Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Poligami Di Kecamatan Messawa Kabupaten. Mamasa Kasim, Kasim; Sewang, Anwar; Jamaluddin, Jamaluddin; Hasnawati, Hasnawati
JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): JISH (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum)
Publisher : Universitas Islam DDI AG.H. ABdurrahman Ambo Dalle

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36915/jish.v4i1.354

Abstract

Dalam Islam, poligami dikenal sebagai poligini dan diatur oleh prinsip-prinsip yang ketat. Meskipun Islam memungkinkan seorang pria untuk memiliki lebih dari satu istri, aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariah menekankan kewajiban kesetaraan perlakuan terhadap semua istri. Jenis penelitian ini tergolong Kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: pendekatan normative (Syar’i), dan yuridis dalam memahami situasi apa adanya. Serta pendekatan social culture yang ada di kecamatan tempat penelitian berlangsung. Adapun sumber data penelitian ini adalah masyarakat muslim di kecamatan Messawa dan pihak-pihak yang mengetahui permasalahan yang akan dibahas dan tokoh agama. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan poligami adalah: 1) Faktor anak, 2) Faktor menaikan derajat seorang janda. Dampak positif dari poligami yang diungkapkan oleh masyarakat yaitu terhindar dari perbuatan zina, memperbanyak keturunan, melindungi para janda, terbutuhi kebutuhan sex suami. Sedangkan dampak negatifnya adalah 1) mendapat tekanan masyarakat, 2) Anak-anak merasa tersisih, 3) terbaginya kasih sayang suami. Pandangan hukum Islam tentang keadilan poligami yaitu mewajibkan suami berlaku adil terhadap istri-istrinya tanpa membedakan istri yang satu dengan yang lain, membagi nafkah dengan seimbang dan membagi kasih sayangnya kepada istriistrinya tanpa membedakan. Bentuk keadilan yang terjadi pada masyarakat muslim ialah seorang suami membagi waktu untuk istri-istrinya. Sebagian pembagian nafkah, waktu dan kasih sayang sudah adil , tapi banyak juga seorang suami belum bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya mulai dari nafkah materi, kasih sayang dan waktu , karena pada hakikatnya manusia tidak bisa berlaku adil.
ANALISIS KONDISI POPULASI DAN KEBERLANJUTAN PERIKANAN LEMURU (Sardinella lemuru) DI TELUK AWANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH Kalih, Lalu Achmad Tan Tilar Wangsajati Sukmaring; Sativa, Denianto Yoga; Kasim, Kasim; Zaeni, Muhammad; Islamiah, Evita Rosalinda; Hamid, Hamid; Sumahiradewi, Luh Gede
Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan Vol 15 No 1 (2024): FEBRUARI 2024
Publisher : Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24319/jtpk.15.1-10

Abstract

Lemuru (Sardinella lemuru) merupakan salah satu ikan pelagis kecil yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di Pulau Lombok, tidak hanya dalam pemenuhan kebutuhan pangan skala rumah tangga, namun juga dijadikan sebagai salah satu bahan baku pada skala industri. Keadaan tersebut menyebabkan tingginya tingkat pemanfaatan ikan lemuru di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Teluk Awang merupakan salah satu sentra penangkapan lemuru di provinsi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kondisi populasi dan status keberlanjutan perikanan lemuru di Teluk Awang berdasarkan kondisi biologi perikanannya. Pengambilan sampel ikan lemuru dilakukan di Teluk Awang selama bulan Juli-Augustus tahun 2022. Sampel ikan (n=306 ekor) diukur panjang dan beratnya. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa populasi ikan lemuru memiliki pola pertumbuhan alometrik negatif yang artinya bentuk tubuhnya kurus. Populasi ikan tersebut didominasi lemuru muda dengan ukuran kisaran panjang cagak 6,40-16,20 cm dan berat 3,0-39,0 g. Lemuru yang layak maturasi sebanyak 30%, layak tangkap 30%, dan layak konsumsi 37%. Nilai parameter kelayakan yang berkisar di bawah 50% mengindikasikan bahwa kegiatan perikanan lemuru selama bulan Juli-Agustus dapat dikatakan kurang berkelanjutan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu informasi dasar bagi pemerintah daerah setempat dalam menyusun kebijakan pengelolaan perikanan lemuru di Provinsi NTB.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Kasim, Kasim; Ramadhan, Syahril; Abidin, Zainul
Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik Vol 12 No 1 (2025): Juni
Publisher : UNIVED PRESS, Universitas Dehasen Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/professional.v12i1.8307

