Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.748
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA KACANEGARA Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Jurnal Kreativitas PKM Sociological Jurisprudence Journal KERTHA WICAKSANA Jurnal Hukum Prasada Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Community Services Journal (CSJ) JPMP Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Analogi Hukum Community Service Journal of Law
I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar
Universitas Warmadewa
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 61 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 61 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENYELESAIAN SENGKETA PENGALIHAN SAHAM PERUSAHAAN PEMBANGKIT LISTRIK ENERGI PANAS BUMI MELALUI PUTUSAN ARBITRASE ASING (SIAC) I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 1 (2015)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.829 KB) | DOI: 10.24843/JMHU.2015.v04.i01.p03

Abstract

Arbitration is one of popular means to solve disputes arise between parties in international business nowadays. Arbitration characteristics such as: confidentiality; “party autonomy” (principle which gives both parties freedom to agree on arbitration institution or ad hoc arbitration, to appoint an arbitrator, arbitration procedure, place of arbitration, governing law) and also international enforceability due to the New York Convention 1958 are regarded as part of the main advantages of arbitration. This research is a normative law using concept analysis approach legal, regulatory approaches undertaken by examining legislation relevant to the issues of law and experiences to approach a case of transfer of shares Bali Power Corporate. Sources of legal materials used in this study are such as related literature, journals, articles and thesis that are relevant to the subject matter. The results of this study indicate that partial award (SIAC) has a binding force for the parties to the dispute. Legal implications arising from this decision that the party whose breach the contract has an obligation to replace the damage of PT. Bali Tenaga Corporate since the contract was signed.
Scopping the Dispute Submitted Before Indonesia Arbitration I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar; I Nyoman Bagiastra; I Nyoman Gede Sugiartha
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 12 No 3 (2023)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2023.v12.i03.p02

Abstract

The problem of equating the concepts of dispute and default results as legal practitioners tending to assume that every case with an arbitration clause is a dispute that must be examined at an arbitration institution even though the case is not necessarily a dispute because cases, disputes and default have different concepts, nature and causes. According to international instrument, arbitration clause is mandatory for cases that submitted to the arbitration. It shall have clearly regulated under agreement of the parties to the dispute. Thus if there a dispute when implementing their agreement then the settlement brought before arbitration. Unfortunately in the reality is different. This research is used normative legal research methods with approaches: (1) Analitical and Conceptual Approach, and (2) The Statue Approach. The result of this research is between arbitration institutions and general justice must implimentated in harmony and must contribute to each other in creating justice, certainty and benefit of the law in carrying out their duties. Only with this harmony will creating a suitability of judicial competence which is fair to all parties. Regulation regarding the definition of arbitration dispute should be clearly and explicitly stipulated in the general provisions of the Arbitration Law and Alternative Dispute Resolution so that all parties may understanding to and the justice, legal certainty in determining in related cases of the competence of arbitration can be achieved.
Strategi Penurunan Angka Stunting Melalui Peningkatan Ketahanan Pangan di Dusun Pengalusan Desa Ban Karangasem Masyeni, Sri; Permatananda, Pande Ayu Nayakasih; Mangku, I Gede Pasek; Dinar, I Gusti Ayu Agung Gita Pritayanti; Rajistha, I Gusti Ngurah Adi; Dewi, Saraswati Laksmi; Miyazawa, Naori
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 6 No 4 (2025): Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26874/jakw.v6i4.723

Abstract

Stunting masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan global yang perlu mendapat perhatian serius. Kondisi ini dapat bermula sejak masa kehamilan, berlanjut pada periode pertumbuhan anak, khususnya dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penanggulangan stunting memerlukan pendekatan komprehensif yang menyasar berbagai faktor penyebabnya. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan menekan prevalensi stunting di Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali. Metode yang diterapkan meliputi edukasi mengenai pencegahan dan penanganan stunting, praktik penyusunan menu bergizi seimbang melalui konsep “Isi Piringku”, serta penyaluran bantuan pangan berupa ayam buras, telur ayam, dan beras organik. Selain aspek kesehatan, kegiatan ini juga mencakup penyuluhan terkait perlindungan hukum bagi perempuan, pelatihan singkat Bahasa Inggris, serta pelatihan pembuatan pakan ternak ayam. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan keterampilan ibu dalam menyiapkan makanan bergizi seimbang berbasis “Isi Piringku” sebesar 49,8%. Oleh karena itu, dukungan dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan sangat diperlukan untuk menurunkan angka kejadian stunting.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Sexual Harassment Akibat Manipulasi Konten Digital Berbasis Artificial Intelligence Ni Luh Putu Desi Erdiyanti; I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar; Ketut Adi Wirawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4879

