Garuda - Garba Rujukan Digital

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGATURAN DAN KEDUDUKAN INTERNET PROTOKOL SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN MAYANTARA (CYBER CRIME) Ivan Giovani sembiring; Abul Khair; Mahmud Mulyadi
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (61.672 KB)

IVAN GIOVANI SEMBIRING Abstrak Salah satu masalah yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi internet adalah lahirnya suatu bentuk kejahatan baru yang sering disebut dengan cyber crime (kejahatan mayantara). Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan alat bukti informasi elektronik berupa internet protocol dalam tindak pidana kejahatan mayantara berdasarkan UU No. 11/2008. Rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan mengenai penggunaan alat bukti berupa informasi elektronik sebagai bukti dalam tindak pidana kejahatan mayantara (cyber crime) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan bagaimana kedudukan Internet Protokol sebagai alat bukti dalam tindak pidana kejahatan mayantara (cyber crime). Pendekatan yang digunakan adalah konseptual. Materi penelitian diambil dari data primer data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Kedudukan Internet Protokol sebagai alat bukti dalam kejahatan mayantara (cyber crime) adalah sebagai petunjuk dalam mencari kebenaran materiil dalam kasus kejahatan mayantara (cyber crime). Petunjuk diperoleh berdasarkan keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Implikasi yuridisnya adalah dengan digunakannya Internet Protokol sebagai alat bukti dalam tindak pidana kejahatan mayantara atau cyber crime, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana tersebut dapat dikenakan pemidanaan.

TINDAK PIDANA PERKOSAAN DARI PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA (Kajian Mengenai Aspek Perlindungan Korban) Susanti Nababan; Abul Khair; Rafiqoh Lubis
Jurnal Mahupiki Vol 2, No 01 (2013)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.634 KB)

ABSTRAKSI Susanti Nababan* Abul Khair** Rafiqoh Lubis*** Korban tindak pidana perkosaan adalah korban yang sangat menderita. Mereka menderita baik secara fisik maupun psikis. Mereka seringkali terabaikan, kalaupun ada perhatian terhadap mereka terkadang itu hanya terbatas pada kepentingan menghadirkan mereka sebagai “saksi” dari tindak pidana perkosaan yang terjadi. Pemenuhan hak-hak pemulihan dan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan masih jauh dari yang diharapkan. Korban tindak pidana perkosaan perlu mendapat perlindungan yang konkret dan tegas. Berdasarkan kenyataan ini, terdapat batasan masalah yang akan dibahas, yaitu apakah hukum positif di Indonesia yang mengatur tindak pidana perkosaan telah memberikan perlindungan kepada korban dan hal-hal apakah yang perlu dalam pembaharuan hukum pidana menyangkut tindak pidana perkosaan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif , yaitu penelitian yang didasarkan dengan studi kepustakaan. Hukum Positif yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan belum memberikan perlindungan yang tegas dan konkret terhadap korban tindak pidana perkosaan. KUHP, KUHAP, UU No 13 Tahun 2006 serta UU No 23 Tahun 2004 belum dapat mengakomodir perlindungan korban tindak pidana perkosaan baik dalam rumusannya juga pelaksanaannya. Beberapa hal yang perlu dalam pembaharuan hukum pidana yang menyangkut tentang tindak pidana perkosaan kaitannya dengan perlindungan korban diantaranya adalah dengan memberikan perlindungan bagi korban dalam proses pemeriksaan dan perumusan tindak pidana perkosaan dengan menghadirkan psikologi pendamping, mengatur secara khusus mengenai pembuktiannya, memperbaiki rumusan tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 KUHP, dan melakukan pemulihan bagi korban tindak pidana perkosaan. * Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU Medan ** Staff Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU Medan *** Staff Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU Medan

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.791/Pid.B/2011/PN.SIM) Swanti Novitasari Siboro; Muhammad Hamdan; abul Khair
Jurnal Mahupiki Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.11 KB)

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No.791/Pid.B/2011/PN.SIM) Abstrak *) Dr. Muhammad Hamdan, SH, MH **) Abul Khair, SH, M.Hum ***) Swanti Novitasari Siboro Anak merupakan objek lemah secara sosial dan hukum yang sangat rentan menjadi sasaran tindak kekerasan. Belakangan ini, kasus child abuse semakin marak terjadi di Indonesia. Orang dewasa yang seharusnya memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap anak malah kerap menjadi pelaku tindak penganiayaan terhadap anak.. Semakin banyaknya tindakan kekerasan yang berakibat fatal bahkan hingga menyebabkan kematian menimbulkan keprihatinan atas rendahnya upaya perlindungan terhadap hak hidup anak. Skripsi ini diangkat dari permasalahan perlindungan anak korban tindak kekerasan dalam hukum pidana Indonesia serta bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian pada anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 791/Pid.B/2011/PN.SIM. Metode yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan metode pengumpulan data Library Research dan Field Research, data diperoleh dari sumber ilmiah tertulis dan dibantu dengan hasil wawancara dengan Majelis Hakim yang menangani perkara Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 791/Pid.B/2011/PN.SIM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan dalam hukum pidana dapaat dikaji dari KUHP, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga. Majelis hakim terhadap perkara ini mengambil putusan di luar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang berdasarkan Pasal 80 ayat (3) UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan menjatuhkan hukuman berdasalkan Pasal 338 KUHP yang telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dengan putusan 15 (lima belas) tahun penjara. Padahal secara hukum hakim tidak boleh mengambil putusan di luar dakwaan Jaksa. Namun pada akhirnya putusan tersebut diterima oleh kedua belah pihak, dibuktikan dengan tidak adanya upaya banding setelah adanya putsan dari Pengadilan Negeri Simalungun

KAJIAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN TEMBAK DI TEMPAT OLEH APARAT KEPOLISIAN TERHADAP TERSANGKA DIKAITKAN DENGAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH Lidya Susanti; Abul Khair; Rafiqoh Lubis
Jurnal Mahupiki Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (138.68 KB)

ABSTRAK Lidya Susanti*[1] Abul Khair**[2] Rafiqoh Lubis***[3] Aparat Kepolisian dituntut agar mampu mengambil tindakan cepat dan terbaik menurut penilaiannya dalam menghadapi tersangka yang dapat membahayakan nyawa manusia. Kewenangan yang dimiliki aparat Kepolisian ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian diantaranya adalah tembak di tempat. Namun yang menjadi masalah apakah pelaksanaan tembak di tempat telah sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan lain yang berlaku, karena dalam Pasal 8 UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Umum KUHAP dikenal asas praduga tidak bersalah terhadap tersangka. Asas ini erat kaitannya dengan tembak di tempat yang dilakukan oleh aparat kepolisian karena polisi harus mengedepankan asas ini dalam mengambil tindakan tembak di tempat dan harus memiliki alasan yang kuat untuk mengesampingkan asas ini, karena setiap tindakan aparat kepolisian mendapat pengawasan internal dan eksternal, dan bagi aparat kepolisian yang melakukan tembak di tempat tidak sesuai prosedur akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya tersebut. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data skunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan. Bahan penelitian ini juga didukung oleh data primer yaitu berupa hasil wawancara dengan narasumber terkait judul skripsi ini. Seluruh data dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu data yang telah diperoleh disusun secara sistematis dan ditarik suatu kesimpulan. Tembak di tempat yang dilakukan oleh aparat Kepolisian prosedurnya telah diatur pada Pasal 48 huruf b Perkap Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disebutkan bahwa petugas Kepolisian harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara menyebutkan dirinya sebagai petugas, memberi perintah berhenti; mengangkat tangan; dan meletakkan senjata, memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi, memberikan tembakan peringatan yang selanjutnya tembak ditempat apabila cara tersebut tidak dipatuhi oleh tersangka. Pasal 48 huruf a ditegaskan bahwa petugas Kepolisian wajib memahami dan menerapkan prinsip penegakkan hukum yaitu legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas. Apabila ketiga unsur dapat terpenuhi maka asas praduga tak bersalah dapat dikesampingkan oleh petugas Kepolisian. Aparat Kepolisian yang melakukan tembak di tempat tidak sesuai dengan prosedur akan mendapat sanksi berupa hukum pidana, peraturan disiplin Polri, dan etika profesi Kepolisian. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengontrol tindakan tembak di tempat agar tidak bertentangan dengan HAM adalah meningkatkan SDM Kepolisian, yakni dengan cara pemeliharaan kesiapan personil Polri, berupa perawatan kemampuan, pembinaan mental, pengembangan kekuatan personil, peningkatan kualitas pendidikan, serta didukung dengan sarana prasarana yang menunjang. * Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ** Pembimbing I Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara *** Pembimbing II Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

RELASI TAUHID DAN POLITIK PADA MASYARAKAT BONE Abul Khair; A.Qadir Gassing; Usman Jafar; Andi Aderus
Al-Qalam Vol 26, No 2 (2020)
Publisher : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31969/alq.v26i2.868

Riset ini menyajikan hubungan antara konsep tauhid dan politik pada masyarakat Bone. Dengan memilih tiga kecamatan di Kabupaten Bone sebagai objek penelitian, riset ini diharapkan dapat mengurai problematika ketauhidan dalam dinamika sosial politik masyarakat Kabupaten Bone, dan memahami persepsi masyarakat Bone terkait tema yang diteliti. Untuk menemukan bentuk relasi tauhid dan politik dalam masyarakat Kabupaten Bone, peneliti melakukan langkah pengumpulan data dengan teknik purposive sampel, menganalisis data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan al-siyasah al-syar’iyyah, lalu menyajikannya secara deskriptif historis dan fakta empiris.Berdasarkan analisis data penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwanilai-nilai ketauhidan secara komprehensif belum aktual dalam kehidupan sosial politik pada masyarakat Kabupaten Bone, sebab persepsi masyarakat Bone mengenai relasi tauhid dan politik cenderung masih dimaknai terpisah, dalam arti tauhid masih bersifat metafisis-ritualis dan politik masih bersifat tentatif. Dengan temuan tersebut, prinsip “kontinum realitas” menjadi penting dibumikan di Bone agar interaksi politik tidak minim spirit ketauhidan.

