Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI DESA SUKAMAJU KECAMATAN BATURAJA BARAT Rahma Dwi Andini; Sheryna Amanda; Adellia Cantina; Muhammad Zakial Khafidz; Oxsy Pramana; Eva Susanti
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1767

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis untuk meningkatkan akses pangan bergizi bagi masyarakat rentan, namun implementasinya di tingkat desa masih menghadapi kendala operasional. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan program MBG di Desa Sukamaju, Kecamatan Baturaja Barat. Penelitian menggunakan jenis deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Populasi mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan penerima manfaat, sedangkan sampel ditentukan secara purposive sampling meliputi kepala dapur, petugas dapur, akuntan, kurir distribusi, ahli gizi, dan keluarga penerima manfaat. Instrumen penelitian berupa wawancara mendalam, observasi partisipatif, focus group discussion, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, serta triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah meningkatkan akses makanan bergizi, membantu pemenuhan gizi anak dan ibu hamil, serta mengurangi beban ekonomi rumah tangga. Kendala utama meliputi keterbatasan peralatan dapur, fluktuasi harga bahan pangan, distribusi yang belum optimal, dan koordinasi antaraktor yang belum konsisten. Kesimpulannya, program MBG di Desa Sukamaju berjalan cukup efektif dan memberi manfaat sosial ekonomi, tetapi memerlukan penguatan sarana, tata kelola distribusi, dan sistem pemantauan agar lebih berkelanjutan.
Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Partisipatif : Studi di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Ema Novithania; Yahnu Wiguno Sanyoto; Eva Susanti
Journal of Golden Generation Multidisciplinary Vol. 2 No. 4 (2026): Agustus : Journal of Golden Generation Multidisciplinary
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggm.v2i4.816

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan ilmu pemerintahan (Pendekatan Pembangun), dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pemerintah desa, LPM, kepala dusun, masyarakat, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran LPM telah berjalan, ditinjau dari indikator harapan sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mendorong partisipasi, indikator norma yang didasarkan pada aturan yang berlaku meskipun penerapannya masih fleksibel, serta indikator wujud perilaku yang terlihat dalam keterlibatan LPM pada musyawarah, pembangunan, dan gotong royong. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum optimal karena belum merata di seluruh wilayah desa. Pada indikator penilaian dan sanksi, evaluasi telah dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat, tetapi sanksi masih bersifat informal. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran LPM perlu ditingkatkan agar partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan lebih optimal dan merata.
Evaluasi Program Seragam dan Perlengkapan Sekolah Gratis di SD Negeri 43 OKU Septa Ayu Pasela; Galih Mahendra; Dina Fitrilia; M. Rizky Jaya Pratama; Eva Susanti
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 2 (2026): Maret - Juni
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i2.8261

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program seragam dan perlengkapan sekolah gratis di SD Negeri 43 OKU. Program ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah untuk memperluas akses pendidikan dan meringankan beban ekonomi keluarga siswa, khususnya pada jenjang kelas I sekolah dasar. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada kepala sekolah, guru, dan siswa penerima manfaat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini telah berjalan secara efektif. Sebanyak 90 siswa kelas I menerima bantuan berupa baju seragam merah putih, sepatu, tas, dasi, ikat pinggang, dan topi. Mekanisme distribusi dilakukan secara terbuka di lapangan sekolah dengan didampingi wali murid, sehingga menciptakan transparansi dan kepercayaan. Seluruh siswa kelas I menerima bantuan tanpa diskriminasi, menunjukkan pemerataan dalam pelaksanaan program. Respons siswa dan pihak sekolah sangat positif, terlihat dari meningkatnya semangat belajar serta kesiapan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Saran yang diberikan adalah agar program ini dapat terus dilanjutkan hingga akhir periode kebijakan guna mendukung pemerataan pendidikan dan peningkatan partisipasi sekolah.
Pengangkatan Bidan Dan Tenaga Kesehatan Honorer Menjadi ASN (PPPK) Di UPTD Puskesmas Pengaringan Analisis Kebijakan Dan Dampak Kesejahteraan Lusi Oktarina; Pamba Ardiansyah; Rani Salsabila; Okik Ardiansyah; Eva Susanti
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 2 (2026): April - Juni
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i2.510