Abstract

Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam teknologi manipulasi konten digital seperti deepfake telah melahirkan bentuk baru sexual harassment di ruang siber. Fenomena ini berdampak signifikan pada korban, terutama terkait kondisi psikologis, relasi sosial, dan kehormatan diri. Studi ini berfokus pada kajian pengaturan hukum terkait sexual harassment akibat manipulasi konten digital berbasis AI, serta upaya perlindungan hukum bagi para korban dalam kerangka hukum Indonesia. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif, yang mencakup penelaahan peraturan perundang-undangan terkait dan analisis konseptual berdasarkan beragam literatur hukum dan doktrin yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun Indonesia sudah memiliki alat hukum seperti peraturan hukum pidana, hukum siber, dan perlindungan data pribadi, pengaturan mengenai penyalahgunaan teknologi AI masih bersifat parsial dan belum secara khusus mengatur deepfake pornografi. Kondisi ini menimbulkan kesulitan pembuktian, potensi tumpang tindih norma, serta belum optimalnya penegakan hukum. Perlindungan korban telah diatur melalui hak atas keadilan, pemulihan, dan restitusi, namun implementasinya masih terkendala aspek teknis dan risiko reviktimisasi. Maka dari itu, penting untuk memperkuat regulasi agar lebih selaras dengan kemajuan teknologi dan menerapkan sistem perlindungan hukum yang berfokus pada korban.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Human Trafficking Lintas Negara Melalui Penipuan Lowongan Kerja Online Kadek Manik Bellinda Satvika; I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar; Nyoman Gde Antaguna
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4900

Abstract

Perkembangan teknologi informasi saat ini dimanfaatkan oleh jaringan kriminal sebagai sarana melakukan tindak pidana perdagangan orang lintas negara melalui modus penipuan lowongan kerja daring yang sangat meyakinkan. Fenomena ini merupakan bentuk kejahatan terorganisir transnasional yang berdampak serius pada pelanggaran hak asasi manusia serta martabat warga negara di luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaturan hukum terhadap perdagangan orang lintas negara serta mengkaji bentuk perlindungan hukum preventif dan represif bagi para korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif melalui studi kepustakaan yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum kuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan ratifikasi Protokol Palermo, namun implementasinya masih terkendala pada aspek pembuktian digital. Selain itu, ditemukan adanya kesenjangan signifikan dalam pemberian restitusi dan koordinasi antarinstansi internasional yang menghambat pemulihan hak-hak korban secara utuh. Perlindungan hukum yang ada saat ini masih lebih menitikberatkan pada aspek prosedural formal dibandingkan dengan kebutuhan nyata rehabilitasi korban di lapangan. Kesimpulannya, diperlukan penguatan regulasi yang secara eksplisit mengatur perekrutan digital serta peningkatan kapasitas forensik aparat penegak hukum guna memberikan perlindungan yang berkeadilan dan adaptif terhadap teknologi. 
Peranan Advokat Dalam Proses Penyidikan Tidak Pidana Narkotika di Polres Badung Ni Luh Oki Damayanti; I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar; I Wayan Werasmana Sancaya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4905

Abstract

Peredaran narkoba menjadi bahaya penting di masyarakat Indonesia dan menjadi permasalahan yang komplek di Kabupaten Badung. Kasus-kasus tindak pidana narkotika yang berdampak serius terhadap keamanan serta ketertiban masyarakat menjadi salah satu fokus utama aparat hukum kepolisian di Polres Badung. Dalam tindak pidana narkotika pendampingan advokat sangat penting, terutama dalam kasus narkotika yang kerap kali melibatkan tekanan psikologis, kesalahan prosedur, atau bahkan pelanggaran hak asasi manusia selama proses pemeriksaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi peranan advokat dalam proses penyidikan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi advokat dalam menjalankan perannya pada proses penyidikan tindak pidana narkotika di Polres Badung. Jenis penelitian merupakan penelitian empiris dengan sumber data primer yang berasal dari responden atau informan dan observasi langsung di lapangan, menggunakan sumber dari peraturan perundang- undangan yang relevan dan sumber data sekunder diperoleh dari bahan hukum meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku dan karya ilmiah. Hasil peneltian menunjukkan bahwa Peranan advokat dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika di Polres Badung secara normatif telah didukung dalam KUHAP serta undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan keberadaan advokat sangatlah bergantung pada kebijakan penyidik dan kesadaran tersangka. Faktor penghambat advokat pada tahap penyidikan meliputi : faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Faktor penghambat yang paling dominan adalah berasal dari Undang-Undang, penegak hukum dan kultur atau kesadaran hukum masyarakat itu sendiri yang kurang memahami tentang bantuan hukum
A Comprehensive Force Majeure Model Clause in Corporate Transactions in Indonesia I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar; I Nyoman Putu Budiartha
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 3 No. 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.3.2.1901.138-144

