Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.376
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Dinamika Sosial Budaya JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT JURNAL UNIZAR LAW REVIEW International Journal of Religious and Cultural Studies Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal DIskresi
Gatot Dwi Hendro Wibowo
Universitas Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Inconsistency of Pancasila Cita (Law) for Natural Resources Management Gatot Dwi Hendro Wibowo
International Journal of Religious and Cultural Studies Vol 1 No 2 (2019): International Journal of Religious and Cultural Studies (October 2019-March 2020)
Publisher : Yayasan Rumah Peneleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34199/ijracs.2019.10.05

Abstract

This article aims to explain the legal study side of the existence of indications of inconsistency in the management of natural resources and the environment. The inconsistencies studied are between Pancasila as the ideal foundation and ground norm of the Indonesian nation as well as the ideals of the Indonesian nation's law, with the 1945 Constitution as a constitutional foundation as well as the rule of the game in the life of the nation and state, along with its organic laws. This article is a literature review. This article produces 3 arguments namely at the macro, micro, and socio-cultural level. On a macro scale, the spirit of "pro-environment" needs to be a mindset and attitude of policymakers, both in the executive and legislative branches, both at the national and regional levels. On the micro-scale, humans must take into account other values ​​besides technical and economic values. Socio-cultural, other values ​​in the context of natural resource management and the environment are basically the values ​​of local wisdom (local wisdom), which is the recipient of an intense interaction of the archipelago community of a plural and plural nature. Unfortunately, in some cases, precisely the value of local wisdom is often ignored in decision making.
Aspek Hukum Dan Kelembagaan Dalam Peningkatan Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Wilayah Pesisir Gatot Dwi Hendro Wibowo
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 16 No. 1 (2009)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol16.iss1.art8

Abstract

This research is intended to identify about the regulation and institution related to management of coastal area. Regarding the subject matter of this study, this research is a normative legal research. It employed several approach, i.e. conceptual approach and statutory approach. From this research, find out that (1) the authority of coastal area management can be find in sectoral regulation as such as tourism, environmental, land, mining, forestry regulation, etc. It consequence that many institution will be take about the coastal authority, (2) From the Institutional of view, the activities of cross sectoral, overlapping and potentialy conflict of authority, all of this, need the instotutional system with integration and coordination priority (3) The institutional approach by clear authority, strong institution and good procedure, can be increase efectively management of sustainable coastal area.
TINJAUAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PEMBATALAN KEWENANGAN MENTERI DAN GUBERNUR DI DAERAH BERKAITAN DENGAN EXECUTIVE REVIEW PADA PUTUSAN NO. 137/PUU-XIII/2015 DAN NO. 56/PUU-XIV/2016 rio dwi nugroho; Gatot Dwi Hendro Wibowo; Chrisdianto Eko Purnomo
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 22, No 1 (2020): Juni
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jdsb.v22i2.2469

Abstract

Penelitian Penyanyi mencoba untuk meninjau menganalisa Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi hati Putusan Nomor 137 / PUU-XIII / 2015 Dan Putusan Nomor 56 / PUU-XIV / 2016 Yang memperbolehkan otoritas Pemerintah Pusat Berlangganan Mendukung Perda melalui MEKANISME mempertanyakan penasihat hukum yang tertuang di hati Artikel 251 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menggunakan metode persetujuan-undangan, membahas konseptual, dan mengakses kasus. Teknik pengambilan bahan dilakukan dengan cara melakukan riset perpustakaan.Berdasarkan hasil penelitian yang dapat didasarkan pada pertimbangan hukum dalam Putusan MK No. 137 / PUU-XIII / 2015 dan No. 56 / PUU-XIV / 2016 telah dilakukan Ulasan Eksekutif terhadap Perda yang dilakukan Eksekutif terhadap Perda dengan tinjauan Eksekutif terhadap Perkada.
Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Lokomotif Perekonomian Desa Di Desa Jeringo Kec.gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Muh. Risnain; Gatot Dwi Hendro Wibowo; Kaharuddin Kaharuddin; Sri Karyati
Journal Kompilasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2019): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v4i2.27