Abstract

This study aims to describe the factors that influence the preparation of the Regional Budget of the Central Buton Regency Government. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected using interview, observation and documentation techniques. The results showed that the leadership style carried out by the head of the regional apparatus organization was very influential in designing, planning and selecting programs related to the needs of the agency. The success of budgeting is also determined by administrative improvement factors, including the use of performance-based budget measurement instruments. The reward factor given by the Central Buton Regency Government to planners who excel in their duties and responsibilities can have a positive influence on competition and performance in budget preparation. Finally, the provision of sanctions for agencies that do not implement performance-based budgeting also motivates employees in the budget preparation process.
Penerapan Hypertext Transfer Protocol Web Server untuk Over-The-Air Auto Update Firmware pada Perangkat IoT Yusri, Iin Karmila; Kasim, Kasim; Akbar, Andi Muhammad
Elektron : Jurnal Ilmiah Volume 14 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Teknik Elektro Politeknik Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30630/eji.14.2.298

Abstract

Devices in the IoT system are located in many places and difficult to be accesses physically by system administrator. Besides, short life cycle of software/firmware requires to be updated periodically in order to improve the embedded system function to meet the system requirements. These conditions shows the difficulty to update the devices physically. Auto update firmware over the air system became a solution for physical acsess and periodically updated problem which developed by implementing Hypertext Transfer Protocol Web Server. This research is part of study of developing IoT Management System in agricultural environment. This system is in form of web application as an interface to control and manage the update system and a software for update firmware that embedded in the IoT devices. The results shows that the system is able to update firmware of the IoT devices that connected to different network at the same time automatically. Besides, this system can serve around 29,000 request for firmware update concurrently.
Legal Certainty of Criminal Liability for Money Laundering in Corruption Cases Commited by Members of the Indonesian National Kasim, Kasim; Sahlepi , Muhammad Arif; Ismaidar, Ismaidar
East Asian Journal of Multidisciplinary Research Vol. 3 No. 5 (2024): May 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/eajmr.v3i5.9180

Abstract

This study aims to investigate the effectiveness of the Cooperative Learning approach in improving students' critical thinking and learning outcomes. Critical thinking is a core skill required for effective learning, yet many students struggle to develop this ability. The Cooperative Learning approach has been recognised as effective in improving engagement, collaboration and understanding of concepts in learning. However, research specifically exploring the impact of the Cooperative Learning approach on critical thinking and learning outcomes is limited. This research used a qualitative desk study approach to investigate the role of Cooperative Learning in improving critical thinking and learning outcomes. An in-depth literature review was conducted to gather evidence from various previous studies relevant to this topic. The results showed that the Cooperative Learning approach has a positive impact in improving students' critical thinking.
Peran BPD (Badan Permusawaratan Desa) dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa : (Studi Pada Desa Lapasi-Pasi Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara) Kasim, Kasim; Irawati, Irawati; Baso, Sudirman
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2: Juli (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i2.326

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengasawan pengelolaan dana desa di Desa Lapasi-Pasi Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara dengan informan. Teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menafsirkan data yang diperoleh di lapangan dari informan. Teknik analisis data ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data dan informasi, sehingga data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan akan muncul gambaran yang dapat mengungkap permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran BPD dalam pengasawan pengelolaan dana desa belum terlaksana dengan baik. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap dana desa di Desa Lapasi-Pasi Kecamatan Lambai yaitu yang mana BPD tidak menjalankan pengawasannya dengan optimal. Kurang memberikan saran kepada kepala desa, kurangnya membangun kerja sama dengan kepala desa, dan kurang responnya BPD terhadap aspirasi masyarakat. Dari bentuk pengawasan yang ada, BPD masih kurang maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ada beberapa hambatan BPD dalam melaksanakan pengawasan dana desa yaitu kurangnya pemahaman masyarakat dan anggota BPD lainnya dalam pengawasan dana desa, anggota BPD sebagia besar ialah orang terdekat kepala desa, serta sarana yang ada kurang mendukung.