Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

8.005

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Kebijakan Publik JURNAL CENDEKIA HUKUM Journal on Education Jurnal Pendidikan dan Konseling Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Comsep : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Hukum CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement Innovative: Journal Of Social Science Research

Muhammad Yusuf Daeng

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

Author-ID : 3681725

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 69 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

Sosialisasi Pemberian Remisi bagi Narapidana Tindak Pidana Tertentu di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tri Novita Sari Manihuruk; Muhammad Yusuf Daeng; Olivia Anggie Johar
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 1 No 4 (2021): JPMI - Agustus 2021
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jpmi.31

Meskipun pemerintah telah memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan namun kenyataanya beberapa warga binaan di Lapas Kelas 2A Pekanbaru belum memahami mengenai Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Tertentu. Selama ini, Remisi yang sering diberikan kepada Warga Binaan Lapas Kelas 2A Pekanbaru ialah remisi Umum, maupun remisi Khusus. Sedangkan untuk narapidana tindak pidana tertentu, jarang sekali. Karena salah satu syaratnya adalah narapidana bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, atau yang disebut dengan istilah Justice Collaborator. Hal inilah yang menyulitkan narapidana tindak pidana tertentu untuk mendapatkan Remisi di Lapas kelas 2A Pekanbaru. Perlunya sosialisasi dan penyuluhan sejak dini kepada warga binaan sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman mereka dalam memperoleh remisi. Dengan program pengabdian kepada masyarakat dana hibah Lembaga LP2M Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, kami sebagai bagian dari Civitas Akademik kampus Universitas Lancang Kuning melakukan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sebagai sarana untuk membantu permasalahan tersebut. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pekanbaru sebagai mitra dan langkah awal sosialisasi masyarakat sejak dini. Adapun teknis kegiatan ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana tertentu. Hasil evaluasi yang dilakukan mencapai 50% dari akurasi evaluasi tingkat pemahaman warga binaan mengenai pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana tertentu.

COSTUMER PROTECTION AGAINST CIRCULATING OF PRODUCT WITHOUT INFROMATION ATTECMENT IN BAHASA INDONESIA Tomy Yoanes; Iriansyah Iriansyah; M. Yusuf Daeng
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 6, No 2 (2021): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v6i2.321

Based on Article 8 Paragraph (1) Letter j Law Number 8 of 1999 concerning on Consumer Protection, it states that business agents are prohibited to produce and / or trading goods and / or services for do not provide the information and / or instructions for using the goods in Indonesian. This research aims to explain of the legal protection of consumers for the distribution of food and beverage products that do not include the information of the product in Bahasa in Bengkalis Regency based on the legislation of Indonesia Number 8 of 1999 about the regulation of Consumer Protection. The method used in this research is socio-legal research. The results of the research explains that the legal protection of consumers for the distribution of food and beverage products for do not include information in Bahasa in Bengkalis Regency has not been implemented verywell; because circulating of food and beverage products in Bengkalis Regency have distributed to local market places without providing product’s information in Bahasa. The legal consequences for consumers for the circulation of food and beverage products without providing product’s information in Bahasa can be detrimental for consumers because consumers can not find information about these food and beverage products as well as the contents and the ingridiances of the product , including whether or not such food and beverages are dangerous.

Sosialisasi Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Pada Masyarakat di Kelurahan Limbungan Yusuf Daeng; Tri Novita Sari Manihuruk; Olivia Anggi Johar
COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2021): COMSEP : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia

A common problem faced by partners is that they do not understand the Crime of Spreading Hoax Based on Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. They do not yet understand in detail what sanctions are given to spreaders of fake news (hoax) based on the ITE Law. The method of implementing activities is legal counseling. The delivery of material is carried out by lecturers who are members of the team that propose community service activities. In addition, this activity needs to involve the local Village Head as the activity facilitator. The result of this community service activity is an increase in public understanding of the Crime of Hoax Spreading Based on Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions

