Garuda - Garba Rujukan Digital

Perbandingan Sistem Penegakan Hukum Kejahatan Perbankan di Era Digital di Negara Maju Dan Berkembang Anggoro, Setyo Bimo; Amrullah, Arief; Tanuwijaya, Fanny; Anggono, Bayu Dwi
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i10.16452

Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam industri perbankan. Kemajuan teknologi mempermudah berbagai transaksi keuangan, namun juga meningkatkan risiko kejahatan perbankan seperti pencurian identitas, peretasan akun, dan penipuan online. Kejahatan perbankan ini memerlukan sistem penegakan hukum yang efektif untuk melindungi nasabah dan integritas sistem keuangan. Tujuan penelitian ini membandingkan sistem penegakan hukum kejahatan perbankan di era digital di negara maju dan berkembang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Systematic Literature Review (SLR). Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dalam tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem penegakan hukum kejahatan perbankan di era digital di negara maju dan negara berkembang memiliki perbedaan dan persamaan. Negara maju umumnya memiliki sistem hukum yang lebih kuat, sumber daya yang lebih memadai, dan teknologi yang lebih canggih untuk memerangi kejahatan perbankan. Namun, negara berkembang juga memiliki beberapa keunggulan, seperti budaya hukum yang lebih fleksibel dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dengan lebih cepat. Sehingga untuk memperkuat sistem penegakan hukum kejahatan perbankan di era digital, negara berkembang perlu meningkatkan kerjasama internasional, memperkuat kapasitas penegak hukum, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kejahatan perbankan.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pengguna Jasa Debt Collector dalam Melakukan Penagihan Pinjaman Online Yang Berimplikasi Tindak Pidana Kusumaningrum, Yuli Dinata; Amrullah, M. Arief; Susanti, Dyah Ochtorina
Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Vol. 5 No. 2 (2023): Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jequi.v5i2.152

Pada prakteknya penagihan dalam proses perdata mebutuhkan waktu yang panjang perlu menggunakan upaya somasi atau gugatan perdata, sehingga perusahaan merasa tidak efisien dengan prosedur ini, untuk memepersingkat waktu dan mendapat keuntungan, perusahaan pinjaman online memilih dengan cara mengancam menggunakan konten asusila dan pornografi untuk menakut nakuti debitur. Cara ini dinilai perusahaan lebih cepat dan efektif memangkas prosedur umumnya yang Panjang, perbuatan ini didasari atas preferensi seseorang dalam memilih perbuatan yang paling menguntungkan serta efektif bagi diriya. Selain itu motivasi untuk mendapat keuntungan yang sebesar besarnya merupakan dorongan yang kuat sehingga korporasi dalam mengoperasikan niaganya secara langsung atau tidak langsung mengarah pada keterlibatan atau melibatkan diri dalam kejahatan. Pada masalah ini perusaahaan pinjaman online ikut serta dalam kejahatan korporasi yang termasuk pada tindak pidana yang dilakuan oleh karyawan korporasi atau korporasi itu sendiri untuk kepentingan korporasi. Pada masalah ini kesalahan yang dilakukan debt collector dapat digantikan oleh korporasi sebab adanya hubungan subordinasi antara pemberi kerja dan pelaku yang melakukan tindak pidana, serta keuntungan yang diperoleh pelaku sebenarnya bukanlah keuntungan pelaku melaikan keuntungan perusahaan sehingga korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pelakunya merupakan karyawan korporasi dan bertindak dalam lingkup perkerjaan serta atas nama korporasi.

The Urgency of Criminal Liability For Beneficial Owners In Corporations Based on Presidential Regulation No. 13 of 2018 Eka Sumahendra, I Gede; Amrullah, M. Arief; Tanuwijaya, Fanny
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1700

The issue of accountability of beneficial owners despite juridical Article 6 paragraph 2 of the Anti-Money Laundering Law arises because Article 6 paragraph 2 of the Anti-Money Laundering Law does not provide clarity on whether beneficial owners can be considered as corporations, considering that beneficial owners are outside the corporate structure. The focus of the issue revolves around the criminal accountability of Beneficial Owners in Corporations if they engage in Money Laundering and efforts to prevent money laundering activities carried out by the beneficial owners of corporations based on Presidential Regulation No. 13 of 2018. The urgency of Presidential Regulation No. 13 of 2018 regarding the application of the principles of beneficial ownership in corporations in the prevention and eradication of money laundering is to provide transparency regarding the definition of beneficial owners, their position, policy principles, and objectives. The legal basis for the criminal accountability of beneficial owners in corporations related to money laundering faces a vacuum of regulations, making it difficult for law enforcement to establish a foundation focusing on beneficial owners as controllers of corporations, which is not accommodated in current law. This creates a legal loophole that allows them to engage in money laundering without criminal accountability.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pengguna Jasa Debt Collector dalam Melakukan Penagihan Pinjaman Online Yang Berimplikasi Tindak Pidana Yuli Dinata Kusumaningrum; M. Arief Amrullah; Dyah Ochtorina Susanti
Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik Vol. 5 No. 2 (2023): Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59261/jequi.v5i2.152

