Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Justitia et Pax AL-Intifa: Jurnal Ilmiah Ilmu Syari’ah
Yus Hermansyah
STAI Sabili Bandung
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
CORRUPTOLOGY SEBAGAI TEROBOSAN ILMU KORUPSI DALAM STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI DI ERA TRANSISI Dudi Badruzaman; Yus Hermansyah; Irpan Helmi
Syiar Hukum Vol 18, No 1 (2020): Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/shjih.v18i1.5683

Abstract

ABSTRACT This study aims to determine the factors that cause corruption, to know Corruptolgy which functions as a science of corruption in efforts to eradicate corruption in the transitional era, Know the impact of studying corruption with all aspects in strengthening the eradication of transitional corruption eradication strategies. research methods in which to find and formulate problems, the selection and assessment of writing sources, making observations, looking for alternative solutions to problems, and systematic writing. The results of this study are corruptology as a breakthrough in the science of corruption in the eradication of corruption in the transitional era (Perspective Law In Action) in which there are patterns and factors that cause corruption, corruptology as a strategy, and understand corruption as an eradication effort. Keywords: Corruptology, Corruption, Transition   ABSTAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, mengetahui  Corruptolgy  yang berfungsi  sebagai  sebuah  ilmu  korupsi  dalam upaya pemberantasan korupsi di era transisi, Mengetahui  dampak mempelajari  korupsi  dengan  semua  aspek  dalam menguatkan strategi pemberantasan korupsi era transisi. metode penelitian yang didalamnya menemukan dan merumuskan masalah, pemilihan dan pengkajian sumber penulisan, melakukan pengamatan, mencari alternatif pemecahan masalah, dan  sistematika penulisan. Hasil penelitian ini corruptology sebagai terobosan ilmu korupsi dalam strategi pemberantasan korupsi di era transisi (Perspektif Law In Action) yang didalamnya terdapat pola-pola dan faktor-faktor penyebab korupsi, corruptology sebagai strategi, dan  memahami korupsi sebagai upaya pemberantasan. Kata Kunci: Corruptology, Ilmu korupsi, Transisi   
KESETARAAN GENDER UNTUK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Dudi Badruzaman; Yus Hermansyah; Irpan Helmi
Justitia et Pax Vol. 36 No. 1 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 1 Tahun 2020
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v36i1.2475

