Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.177
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Sociological Jurisprudence Journal KERTHA WICAKSANA Jurnal Hukum Prasada Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Jurnal Analogi Hukum Community Service Journal of Law
I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 37 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 37 Documents
Search

 1   2   3   4 
Perlindungan Hukum oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Mahasiswa Korban Pelecehan Seksual di Kota Makassar Carmelita Juliana Putri Benny; I Nyoman Gede Sugiartha; I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.3.8053.321-328

Abstract

Kompleksitas dalam mengungkap kasus pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi menjadi landasan bagi penelitian ini. Perguruan Tinggi diharapkan menjadi wadah aman bagi mahasiswa dalam mengejar ilmu. Pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi adalah tindakan yang tidak pantas, seringkali dilakukan terhadap mahasiswa, dan dapat berakibat pada trauma hingga depresi. Menghadapi kenyataan bahwa kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswa semakin banyak, penulis ingin mengeksplorasi dua aspek utama: 1) Apa faktor-faktor penyebab perilaku pelecehan seksual terhadap mahasiswa di Kota Makassar? dan 2) Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada mahasiswa yang menjadi korban di Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana upaya yang dilakukan oleh Satuan Tugas dalam pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan sosiologis. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Kota Makassar masih mengalami kendala, terutama karena belum semua Perguruan Tinggi memiliki Satuan Tugas serupa. Meskipun begitu, Satuan Tugas tetap berperan penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan mahasiswa.
Tindak Kekerasan Bullying dengan Penganiayaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Ni Komang Triana Diah Mahadewi; I Nyoman Gede Sugiartha; I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.4.3.8063.368-374

Abstract

Tindak kekerasan bullying dengan penganiayaan termasuk dalam kategori kekerasan fisik yang sering terjadi di ruang publik dan memiliki dampak yang berbahaya, bahkan dapat berujung pada kematian. Namun, ketidakjelasan dasar hukum dalam penanganan kasus bullying dengan penganiayaan terhadap anak seringkali membuat korban enggan melaporkan ke pihak berwajib, dan masyarakat pun masih sering meremehkan kasus bullying terhadap anak dengan alasan bahwa anak-anak masih terlalu muda untuk memahami benar dan salah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana pengaturan tindak pidana kekerasan bullying dengan penganiayaan untuk melindungi korban anak? Dan bagaimana sanksi pidana yang diberlakukan terhadap pelaku tindak kekerasan bullying dengan penganiayaan dalam melindungi korban anak? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan dan sanksi tindak kekerasan bullying dengan penganiayaan dalam melindungi korban anak di Indonesia, dengan merujuk pada KUHP dan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2019-2025 terhadap Pengembangan Desa Wisata Dimasa Pandemi Covid-19 I Komang Tresnanda Pramana; I Nyoman Putu Budiartha; I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.3.2.5091.346-351

Abstract

The implementation of Bangli Regency Regulation Number 2 of 2018 concerning the Master Plan for Regional Tourism Development for 2019-2025 has not been optimal, due to the covid-19 pandemic. Thus, this study aims to determine and describe the implementation of the District Regulation Bangli No. 2/2018 on the development of tourist villages during the covid-19 pandemic; and to find out the obstacles and efforts of the Bangli district government in implementing the District Regulation. Bangli No. 2/2018 on the development of tourist villages during the covid-19 pandemic. This study uses empirical research methods, namely by collecting data through observation and interviews to the research location. Data were analyzed descriptively. The results of this study found that the Covid-19 pandemic had an impact on the implementation of the District Regulation. Bangli No. 2/2018, in which the implementation of this regulation has not been fully implemented as previously intended. This is because there are obstacles in the implementation of the Regional Regulation itself.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Purchase Order (Po) Melalui Media Online Made Irnanda Diandifa Lestari; I Nyoman Putu Budiartha; I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.3.2.5109.315-321

