Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search
Journal : Jurnal Suara Pengabdian 45

STRATEGI PENANGGULANGAN PERKEMBANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI ERA GLOBALISASI Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 1 No. 4 (2022): Desember: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.6 KB) | DOI: 10.56444/pengabdian45.v1i4.404

Abstract

Globalization has penetrated the territorial boundaries of countries in the world, and has affected the order of people's lives, namely in the political, economic, social, cultural and legal aspects. Indonesia as a part of the world community cannot be separated from these influences, including the influence of the development of narcotics abuse. This paper will discuss the problem of the influence of globalization on the development of narcotics abuse, as well as strategies to deal with the development of narcotics abuse in the era of globalization. The discussion shows that the problem of narcotics abuse seems endless in Indonesia. For this reason, a strategy is needed in overcoming narcotics abuse, namely with pre-emptive, preventive and recessive efforts. Besides that, it is necessary to cooperate with the police of other countries in the form of cooperation between countries, the ASEAN regional area and internationally through the United Nations (UN) through the Interpol forum.
Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) dalam Berlalu Lintas terhadap Perilaku Masyarakat Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 2 No. 2 (2023): Juni: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v2i2.856

Abstract

Traffic problems are problems faced by developed countries as well as developing countries like Indonesia. However, in Indonesia, the problems that are often encountered nowadays are becoming more severe and bigger than in previous years, including accidents, congestion and air pollution as well as traffic violations. There are at least three factors that influence traffic law enforcement, namely: Judicial Factors, Law Enforcement Factors and Community Legal Culture Factors. In order for the law to have an influence on attitudes or behavior, certain conditions are required, namely: the law must be communicated; position to behave, meaning the things that motivate people to behave in a certain way. Fines alone are not effective in building a culture of safe driving. The government needs to make legal breakthroughs, both in the legal drafting aspect and the system that regulates implementation in the field.
Hakekat dan Implementasi Keilmuan Ilmu Hukum Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 2 No. 4 (2023): Desember: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v2i4.1207

Abstract

Keilmuan ilmu hukum adalah ilmu. ciri khas ilmu hukum sebagai suatu ilmu yang “sui generis”. Ilmu hukum sebagai ilmu yang sui generis karena ilmu hukum memilki empat hal yang khas atau khusus yaitu adanya karakter normatif ilmu hukum, terminologi ilmu hukum, lapisan ilmu hukum, dan jenis ilmu hukum. Sebagai ilmu maka keilmuan ilmu hukum mempunyai karakter yang khas ilmu hukum. Di samping itu karena keilmuan hukum adalah ilmu maka ilmu hukum mempunyai objek yang dikajian atau objek kajian yang diselidiki. Objek kajian yang diselidiki dapat dilakukan melalui pendekatan atau studi normatif dan juga dapat dilakukan dengan studi empiris.
Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP di Polda Jawa Tengah Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 3 No. 2 (2024): Juni Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v3i2.1661

Abstract

Sosialisasi berupaya untuk meningkatkan, memperkenalkan dan menjelaskan KUHP yang baru disahkan dan cara penyuluhan hukum di Polda Jawa Tengah. Secara hukum, kewajiban mensosialisasikan aturan baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Sosialisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui asas, jenis-jenis pidana, pengkualifikasian kejahatan dan pelanggaran dalam KUHP Nasional serta kedudukan tindak pidana khusus dalam KUHP Nasional. Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat ini adalah berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum. Perundang-undangan yang baik memenuhi kebutuhan masyarakat. Kejahatan baru memerlukan pembatasan hukum agar sesuai dengan periode yang selalu berubah. Dari sinilah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP disahkan.
Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) dalam Berlalu Lintas terhadap Perilaku Masyarakat Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 2 No. 2 (2023): Juni: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v2i2.856

Abstract

Traffic problems are problems faced by developed countries as well as developing countries like Indonesia. However, in Indonesia, the problems that are often encountered nowadays are becoming more severe and bigger than in previous years, including accidents, congestion and air pollution as well as traffic violations. There are at least three factors that influence traffic law enforcement, namely: Judicial Factors, Law Enforcement Factors and Community Legal Culture Factors. In order for the law to have an influence on attitudes or behavior, certain conditions are required, namely: the law must be communicated; position to behave, meaning the things that motivate people to behave in a certain way. Fines alone are not effective in building a culture of safe driving. The government needs to make legal breakthroughs, both in the legal drafting aspect and the system that regulates implementation in the field.
Sosialisasi Diskresi Kepolisian dan Restorative Justice di Setukpa Lemdiklat Polri Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 3 No. 3 (2024): September : Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v3i3.1999