Pada prakteknya penagihan dalam proses perdata mebutuhkan waktu yang panjang perlu menggunakan upaya somasi atau gugatan perdata, sehingga perusahaan merasa tidak efisien dengan prosedur ini, untuk memepersingkat waktu dan mendapat keuntungan, perusahaan pinjaman online memilih dengan cara mengancam menggunakan konten asusila dan pornografi untuk menakut nakuti debitur. Cara ini dinilai perusahaan lebih cepat dan efektif memangkas prosedur umumnya yang Panjang, perbuatan ini didasari atas preferensi seseorang dalam memilih perbuatan yang paling menguntungkan serta efektif bagi diriya. Selain itu motivasi untuk mendapat keuntungan yang sebesar besarnya merupakan dorongan yang kuat sehingga korporasi dalam mengoperasikan niaganya secara langsung atau tidak langsung mengarah pada keterlibatan atau melibatkan diri dalam kejahatan. Pada masalah ini perusaahaan pinjaman online ikut serta dalam kejahatan korporasi yang termasuk pada tindak pidana yang dilakuan oleh karyawan korporasi atau korporasi itu sendiri untuk kepentingan korporasi. Pada masalah ini kesalahan yang dilakukan debt collector dapat digantikan oleh korporasi sebab adanya hubungan subordinasi antara pemberi kerja dan pelaku yang melakukan tindak pidana, serta keuntungan yang diperoleh pelaku sebenarnya bukanlah keuntungan pelaku melaikan keuntungan perusahaan sehingga korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pelakunya merupakan karyawan korporasi dan bertindak dalam lingkup perkerjaan serta atas nama korporasi.

Kebijakan Hukum Pemberian Amnesti Dwi Novantoro; Azaris Pahlemy; Arief Amrullah; Fendi Setyawan
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 12 (2025): Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i12.2368

This journal uses a normative legal research method. Amnesty is an act of pardon or removal of punishment granted by the President to individuals or groups of individuals who have committed certain criminal acts. Based on Emergency Law Number 11 of 1954, amnesty results in the removal of all criminal consequences for the person granted amnesty. Amnesty and legal certainty are interrelated, because legal certainty is essentially the main objective of law. Emergency Law No. 11 of 1954 on Amnesty and Abolition is considered to be inconsistent with the development of modern constitutional law because there are no implementing regulations for the granting of amnesty by the President, there are no restrictions or criteria regarding what is meant by the interests of the state by the President in granting amnesty, there is no time limit for granting amnesty to perpetrators of criminal acts, and there are no provisions governing the granting of amnesty to defendants as a result of decisions at the District Court level, the appeal level at the High Court, or the cassation level at the Supreme Court.

Substantive Justice in Law Enforcement against Nominee Account Crimes from the Perspective of Aristotle and H.L.A. Hart's Philosophy: Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Akun Nominee dalam Perspektif Filsafat Aristoteles dan H.L.A. Hart Ginting, Beren Rukur; Wounde, Albert Huppy; Setyawan, Fendi; Amrullah, M. Arief
Rechtsidee Vol. 13 No. 2 (2025): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/jihr.v13i2.1086

General Background: The rapid development of financial systems and information technology has intensified complex economic crimes, including the misuse of nominee accounts to conceal beneficial ownership. Specific Background: In Indonesia, law enforcement often remains trapped in formalistic approaches that focus on nominal account holders, overlooking substantive perpetrators behind nominee structures. Knowledge Gap: This condition reveals a gap between formal legal responsibility and substantive justice, where moral culpability and true control over assets are insufficiently addressed in positive law enforcement practices. Aims: This study aims to analyze the application of substantive justice in handling crimes involving nominee accounts through the philosophical perspectives of Aristotle and H.L.A. Hart. Results: Using a normative-juridical and philosophical approach, the study finds that effective law enforcement should assess legal responsibility based on actual control, intent, and benefit, rather than mere formal ownership. Novelty: By integrating Aristotle’s concepts of distributive and corrective justice with Hart’s theory of legal rules and moral reasoning, this study offers a synthesized philosophical framework for penetrating legal formalism in nominee-related crimes. Implications: The findings imply the need for a paradigm shift in Indonesian law enforcement toward substantively just, morally grounded, and proportionate accountability to ensure that law functions as an instrument of genuine justice rather than procedural compliance alone. Highlights: Emphasizes the need to move beyond formal ownership toward identifying the true beneficial owner in nominee-based crimes. Integrates classical moral philosophy and modern legal theory to strengthen substantively just law enforcement. Highlights the urgency of reforming Indonesian legal practices to align legal certainty with moral accountability. Keywords: Substantive Justice, Nominee Accounts, Legal Formalism, Aristotle, H.L.A. Hart