Penyuluhan Hukum Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai PesisirKota Pekanbaru: Counseling on Criminal Law Enforcement in Narcotics Abuse Cases in Meranti Pandak Village, Rumbai Pesisir District, Pekanbaru City Olivia Anggie Johar; Yusuf Daeng; Tri Novita Sari M
CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement Vol. 1 No. 1 (2021): Consen: Indonesian Journal of Community Services and Engagement
Publisher : Institut Riset dan Publikasi Indonesia (IRPI)

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) atau istilah yang populer dikenal masyarakat sebagai Narkoba (Narkotika dan Obat Berbahaya).Permasalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah meluas dan sangat mengkhawatirkan, tidak saja di perkotaan, melainkan juga menjangkau ke perdesaan. Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan rumbai Pesisir merupakan salah satu kecamatan yang mulai laju pertumbuhannya. Kecamatan rumbai Pesisir ini sendidri memiliki 8 (delapan) kelurahan, salah satu nya Kelurahan Meranti Pandak. Penyebaran permasalahan narkotika ini juga beriringan dengan pesatnya perkembangan zaman. Pesat nya perkembangan masyarakat menimbulkan kemungkinan yang besar untuk terjadinya kasus-kasus atau permasalah penyalahgunaan narkoba. Permasalahan penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerja sama multidispliner, multisektor, dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen, dan konsisten Pendekatan untuk menyelesaikan persoalan mitra dengan program pengabdian yang dilakukan adalah ceramah/penyuluhan disertai dengan dialog, dengan prosedur kerja ceramah/penyuluhan dan dialog dilaksanakan dalam beberapa kali pertemuan sesuai kebutuhan mitra selama masih dalam jangka waktu program. Kegiatan Penyuluhan dilakukan pada tanggal 14 Januari 2020 di Aula Serba Guna Kantor Kelurahan Meranti Pandak Nantinya dalam program pengabdian ini akan menghasilkan artikel ilmiah sesuai dengan rencana kegiatan pengusul, sedangkan bagi mitra adalah meningkatnya pengetahuan mengenai bagi mitra adalah meningkatnya pengetahuan mengenai penegakan hukum pidana dalam kasus penyalahgunaan Narkotika.

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai PesisirKota Pekanbaru: ncreasing Public Understanding of Environmental Law Enforcement in Lembah Sari Village, Rumbai Pesisir District, Pekanbaru City Olivia Anggie Johar; Yusuf Daeng; Tri Novita Sari M
CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement Vol. 1 No. 1 (2021): Consen: Indonesian Journal of Community Services and Engagement
Publisher : Institut Riset dan Publikasi Indonesia (IRPI)

Enforcement of Environmental Law consists of Enforcement of Environmental Administrative Law, Enforcement of Civil Environmental Law, and Enforcement of Criminal Environmental Law in accordance with Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Law Enforcement Environmental Administration requests that those who reject the law or not meet the requirements, stop or approve the original situation (before there is a conflict). Enforcement of Civil Environmental Law is the second law enforcement effort after administrative law because it only focuses on efforts to compensate victims for environmental pollution or damage. Criminal Law Enforcement receives an ultimum remedium or final legal remedy because law enforcement here is intended to cancel a security court or a fine for those who try to pollute and / or destroy the environment. Introductory discussion with dialogue, with work procedures to support the methods offered are lectures / discussions and dialogues conducted according to the schedule requested in accordance with partner requests for improvement in the discussion of program time. In this service program, it will produce scientific articles in accordance with the proposed activity plan, while for partners is knowledge about partners is knowledge about environmental law enforcement for the community of Lembah Sari.

Sosialisasi Larangan Membakar Hutan dan Lahan di Kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru: Socialization of the Prohibition of Burning Forests and Land in Lembah Sari Village, Pekanbaru City Olivia Anggie Johar; Muhammad Yusuf Daeng; Tri Novita Sari Manihuruk
CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement Vol. 2 No. 1 (2022): Consen: Indonesian Journal of Community Services and Engagement
Publisher : Institut Riset dan Publikasi Indonesia (IRPI)