Abstract

Sosialisasi berupaya untuk meningkatkan dan menjelaskan diskresi kepolisian dan Restorative Justice. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum. Saat ini penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui Restorative Justice merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat mempunyai harapan yang tinggi terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai penyidik ​​untuk melakukan penyidikan terhadap segala tindak pidana dalam rangka penegakan hukum. Penegakan hukum tentunya dilakukan sesuai program prioritas Kapolri yang mengusung konsep Transformasi Menuju Polisi yang Prediktif, Responsif, dan Transparansi Berkeadilan (PRESISI) demi terwujudnya tujuan hukum.
Sosialisasi dan Implementasi Hukum Pidana dalam Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Karangmojo Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani; Hadi Karyono; Salma Nur Hanifah; Husni Kurniawati
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 3 No. 4 (2024): Desember: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v3i4.2152

Abstract

Sosialisasi berupaya untuk menjelaskan tentang Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga dan dapat dilakukan oleh suami, istri, maupun anak, yang berpotensi merusak keutuhan fisik, psikis, serta mengganggu keharmonisan hubungan keluarga. Bentuk kekerasan ini bisa bermacam-macam, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, maupun ekonomi, dan sering kali terjadi tanpa disadari oleh para korban maupun orang-orang di sekitarnya. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan yang melanggar hukum, sehingga upaya pencegahan sangatlah penting. Oleh karena itu, setiap individu perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai apa itu kekerasan dalam rumah tangga agar dapat mendeteksi, mencegah, serta mengambil langkah tepat dalam menghadapinya.
Sosialisasi dan Implementasi Hukum Pidana dalam Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Karangmojo Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani; Hadi Karyono; Salma Nur Hanifah; Husni Kurniawati
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 3 No. 4 (2024): Desember: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v3i4.2152

Abstract

Sosialisasi berupaya untuk menjelaskan tentang Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga dan dapat dilakukan oleh suami, istri, maupun anak, yang berpotensi merusak keutuhan fisik, psikis, serta mengganggu keharmonisan hubungan keluarga. Bentuk kekerasan ini bisa bermacam-macam, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, maupun ekonomi, dan sering kali terjadi tanpa disadari oleh para korban maupun orang-orang di sekitarnya. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan yang melanggar hukum, sehingga upaya pencegahan sangatlah penting. Oleh karena itu, setiap individu perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai apa itu kekerasan dalam rumah tangga agar dapat mendeteksi, mencegah, serta mengambil langkah tepat dalam menghadapinya.
Membumikan KUHP Nasional: Memahami The Living Law dalam Kehidupan Masyarakat Desa Kiyangkongrejo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 4 No. 2 (2025): Juni: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/z2yew889

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep the living law dalam KUHP Nasional kepada masyarakat Desa Kiyangkongrejo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Melalui pendekatan sosialisasi dan dialog interaktif, kegiatan ini mengupayakan untuk menciptakan kesadaran hukum masyarakat yang tidak hanya memahami aturan-aturan formal dalam KUHP sebagai hukum yang harus dipatuhi, tetapi juga menyadari adanya pengakuan terhadap nilai-nilai dan praktik hukum lokal dalam sistem hukum nasional. Kegiatan yang dilaksanakan pada 20 April 2025 ini dihadiri oleh 78 peserta yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat dan pemangku kepentingan. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan pemahaman peserta yang signifikan, dengan rata-rata peningkatan sebesar 41,02% berdasarkan perbandingan pre-test dan post-test. Pembahasan dalam kegiatan ini mencakup fenomena living law di Desa Kiyangkongrejo, harmonisasi the living law dengan KUHP Nasional, serta tantangan dan solusi dalam implementasinya. Beberapa praktik penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal yang ada di desa, seperti rembug desa dan peran tokoh masyarakat, didiskusikan untuk melihat relevansinya dengan ketentuan dalam KUHP Nasional. Kegiatan ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas tokoh masyarakat, penyusunan pedoman teknis, dokumentasi praktik-praktik penyelesaian konflik berbasis adat, serta membangun mekanisme koordinasi yang efektif antara aparatur penegak hukum, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta harmonisasi antara living law dan KUHP Nasional dalam kehidupan masyarakat desa yang mendukung terciptanya keadilan substantif.
Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) dalam Berlalu Lintas terhadap Perilaku Masyarakat Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani
Jurnal Suara Pengabdian 45 Vol. 2 No. 2 (2023): Juni: Jurnal Suara Pengabdian 45
Publisher : LPPM Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/pengabdian45.v2i2.856

Abstract

Traffic problems are problems faced by developed countries as well as developing countries like Indonesia. However, in Indonesia, the problems that are often encountered nowadays are becoming more severe and bigger than in previous years, including accidents, congestion and air pollution as well as traffic violations. There are at least three factors that influence traffic law enforcement, namely: Judicial Factors, Law Enforcement Factors and Community Legal Culture Factors. In order for the law to have an influence on attitudes or behavior, certain conditions are required, namely: the law must be communicated; position to behave, meaning the things that motivate people to behave in a certain way. Fines alone are not effective in building a culture of safe driving. The government needs to make legal breakthroughs, both in the legal drafting aspect and the system that regulates implementation in the field.