Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

Legal Protection for Sharia Capital Market Investors To Increase Investor Confidence Through The ‘Sharia Securities List’ Wiyanti, Diana; Sumiyati, Yeti; Hendar, Jejen
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 9 No. 1 (2025): Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/amwaluna.v9i1.2966

Abstract

Investors' worldly benefits and blessings in the hereafter are the main considerations in investing in the Islamic Capital Market. Many issuers have registered their companies on the Sharia Securities List based on POJK No. 35/POJK.04/2017 concerning Criteria and Issuance of Sharia Securities List. However, in practice, issuers that have been included in the Sharia Securities List can be removed from the list in the following period because they no longer fulfill the requirements of the POJK. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of investor protection regulations in the Sharia capital market with a focus on issuers' compliance with Sharia principles. The method used is descriptive-analytical with a normative juridical approach, and the analysis is qualitative. The results showed that the regulations related to the Sharia capital market are sufficient. Meanwhile, the implementation of legal protection for investors in the Sharia capital market needs to be improved to further increase investor confidence. This study recommends increased routine supervision by OJK, law enforcement with stricter sanctions for issuers that do not fulfill Sharia principles, and increased transparency of information for investors.
Kriteria Kepatutan dan Kewajaran dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menurut Hukum Islam Sumiyati, Yeti; Hendar, Jejen; Ramli, Taty A.; Mufidi, M. Faiz
Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1 (2018): Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah UNISBA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/amwaluna.v2i1.6270

Abstract

Hukum positif membuat kepatutan dan kewajaran dijadikan ukuran dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial, kepatutan dan kewajaran begitu banyak makna sehingga sulit untuk digunakan sebagai ukuran dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Bahkan ada yang menyamakan bahwnyanya tanggung jawab sosial perusahaan mirip dengan kewajiban zakat dalam hal ini adalah zakat perusahaan. Namun, zakat itu sendiri dalam hukum positif telah ditetapkan pada kewajiban zakat. Dalam pandangan hukum Islam sendiri diartikan kepatutan dan keadilan yang berfungsi sebagai ukuran pelaksanaan tanggung jawab sosial sudah dijelaskan secara implisit atau secara implisit, kemudian dijelaskan dalam opini ulama yang menyatakan bahwa cocok dan keadilan harus memenuhi persyaratan uamat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Maqashid Sharia As The Basis For Decision Making Of Corporate Social Responsibility Based On A Prophetic Legal Paradigm Hendar, Jejen
Prophetic Law Review Vol. 5 No. 1 June 2023
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/PLR.vol5.iss1.art6

Abstract

In principle, corporate social responsibility (CSR) is a company’s commitment to participate in building a sustainable economy to improve the quality of life and the environment for the benefit of the company, the community, and the surrounding environment. In practice, however, many CSR programs are merely oriented towards the fulfilment of company obligations, which certainly affects the quality of CSR implementation. The prophetic legal paradigm is one perspective for carrying out activities derived from the divine order, based on three basic principles: amar ma’ruf (humanization), nahi munkar (an order to stay away from the things of faith and claimed disadvantages of Islam/liberation) and tu’minuna billah (transcendence). In this study these three principles are linked to the objectives of Islamic law known as maqashid sharia constituting different levels of implementation: dharuriyyat (essential needs), hajiyyat (complementary needs) and tahsiniyyat (tertiary needs).Keywords: CSR, Prophetic Law, Maqashid Syariah, decisions Maqashid Syariah Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdasarkan Paradigma Hukum Profetik AbstrakPada prinsipnya, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah komitmen perusahaan untuk berpartisipasi dalam membangun ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan untuk kepentingan perusahaan, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Namun dalam praktiknya, banyak program CSR yang hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban perusahaan, yang tentunya berdampak pada kualitas pelaksanaan CSR. Paradigma hukum profetik merupakan salah satu cara pandang untuk melaksanakan kegiatan yang bersumber dari perintah Tuhan, berdasarkan tiga prinsip dasar: amar ma'ruf (humanisasi), nahi munkar (perintah menjauhi hal-hal yang bersifat keimanan dan mengklaim merugikan Islam/ pembebasan) dan tu'minuna billah (transendensi). Dalam kajian ini ketiga prinsip tersebut dikaitkan dengan tujuan hukum Islam yang dikenal dengan maqashid syariah yang memiliki tingkatan pelaksanaan yang berbeda: dharuriyyat (kebutuhan esensial), hajiyyat (kebutuhan pelengkap) dan tahsiniyyat (kebutuhan tersier).Kata kunci: CSR, Hukum Nabi, Maqashid Syariah, keputusan.
Sosialisasi Bahaya Bullying untuk Mencetak Siswa Berakhlakul Karimah di SMK Bani Mahfud Sumedang Rohman, Abdul; Hendar, Jejen; Jambak, Fabian Fadhly
Empowerment Vol. 7 No. 03 (2024): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v7i03.7618