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pengangkatan tenaga kesehatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di UPTD Puskesmas Pengaringan. Kebijakan PPPK yang lahir melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan regulasi turunannya menjadi harapan baru bagi tenaga honorer ang selama ini tidak mendapatkan kepastian penghasilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam kepada informan kunci di UPTD Puskesmas Pengaringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum pengangkatan PPPK, terdapat 34 tenaga honorer yang terbagi dalam kategori PTT, TKS, Magang, dan PNS, di mana sebagian besar tidak menerima penghasilan tetap sama sekali. Pasca pengangkatan PPPK, tenaga kesehatan honorer kini memperoleh gaji berkisar antara Rp3.200.000 hingga Rp3.700.000 per bulan beserta tunjangan keluarga. Namun, implementasi kebijakan ini masih menyisakan sejumlah persoalan, di antaranya: status kontrak selama 5 tahun tanpa jaminan hari tua, ketidakpastian perpanjangan kontrak, serta kesenjangan persepsi antara PNS dan PPPK. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi yang lebih komprehensif mengenai perpanjangan kontrak PPPK guna menjamin kesejahteraan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.
BIJAK BERMEDIA SOSIAL DALAM MENDUKUNG STABILITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DI DESA LEKIS REJO Marshanda Lievia; Eva Susanti; Aprilia Lestari; Agata Lively; Avira Miranda; Eem Rahmawati
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.2128

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan. Media sosial sebagai salah satu produk perkembangan teknologi memiliki peran strategis dalam penyebaran informasi, pembentukan opini publik, serta interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Namun, penggunaan media sosial yang tidak disertai dengan literasi digital yang memadai berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, konflik sosial, serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Lekis Rejo dalam menggunakan media sosial secara bijak guna mendukung stabilitas tata kelola pemerintahan desa. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2026 dengan melibatkan 20 peserta. Metode pelaksanaan meliputi observasi awal, penyampaian materi, diskusi interaktif, dan penyebaran kuesioner kepuasan peserta. Materi disampaikan oleh Eva Susanti, M.Si., Aprilia Lestari, M.I.P dan Marshanda Lievia. Hasil kuesioner menunjukkan tingkat kepuasan peserta sebesar 92% dengan kategori sangat baik. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa sosialisasi literasi digital mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memverifikasi informasi, menerapkan etika digital, serta memanfaatkan media sosial secara bertanggung jawab.
ANALISIS INOVASI DIGITAL PEMERINTAH DESA MELALUI APLIKASI DESA PEDIA DI DESA LUBUK BATANG BARU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU Laras Septi; Ilma Sintia; Dina Fitrilia; M. Rizky Jaya Pratama; Sunandar; Aprilia Lestari; Eva Susanti
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54895/mjws5077

Abstract

Penerapan pelayanan publik desa berbasis digital menjadi langkah penting untuk meningkatkan proses pelayanan lebih cepat serta efisien.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi digital yang dilakukan Pemerintah Desa Lubuk Batang Baru melalui aplikasi Desa Pedia sebagai sarana pelayanan publik. Pendekatan kualitatif digunakan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menilai keberhasilan inovasi digital melalui tujuh indikator, yaitu peningkatan kualitas layanan, efisiensi waktu, kepuasan masyarakat, aksebilitas, keberlanjutan, kemampuan direplikasi, dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Desa Pedia memilki manfaat yang nyata bagi masyarakat dan pemerintah desa dalam mempermudah proses pelayanan terutama dalam efisiensi waktu, dan mengurangi resiko pungli. Namun demikian, tantangan seperti akses internet yang kurang stabil, partisipasi masyarakat yang belum terlibat secara keseluruhan karna berbagai faktor, serta adanya risiko kebocoran data masih menjadi tantangan tersendiri.
Peran Aplikasi Presensi ASN dalam Meningkatkan Disiplin Kerja Pegawai di Kantor Camat Buay Pemaca Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Selvi Ramadani Dwi H; Natasya Deswita Andhini; Vika Nurhayati; Sunandar; Eva Susanti
Indo-MathEdu Intellectuals Journal Vol. 7 No. 3 (2026): Indo-MathEdu Intellectuals Journal
Publisher : Lembaga Intelektual Muda (LIM) Maluku