Abstract

Today, information and communication technology has provided many changes to human life. With the development of technological sophistication, this buying and selling process can be carried out without meeting the seller and the buyer. Trading activities through the use of the internet are called electronic commerce or what is known as the abbreviation e-commerce. This study aims to analyze and describe the legal protection for consumers against default in buying and selling agreements through online media. In this study using the normative method, by tracing various aspects. Legal materials are sourced from legislation, collected through documentation and literature studies. The results of the study indicate that Purchase orders (PO) can be said to be evidence of buying and selling transactions through electronic media because when viewed from the form and content of the purchase order is a valid sale and purchase agreement. In addition, business actors can be prosecuted through an authorized institution in resolving disputes by harmed consumers, or it can also be resolved through peaceful means.
Kajian Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Indonesia Ni Luh Gede Novianti; I Nyoman Gede Sugiartha; I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.3.3.5776.404-409

Abstract

Gambling is one of the oldest games in the world, along with the development of gambling times, and is increasingly developing, one of which is the gambling of cockfighting in Balinese called “Taken” (spurs). In Bali there is a ritual of cockfighting to harmonize human relations with Bhuana Agung called Tabuh Rah but it is often misused by some irresponsible individuals, therefore research willes to examine this. This study aims to explain the arrangements and criminal sanctions on the perpetrators of criminal acts of cockout gamblers in Indonesia. This study uses normative legal research methods with approaches to the legislation and conceptual approach. The results of the study show that the arrangement of gambling criminal acts according to the Criminal Code in Article 303 and there is also in Article 1 of the law regulated in Law Number 7 of 1974, then criminal sanctions on criminal acts of criminal acts of cockfighting gamblers can be sentenced to prison forever Years or a fine of – a lot of 25 million rupiah according to Article 2 paragraph (1) of Law / 7/1974 and regulated also on the Criminal Code in Article 303.
Pemberian Suaka Diplomatik Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional I Gede Prema Nugraha Suastama; I Nyoman Putu Budiartha; I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.1.6747.7-13

