Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Media Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Jurnal Kompilasi Hukum Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR
Lalu Husni
Universitas Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
ASAS HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 UNTUK MEWUJUDKAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA YANG BERMARTABAT Lalu Husni
Jurnal Media Hukum Vol 17, No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jmh.v17i1.375

Abstract

Legal principles (rechtsbeginselen) in Act No. 39, 2004 have not been fully translated as fundamentals in the establishment of legal norms (rechtsnormen) of placement and protection of Indonesian Migrant Workers. The principles which have been translated are the principle of equal rights, the principle of social justice, the principle of equity and justice of gender, and the principle of human trafficking/trafficking in person. The principle that has not been completely translated is the principle of integration. While, the principles which translations could not be found separately are the principle of democracy and the principle of non-discrimination. In order to protect the Indonesian Migrant Workers as dignified human beings, the legal principles should be reviewed again by adding new principles, that is, principle of humanity and principle of state responsibility as the philosophical foundation of the placement and protection of migrant workers in the future.Keywords: Legal principles, The Placement and Protection of Dignified Indonesian Migrant Workers.
Konstruksi Hukum Penguatan Izin Pertambangaan Rakyat Pasca Undang-Undang Pemda Nomor 23 Tahun 2014 M. Panji Prabu Dharma; Lalu Husni; Sahnan Sahnan
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (151.965 KB) | DOI: 10.29303/ius.v7i1.610

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui implikasi yuridis mengenai pengaturan kewenangan izin pertambangan rakyat (IPR) pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdarsarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa implikasi yuridis terkait kewenangan izin pertambangan rakyat (IPR) pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi. Sehingga kewenangan izin pertambangan rakyat yang sebelumnya merupakan kewenangan Bupati/Walikota sudah menjadi kewenangan Gubernur.
Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Rodliyah Rodliyah; Any Suryani; Lalu Husni
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v5i1.43

Abstract

Kejahatan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, tidak hanya terhadap jenis dan metode kejahatan, melainkan juga subjek atau pelaku kejahatan itu sendiri. Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi menimbulkan akibat yang lebih luas dan korbannya lebih banyak walaupun terkadang bukan korban secara langsung. Misalnya, kebakaran hutan yang dilakukan korporasi jelas dampak yang ditimbulkan sungguh luar biasa. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (legal research), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana didasarkan pada tiga teori, yaitu Teori Strict Liability, Vicarious Liability dan Teori Identification. Selain itu, bahwa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, korporasi adalah subjek yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya dihadapan hukum.
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PENGELOLAAN RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Ni Ketut Citrawati; Lalu Husni; Muh. Risnain
Jurnal Education and Development Vol 8 No 2 (2020): Vol.8.No.2.2020
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (886.896 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan memahami kedudukan dan kewenangan pengelolaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan permasalahan Bagaimana pengaturan kewenangan Rutan di Indonesia dan kedudukan Rutan diluar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Adapun teori yang dipakai yaitu teori negara hukum, teori kewenangan, teori kelembagaan dan teori sistem peradilan pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang terkait dengan kedudukan dan kewenangan pengelolaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, berdasarkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah dan pendekatan konsep. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen, kemudian dilakukan pengolahan bahan hukum dan dianalisis secara normatif preskriptif dengan menggunakan logika deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengaturan kewenangan pengelolaan Rutan di Indonesia sudah dimulai sejak masa penjajahan yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang disebut Jawatan Kepenjaraan yang berada dibawah Departemen Van Justitie atau Departemen Kehakiman, setelah kemerdekaan sampai saat ini urusan pengelolaan Rutan tetap menjadi kewenangan Departemen Kehakiman yang sekarang menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun kedudukan Rutan diluar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya berkedudukan sebagai Cabang Rutan dari Rutan yang daerah hukumnya meliputi Cabang Rutan yang dikelola Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN YANG MEMBAYAR UPAH TENAGA KERJA DI BAWAH UPAH MINIMUM KABUPATEN KOTA BERDASARKAN PASAL 90 JUNTO PASAL 185 UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Fifi Rosalina; Lalu Husni; Rina Khairani Pancaningrum
Jurnal Education and Development Vol 10 No 1 (2022): Vol.10. No.1 2022
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.372 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui konsep hukum pidana terhadap perusahaan yang membayar upah di bawah standar upah minimum Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 90 Junto Pasal 185 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandan dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap perusahaan yang membayar upah di bawah standar upah minimum Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 90 Junto Pasal 185 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Melalui penelitian hukum normative yang berkaitan dengan aspek hukum pidana terhadap perusahaan yang membayar upah minimum Kabupaten Kota berdasarkan Pasal 90 Jonto Pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenangakerjaan. Penedekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan penedekatan konseptual. Aspek Hukum Pidana Terhadap Perusahaan Yang Membayar Upah Tenaga Kerja Di Bawah Upah Minimum Kabupaten Kota Berdasarkan Pasal 90 Junto Pasal 185 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, abila pekerja atau buruh tidak di bayarkan upah sesuai peraturan yang berlaku maka pakerja atau buruh dapat menempuh upaya hukum sesui peraturan yang berlaku dan pengusaha dapat di pidana sesuai ketentuan peraturan Undang-uandangan yang berlaku. Penerapan sanksi pidana pada pelanggar pengupahan berdasarkan Undang-Undang ketenagakerjaan masih kurang efektif hal ini dapat dilihat dari hasil laporan penelitian tesis ini pada umumnya masih adanya praktek pembayaran upah di bawah ketentuan Upah Minimum Kota (UMK) dengan berbagai alasan dan kondisi perusahaan.
Pentingnya Dokumen Kependudukan Sebagai Wujud Hak Asasi Manusia Idrus Abdullah; Lalu Husni; RR.Cahyowati RR.Cahyowati
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 1 (2018): Prosiding PKM-CSR Konferensi Nasional Pengabdian kepada Masyarakat dan Corporate Socia
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.431 KB)

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia. Berbagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas menjamin hak setiap penduduk diantaranya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan memperoleh status kewarganegaraan. Desa Mareje Kecamatan Lembar termasuk kategori desa yang terpencil, sehingga tujuan pengabdian ini adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya dokumen kependudukan sebagai wujud Hak Asasi Manusia, memberikan informasi syarat-syarat pengurusan dokumen kependudukan, dan manfaat dokumen kependudukan. Simpulan: dengan adanya penyuluhan hukum, masyarakat di Desa Mareje mulai mengerti keterkaitan dokumen kependudukan dengan hak asasi manusia, yang pada hakikatnya negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, letak geografis Desa Mareje yang tersebar dan terpencil jauh dari Kota Kecamatan dan Kabupaten menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya mengerti syarat-syarat mengurus dokumen kependudukan, Umumnya masyarakat Desa Mareje paham mengenai manfaat dokumen kependudukan sebagai bukti identitas diri maupun keluarganya,letak geografis yang tersebar dan terpencil, menjadi alasan mereka untuk mengurus dokumen kependudukan jika ada kepentingan mendesak.
Co-Authors Any Suryani Fifi Rosalina Idrus Abdullah M. Panji Prabu Dharma Muh. Risnain Ni Ketut Citrawati Rina Khairani Pancaningrum Rodliyah Rodliyah RR.Cahyowati RR.Cahyowati Sahnan Sahnan