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54373/imeij.v7i3.5627

Abstract

This study aims to analyze the effect of the use of a civil servant attendance application on employee work discipline at the Buay Pemaca Sub-district Office, Ogan Komering Ulu Regency. The study used a qualitative approach with data collection through in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis was conducted using thematic analysis techniques that include data reduction, data presentation, and inductive conclusion drawing to identify patterns of change in work discipline after the implementation of the attendance application. The results of the study indicate that the implementation of a digital-based attendance application has a direct impact on improving civil servant work discipline, especially in aspects of attendance and punctuality in coming to work. The online attendance system integrated with the national personnel system encourages increased employee compliance because attendance is recorded in real time and is difficult to manipulate. Although technical obstacles such as dependence on the internet network and electricity supply are still encountered, these findings indicate that the use of the attendance application contributes positively to strengthening supervision and forming a more disciplined work culture, in accordance with the objectives of the study.
ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU Fani Syahrani; Rakhmat Saleh; Eva Susanti
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

his study analyzes local government policies on waste management in Ogan Komering Ulu Regency, which have become increasingly complex due to population growth and development activities. Waste management issues are not merely technical problems but also involve environmental political dynamics, public policy, and the roles of various actors. This research aims to examine how environmental political dynamics influence the formulation, legitimacy, and implementation of waste management policies. The research employs a descriptive qualitative method with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. Informants consist of officials from the Environmental Agency, academics, waste management practitioners, and community members. The findings indicate that the Environmental Agency plays a central role in waste management; however, policy implementation has not been optimal due to limited facilities, low public awareness, and weak coordination among stakeholders. Effective waste management requires strong synergy between local government, the local parliament, the community, and non-governmental actors. Strengthening environmental politics through increased community participation, institutional reinforcement, and consistent local policies is essential for achieving sustainable waste management.
Pemberdayaan Pemuda Berbasis Karang Taruna Sebagai Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals Desa (Studi di Desa Karet Jaya Kecamatan Buay Pemaca Kabupaten OKU Selatan) Anggun Rizky Yani; Yahnu Wiguno Sanyoto; Eva Susanti
Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54895/b7s6gy51

Abstract

Youth have an important role as agents of change in village development, therefore the existence of Karang Taruna as a youth empowerment institution becomes very strategic in supporting the achievement of Village Sustainable Development Goals (SDGs), especially Goal 17, namely partnerships for village development. However, in Karet Jaya Village, Buay Pemaca District, Ogan Komering Ulu Selatan Regency, the role of Karang Taruna has not functioned optimally, resulting in low youth participation in village development. This study aims to analyze the implementation of Village SDGs Goal 17 through strengthening Karang Taruna institutions in youth empowerment and to identify the factors influencing it. This research was conducted in 2026 using a descriptive qualitative method. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving village government officials, Karang Taruna administrators, religious leaders, community leaders, academics, and the general public. The findings show that the strengthening of individual youth capacity has not been supported by sustainable guidance, youth solidarity and cooperation are still situational, and access to facilities, information, and village funding remains limited. These conditions indicate that the partnership between the village government and youth has not been established optimally. Strengthening Karang Taruna institutions, improving village policy transparency, and expanding youth participation are important steps to achieve sustainable village development. Keywords: Youth Empowerment, Karang Taruna, Village SDGs, Village Partnership
Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Desa (Musdes) sebagai Instrumen Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGS) Desa(Studi Kasus Desa Sinar Danau, Kecamatan Buana Pemaca, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan) Ikke Anggesti; Eva Susanti; Herni Ramayanti
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu (JIMI)
Publisher : CV. Denasya Smart Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69714/gdw2h971

Abstract

Community participation in Village Deliberation is a crucial element in realizing democratic, transparent, and inclusive village governance. Village Deliberation functions not only as a decision-making forum but also as a strategic instrument for achieving the Village Sustainable Development Goals (Village SDGs). This study aims to analyze the role of community participation in Village Deliberation as an instrument for achieving the Village SDGs through a case study in Sinar Danau Village, Buana Pemaca Subdistrict, Ogan Komering Ulu Selatan Regency. This research employed a qualitative approach with a case study design. Data were collected through observation, in-depth interviews with village government officials, the Village Consultative Body (Badan Permusyawaratan Desa/BPD), community leaders, and local residents, as well as documentation. The data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that community participation plays a significant role in improving the quality of village development planning, budget transparency, and the implementation of sustainable development programs. Nevertheless, several challenges remain, including limited public participation, unequal representation of community groups, and the limited capacity of village officials in facilitating participatory development planning. Therefore, strengthening the capacity of both the community and village officials is essential to enhance the effectiveness of Village Deliberation as an instrument for achieving the Village SDGs.