Abstract

Force majeure clause is presented in various models, from the simple to the complex ones that contain comprehensive descriptions, provisions, and notifications set out in an agreement with the details of the consequences of force majeure events. Force majeure clause serves as a complementary core clause and a renegotiating tool for the parties in the case of any event occurring beyond their reasonable control, which is important enough not to be overlooked by business actors. The Covid-19 pandemic which is currently ongoing worldwide, which has been declared as a global pandemic by World Health Organization (WHO) on 11 March 2020, has had a huge impact on the social life and the world economy which is very unsettling for business people, banks, and the society in general. The research questions investigated in this study are: (i) What are the factors causing failures in the performance of contractual obligations? (ii) What is a comprehensive force majeure model clause for corporate transactions in Indonesia? This study employs the normative legal research method. A normative legal research is guided by the characteristics of the object of the research, yet remains limited by the expected outcome of the norms initially established. The theories applied in investigating the problems in this research are the will theory (wilstheorie), trust theory (vertrouwensttheorie), and statement theory (verklaringstheori). In this study, will be identified a comprehensive force majeure clause enables the party who experiences a force majeure event to waive some provisions in the contract agreement.
Judicial Review of The Binding Force of Foreign Companies Shares Transfer Upon Control of The Assets in Indonesia I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar; I Made Pria Dharsana
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.8.1.2025.59-66

Abstract

In the digital industry era, it is very easy for business actors to choose the law of a country where a company will be registered upon various considerations such as the efficiency factor and a range of benefits derived from the chosen law. If a contract involves two legal subjects with different citizenships, then there will be two different legal systems, namely a foreign law and the national law of a particular country. This can certainly lead to international civil law issues, because the parties bring their respective legal systems into the contract. They can choose their national law or a foreign law as long as it does not conflict with public order or the compulsory rules. For agreements with transnational aspects, this choice of law issue becomes important. Not every foreign party feels comfortable if the agreement is construed according to the Indonesian law. A foreign legal forum for an agreement involving Indonesia is valid and binding if it has been agreed upon by the parties and covered in a clause in the agreement. Some business actors prefer and agree to choose the country of Bermuda as the legal home of their company for certain reasons. The research questions investigated in this study are: (i) What is the regulation of transfers of shares of foreign companies incorporated in Bermuda? (ii) Are transfers of shares of foreign companies incorporated in Bermuda legally binding upon the assets of companies domiciled in Indonesia? This study employs the normative legal research method. Normative legal research is guided by the characteristics of the object of the research, yet remains limited by the expected outcome of the norms initially established. The approaches used in this study are (i) the analytical and conceptual approach and (ii) the comparative approach, whereby a comparison is made between the application of the corporate law of Bermuda and the Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Company. Sources of legal materials used in this study include related literature, journals, articles and theses that are relevant to the subject matter. The theories applied in investigating the problems in this research are the transnational theory and economic-legal theory. Through this research, it will be possible to determine the regulation of transfers of shares of foreign companies incorporated in foreign countries (in this case Bermuda) and the binding force of such transfers upon the assets of companies domiciled in Indonesia.
Urgensi Sertifikat Laik Fungsi (Slf) Bangunan Terhadap Usaha Jasa Akomodasi Pariwisata di Kota Denpasar I Nyoman Gede Sugiartha; I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar; I Made Aditya Mantara Putra
Kertha Wicaksana Vol 15 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.15.2.2021.116-121

Abstract

The application of the Online Single Submission (“OSS”) is implemented by the government in order to streamline the business licensing process which has been considered very inefficient and requires a lot of time and money, requiring all Limited Liability Companies (“PT”) established under the laws of the Republic of Indonesia to obtain a Business Identification Number. (“NIB”) and further adjust the permits previously obtained by each of the PT, both those related to operations and non-operations, with the permits issued by OSS. As a result of the implementation of the OSS, companies that have applied for and obtained a Business Permit (Target Business Registration Certificate) but have not yet become effective, must fulfill other commitments, one of which is the Certificate of Feasibility of Function (“SLF”). The formulation of the problem in this study: (i) Application of the arrangement of the Function Feasibility Certificate (SLF) for buildings in the Province of Bali, (ii) the urgency of the implementation of the Commitment to the Certificate of Feasibility of Function (SLF) in the Province of Bali. This research uses normative legal research methods, with a statutory approach and legal concept analysis. The theory used in examining the problems in this research is the theory of economic law, the theory of state sovereignty and the conception of law as a policy process. Through this research, it can be determined the urgency of implementing the commitment to the Certificate of Functional Worth (SLF) for buildings in Denpasar City. Consistency of professional application based on justice, certainty and legal benefits by the government is needed so as to create economic growth through ideal and sustainable tourism in Bali. The benchmark for implementing the SLF commitment is by taking into account various legal factors and the efficiency of government policies in a deep, structured and systematic manner.
Strategi Pemulihan Keberlanjutan dan Ketangguhan Pariwisata Menghadapi Krisis I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar; I Nyoman Gede Sugiartha; Kade Richa Mulyawati
Kertha Wicaksana Vol 16 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.16.2.2022.158-163