Abstract

Kegiatan ini bertujuan : pertama, menyamakan persepsi antara anggota badan Permusayawaran dan kepala desa terkait prosdural dan substansi pembuatan perdes, kedua, meningkatkan pemahaman kepala desa dan anggota BPD tentang prosedur dan mekanisme pendirian BUMDES. Pemecahan masalah di atas dilakukan dengan melakukan pelatihan singkat kepada anggota Bamusdes dan pendampingan pembentukan BUMDES . Pelatihan ini akan memberikan materi terkait perubahan yang terjadi dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 111 tahun 2016 tentang Pembentukan peraturan Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pelatihan dilakukan secara dialogis dengan memberikan kesempatan lebih banyak kepada peserta pelatihan untuk berdiskusi dengan pelatih yang telah memiliki pengalaman di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan. Kepada peserta diharapkan untuk menyediakan draf perdes untuk dibahas dan diskusikan bersama dengan pelatih ketika dilakukan pelatihan. Pendampingan pengurusan pembentukan BUMDES dilakukan dengan membantu Kepala desa menyiapkan persyaratan-persyaratan pendirian BUMDES seperti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pelaksanaan kegiatan ini berkesimpulan bahwa Misi pendirian BUMDES sebagai lokomotif perekonomian desa harus terus ditingkatkan pencapaiannya. Pendampingan pembentukan dan pendirian BUMDES adalah salah satu usaha untuk mendapatkan legitimasi yuridis pendiran BUMDES sebagai Badan Hukum. Pendirian BUMDES pada tahap berikutnya adalah melakukan pencatatan di Notaris dan pendaftaran di kementerian Hukum HAM diharapkan BUMDES memiliki dasar hokum untuk melakukan kegiatan usaha. Langkah selanjutnya dalam rangka pendampingan BUMDES adalah pendampingan operasional ketika BUMDES melaksanakan kegiatan usahanya. Maka hendaknya perguruan tinggi sebagai Center of excellent dengan tridharma nya harus terus melakukan pendampingan BUMDES guna mewujudkan BUMDES yang sehat dan penggerak perekonomian desa.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATPOL PP HONORER DALAM BERTUGAS DI DAERAH Yudi Permana Saputra; Gatot Dwi Hendro Wibowo; Muh. Risnain
Jurnal Education and Development Vol 8 No 2 (2020): Vol.8.No.2.2020
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (755.784 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum pegawai honor Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini berangkat dari analisis Peraturan Perundang-Undangan, dikaji dari aspek-aspek yang mengatur tentang Tenaga Honorer dan Aparatur Sipil Negara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang- Undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengadakan sistematisasi kemudian dilakukan analisa deskriptif kualitatif dan menarik kesimpulan dengan cara deduktif. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 kedudukan Tenaga Honorer tetap berkedudukan sebagai Tenaga Honorer sampai menunggu adanya Peraturan Pemerintah. Untuk perlindungan yang diberikan Pemerintah setelah berlakunya Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pemerintah masih belum bisa memberikan perlindungan hukum secara penuh, apalagi dalam ketentuan ini kedudukan tenaga honorer dihilangkan dan digantikan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Model Hukum Kebijakan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Daerah di NTB Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja Gatot Dwi Hendro Wibowo; Muh. Risnain; Kaharudin Kaharudin
Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53726/ulr.v4i2.690

Abstract

Model hukum kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan KKPD adalah dengan melakukan harmonisasi dengan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang telah diundangkan terkait Pengelolaan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Daerah di NTB. Ada dua mekanisme yang dapat ditempuh yaitu dengan melakukan revisi terhadap Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2037 dan dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Kemitraan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Nusa Tenggara Barat atau mencabut kedua peraturan hukum di daerah jika dirasa tidak memiliki kekuatan mengikat sebagai hukum laku lagi.
Urgensi Pendampingan Pembentukan Peraturan Daerah Bagi DPRDProvinsi NTB Dalam Menghasilkan Peraturan Daerah Berkualitas Muh. Risnain; Gatot Dwi Hendro Wibowo; Kaharudin Kaharudin
Unizar Law Review (ULR) Vol 4 No 2 (2021): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53726/ulr.v4i2.691

