Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.285
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Kreativasi: Journal of Community Empowerment
Samuji
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Hate Speech on Social Media: the Urgency of Criminal Law Regulation and Approaches Samuji
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 6 No. 4: October 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v6i4.6030

Abstract

The spread of hate speech on social media is one of the results of rapid advances in information and communication technology. However, these advancements have also created new opportunities for social interaction. Hoaxes that appear on the internet often have negative social, psychological, and even political consequences. This study aims to determine the importance of regulating hate speech in social media and analyze methods that can be used in criminal law to deal with the spread of hate speech. Using the descriptive analysis method, this study shows that the current regulations are weak and ineffective, so a firmer method in criminal law is needed to deal with the spread of hate speech. The study also emphasizes how important it is to work together between governments, social media platforms, and the public to prevent hate speech from spreading.
Juridical Analysis of Cyberbullying as a Criminal Offense Samuji
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 2: April 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i2.7146

Abstract

Cyberbullying refers to any actions aimed at hurting or intimidating someone through information technology, particularly the internet. This form of bullying can take various shapes, such as threats, the spread of harmful personal information, or defamation. With the advancement of technology and the increasing accessibility of the internet, cyberbullying has become an increasingly urgent issue to address. Indonesian law covers several aspects related to cyberbullying, but its implementation still faces challenges. This article will analyze the regulations governing cyberbullying, the obstacles encountered in law enforcement, and the legal protection available to victims in Indonesia. The analysis aims to provide a deeper understanding of how Indonesian law addresses cyberbullying as a criminal offense and to strengthen efforts in preventing and combating this issue.
Analisis Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Pertamax dalam Perspektif Undang-Undang Migas: Criminal Law Analysis of Pertamax Counterfeiters from the Perspective of the Oil and Gas Law Samuji; Dwi Nurahman; Sumartini Dewi; Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani; Sunarto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 3: Maret 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i2.7185

Abstract

Tindakan pemalsuan Pertamax yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk meraih keuntungan secara ilegal bukan hanya merugikan konsumen, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan serta keberlanjutan industri energi di Indonesia. Pemalsuan bahan bakar, khususnya Pertamax, dapat dianggap sebagai tindak pidana dalam perspektif hukum pidana Indonesia, terutama dalam konteks Undang-Undang Migas (Minyak dan Gas). Artikel ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum pidana yang terkait dengan pemalsuan Pertamax, serta menganalisis penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Migas terhadap praktik tersebut. Dengan pendekatan normatif, artikel ini akan menelusuri regulasi yang berlaku dan memberikan penjelasan terkait pelanggaran yang terjadi dalam pemalsuan bahan bakar ini.
Pendidikan Politik di Masyarakat Kampung Waninggap Nanggo dalam Membangun Kesadaran Demokrasi Menjelang Pilkada 2024 Harus, Umiyati; Adam, Aenal Fuad; Kontu, Fransin; Khusnaeni, Laeli; Adit; Nugraha, Miftahudin; Samodra, Viki Bayu; Samuji
Kreativasi : Journal of Community Empowerment Vol. 3 No. 3 (2024): Vol.3 No.3,2024: Desember 2024 (IN PRESS)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/kreativasi.v3i3.36295

Abstract

The political education program in Waninggap Nanggo aims at increasing democracy awareness and knowledge among residents leading up to the 2024 Elections. As lead earlier, the method was participatory and comprehensive, involving a baseline survey curriculum development, and workshop implementation and election simulation. The results show a 43% increase in politics comprehension from 30% before the program to 75% after. Participation in educative activities stands at 85%, with most of the participants indicating that they feel better prepared and confident about their participation in the Elections. The post-program evaluation indicates that 80% of the participants feel more capable of identifying correct information and staying away from fake news and have shown interest in continued politics participation. These findings show that democracy awareness creation is effective if tailored in consideration of the local communities. Moreover, it minimizes the devastating effects of black and money politics and revitalizes their interest in participation. The success of this programme is expected to serve as a model for other regions, with the potential to strengthen the foundations of democracy in Indonesia through sustainable and participatory approaches. Collaboration between the government, educational institutions, and community organisations is recommended to ensure the sustainability and increased effectiveness of the programme, including the organisation of facilitator training and the development of educational materials relevant to current political dynamics. Thus, political education programmes can have a positive long-term impact on the development of democracy in Waninggap Naggo Village and other areas.       
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI KREDIT PERBANKAN DALAM KONDISI RESESI EKONOMI DIMASA PANDEMI COVID – 19 Juliman; Samuji
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i2.954