Kebakaran hutan dan lahan telah mengakibatkan dampak yang luas, serius, dan bersifat langsung terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, terganggunya aktivitas manusia, keseimbangan ekologi, dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk itu, upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan mutlak harus dilaksanakan secara serius, bersama-sama (kolaboratif ), bersinergi oleh seluruh komponen masyarakat termasuk dunia usaha. Hal inilah yang mendasari pentingnya sosialisasi kepada masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru terkait larangan membakar hutan dan lahan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada diantara nya adalah Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup. Saat ini banyak masyarakat Kelurahan Lembah Sari belum mengetahui larangan dan sanksi yang didapatkan apabila membakar hutan dan atau lahan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Sosialisasi larangan membakar hutan dan lahan kepada masyarakat di Kelurahan Lembah Sari Kota Pekanbaru.. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran quesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 2 (dua) orang anggota. Tim pelaksana ini adalah para dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang berkompeten dalam penguasaan materi mengenai larangan membakar hutan dan lahan. Keyword: larangan, membakar, hutan dan lahan, Lembah Sari Pekanbaru Forest and land fires have caused widespread, serious, and direct impacts on public health, the economy, disruption of human activities, ecological balance, and environmental damage. For this reason, efforts to prevent and control forest fires absolutely must be carried out seriously, together (collaboratively), in synergy by all components of society, including the business world. This is what underlies the importance of socializing to the community of Lembah Sari Village, Pekanbaru City regarding the prohibition of burning forest and land in accordance with existing regulations, including Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Currently, many people of Lembah Sari Village do not know the prohibitions and sanctions that will be obtained when burning forests and or land. Therefore, it is necessary to do community service in the form of socialization on the prohibition of burning forest and land to the community in Lembah Sari Village, Pekanbaru City. This service is carried out by an implementing team consisting of 1 (one) chairman and 2 (two) members. The implementation team is lecturers from the Faculty of Law, Lancang Kuning University who are competent in mastering materials regarding the prohibition of burning forests and land. Keyword: Prohibition, burning, forest and land, Sari Valley Pekanbaru

Tinjauan Hukum terhadap Cyber Pornografi di Indonesia Mohd. Yusuf Daeng M; Wan Taufik Hidayat; Silfina Ilyas
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 6 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling: Special Issue (General)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v4i6.9894

Pengaturan tindak pidana pornografi dalam sistem hukum di Indonesia diawali pada pengaturan tindak pidana, diikuti dengan tindak pidana pornografi, dan diakhiri dengan hakikat pengaturan tindak pidana pornografi. Tindak pidana pornografi dalam sistem hukum pidana Indonesia antara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kejahatan terhadap kesusilaan yang telah diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282. Secara khusus pornografi diatur dalam Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 yang mengatur tentang tindak pidana pornografi yang merupakan tindak pidana kejahatan. UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi (UU ITE), khususnya dalam penggunaan internet menyinggung masalah pornografi tapi terkait pada muatan yang melanggar kesusilaan. Terdapat sanksi terhadap tindak pidana pornografi baik pidana pokok maupun pidana tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Analisis Yuridis Peranan Penegak Hukum Dalam Hal Autopsi Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Mohd. Yusuf Daeng M; Geofani Milthree Saragih; Fadly YD
Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Hasil autopsi forensik merupakan salah satu aspek penting dalam usaha mencari sebab akibat kematian seseorang. Hasil autopsi forensik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat dimungkinkan menjadi alat bukti baik dalam bentuk keterangan ahli dan/atau surat (visum et repertum). Peranan penegak hukum seperti advokat, kepolisian, jaksa (penuntut umum) dan hakim sangat penting dengan berbagai aspek perbedaan peranannya. Hasil autopsi forensik memiliki dasar hukum yang tegas di dalam KUHAP. Autopsi forensik sangat penting untuk menerangkan sebab akibat kematian seseorang. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan taraf sinkronisasi hukum. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa advokat, kepolisian, jaksa (penuntut umum) dan hakim memiliki peranan penting yang berbeda-beda dalam menggunakan hasil autopsi dalam kasus tindak pidana pembunuhan. Bukti autopsi forensik memiliki kedudukan yang jelas secara hukum di dalam KUHAP sebagai alat bukti baik dalam bentuk keterangan ahli dan/atau surat. Hasil autopsi forensik sangat penting dalam mencari sebab akibat kematian dalam kasus tindak pidana pembunuhan.