RELIGIOUS MODERATION IN PREACHING: THE RELEVANCE OF THE PSYCHOLOGY OF DAKWAH IN Q.S. THAHA: 43-44 IN THE MODERN ERA Khair, Abul
Acta Islamica Counsenesia: Counselling Research and Applications Vol 3, No 2 (2023): Desember
Publisher : Perkumpulan Ahli Bimbingan Konseling Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59027/aiccra.v3i2.366

This article aims to analyze the relevance of the psychology of da'wah found in the Qur'an in Thaha: 43-44 by means of preaching by preachers in modern times. This is urgent to study because the psychology of da'wah plays an important role in providing the effectiveness of da'i preaching in spreading Islam. This study uses a qualitative method by examining literature reviews, as well as commentary books that discuss Surah Thaha: 43-44. This research resulted in a conclusion that in Thaha: 43-44 there is a da'wah method, namely the qaulan layyina da'wah method. This method has something to do with the psychology of propaganda. The researcher also found that there is a relevance between the psychology of da'wah contained in Surah Thaha: 43-44 and the way da'i carry out preaching in modern times. This method will also remain relevant over time, due to the fact that all humans accept peace and reject violence.

Strategi dalam Menajaga Ketahanan Keluarga Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kecamatan Candung, Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat) Daipon, Dahyul; Khair, Abul
USRATY : Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/usraty.v1i2.6835

The title of this research is "The Efforts of a Husband and Wife with Disabilities in Forming a Sakinah Family (Case Study in Cdung District, Agam Regency)." The author, Abul Khair, discusses the sakinah family, which includes understanding each other, exercising rights and obligations, providing peace, love and happiness among family members. This study aims to determine the efforts of married couples with disabilities in creating a sakinah family. The research method used was field research in Cdung District, Agam Regency, with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The results of the study showed that five couples with disabilities succeeded in creating a sakinah family. In forming a sakinah family, several important factors were found, including compatibility between husband and wife, partnership, complementing each other's weaknesses, accepting each other's strengths and weaknesses, supporting each other, and carrying out God's commands. Even though they have physical limitations, marriages between people with disabilities bring the same spirit of struggle in building a family life. This encourages married couples with disabilities to create a sakinah family, because they feel that they have physical equality and equality in deficiencies, thus proving that harmony in a marriage does not depend on physical conditions,Â can be one word or compound words.Â

SISTEMATIKA ‘ASABAH DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM Khair, Abul; Zubair, Asni
Jurnal Ar-Risalah Vol 2, No 1 (2022): Volume 2 Nomor 1, 2022
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/arrisalah.v2i1.4169

‘Asabah dalam hukum kewarisan Islam dapat dibedakan menjadi ‘asabah sababiyah. dan ‘asabah nasabiyah. Kedua jenis ‘asabah ini dapat menjadi ahli waris yang menerima sisa pembagian harta warisan setelah bagian ashāb al-furūd. Namun untuk saat ini, pembahasan ‘asabah lebih mengarah kepada ‘asabah nasabiyah sebab‘asabah sababiyah yang terkait dengan orang yang memerdekakan budak sudah kurang relevan untuk dibahas. ‘Asabah nasabiyah terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu ‘asabah bi nafsih, ‘asabah bi gairih, dan ‘asabah ma‘a gairih. Keberadaan ahli waris dari golongan ‘asabah ini dianggap sebagai suatu bentuk pengambilalihan dari hukum adat tribal Arabia pra-Islam dalam hal waris, oleh karena ‘asabah dalam kewarisan Islam disamakan dengan ‘asabah dalam hukum adat tribal Arabia pra-Islam.

Strategi dalam Menajaga Ketahanan Keluarga Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Kecamatan Candung, Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat) Daipon, Dahyul; Khair, Abul
USRATY : Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 2 (2023): Editions July-December 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30983/usraty.v1i2.6835

The title of this research is "The Efforts of a Husband and Wife with Disabilities in Forming a Sakinah Family (Case Study in Cdung District, Agam Regency)." The author, Abul Khair, discusses the sakinah family, which includes understanding each other, exercising rights and obligations, providing peace, love and happiness among family members. This study aims to determine the efforts of married couples with disabilities in creating a sakinah family. The research method used was field research in Cdung District, Agam Regency, with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The results of the study showed that five couples with disabilities succeeded in creating a sakinah family. In forming a sakinah family, several important factors were found, including compatibility between husband and wife, partnership, complementing each other's weaknesses, accepting each other's strengths and weaknesses, supporting each other, and carrying out God's commands. Even though they have physical limitations, marriages between people with disabilities bring the same spirit of struggle in building a family life. This encourages married couples with disabilities to create a sakinah family, because they feel that they have physical equality and equality in deficiencies, thus proving that harmony in a marriage does not depend on physical conditions,Â can be one word or compound words.Â

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search