Pengembangan Filsafat Ilmu Dalam Revitalisasi Pendidikan Politik di Indonesia Fraja, St. Ika Noerwulan; Setyawan, Fendi; Amrullah, M. Arief; Fitriyah, Fitriyah; Wakid, Moh.
Jurnal Ilmiah Global Education Vol. 7 No. 1 (2026): JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/jige.v7i1.5187

The development of the philosophy of science plays a strategic role in reconstructing the paradigm of political education in Indonesia, which has long tended to be formalistic and ceremonial. Ideally, political education serves as a space for cultivating citizens’ critical awareness. Through the perspective of epistemology, knowledge is understood as non-neutral and inherently linked to social interests and power relations. This study employs a qualitative method using a library research approach by examining the works of Jurgen Habermas, Paulo Freire, and relevant literature on the philosophy of science and political education in Indonesia. The analysis is conducted using a descriptive–reflective technique to explore the relationship between the development of the philosophy of science and the revitalization of political education. The findings show that critical epistemology requires a paradigmatic shift from a positivistic model of political education toward a dialogical and participatory model. Political education should not merely convey political facts but encourage citizens to understand the reasons and values underlying political structures. This paradigm positions political education as an emancipatory process that forms critical, rational, and empowered citizens. Thus, the development of the philosophy of science through critical epistemology serves as an essential foundation for constructing a more reflective, dialogical, and liberating political education, ultimately strengthening democratic quality in Indonesia.

Kebijakan Formulasi Jual Beli Aset Kripto yang Melibatkan Notaris dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Putra, Ido Gustiawan; Amrullah, M. Arief; Adonara, Firman Floranta
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol. 8 No. 2 (2026): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The rapid development of crypto assets characterized by decentralization, anonymity, and high transaction speed has increased the risk of money laundering, which is not yet fully addressed by Indonesia’s current legal framework. This study aims to analyze the ratio legis of the existing regulatory formulation concerning crypto asset transactions involving Notaries in preventing money laundering and to propose an ius constituendum to strengthen future legal protection. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that Indonesia’s regulations cover economic aspects and AML measures, however the preventive framework remains sectoral because AML obligations are imposed only on crypto asset traders, resulting in an incomplete preventive protection mechanism. The discussion highlights that involving Notaries as authentic deed officials has the potential to reinforce due diligence, enhance legal certainty, and prevent the misuse of crypto assets for money laundering in accordance with FATF standards. The study concludes that revisions to the Financial Sector Development and Strengthening Law, the Anti-Money Laundering Law, and related regulations are necessary to mandate Notary involvement in every crypto asset transaction as part of a national AML strategy.

Non-Conviction Based Asset Forfeiture in Criminal Asset Recovery: A Normative Juridical Study from the Perspective of Restorative Justice Endik Wahyudi; Shalahudin Serbabagus; Fendi Setyawan; Arief Amrullah
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol. 9 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : Universitas Islam Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v9i2.11388

Professionalism in law enforcement plays a role in establishing justice, legal certainty, and public trust. However, law enforcement practices in Indonesia reveal disparities between normative legal provisions and their implementation in society. This study aims to analyze the professionalism of law enforcement officers from the perspective of sociology of law and to examine its implications for the legitimacy of law enforcement institutions. The research employs a socio-legal method by integrating normative analysis with the examination of realities in law enforcement practices. The study applies statutory, conceptual, and sociological approaches to evaluate how professionalism influences the legitimacy of law enforcement. The findings demonstrate that professionalism in law enforcement extends beyond technical competence and procedural compliance. It also encompasses integrity, ethical responsibility, independence, accountability, and sensitivity toward values within society. Weak professionalism among law enforcement officers often results in disproportionate enforcement, discriminatory treatment, abuse of discretion, and inconsistency in applying legal norms. These conditions contribute to declining public trust and weakening institutional legitimacy. From the perspective of sociology of law, legal legitimacy is not derived solely from state authority, but also from public acceptance of how laws are implemented fairly and effectively in practice. This study concludes that strengthening the professionalism of law enforcement officers is an essential prerequisite for creating legitimacy and law enforcement. Improving professionalism should not only focus on legal reform but also on strengthening legal culture, professional ethics, and institutional accountability mechanisms in order to achieve justice and maintain public confidence in the rule of law.

Title

Found 29 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 29 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 29 Documents
Search