Abstract

Pemberian suaka diplomatik masih menjadi perdebatan, apakah memang benar merupakan kebutuhan manusia yang berlandaskan perikemanusiaan dalam perspektif hukum internasional. Permasalahannya adalah : 1) Bagaimana pengaturan hukum dalam pemberian suaka diplomatik berdasarkan hak asasi manusia dalam perspektif hukum internasional? dan 2) Bagaimana implikasi pemberian suaka diplomatik terhadap stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan negara penerima? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar hukum pada pemberian suaka diplomatik dalam perspektif hukum internasional; dan untuk mengidentifikasi apakah tindakan pemberian suaka ini dapat dikualifikasikan sebagai intervensi dan pengurangan kedaulatan negara penerima. Metode yang digunakan adalah metode normatif. Pemberian suaka diplomatik dapat diberikan oleh perwakilan diplomatik dan dianggap tidak bertentangan dengan hukum internasional dan negara yang warganegaranya telah diberikan suaka tidak perlu menganggap tindakan itu sebagai tindakan yang tidak bersahabat (unfriendly act) atau tindakan bermusuhan (hostile act). Pemberian suaka diplomatik berimplikasi pada stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan suatu negara khususnya pada stabilitas politik dari suaka diplomatik yang hanya diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan politik.
AZAS PROPORSIONALITAS DALAM KONTRAK BISNIS FRANCHISE I Made Bangbang Agus Sindu; I Nyoman Putu Budiarta; I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Secara umum, kontrak bisnis adalah peristiwa yang menjanjikan satu orang untuk menerima sesuatu yang spesifik untuk orang lain, dan kontrak bisnis waralaba mengharuskan para pihak untuk melakukan bisnis dengan itikad baik. Berdasarkan hal ini, Anda dapat menyelidiki masalah, peran dan fungsi Prinsip Proporsional, dan konsekuensi dari pelanggaran kontrak bisnis waralaba. Tujuan seseorang mengadakan suatu kontrak bisnis franchise adalah untuk memperoleh suatu prestasi, prestasi memiliki arti kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan, dimana prestasi itu sendiri dapat berupa memberikan sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Kewajiban memenuhi prestasi para pihak selalu disertai dengan tanggung jawab yang artinya salah satu pihak mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya seperti yang tertuang dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata yang menentukan :semua harta kekayaan debitur yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi hukum normatif dengan pendekatan masalah konseptual dan pendekatan hukum. asas proporsionalitas dalam hukum kontrak dagang memegang peranan dan fungsi yang sangat penting. Peran dan fungsi tersebut antara lain dapat bertindak sebagai kerangka kerja untuk keamanan hubungan hukum dan transaksi antara para pihak dan mencegah hilangnya hubungan kontrak dalam bisnis waralabaSumber bahan hukum penting berupa hukum perdata dan bahan hukum sekunder berupa istilah dari literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip proporsionalitas pada dasarnya adalah prinsip "keadilan kontrak", yang mengubah prinsip umum kebebasan kontrak dan dapat menyebabkan beberapa penipuan. Oleh karena itu, prinsip proporsionalitas memegang peranan dan fungsi yang sangat penting. hukum kontrak komersial.
BANTUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA Jyoti KaniaCri; I Nyoman Gede Sugiartha; I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberian bantuan hukum merupakan jaminan atas hak-hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang setara di muka hukum, termasuk di dalamnya hak-hak seseorang yang telah melakukan pembunuhan berencana yang didakwa dengan hukuman pidana berat seperti sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun rumusan masalah (1) Bagaimanakah pengaturan bantuan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana (2) Bagaimanakah akibat hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang tidak mendapatkan bantuan hukum. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan meneliti tentang pengaturan dan akibat apabila bantuan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana tidak mendapatkan bantuan hukum dan Dapat disimpulkan bahwa Legal Aid terfokus kepada bantuan hukum kepada warga masyarakat golongan tidak mampu atau miskin, Legal Assistance terfokus kepada bantuan hukum kepada semua kalangan warga masyarakat baik yang mampu dalam hal memberikan prestasi maupun kalangan masyarakat tidak mampu atau miskin dan Legal Service memiliki konsep yang lebih besar lagi yaitu sebuah pelayanan kepada masyarakat Metode yang dipergunakan untuk menyusun skripsi ini ialah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis ahli hukum. Dalam hasil penelitian ini pemberian bantuan hukum diberikan bukan hanya untuk membela kepentingan pelaku tindak pidana untuk bebas dari segala tuntutan tetapi untuk memenuhi hak pelaku tindak pidana dan juga untuk menjalankan fungsi UU dan apabila dalam tindak pidana pembunuhan berencana tidak mendapatkan bantuan hukum maka dapat dinyatakan batal demi hukum (null and void). Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini yaitu perlu adanya kesadaran para penegak hukum untuk lebih transparan sehingga tidak terjadi diskriminasi dalam pemberian bantuan hukum.
SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI ONLINE I Made Gede Adi Arya Natih; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di era globalisasi yang sedang berlangsung saat ini perubahan merupakan hal yang pasti terjadi, individu membutuhkan sesuatu yang digunakan sebagai alat untuk mengontrol efek dari perubahan tersebut. Perkembangan inovasi setelah beberapa waktu membuat pengguna tertarik untuk menyalahgunakan media sosial untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan penipuan, jaringan media sosial digunakan untuk tujuan komunikasi serta diubah menjadi alat untuk membantu investasi, dengan media online berinvestasi menjadi lebih sederhana. lebih produktif. Dampak buruk dari perkembangan teknologi ini adalah adanya pelanggaran-pelanggaran yang juga mengalami perkembangan, salah satunya adalah kejahatan digital, khususnya investasi online seperti yang dilakukan Indra Kenz. Maka dari itu bagaimana pengaturan bagi pelaku penipuan dengan modus investasi online dan bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus investasi online. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif, khususnya meneliti tulisan dengan memperhatikan bahan-bahan yang digunakan, baik primer, sekunder maupun tersier. Tujuan UU Nomor 19 Tahun 2016 ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur agar investasi yang dilakukan secara online juga tetap memiliki aturan yang mengatur sehingga tidak melenceng dari tujuannya”. Hasil penipuan yang dilakukan oleh pelaku penipuan dalam modus investasi online diatur dalam hukum pidana berdasarkan Pasal 378,penipuan dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan nama palsu, martabat palsu, penipuan, atau kebohongan. Pengaturan persetujuan pidana terhadap pelaku penipuan investasi online diharapkan untuk mempertanggungjawabkan aktivitas. jaminan masyarakat. Tanggung jawab kewajiban bagi pelaku kesalahan penyajian dengan modus investasi online masuk pada unsur kesengajaan, jika mengacu pada “Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik”.
Disparitas Pendayagunaan Tanah Terlantar di Indonesia I Made Pria Dharsana; I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar; Putu Lingga Dhananjaya; N. Nurnaningsih
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 3 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The lack of optimal utilization of abandoned land in Indonesia is one of the elements of the problem that is quite worrying, in general, the legal consequences of abandonment of land are the termination of the legal relationship between the subject of the holder of land rights and the object of the land is given to the authorized official, while Article 9 paragraph (2) of government regulation no. 11 of 2020, in the case of land as referred to in Article 6 paragraph (1) letter a, the stipulation of abandoned as well as the stipulation of the abolition of land rights, as well as severing legal relations whose land is expressly controlled by state, research on legal issue in this paper uses the normative legal research method, which examine legislation, doctrine, principles. furthermore, regarding abandonment of land, its has legal consequences, one of which is eliminating the economic potential of land and it is unfair and also a violation of the obligation that must be carried out on rights holders who have land control, while utilization of state land in the field of regulatory provision and their implementation still erodes the function of the land so that the benefits are not felt by the community in terms of economic, social and political
Co-Authors A. A. Sagung Laksmi Dewi A.A Mas Karpeka Devi Anak Agung Alit Ista Damayanti Anak Agung Ngurah Adhi Wibisana Anak Agung Rai Gayatri Artha Yani Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Annie Long Ashton Brendan Matthew Fandoe Carmelita Juliana Putri Benny Cokorda Istri Agung Mahayuni Dewi, A.A Sagung Laksmi I Gede Prema Nugraha Suastama I Gusti Agung Mahendra I Gusti Ngurah Agung Krisna Dwipayana Pradnyan I Kadek Wahyu Dwi Payana I Kadek Wahyu Dwipayana I Ketut Gede Satria Wibawa Aryana I Komang Tresnanda Pramana I Made Aditya Mantara Putra I Made Ardena I Made Ardena I Made Bangbang Agus Sindu I Made Gede Adi Arya Natih I Made Minggu Widyantara I Made Minggu Widyantara I Made Pria Dharsana I Made Pria Dharsana, I Made Pria I Nyoman Bagiastra I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Gede Sugiartha I Nyoman Putu Budiarta I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Sumardika I Putu Aditya Pramana I Putu Nyoman Budiartha Ida Ayu Putu Purnam Asri Indah Permatasari Janneta Angela Pangalila Jyoti KaniaCri Kade Richa Mulyawati Kadek Bagus Rakyan Dana Sinatra Kadek Nadya Pramita Sari Made Irnanda Diandifa Lestari Mulyawati, Kade Richa N. Nurnaningsih Ni Komang Triana Diah Mahadewi Ni Luh Gede Novianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Nyoman Muryatini Ni Putu Ayu Angreny Widhiastuty Ni Putu Ayu Mandalay Shasa Alba Chiara Putu Budiartha, I Nyoman Putu Lingga Dhananjaya Putu Marita Maharani Putri Putu Marita Maharani Putri