Penyelesaian Sengketa Kewarisan Anak Angkat Yang Memiliki Keterangan Indentitas Sebagai Anak Kandung Andrizal Andrizal; Mohammad Yusuf Daeng
Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30652/jih.v12i1.8541

Adopted children who have an identity as biological children have the potential to cause inheritance disputes with heir relatives if not resolved through mediation. In Islamic law, the permissibility of adopting a child is limited as long as it is not equated with biological children. This further applies to the civil rights of adopted children including inheritance rights. Adopted children are not entitled to a share of the inheritance and can only get a share based on the obligatory will of their adoptive parents according to the level of the will and not exceeding one-third of the parent's assets. If it exceeds a third of the assets of his parents, then he must obtain the approval of the heirs. On the other hand, the existence of adopted children who have residence documents as biological children has the potential to become a dispute, one of which is the issue of inheritance. In resolving these disputes, mediation as a way of settling cases in a non-litigation process is in principle the first step in efforts to seek law and justice that must be put forward rather than through lawsuits or other law enforcement. This is because in inheritance disputes that occur between adopted children who have residence certificates as biological children have the potential to violate the Population Law and also the Criminal Procedure Code because if it is proven that they intentionally misused population data by providing incorrect information it will lead to actions that can be punishable criminal

Analisis Yuridis terhadap Faktor Penegak Hukum dalam Praktik Hukum Acara Pidana Mohd. Yusuf Daeng M.; Devira Geminilia Putri; Ichsan taufiqin; Vikri Pratama Ilyas
Journal on Education Vol 5 No 4 (2023): Journal on Education: Volume 5 Nomor 4 Mei-Agustus 2023
Publisher : Departement of Mathematics Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joe.v5i4.2025

The criminal justice system is the process of enforcing material criminal law. In enforcing the criminal material law in a criminal justice system, it must be through the role of law enforcers. Law enforcement is an important part because without law enforcement, the law that has been agreed upon by the community will not be implemented. One part of the law in question is criminal procedural law. The law enforcers contained in the criminal procedural law are the Police, Advocates, Prosecutors (Public Prosecutors) and Judges. In this study, the role of law enforcers in criminal procedural law will be examined, which in this study consist of the Police, Advocates, Prosecutors (Public Prosecutors) and Judges. This research uses normative juridical research by linking the subject matter to the main topic in this study, namely the role of law enforcement factors in the practice of criminal procedural law. The results of this study will explain the role of relevant law enforcers in criminal procedural law and the role of law enforcers.

