Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.266
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Jurnal Ilmu Hukum The Juris JURNAL ILMIAH ADVOKASI Jurnal Supremasi Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora ABDIMU Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen
Mahendra Putra Kurnia
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Siber di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional Annisa Khaidir; Mahendra Putra Kurnia; Rika Erawaty
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2802

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perlindungan hukum di Indonesia terhadap korban kejahatan siber berdasarkan regulasi nasional dan prinsip-prinsip hukum internasional, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi sistem hukum nasional dalam memberikan perlindungan hukum sesuai standar internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan historis dan perbandingan terhadap instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Konvensi Budapest 2001. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber di Indonesia belum optimal karena lemahnya mekanisme pemulihan korban, belum lengkapnya aturan turunan, serta terbatasnya kerja sama internasional akibat belum diratifikasinya Konvensi Budapest. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi nasional dengan prinsip-prinsip hukum internasional untuk memperkuat sistem perlindungan korban kejahatan siber di Indonesia.
Kekosongan Hukum Transfer Of Sentenced Persons Pemindahan Mary Jane Ke Filipina Diva Aurora Chantika; Mahendra Putra Kurnia; Rika Erawaty
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5030

Abstract

Transfer of Sentenced Persons (TSP) merupakan mekanisme kerja sama hukum internasional yang memungkinkan narapidana menjalani sisa masa pidananya di negara asal. Namun, Indonesia hingga saat ini belum memiliki regulasi khusus yang mengatur prosedur, syarat, dan kewenangan pelaksanaan Transfer of Sentenced Persons (TSP) secara komprehensif. Kekosongan hukum tersebut tampak pada kasus pemindahan Mary Jane, warga negara Filipina yang dijatuhi pidana di Indonesia, tetapi kemudian diakui sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Pemindahannya dilakukan melalui kesepakatan administratif bilateral (practical arrangement), tidak didasarkan pada pengaturan hukum nasional yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi kekosongan hukum Transfer of Sentenced Persons (TSP) terhadap kepastian hukum, pemenuhan hak narapidana, dan posisi diplomatik Indonesia dalam kerja sama hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach), melalui kajian terhadap undang-undang, instrumen hukum internasional, doktrin, serta praktik Transfer of Sentenced Persons (TSP) di negara lain seperti Australia, Malaysia, dan Thailand. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi Transfer of Sentenced Persons (TSP) menyebabkan pemindahan narapidana di Indonesia bersifat ad hoc dan bergantung pada diskresi politik serta hubungan bilateral. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum, potensi ketidaksetaraan perlakuan antar narapidana, serta terbatasnya posisi tawar Indonesia dalam diplomasi hukum internasional. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan undang-undang tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak narapidana, dan penguatan peran Indonesia dalam sistem pemasyarakatan global.
REFORMULASI PENERAPAN PRINSIP THE BEST INTEREST OF THE CHILD DALAM PUTUSAN PERKARA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Nur Fadillah Riska Rismawan; Mahendra Putra Kurnia; Nur Aripkah
Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Vol. 11 No. 03 (2026): Volume 11 Nomor 03, September 2026 Publish
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/jp.v11i03.62484

Abstract

This article examines the reformulation of the application of the best interests of the child principle in judicial decisions concerning cases of violence committed by children against other children. The study focuses on the judicial reasoning adopted by the Samarinda District Court in Decision No. 18/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smr, Decision No. 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smr, and Decision No. 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Smr. This research employs a doctrinal legal method using statutory, conceptual, case, and comparative approaches. Legal materials were analysed qualitatively through an examination of legislation, court decisions, international legal instruments, legal doctrines, and recent scholarly literature. The findings indicate that judicial reasoning has incorporated both juridical and non-juridical considerations concerning child offenders, particularly their age, family background, social environment, behaviour, and recommendations contained in the Community Research Report. However, the circumstances and recovery needs of child victims have not been addressed with equal consideration. This article proposes a reformulated judicial framework comprising an assessment of the circumstances of both children, identification of the impact on the victim, meaningful child participation, victim recovery, rehabilitative measures for child offenders, and a balancing assessment to ensure a more comprehensive application of the best interests of the child principle.
Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Viktimologi : Studi Kasus Pengeboman di Gereja Oikumene Samarinda Fayunda Kusumawardani; Mahendra Putra Kurnia; Rini Apriyani
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 4 No. 3 (2026): September: Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v4i3.2765