Abstract

Banyak langkah yang dapat dilakukan agar debitur dapat mengatasi masalah kreditnya. Bila akan ditempuh melalui jalur hukum kreditur dapat mengajukan wanprestasi atau kepailitan melalui pengadilan agar aset debitur dapat dikuasai dengan lelang, fidusia, cessie, hak tanggungan. Tetapi hal tersebut mengandung risiko yang tergolong cukup besar karena pihak debitur juga dapat melakukan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) untuk menggagalkan gugatan kreditur termasuk pembatalan atau penundaan sita aset. Bahkan bila terdapat kelalaian kreditur dalam bertindak debitur dapat melakukan keberatan melalui gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), walau semua keputusan adalah wewenang Hakim untuk mengambil keputusan, tapi bila Hakim mengabulkan gugutan PMH debitur kreditur dapat mengalami kerugian lebih besar.
ANALISIS PENYEBAB PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR BAGAS AMYRULLOH; SAMUJI
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i2.963

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan menjelaskan alasan di balik pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan, serta untuk melihat upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk menangani pelanggaran ini. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian undang-undang normatif. Menurut hasil penelitian, ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor, yaitu: a) Faktor manusia, dimana pengemudi berperan besar dalam terjadinya kecelakaan; b) Faktor infrastruktur jalan, dimana kondisi jalan berkontribusi terhadap pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan, termasuk permasalahan seperti pipa terbuka dan kerusakan jalan yang disebabkan oleh cuaca dan beban kendaraan; c) Faktor yang berhubungan dengan kendaraan, yang berkaitan erat dengan pesatnya perkembangan jenis kendaraan dan metode pembuatannya; dan d) Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan polisi untuk menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor terdiri dari: a) Tindakan preventif, yang mencakup pengaturan faktor-faktor di jalan dan kendaraan, pengawasan sistem transportasi, dan pengawasan faktor manusia; dan b) Tindakan represif, yang mencakup sistem penegakan hukum yang stasioner dan mobile.
TINDAK PIDANA KASUS DUGAAN PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT PRIMANDA PANDU WIRAWAN; SAMUJI
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 2 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i2.1018

Abstract

Penelitian ini membahas strategi dan koordinasi pelaku kejahatan dalam melakukan pelanggaran dengan kendaraan bermotor roda empat. Potensi konsekuensi kekerasan termasuk penggunaan bahan kimia, suhu, arus listrik, dan variasi tekanan. Tindakan represif setelah terjadinya kejahatan mencakup tahap penyidikan, penindakan, pemeriksaan, dan penyelesaian berkas perkara. Fokus utama penelitian adalah modus operandi seperti modus meminjam, keinginan memiliki kendaraan, dan penggadaian kendaraan.
PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN Mokhamad Farid Efendi; Samuji
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i3.1130

Abstract

Evolusi TIK telah berdampak besar pada banyak bidang kehidupan manusia, termasuk sistem peradilan pidana. Karena sifatnya yang meluas dan dampak psikologis dan finansial yang buruk terhadap korbannya, penipuan di era digital semakin memprihatinkan. Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengkaji kesulitan dan potensi solusi terhadap permasalahan yang muncul saat menegakkan hukum terhadap penipuan di era teknologi modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif atau doktriner untuk menyelidiki penipuan dan penegakan hukum pidana dengan meninjau peraturan hukum yang relevan, mengumpulkan data primer (peraturan perundang-undangan itu sendiri) dan data sekunder (justifikasi penelitian dan bukti pendukung). Kajian tersebut menunjukkan bahwa terdapat banyak kendala dalam penegakan hukum terkait tindak pidana penipuan. Ada beberapa variabel yang mempengaruhi pengelolaan kasus-kasus penipuan kriminal, termasuk berkembangnya pola dan strategi penipuan, tantangan dalam melacak pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi canggih, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejahatan tersebut. Salah satu cara untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan meningkatkan kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan pihak terkait. Pendekatan lainnya adalah dengan menggunakan teknologi canggih untuk menyelidiki dan melacak jejak digital. Terakhir, kampanye dan pendidikan publik dapat diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya penipuan di era digital ini dan cara mencegahnya. metode ilmiah. Jika beruntung, penelitian ini akan menjelaskan kesulitan dalam menuntut penipuan di era teknologi modern dan memberikan beberapa petunjuk kepada pihak-pihak terkait tentang cara meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani kasus penipuan. Selain itu, penelitian ini diyakini dapat menjadi batu loncatan untuk penyelidikan di masa depan mengenai cara memerangi dan menghindari penipuan transaksi keuangan di era dengan kemampuan teknologi yang terus meningkat.
Co-Authors Adam, Aenal Fuad Adit BAGAS AMYRULLOH Dewi, Sumartini Dwi Nurahman Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani Fransin Kontu Harus, Umiyati Juliman Khusnaeni, Laeli Mokhamad Farid Efendi Nugraha, Miftahudin PRIMANDA PANDU WIRAWAN Samodra, Viki Bayu SUNARTO