Co-Authors A.N Leo Gustian Abdul Fitri Aberi Usti Achmad Zacky Addinul Addinul Ade Dian Anggraini Ady Kuswanto Afrimatika Dewi Ahmad Firli Ahmad Khomeini Nasution Akbar Kurniawan Amirson Amirson Amrillazi Amrillazi Andrei Rizqan Akmal Andrizal, Andrizal Andry Juliansen Angely Aulia Prameswari Angga Afriandi Annisa Berliani April Hidayat Arief Hariyadi Santoso Arif Arman Aris Yuliyanta Arlenggo Guswandi Armen Armen Asbi Abdul Sani Aslim Junaidi Asmen Ridhol Atan Darham Audrey Monica Napitupulu Aulia Azriyani Awi Ruben Ayu Novita Sari Bambang Keristian Benni Wiro Purba Bernando Pasaribu Bestley Bestley Boyche Arilaso Sinaga Candra Herianto Sinaga Chairiah Chairiah Deki Wiranata Adha Denny Martin Derry Handrianto Desrizal Desrizal Desy Permata Karni Desye Shonarista Lumban Gaol Devi Alya Sabila Devira Geminilia Putri Dewanta Simanjorang Dewiwaty Dewiwaty Dian Jeasy Lestari Dian Pramana Putra Disman Jaya Sianturi Donna Arliena Dwi Dwi Dwi Franata Tarigan Dwi May Christiana Dwi Restianti Ningsih Ega Saputra Egy Wahyudi Elfuadi Ihsan Elvi Rahmi Erja Napogos Fadly YD Fahmi Fahmi Fajar Rizki Fanny Fanny Fatma Khairul Fauza Rahma Mauli Felix Rhenaldy Marpaung Ferdinand Ferdinand Fhauzan Fhauzan Fhauzan Ramon Filzah Fadhilah Firdaus Firdaus Fitri Yani Fradhil Mensa Franky Franky Fuad Aprima Gandi Gandi Hans R. Hutapea Hariyana Tsai Harvej Jansen Sipahutar Helen Helen Hendi Saputra Hendy Wismar Hengki Hengki Ichsan taufiqin Indra Lamhot Sihombing Intan Doloksaribu Iriansyah Iriansyah Irwan Adi Itoni Itoni Jammaris Febri Jeffrianto Napitupulu Jefri T Jefri Tarigan Jihan Faiza Ramadhani Jimmy Levin Johannes P. Sipayung Johar, Olivia Anggie Juni Kasmira Karolina Karolina Kristina Sri Devi Haloho Kurniawan Ade Wijaya Laurensia Anggi Clarita Lestari Hulu Lia Martilova Lilia Angela Lilia Sarifatamin Damanik Lina Lina M. Adri M. Tho Bagus Alfido Mahfuzoh Mahfuzoh Mangaratua Mangaratua Mangaratua Samosir Marcello Marcello Mardiansyah Mardiansyah Mega Orceka Depera Senja Belantara Melanie Widjaja Mike Trisnawati Mochammad Imron Awalludin Mory Johanes Sinaga Muh Chandra Alfarez Zai Muhammad Fadli i’lmi Muhammad Irfan Muhammad Irsyad Muhammad Razzaq Prayudha Murni Kurniyanti Siregar Musa Sahat Tobing Musmulyadi Musmulyadi Mutia Ayu Lestari Nanda Nanda Nasri Linra Nelda Ningsih Nely Nely Nindy Putri Ramadhani Noverto Noverto Nur Adilah Yasmin Ogi Cahyadi Arta Olivia Anggi Johar Patrison Patrison Putri Kurnia R. Frizki Fildo Mayri Rachman Ma'ruf Rahmat Agusman Siddik Rahmat Hidayat Raja Abdullah Raja Putra Reyhan Rakha Diof Alghani Ratna Astri Andhini Raudo Perdana Rehulina Manita Renaldy Yudhista Indrasari Rendy Pratama Putra Reni Astuti Reno Sari Resna Herlita Resty Anugrah Yanti Rian Rahmadi Ribka Eunike Lubis Richardo Nezar M Rida Warda Kurnia Rieke Alfitra Bella Rijen Gurning Rikardo Marpaung Rikardo Rikardo Rinaldi Rinaldi Rindyani Mariana Risky Risandy Sianturi Robin Eduar Ronaldo Tunas Januar Roni Maka Suci Roza Rita Rudy Yohanes Saadah Kurniawati Sabari Yanto Saerly Agustin Sartono Samsari AS Samson Hasonangan Sitorus Santa Delima Hutabarat Sapta Sapta Saragih, Geofani Milthree Sarmalina Sarmalina Shinta Frimayanti Silfina Ilyas Sri Agustina Sri Heri Perwitasari Sri Winarsih Suheri Sitorus Sukrizal Sukrizal Sulthon Sekar Jagat Sunanda Naibaho Susanto Imanuel Sustiyanto Sustiyanto Suyanti Suyanti Syafran Syafran Tengku Raisya Lopi Tomy Yoanes Tony Irawan Tri Endang Kumala Tri Novita Sari M Tri Novita Sari Manihuruk Vikri Pratama Ilyas Virgio Virgio Vivi Alviana Wan Taufik Hidayat Weny Apriliani Wiliam Louis William Alfred Winda Levony Yovie Suryani Yudha Kezia Putra Purba Zulaida Zulaida Zulkardi Zulkardi

Title

Found 69 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 69 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 69 Documents
Search