Abstract

Discrimination against women is a problem that often occurs in almost all levels of society, even in most parts of the world. This study aims to determine the understanding of gender equality and how the results of the analysis in order to reduce violence and provide justice for women in Indonesia. The method used is field research by collecting data, conducting interviews and analyzing documentation data. Gender is not a movement that fights for women's destiny, on the contrary, it is a movement that erases maternal instincts from women by separating the natural and non-natural roles. Thus, gender is not just a term but a doctrinfeminist that erases human nature.Discrimination against women is a problem that often occurs in almost all levels of society, even in most parts of the world. This study aims to determine the understanding of gender equality and how the results of the analysis in order to reduce violence and provide justice for women in Indonesia. The method used is field research by collecting data, conducting interviews and analyzing documentation data. Gender is not a movement that fights for women's destiny, on the contrary, it is a movement that erases maternal instincts from women by separating the natural and non-natural roles. Thus, gender is not just a term but a doctrinfeminist that erases human nature
PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL USAHA KLINIK KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF MUDHARABAH Yus Hermansyah; Setya Indrawanto; Nur Aisyah
AL-INTIFA Vol. 1 No. 1 (2023): Al-Intifa' : Jurnal Ilmiah Ilmu Syariah
Publisher : AL-INTIFA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bisnis bukanlah suatu yang tabu bagi kebanyakan masyarakat Indonesia, apalgi pada zaman ini, sebagaimana kita ketahui berbisnis menjadi salah satu pilihan utama dari sebagian masyarakat Indonesia sebagai alat penghasil uang yang menjanjikan. Apalai diera perkembangan ekonomi yang semakin sulit untuk diperkirakan. Dengan pola keuntungan dengan bagi hasil semakin marak beredar dan memodifikasinya dengan secara bebas oleh para oknum-oknum pembisnis. Dalam berbisnis tentu yang akan menjadi poin utama adalah keuntungan dan saling menguntungan. Sedangkan perhitungan pendapatan kotor atau biasa disebut pendapatan bruto, sebelum dilakukan perhitungan terhadapa laba bersih ataupun kerugian yang diketahui disebut revenue sharing. Penerapan bagi hasil ini merupakan kerjasam dimana pembagiannya dilakukan dengan akad perjanjian secara lisan apa bila pemilik dan pengelola mendapat bagain keuntunagn yang sama sedangkan kerugian selama bukan kelalaian pengelola maka ditanggung oleh pemilik modal. Inilah yang terkadang menjadi kekeliruan dalam berbisnis. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field research) yang dilakuakan pada usaha klinik kesehatan SCB. penerapan bagi hasil di atas merupakan kerja sama dimana keuntungannya dibagi atas keuntungan yang didapatkan dan keuntungan tersebut di bagi bersama sesuai dengan konsep mudharabah muqayyadah yaitu akad yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang membuat kesepakatan untuk suatu kegiatan perdagangan yang disepakati secara bersama. namun sering kali para pembisnis tidak melaksanakan sistem bagi hasil berdasarkan konsep mudharabah muqayyadah seperti penulis paparkan di atas dimana pada konsepnya keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan sedangkan kerugian selama bukan kelalaian dari si pengelola maka ditanggung oleh pemilik modal.
IMPLEMENTASI HUKUM EKONOMI ISLAM PADA LEMBAGA KEUANGAN ISLAM Yus Hermansyah; Mila Alfiah Setiawan
AL-INTIFA Vol. 1 No. 2 (2023): Al-Intifa' : Jurnal Ilmiah Ilmu Syariah
Publisher : AL-INTIFA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan lembaga keuangan syari’ah (LKS) dewasa ini sangat pesat. Hal ini dikarenakan besarnya peluang yang ada pada masyarakat dalam aktifitas muamalah khususnya aktifitas ekonomi. Selain itu pola pikir dan pandangan masyarakat mulai sadar dan bergeser pada pilihan menggunakan lembaga keuangan yang bebas riba. Beranjak dari tumbuhnya permintaan masyarakat inilah maka perusahaan yang bergerak dalam jasa pelayanan keuangan berbondong-bondong membuka lembaga keuangan yang berbasis syari’ah. Bukan hanya lembaga yang baru, tetapi lembaga keuangan yang tadinya berbasis konvensional juga ikut serta melangkah untuk membuka lembaga cabang lembaga keuangan yang berbasis syari’ah. Hukum Ekonomi Syari’ah adalah seperangkat norma aturan yang mengikat yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang berdasarkan prinsip syari’ah yang berlandaskan al-Quran dan al-Sunnah. Lembaga keuangan syari’ah (LKS) yang ada di Indonesia harus berpanduan pada aturan dan Undang-undang yang berlaku. Namun pada kenyataannya masih ada beberapa lembaga keuangan yang masih belum menerapkan pelaksanaan operasionalnya dengan prinsip syari’ah secara maksimal. Sehingga masih ada sistem-sistem transaksi keuangan syari’ah namun pada kenyataannya system keuangan syari’ah tersebut cenderung hanya labelnya saja yang syari’ah tetapi substansinya masih menerapkan sistem transaksi konvensional. Semua pihak harus berkontribusi untuk ikut andil dalam mengawal industri keuangan syari’ah yang berjalan di Indonesia. Misalnya pihak-pihak pemangku kebijakan, pembuat regulasi, pengawas syari’ah, ahli hukum Islam khususnya Hukum Ekonomi Syari’ah, dan masyarakat pada umumnya. Agar bisa mewujudkan perekonomian Islam yang memberikan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.
Co-Authors Badruzaman, Dudi Irpan Helmi Mila Alfiah Setiawan Nur Aisyah Setya Indrawanto