Abstract

Kasus bullying di Kabupaten Sumedang baru-baru ini menjadi perhatian SMK Bani Mahfud sebagai institusi pendidikan yang mewujudkan kecerdasan bangsa dengan kepribadian akhlak mulia. Sehubungan hal tersebut, Tim Pengabdi LPPM Unisba melaksanakan PkM dengan judul: “Sosialisasi Bahaya Bullying Untuk Mencetak Siswa Berakhlakul Karimah di SMK Bani Mahfud Sumedang”. PkM dilaksanakan dengan metode sosialisasi, yaitu penyampaian materi dan tanya jawab, serta pretes dan postes, dengan tujuan dapat mengukur keberhasilan terhadap pemahaman peserta tentang bahaya bulliying , serta pentingnya melaksanakan nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Hasil kegiatan sosialisasi, ditunjukan dari peningkatan pemahaman siswa terkait bahayabullying dan pentingnya penerapan nilai-nilai akhlakul karimah. Hal tersebut ditunjukan dari antusiasnya mereka dalam bertanya kepada narasumber, terkait tips menghindari bullying dan hal-hal yang dapat dilakukan siswa supaya tetap konsisten mengimplementasikan nilai-nilai akhlakul karimah. Selain itu, hasil pretes dan postes menunjukan sebagian besar siswa setuju untuk menghindari bahaya bullying, dan berkomitmen untuk selalu berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari.
URGENSI PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL SEBAGAI UPAYA PREVENTIF TERHADAP KLAIM PIHAK ASING ATAS BUDAYA LOKAL Hendar, Jejen; sri imaniyati, neni; Weishaguna; Faizal Adha, Ahmad; Trimelawati, Reni; Anugrah, Dikha
JIPRO: Journal of Intellectual Property JIPRO, Vol. 8, No.1, 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/jipro.vol8.iss1.art3

Abstract

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan budaya yang sangat melimpah, baik dalam bentuk ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, maupun sumber daya genetik. Namun, belum optimalnya pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) telah membuka celah bagi pihak asing untuk mengklaim budaya lokal sebagai milik mereka. Fenomena ini menimbulkan kerugian secara identitas nasional, ekonomi, maupun kedaulatan budaya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pendaftaran KIK sebagai upaya preventif terhadap klaim budaya oleh pihak asing. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum terkait KIK, implementasinya masih lemah, terutama dalam aspek pendataan, sosialisasi, dan fasilitasi pendaftaran oleh negara. Pendaftaran KIK tidak hanya memberikan perlindungan hukum secara formil, tetapi juga berperan strategis dalam menjaga kedaulatan budaya nasional di tengah dinamika globalisasi dan perdagangan bebas. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat adat untuk mempercepat proses pendaftaran dan perlindungan hukum atas kekayaan budaya komunal. Artikel ini merekomendasikan penguatan regulasi teknis, pembentukan sistem inventarisasi nasional, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat adat sebagai strategi konkret dalam mencegah klaim budaya oleh pihak asing.
PENGATURAN FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA; PELUANG DAN TANTANGAN Hendar, Jejen; Ruhaeni, Neni
Jurnal Yustisiabel Vol. 7 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i1.2126

Abstract

Indonesia tidak hanya merupakan negara kepulauan terbanyak di dunia, melainkan negara dengan jumlah penduduk yang beragama Islam terbanyak di dunia. Dengan jumlah mayoritas penduduk muslim di Indonesia, maka seluruh aktivitas yang dilakukan akan bersinggungan dengan kegiatan yang bersifat Islami. Kegiatan sosial pun lebih dititik beratkan kepada kegiatan yang bersifat islami. Filantropi Islam merupakan salah satu kegiatan sosial dalam Islam yang meliputi zakat, infak, shodaqoh dan wakaf. Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui problem dan prospek dari pengaturan filantropi Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Indonesia yang merupakan negara kesatuan bukan negara Islam telah mengakomodasi kegiatan yang bersifat filantropi Islam melalui peraturan perundang-undangan, di antaranya ialah pertama Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, beserta peraturan turunannya dalam Undang-undang ini dijelaskan berkaitan dengan ketentuan dalam melaksanakan zakat, di samping itu diberikan juga ketentuan mengenai pelaksanaan infak dan shodaqoh, serta bagai mana pengelolaan dan pendistribusian. Kedua Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, beserta pengaturan turunannya dalam Undang-undang ini memberikan penjelasan berkaitan dengan pengelolaan wakaf serta ketentuan-ketentuan mengenai wakaf. Dengan pengaturan ini banyak kegiatan sosial yang dinormakan menjadi hukum positif, bagi sebagian pelaku usaha menjadikan suatu hal yang membebani, dengan banyaknya regulasi mengenai kegiatan sosial. Disisi lain dengan pengaturan ini menjadi peluang bagi pengusaha muslim dalam melaksanakan kegiatan sosial perusahaannya, tidak hanya akan mendapatkan nilai sosial saja akan tetapi mendapatkan nilai ibadah