Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.062
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris JURNAL ILMIAH ADVOKASI Jurnal Ilmiah Edunomika (JIE) Jurnal Supremasi Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal Research of Social Science, Economics, and Management ABDIMU Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen
Mahendra Putra Kurnia
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Kajian Akademik Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Sebagai Dasar Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Kurnia, Mahendra Putra; Gani, Irwan; Syamdianita, Syamdianita; Rusliansyah, Rusliansyah; Lahaya, Ibnu Abni; Serena, Nelda Anasthasia; Nurdiana, Nurdiana; Ulum, Rofiqul; Ariwinarno, Fani
ABDIMU Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2025): September
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/abdimu.v4i2.15519

Abstract

Kajian akademik ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di Kabupaten Mahakam Ulu sebagai landasan yuridis dan empiris dalam penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Meskipun BOSDA bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan dukungan biaya operasional non-personalia, implementasinya sering menghadapi tantangan terkait landasan hukum, mekanisme penetapan alokasi, dan akuntabilitas penggunaan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif-empiris, menggabungkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait (APBD, Permendikbud, dan peraturan daerah yang relevan) dengan data empiris di lapangan yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa: (1) Belum terdapat regulasi setingkat Perkara yang secara spesifik dan terperinci mengatur tata kelola BOSDA, yang menyebabkan keragaman interpretasi dan pelaksanaan di tingkat sekolah
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Siber di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional Annisa Khaidir; Mahendra Putra Kurnia; Rika Erawaty
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2802

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perlindungan hukum di Indonesia terhadap korban kejahatan siber berdasarkan regulasi nasional dan prinsip-prinsip hukum internasional, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi sistem hukum nasional dalam memberikan perlindungan hukum sesuai standar internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan historis dan perbandingan terhadap instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Konvensi Budapest 2001. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber di Indonesia belum optimal karena lemahnya mekanisme pemulihan korban, belum lengkapnya aturan turunan, serta terbatasnya kerja sama internasional akibat belum diratifikasinya Konvensi Budapest. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi nasional dengan prinsip-prinsip hukum internasional untuk memperkuat sistem perlindungan korban kejahatan siber di Indonesia.
REKONSTRUKSI STANDAR PENERAPAN PEMAAFAN HAKIM GUNA MENJAMIN KEPASTIAN DAN KEADILAN PEMIDANAAN Andi Rosadi Hamri; Mahendra Putra Kurnia; Ivan Zairani Lisi
JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA Vol. 10 No. 1 (2026): EDUNOMIKA
Publisher : ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jie.v10i1.19519

Abstract

This study aims to analyze the application of the concept of judicial forgiveness (rechterlijk pardon) as stipulated in Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code (KUHP). The primary focus of the study is to examine the legal rationale for granting this pardon authority and its concept in supporting substantive justice in Indonesia. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The results indicate that judicial forgiveness is an important instrument for correcting injustice resulting from the application of the rigid principle of legality. Through Article 54 of the National Criminal Code, judges have a legal basis for not imposing a sentence even if the defendant's guilt is proven, taking into account the minor nature of the act and the humanitarian aspects. This concept reinforces the shift in Indonesian criminal law towards a restorative and humanistic direction.
Kekosongan Hukum Transfer Of Sentenced Persons Pemindahan Mary Jane Ke Filipina Diva Aurora Chantika; Mahendra Putra Kurnia; Rika Erawaty
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5030

Abstract

Transfer of Sentenced Persons (TSP) merupakan mekanisme kerja sama hukum internasional yang memungkinkan narapidana menjalani sisa masa pidananya di negara asal. Namun, Indonesia hingga saat ini belum memiliki regulasi khusus yang mengatur prosedur, syarat, dan kewenangan pelaksanaan Transfer of Sentenced Persons (TSP) secara komprehensif. Kekosongan hukum tersebut tampak pada kasus pemindahan Mary Jane, warga negara Filipina yang dijatuhi pidana di Indonesia, tetapi kemudian diakui sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Pemindahannya dilakukan melalui kesepakatan administratif bilateral (practical arrangement), tidak didasarkan pada pengaturan hukum nasional yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi kekosongan hukum Transfer of Sentenced Persons (TSP) terhadap kepastian hukum, pemenuhan hak narapidana, dan posisi diplomatik Indonesia dalam kerja sama hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach), melalui kajian terhadap undang-undang, instrumen hukum internasional, doktrin, serta praktik Transfer of Sentenced Persons (TSP) di negara lain seperti Australia, Malaysia, dan Thailand. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi Transfer of Sentenced Persons (TSP) menyebabkan pemindahan narapidana di Indonesia bersifat ad hoc dan bergantung pada diskresi politik serta hubungan bilateral. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum, potensi ketidaksetaraan perlakuan antar narapidana, serta terbatasnya posisi tawar Indonesia dalam diplomasi hukum internasional. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan undang-undang tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak narapidana, dan penguatan peran Indonesia dalam sistem pemasyarakatan global.
Co-Authors Abdul Rauf AKHMAD NOOR Andi Rosadi Hamri Annisa Khaidir Anwar, Fachrizal Ariwinarno, Fani Diva Aurora Chantika Fiqri, Muhammad Zilmy Helza, Zenobia Zalfanda Ibnu Abni Lahaya Insan Tajalinur Irwan Gani Ivan Zairani Lisi Kalundas, Syamsu M Fauzi M Fauzi, M Miradelmar Ribka Andjia Mulawarman, Devantara Pranata Noor, Aspyan Nur Arifudin Nurdiana Nurdiana Putri, Aya Devina Rifani Rika Erawaty Rofiqul Ulum Rusliansyah Rusliansyah Sahim, Muhammad Sahril Serena, Nelda Anasthasia Slamet Pribadi Sonny Sudiar, Sonny Syamdianita Syamdianita, Syamdianita Wardana, Khristyawan Wisnu