Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.881
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Qistie: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL CENDEKIA HUKUM DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Riau Law Journal Ensiklopedia Research and Community Service Review Innovative: Journal Of Social Science Research Jotika Journal in Management and Entrepreneurship
Fahmi Fahmi
Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Tanggung Jawab Hukum Dokter Terhadap Tindakan Malpraktik Melanie Widjaja; Fahmi Fahmi; Yeni Triana
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i3.2781

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat malpraktik yang cukup mengkhawatirkan. Hal ini dapat dilihat pada grafik tingkat malpraktik yang meningkat dari tahun ke tahun. Situasi ini jelas berdampak pada mereka yang mencari keadilan bagi para korban.. Saat ini, sering muncul kasus - kasus dalam pelayanan kesehatan yang mengakibatkan kinerja dokter diragukan serta mengancam keberlangsungan karir seorang dokter. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif. Resiko medis dapat terjadi karena resiko dari tindakan medis muncul secara tiba-tiba diluar perkiraan dokter serta tidak dapat dihindari oleh dokter dan adapula yang timbul karena tindakan medis tersebut dilarang atau dibatasi oleh undang – undang karena tindakan medis tersebut mengandung resiko yang besar. Untuk mencegah dan menyelesaikannya, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sudah jelas mengatur tentang perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan sanksi hukum terhadap tenaga medis. Penelitian ini pada dasarnya mengkaji tentang malpraktik di Indonesia yang dilakukan oleh tenaga medis termasuk dalam hal ini dokter.
PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN TERHADAP PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK (SHM) ATAS TANAH DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) PEKANBARU Diah Noverina; Fahmi Fahmi; Robert Libra
Jotika Journal In Management and Entrepreneurship Vol. 6 No. 1 (2026): Agustus
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) UUPA dijelaskan bahwa hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Namun, ternyata memiliki bukti kepemilikan tanah berupa SHM atas tanah ternyata tidak menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penyelesaian sengketa pertanahan terhadap pembatalan SHM atas tanah di PTUN Pekanbaru berdasarkan UUPA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian yaitu penyelesaian sengketa pertanahan terhadap pembatalan SHM atas tanah di PTUN Pekanbaru berdasarkan UUPA adalah sudah terlaksana tetapi hasilnya belum maksimal. SHM yang diterbitkan oleh BPN Kota Pekanbaru kalah melawan SKGR yang diterbitkan oleh Camat Bukit Raya Kota Pekanbaru dan dibatalkan oleh Majelis Hakim di PTUN Pekanbaru. Implikasi hukum penyelesaian sengketa pertanahan terhadap pembatalan SHM atas tanah di PTUN Pekanbaru berdasarkan UUPA adalah putusan PTUN Pekanbaru Nomor: 2/G/2024/PTUN.PBR tahun 2024 berimplikasi membatalkan dan mencabut SHM yang diterbitkan oleh BPN Kota Pekanbaru. Hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian sengketa pertanahan terhadap pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas tanah di PTUN Pekanbaru berdasarkan UUPA adalah hambatannya yaitu objek putusan tidak bisa dieksekusi karena sedang diletakkan sita, sedangkan upaya mengatasi hambatan yaitu mengajukan Gugatan pembatalan Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri.
Co-Authors Andry Juliansen Arif Muhammad Simamora Devi Susanto Diah Noverina Hasnati, Hasnati Johar, Olivia Anggie Kiki Riski Kurniasih Lilia Angela Melanie Widjaja Muhammad Yusuf Daeng Rai Iqsandri Resky Pratama Saputra Rizana, Rizana Robert Libra Saadah Kurniawati Selamat Parlindungan Toni Alexander Alexander Yeni Triana Yeni Triana Yeni Triana Triana Yenni Triana