Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.704
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Primary: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kinestetik : Jurnal Ilmiah Pendidikan Jasmani JPB Jurnal Minda Jurnal Jalasena JUDIKHU-Jurnal Pendidikan Khusus
Edi Kurniawan
Universitas Karimun
Humanities Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JPB

 1 
PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH KABUPATEN KARIMUN DALAM MENYELENGGARAKAN FUNGSI PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN SANKSI TERHADAP NOTARIS Indrawan; Azmi; Edi kurniawan
JURNAL PURNAMA BERAZAM Vol 3 No 2 (2022): APRIL 2022
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of the study was to determine the implementation of the supervisory duties of notary positions by the Regional Notary Supervisory Council of Karimun Regency which refers to Article 1 paragraph 5 of the Ministerial Regulation number M.02.PR.08.01 of 2004 that supervision is a preventive and curative activity. Preventive activities include administrative authorities, while curative activities are activities regarding taking action against alleged violations committed by a notary against UUJN and the code of ethics. Obstacles and solutions to the implementation of the task of supervising the position of a notary by the Regional Supervisory Council of Sleman Regency has not done much outreach to related parties, including community elements, academic elements, the Indonesian police, there is no training for notary members in terms of conducting inspections, standards assessments that have not explained in detail, the lack of implementing regulations for UUJN in relation to the guidance and supervision carried out by the Notary Supervisory Council, the absence of a clear vision regarding the performance of the MPD, apart from carrying out routines once a year, and the absence of coordination between the MPD, MPW, MPP As for the Notary who violates the Code of Ethics, the Honorary Council in coordination with the Supervisory Council is authorized to conduct an examination of the violation and may impose sanctions on the violator and several differences related to technical inspections related to the notary document, so that the epan needs to gradually and carry out a work evaluation once a year regarding MPD performance
PERAN MEDIA PERS DALAM PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM PENULISAN BERITA TENTANG ANAK SEBAGAI PELAKU DAN KORBAN Indrawan; Azmi; Edi Kurniawan; Taufiq Razali; Muhiri
JURNAL PURNAMA BERAZAM Vol 4 No 2 (2023): EDISI APRIL
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51742/ilkom.v4i2.977

Abstract

Masalah utama dalam penelitian ini adalah eksistensi media sebagai alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan media komunikasi Media massa seperti media on line, dalam penelitian ini satu di antaranya menekankan agar identitas anak yang menjadi objek pemberitaan harus dirahasiakan Berdasarkan gambaran latar belakang masalah tersebut, Bagaimana sesunggunya Fungsi dan Peran Pers dalam permberitaan terhadap anak berhadapan dengan hukum dan korban dalam kode Etik Jurnalistik berdasarkan No.1/Peraturan-DP/II/2019 diharapkan Pemberitaan tentang anak hendaknya tetap memperhatikan hak-hak dan kepentingan terbaik anak serta menghindari anak dari pelabelan dan kita tahu media sebagai pusat infomrasi harusnya mampu mengedukasi khalayak, termasuk anak-anak. Sebaiknya media memberikan kekerasan pada anak, tidak berfokus pada kronologis yang ada. Melainkan solusi agar kejadian serupa dapat dihindari. Pengunaan kosakata yang vulgar dan gambalang baiknya dikurangai gunakanlah, kata-kaya yang layak diterima dan di pahami oleh anak-anak Jurnalisme online unggul dalam kecapatan harus mulai berbenah diri dengan memperhatiakan akurasi kasus yang diberitakan, tidak hanya mengandalkan kecepatan guna mendapatkan profit.
PROBLEMATIKA PEMBANGUNAN DAERAH KEPULAUAN DALAM PERSEPKTIF KEADILAN Edi Kurniawan; Indrawan; Anggri Dwi Nata; Muhiri; Azmi
JURNAL PURNAMA BERAZAM Vol 5 No 1 (2023): EDISI OKTOBER 2023
Publisher : PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51742/ilkom.v5i1.1091

Abstract

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Keadilan yang hakikatnya merupakan sendi dari sebuah perdamaian sudang barang tentu menjadi suatu yang mutlak adanya jika ingin mewujudkan sebuah kesejahteraan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Dengan menggunakan tinjauan terhadap Teknik studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan berkaitan dengan buku-buku, bulletin, jurnal-jurnal, bahan/situs internet, dokumen. Simpulan Problematika Pembangunan Daerah Kepulauan Dalam Persepktif Keadilan (Studi Kasus Pulau Rempang), antara lainnya Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah. Ketiga, upaya mendahulukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Keempat, pemerintah harus memposisikan diri sebagai dinamisator, kemudian beranjak dengan melakukan pergeseran secara rasional menuju pada peran katalisator dan secara berangsur-angsur berperan menjadi fasilitator. Kelima, pemerintah harus mendepankan dahulu nilai-nilai keadilan, kepentingan masyarakat, data atau pengetahuan, undang-undang atau regulasi.
Co-Authors Agustina Dewi Alpino Susanto, Alpino Anggri Dwi Nata Azmi Azmi Azmi Dianasari, Eka Lenggang Dirneti Dirneti Dirneti Eci Parlina Febri Puryanto Fitria Meilina Hartono Hermawan Hilda Oktri Yeni Ilham Gantar Friansyah Indrawan Indra Khairiyah, Karunia Yulinda Masirawan Misiana Muhiri Muhiri Muhiri Nurlaila Nurlaila Rahmat Sanusi Riswan Ifria Sabrina Aisaputri surahman, fadli Taufiq Razali tisrin maulina dewi Trisno Susilo Wahyu Rizky Dinasyahri Wiwik Yunitaningrum Zulfiana Dessyka Putri