Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Moderasi Beragama Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Aceh Maizuddin, Maizuddin; Sumardi, Dedy; Zulihafnani, Zulihafnani
AL-ADYAN Vol 18 No 2 (2023): Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/al-adyan.v18i2.16292

Abstract

This article describes the implementation of religious moderation at the State Islamic Religious University (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri/PTKIN) Aceh. Religious moderation has become a strong discourse and policy in the Ministry of Religion, including PTKIN as part of the Ministry of Religion. This article attempts to describe two aspects of religious moderation. The first, describes the formulation of the religious moderation policy at PTKIN Aceh. Second, discusses the implementation of the religious moderation policy. The research was conducted in four locations, namely: UIN Ar-Raniry, IAIN Lhokseumawe, IAIN Takengon, and STAIN Meulaboh with a descriptive qualitative approach. The results showed that the formulation of a religious moderation policy had the power of having been well prepared, but there was still a long time span between one policy and the next so that PTKIN experienced problems in its implementation.  The implementation budget is charged to each institution. Second, the implementation of the policy of religious moderation has begun at PTKIN Aceh. In general, the Religious Moderation House has been established even though it is late and has not been active due to various obstacles. However, the socialization of the narrative has been running even though it is not carried out by the Religious Moderation House. Seminars, workshops, public lectures, and scheduled study forums are forms of socializing the narrative of religious moderation. The obstacles faced are more related to the financing of activities that are increasingly difficult due to the refocusing of the budget that has been in several stages.
Discriminatory Treatment Against Minority Communities in Sharia Region: A Study of Parmalim Adherents in Aceh Singkil Yasin, Taslim HM; Majid, Abd; Maizuddin, Maizuddin; Mardhatillah, Jundy
Religió Jurnal Studi Agama-agama Vol. 14 No. 1 (2024): March
Publisher : Department of Religious Studies, Faculty of Ushuluddin and Philosophy, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/religio.v14i1.2726

Abstract

This article describes the condition of Parmalim believers in Aceh Singkil who are marginalized and receive discriminatory treatment. This discriminatory treatment has left Parmalim believers in limbo when it comes to practicing their faith. The number of these believers in the area is decreasing day by day as more and more are converting to state-recognized religions. The research method used is the qualitative research method. The informants in this study consisted of key informants such as the village head, the secretariat of the Parmalim sect, the weekly ritual leader, and the Persantian board, as well as supporting informants, namely Parmalim believers who could provide additional information to enrich the data such as farmers, traders and people who are active in social activities in Parmalim. The results show that social activities and interactions between Parmalim believers and community members of other religions continue to run well. However, the phenomenon of discriminatory treatment against Parmalim believers is still ongoing. Proposals to repair places of worship to the Aceh Singkil Regional Government have never been fulfilled. In the field of education, there are no religious lessons or worship practices to strengthen the children of Parmalim followers. The children of Parmalim believers do not dare to reveal their beliefs, because the religious teachers at school only teach Islamic and Christian religious education.
Penafsiran Khaled Abou El Fadl Terkait Ayat-Ayat Toleransi Dalam Al-Qur’an Taqwiya, Taqwiya; Maizuddin, Maizuddin; Bahri, Samsul
FATHIR: Jurna Studi Islam Vol 3 No 1 (2026): FATHIR: Jurnal Studi Islam
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/fathir.v3i1.392