Abstract

Pendampingan Pembentukan Perda di DPRD Provinsi NTB sangat dibutuhkan oleh Mitra Kerja DPRD karena akan membantu meningkatkan kuantitas dan kualitas Peraturan Daerah. Keberadaan pendampingan Perda dari Akademisi FH Unram sangat berguna untuk meningkatkan jumlah Raperda yang diinisiasi DPRD dalam membantu melaksanakan fungsi pembentukan Perda DPRD. Disamping itu pendampingan ini sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas Perda yang dihasilkan DPRD Provinsi yang ditunjukkan dengan Banyaknya Lahir Perda yang menjadi kebutuhan hukum daerah NTB.Pendampingan Perda di DPRD mutlak dilakukan pada setiap tahapan agar menjaga konstitusional Pembahasan Perda dan kualittas perda agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya ketertiban umum dll.Untuk beberapa tahun ke depan program pendampingan raperda oleh akademisi FH UNRAM di DPRD hendaknya terus dilakukan sebagai sumbangsih ilmiah Unram terhadap pembangunan hukum daerah. Pendanaan kegiatan pendampingan pembentukan DPRD agar terus diadakan supaya manfaat keilmuan pengabdian masyarakat diperoleh oleh lembaga daerah dan masyarakat umum.
Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Sistem Pemilihan Kepala Negara Di Republik Indonesia Ardi Agis Utama; Gatot Dwi Hendro Wibowo; Rusnan Rusnan
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i1.1309

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip-prinsip hukum Islam dalam pemilihan kepala negara dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diakomodir oleh sistem hukum Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Normatif. Hasil dari penelitian ini: Pertama, terdapat lima prinsip pemilihan kepala negara dalam hukum Islam. Kedua, bahwa dalam asas-asas pemilihan kepala negara di Indonesia dan prinsip prinsip hukum Islam dalam pemilihan kepala negara, ada beberapa aspek-aspek yang sama yang bisa kita akomodir dari prinsip-prinsip hukum Islam dalam pemilihan kepala negara dan ada aspek yang berbeda juga
Fungsi Izin Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 Muhammad Rizdarahman; Gatot Dwi Hendro Wibowo; Johannes Johny Koynja
Jurnal Diskresi Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v1i1.1313

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menafsirkan fungsi izin dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan juga mengetahui sanksi hukum terhadap pelanggaran izin pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031. Dengan manfaat untuk memberikan informasi kepada pembaca dan menambah ilmu pengetahuan bagi Peneliti terkait fungsi izin dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan juga sanksi hukum terhadap pelanggaran izin pemanfaatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini yaitu izin sebagai fungsi pemanfaatan ruang dan izin sebagai fungsi pengendalian pemanfaatan ruang.Adapun sanksi hukum terhadap pelanggaran izin pemanfaatan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 yaitu pemberian sanksi adminitrasi seperti peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pemulihan fungsi ruang, dan juga denda adminitrasi. Selain sanksi administrasi ada juga pemberian sanksi pidana seperti pidana penjara dan juga pidana denda.
Hak Menentukan Nasib Sendiri (Right To Self Determination) Bagi Rakyat Papua Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil Dan Politik Indikum Nyamuk Wandikbo; Gatot Dwi Hendro Wibowo; RR. Cahyowati
Jurnal Diskresi Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v2i2.3726

Abstract

Hak untuk menentukan nasib sendiri (Rights to self-determination) merupakan salah satu prinsip mekanisme hukum internasional yang terdapat diakui dalam hukum internasional .Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis apakah rakyat Papua Barat mempunyai hak menentukan nasib sendiri berdasarkan UU No.12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik. Metode penelitian, jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konsep. Simpulan, Rakyat Papua mempunyai hak menentukan nasib sendiri berdasarkan UU No.12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik, dengan pertimbangan bahwa, hak asasi merupakan hak dasar yang kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, sehingga harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, dan Majelis Umum PBB telah mengesahkan Internasional Covenant on Civil and Political Rights pada sidang tanggal 16 Desember 1966, instrument ini tidak bertentangan dengan Pancasila, dan UUD NRI Tahun 1945, dan pemberian hak menentukan nasib sendiri kepada Papua Barat bersifat internal, dimana suatu masyarakat mempunyai kendali yang lebih luas atas perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka, tanpa mengurangi hak untuk menentukan nasib sendiri dan tanpa pemisahan diri. Wujud pemberian hak menentukan nasib sendiri di Papua Barat, yaitu dengan diberikannya pemberian otonomi khusus kepada Provinsi Papua.
Co-Authors Ardi Agis Utama Chrisdianto Eko Purnomo Indikum Nyamuk Wandikbo Johannes Johny Koynja Kaharuddin Kaharuddin Kaharudin Kaharudin Muh. Risnain Muhammad Rizdarahman rio dwi nugroho Rr. Cahyowati Rusnan, Rusnan Sri Karyati Yudi Permana Saputra