be carried out is in the field of religion by providing worship facilities and developing fiqh with disabilities. In the field of economic empowerment, Islamic organizations NU and Muhammadiyah have experience in managing social funds sourced from zakat, infaq, and shodaqoh. The management of community social funds can be expanded to provide benefits for persons with disabilities in the form of working capital assistance.

LEGAL ISSUES OF TRANSFER OF LAND RIGHTS THROUGH SALE AND PURCHASE THAT DOES NOT ACCORD TO THE PROCEDURE FOR MAKING A DEED OF SALE AND PURCHASE (Study of Supreme Court Decision Number 1196 K/Pdt/2020) Muhammad Arfananda Ghifari; Solikhah; Burhanudin Harahap
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 4 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study discusses the legal issues of land transfer rights through sale and purchase that do not comply with the procedures for making a Deed of Sale and Purchase (AJB) as reflected in Supreme Court Decision Number 1196 K/Pdt/2020. This problem arises because the making of the AJB is not based on the actual wishes of the parties. This study aims to analyze the procedures for making AJB in the decision and the legal consequences that arise for deeds and transfers of land rights based on AJBs that are made not in accordance with procedures. The research method used is normative legal research with a statute approach and a case approach , through an analysis of Supreme Court Decision Number 1196 K/Pdt/2020 which has permanent legal force. The results of the study indicate that the making of AJBs that do not comply with procedures causes the AJB and other related deeds to be declared invalid and have no legal force, so they cannot be used as a basis for transferring land rights. As a result, the Certificate of Ownership issued based on the deed is declared legally flawed and null and void, and creates an administrative obligation for the PPAT holding the protocol to make adjustments and complete the protocol administration in accordance with the provisions of laws and regulations.

Reformulating Islamic Digital Finance Regulation in the Contemporary Era: Toward Inclusive and Sustainable Development in Indonesia Solikhah Solikhah; Burhanudin Harahap; Zeni Lutfiyah; Luthfiyah Trini Hastuti; Nur Sulistiyaningsih; Muhamad Abduh
Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan Vol 12, No 2 (2025): October
Publisher : Faculty of Sharia (Islamic Law) at Fatmawati Sukarno State Islamic University Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mzn.v12i2.9649

This study examines the contemporary reformulation of Islamic digital finance regulation in Indonesia amid the rapid expansion of technology-driven financial services. The acceleration of digitalisation has created new opportunities for efficiency and financial inclusion, yet it also introduces regulatory challenges—particularly the low level of Islamic financial literacy and limited public understanding of Sharia principles embedded in digital financial products. Employing a normative legal research approach through statute and conceptual analyses, this study evaluates the alignment between the Financial Services Authority Regulation Number 40 of 2024 on Information Technology-Based Joint Funding Services and the National Sharia Council–Indonesian Ulema Council Fatwa Number 117/DSN-MUI/II/2018, which allows conventional business units to establish Sharia units, a provision previously restricted under Financial Services Authority Regulation Number 10 of 2022. The findings demonstrate that legal certainty, regulatory coherence, and innovation in Islamic digital financial products significantly shape the sector's development. Furthermore, the study proposes a model for a Sharia governance regulatory framework to strengthen good governance and ensure full compliance with Sharia principles. The research concludes that effective collaboration among the government, financial authorities, Islamic financial institutions, and the public is essential to enhancing the contribution of Islamic digital finance toward inclusive and sustainable development in Indonesia through continuous regulatory reform and ecosystem strengthening. Academically, this research contributes by proposing a contextual model for reformulating Islamic digital finance regulation in Indonesia, strengthening the conceptual linkage between statutory provisions and Sharia normative frameworks in fintech governance, and enriching scholarly debates on the role of Islamic digital finance as a driver of inclusive and sustainable development.

Legal Protection of the Status and Rights of Biological Children (Case Study of Determination Number 114/Pdt.P/2025/Pa.Bi) Salsabila Khairunnisa; Burhanudin Harahap; Arsyad Aldyan
Rechtsvinding Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.1245

This study aims to analyze the legal protection of the status and rights of biological children according to Islamic law and the Child Protection Law, especially in assessing the suitability of the judge's legal considerations in Determination Number 114/Pdt.P/2025/PA. Bi to the principles of child justice and the fulfillment of civil rights without burdening children due to parental errors. The method used is normative juridical by examining Islamic legal norms through sharia maqasid and national laws and regulations, through literature studies on primary legal materials in the form of court decisions and secondary, analyzed qualitatively with normative interpretation. The results of the study show that Islamic law places biological children as a divine mandate that is protected by nasab for the sake of hifz al-nasl, even though the legal status is limited to sharia marriage so that the right of inheritance of faraidh does not fully apply to children of serial polygamy as in the case of Determination 114/Pdt.P/2025/PA. However, the rights to alimony, education, and affection must still be fulfilled by the father reasonably to be independent; The Child Protection Law guarantees the right to identity, health, and participation without discrimination through a complete birth certificate after biological attestation via DNA test, although judges' considerations often limit legal status due to administrative violations of parental marriage, so that children only receive partial rights such as alimony through a district court lawsuit without full guardianship or inheritance priority, which has the potential to cause social stigmatization and difficulty accessing public services such as scholarships or BPJS in areas such as Kediri; This gap creates a subjective injustice because the child is innocent, as the Constitutional Court's Decision expands biological civil relations in the best interests of the child, but the implementation of religious courts is still formalistic so that optimal protection requires harmonization through progressive fatwas and restorative mediation to ensure family reintegration and long-term psychological stability of children.

Determining the Legal Identity of Murābaḥah: Akad Design, Documentary Sequence, and Juridical Consequences in Indonesian Islamic Banking Alvin Yahya; Burhanudin Harahap; Solikhah Solikhah
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 8 No. 1 May 2026
Publisher : Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/jurnalalhakim.v8i1.14378

The accuracy of akad design is central to determining the legal identity of Sharia financing contracts in Indonesian Islamic banking, particularly in murābaḥah. While prior studies emphasize Sharia compliance, governance, and product standardization, limited attention has been given to how clause architecture and documentary sequence affect whether murābaḥah remains legally identifiable as a sale-based contract. This article examines three issues: the role of akad design in clarifying legal relations between banks and customers; the juridical consequences of inaccurate design, including nullity and wanprestasi; and the use of Religious Court decisions as empirical references for harmonizing civil law, Sharia principles, and regulatory frameworks. Using a normative-doctrinal approach, the study analyzes the Indonesian Civil Code, Law No. 21 of 2008, Law No. 4 of 2023, POJK provisions, KHES, DSN-MUI fatwas, OJK standards, and two Pekanbaru Religious Court decisions. The findings show that murābaḥah’s legal identity depends on coherence between subject matter, price, margin, procurement sequence, ownership or control, wakālah authority, and handover documentation. Inaccurate design leads to different consequences across validity and performance tracks. The study identifies recurring documentary failures and argues for a shift from macro-level compliance toward micro-level contractual architecture, emphasizing stronger pre-akad disclosure, coherent documentary chains, and clearer separation between validity and performance in dispute resolution.

Co-Authors Adi Sulistiyono Agus Rianto Alvin Yahya Arsyad Aldyan Haryo Normala Meilano Luthfiyah Trini Hastuti Luthfiyah Trini Hastuti Luthfiyah Trini Hastuti Luthfiyah Trini Hastuti Muhamad Abduh Muhammad Arfananda Ghifari Nur Sulistyaningsih Salsabila Khairunnisa Solikhah Solikhah Solikhah Solikhah Solikhah Sulistiyaningsih, Nur Zeni Lutfiyah

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search