Abstract

Culture-based tourism is one of the sustainable tourism assets that contains unique cultural and natural traditions in an area. If we explore it more deeply, each village must have its own charm that contains various objects as noble values that can inspire tourists to village-based destinations, known as sustainable tourism. Bali as a tourism destination, known for its strong culture, pays serious attention to the sustainable tourism. One of the tourist villages in the area is Carangsari Village, which is located in Badung Regency. The village is trying to restore the tourism sector which has become the focus of the village community after it was stopped due to the spread of the corona virus. Motivated by the condition, this study is made to discuss the ideal recovery strategy for a sustainable tourism sector in the Carangsari village, Bali. This study makes use of an empirical legal research method with a statutory approach and an analysis of legal concepts. The results of this study indicate that a simple ideal recovery strategy is to add a schedule of sacred rituals in the tourist calendar in addition to the schedule of festivals existing in Bali.
Co-Authors A. A. Sagung Laksmi Dewi A.A Mas Karpeka Devi Anak Agung Alit Ista Damayanti Anak Agung Rai Gayatri Artha Yani Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Annie Long Ashton Bagus Arya Wira Yudha Brendan Matthew Fandoe Carmelita Juliana Putri Benny Carmelita Juliana Putri Benny Cokorda Istri Agung Mahayuni Dewi, A.A Sagung Laksmi Gregorius Yolan Setiawan I Gede Pasek Mangku I Gede Prema Nugraha Suastama I Gede Yudi Arinjaya I Gusti Agung Mahendra I Gusti Agung Mahyuni I Gusti Ngurah Adi Rajistha I Gusti Ngurah Agung Krisna Dwipayana Pradnyan I Gusti Ngurah Agung Krisna Dwipayana Pradnyan I Kadek Wahyu Dwi Payana I Kadek Wahyu Dwipayana I Ketut Gede Satria Wibawa Aryana I Komang Agus Muliawan I Komang Tresnanda Pramana I Made Aditya Mantara Putra I Made Ardena I Made Ardena I Made Bangbang Agus Sindu I Made Gede Adi Arya Natih I Made Gede Bagus Somayasa I MADE MINGGU WIDYANTARA, I MADE MINGGU I Made Pria Dharsana, I Made Pria I Nyoman Bagiastra I Nyoman Putu Budiarta I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Sumardika I Putu Aditya Pramana I Putu Aditya Pramana I Putu Arya Giri Prebawa I Wayan Werasmana Sancaya Ida Ayu Putu Purnam Asri Ida Bagus Adi Pati Karna Indah Permatasari Janneta Angela Pangalila Jyoti KaniaCri Kadek Bagus Rakyan Dana Sinatra Kadek Dwi Cahyani Kadek Manik Bellinda Satvika Kadek Nadya Pramita Sari Ketut Adi Wirawan, Ketut Adi Kevin Jerrick Pangestu Luiza Klementina M Asa Made Irnanda Diandifa Lestari Made Mahayana Agastia Made Rama Wiguna Primantara Made Satria Dharmayuda Miyazawa, Naori Mulyawati, Kade Richa N. Nurnaningsih Ni Komang Triana Diah Mahadewi Ni Komang Triana Diah Mahadewi Ni Luh Gede Novianti Ni Luh Gita Saraswati Ni Luh Oki Damayanti Ni Luh Putu Desi Erdiyanti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Nyoman Muryatini Ni Putu Ayu Angreny Widhiastuty Ni Putu Ayu Mandalay Shasa Alba Chiara Ni Putu Indah Kusumadewi Riandra Nyoman Gde Antaguna Pasek Mangku Permatananda, Pande Ayu Nayakasih Previyanti Dharma Putu Lingga Dhananjaya Putu Marita Maharani Putri Putu Marita Maharani Putri PUTU SARASWATI LAKSMI DEWI Putu Shinta Widari Tirka Ratna Kartika Dewi Sri Masyeni, Dewa Ayu Putri Sugiartha, I Nyoman Gede Tomoko Wake Wasudewa Wikananda Wibisana, Anak Agung Ngurah Adhi