Abstract

Toleransi merupakan nilai dasar dalam upaya harmonisasi kehidupan sosial dalam masyarakat. Di tengah beragamnya kebudayaan, agama, etnis, ideologi, serta falsafah hidup, toleransi berperan penting untuk mencegah konflik, mempromosikan dialog, dan meningkatkan persatuan. Namun, Dalam praktiknya, nilai ini seringkali diabaikan karena faktor kesalahpahaman, fanatisme, maupun kepentingan individu dan kelompok. Hal ini seringkali memancing perpecahan, diskriminasi, dan kekerasan, yang selalu merusak kerukunan sosial. Salah satu tokoh muslim kontemporer Khaled Abou El Fadl yang selama ini dianggap sebagai seorang muslim moderat yang sering menyuarakan sikap toleran. Fokus penelitian ini berada pada ruang lingkup penelitian tokoh, yang menekankan pada pemikiran tokoh yang mengkaji Al-Qur’an, dengan jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) terkait tema yang dikaji yaitu toleransi menurut Khaled Abou El Fadl.  Toleransi antar umat beragama dalam pandangan Islam merupakan sikap menghargai pemeluk agama lain. Toleransi antar umat beragama yang diharapkan di sini adalah toleransi yang tidak menyangkut bidang akidah atau dogma masing-masing agama. Kehidupan Khaled Abou El Fadl sebagai seorang Muslim yang lahir dan tumbuh di Timur Tengah kemudian bermigrasi dan tinggal di Amerika Serikat, di tengah masyarakat Barat yang plural dan sekuler, membentuk cara pandangnya yang khas dalam memahami ajaran Islam. Dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an terkait tema toleransi Khaled Abou El Fadl memfokuskan pada aspek interaksi sosial. Konsep toleransi Khaled menekankan pada prinsip saling menghormati perbedaan dan keragaman, Kerjasama, dan saling tolong menolong. Selanjutnya ia juga menekaankan untuk tidak memaksakan keyakinan, hanya memerangi kaum kafir yang lebih dulu memerangi kaum muslim, dan tidak serta merta menolak ajakan perdamaian.
Tradisi Khataman Al-Qur’an Pengantin Perempuan Pra Pernikahan Di Aceh Singkil: Sebuah Studi Living Qur’an Dan Negosiasi Peran Gender Jasriani Ainun; Maizuddin Maizuddin; Samsul Bahri
FATHIR: Jurna Studi Islam Vol 3 No 2 (2026): FATHIR: Jurnal Studi Islam
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/fathir.v3i2.488

Abstract

Penelitian ini mengkaji fenomena Living Qur’an dalam tradisi khataman Al-Qur’an pra-nikah di Kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil. Tradisi ini memantik diskursus gender yang unik karena kewajiban ritual publik ini secara adat hanya dibebankan kepada calon pengantin perempuan, sementara calon pengantin laki-laki tidak dilibatkan dalam prosesi serupa menjelang pernikahannya. Penelitian lapangan (field research) kualitatif ini bertujuan untuk membedah praktik, pemaknaan, dan alasan di balik disparitas gender tersebut dengan menggunakan tiga pisau analisis: pendekatan Living Qur’an, teori Tindakan Sosial Max Weber, dan Analisis Gender. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif pada prosesi adat, serta wawancara mendalam dengan tokoh agama, tokoh adat, dan para pengantin. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, praktik khataman di Aceh Singkil merupakan bentuk hibridasi harmonis antara syariat Islam dan adat lokal, yang terlihat dari integrasi ritual peusijuk (tepung tawar) dan kenduri pulut kuning dalam rangkaian pembacaan surah-surah pilihan Al-Qur’an. Kedua, dalam perspektif Weber, tradisi ini dimaknai sebagai tindakan rasional berorientasi nilai (kepatuhan pada norma agama untuk tabarruk) sekaligus tindakan afektif (momen pelepasan emosional antara anak dan orang tua). Ketiga, analisis gender mengungkap bahwa ketiadaan khataman bagi laki-laki bukan bentuk diskriminasi, melainkan pembagian peran berbasis siklus hidup (lifecycle-based role division). Laki-laki dianggap telah menuntaskan kewajiban khataman publik pada fase walīmat al-khitān (aqil baligh), sedangkan perempuan melaksanakannya jelang pernikahan sebagai validasi kesiapan menjadi al-Madrasah al-Ūlā (pendidik utama) bagi anak-anaknya kelak. Tradisi ini berfungsi sebagai mekanisme legitimasi sosial bagi transisi otoritas keagamaan domestik perempuan dan strategi kebudayaan dalam menjaga literasi Al-Qur’an di tengah masyarakat.