Abstract

This study examines the legal and social issues surrounding the restoration of the rights of child victims of the 2016 Oikumene Church bombing in Samarinda. It aims to analyze efforts to restore victims’ rights and evaluate the accountability of the regional government in protecting affected children. A socio-legal, non-doctrinal approach was employed using primary data collected through purposive interviews with the victim’s family, police officers, prosecutors, and representatives of the East Kalimantan Women and Children Protection Unit (UPTD PPA), complemented by a literature review. Data were analyzed descriptively and qualitatively. The findings reveal that both the central and regional governments have implemented victim recovery measures, but only partially. Court-awarded compensation was limited, overseas medical expenses were borne privately, and educational assistance was provided only once, while medical treatment in Samarinda was funded by the regional government. The East Kalimantan UPTD PPA has played an important role in assisting child victims. Although preventive and repressive legal protection mechanisms exist, preventive efforts through deradicalization remain inadequate. Stronger coordination, transparency, and systematic cooperation among government institutions and law enforcement agencies are essential to ensure comprehensive protection and restoration of child victims’ rights.
Perlindungan Hukum terhadap WNI Korban TPPO pada Judi Online di Kamboja Aisyah Alawiyah; Mahendra Putra Kurnia; Rika Erawaty
AHKAM Vol 5 No 4 (2026): AHKAM: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i4.11873

Abstract

The proliferation of the online gambling industry in Cambodia has increased the risk of trafficking in persons (TIP) among Indonesian citizens, particularly through fraudulent offers of high-paying employment. This study aimed to analyze the relationship between the online gambling industry and TIP involving Indonesian citizens in Cambodia and to examine the forms of legal protection provided to victims. This study employed a doctrinal legal research method using a statutory approach and a case approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials were analyzed qualitatively. The results showed that the online gambling industry in Cambodia is closely associated with TIP practices because it facilitates the systematic exploitation of labor. Legal protection for Indonesian citizens who are victims of TIP has been provided through national and international legal instruments, consular protection by the Embassy of the Republic of Indonesia in Phnom Penh, and bilateral cooperation between Indonesia and Cambodia. However, its implementation continues to face various obstacles, including regulatory differences, the complexity of transnational criminal networks, jurisdictional limitations, and weak cross-border law enforcement. This study emphasizes the need for an integrated, comprehensive, and victim-oriented legal protection model reinforced through international cooperation. These findings highlight the importance of continuously strengthening prevention, law enforcement, victim protection, and victim recovery efforts by the government and relevant stakeholders.
Co-Authors Abdul Rauf Aisyah Alawiyah AKHMAD NOOR Annisa Khaidir Anwar, Fachrizal Ariwinarno, Fani Diva Aurora Chantika Fayunda Kusumawardani Helza, Zenobia Zalfanda Ibnu Abni Lahaya Insan Tajalinur Irwan Gani Kalundas, Syamsu M Fauzi M Fauzi, M Miradelmar Ribka Andjia Mulawarman, Devantara Pranata Nelda Anasthasia Serena Noor, Aspyan Nur Aripkah Nur Fadillah Riska Rismawan Nurdiana Nurdiana Putri, Aya Devina Rifani Rika Erawaty Rini Apriyani Rofiqul Ulum Rusliansyah Rusliansyah Sahim, Muhammad Sahril Slamet Pribadi Sonny Sudiar, Sonny Syamdianita Syamdianita, Syamdianita Wardana, Khristyawan Wisnu