Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Program Keluarga Harapan sebagai Upaya Kebijakan Pemerintah Mengatasi Kemiskinan di Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan Fitri Nurzana; Yudhanto Satyagraha Adiputra; Khairi Rahmi
Perspektif Administrasi Publik dan hukum Vol. 2 No. 3 (2025): Juli: Perspektif Administrasi Publik dan hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/perspektif.v2i3.551

Abstract

Gunung Kijang Subdistrict in Bintan Regency is one of the areas still facing various socio-economic challenges, particularly related to poverty issues. The problems faced include low income, limited access to education and healthcare, lack of employment opportunities, and low quality of life. Therefore, the Family Hope Program (PKH) is present as a social policy intervention from the government to help reduce the impact of poverty both directly and in the long term in Gunung Kijang by fulfilling basic needs, increasing participation in education, raising awareness of the importance of health, and empowerment through social assistance. This study aims to determine the extent of PKH’s effectiveness in reducing poverty rates in Gunung Kijang Subdistrict, Bintan Regency. The study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques include interviews, direct field observations, and documentation. In its analysis, this study refers to William N. Dunn’s public policy evaluation theory, which includes six main indicators: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The results show that PKH has a positive impact on beneficiary families (KPM). The program increases school attendance of children from poor families in primary and secondary schools, as attendance is an important component in the disbursement of aid. In addition, PKH encourages poor communities to be more active in accessing health services, such as community health centers (puskesmas) and integrated health service posts (posyandu), especially for vulnerable groups such as pregnant women, toddlers, and the elderly. The Family Hope Program (PKH) contributes to reducing the impact of poverty in Gunung Kijang Subdistrict. Although it has not fully resolved the root problems, PKH has the potential to be a tool to break the cycle of poverty and improve the quality of life of poor communities sustainably.  
Analisis Multi-Aspek terhadap Implikasi Penambangan Pasir Darat di Kabupaten Bintan Rizky Octa Putri Charin; Khairi Rahmi
Society Vol 12 No 2 (2024): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v12i2.641

Abstract

This research examines the various implications of land-based sand mining activities in Bintan Regency, which have been ongoing since the 1980s. These activities are closely associated with significant environmental impacts resulting from mining processes that alter the landscape, causing changes to the physical, chemical, and biological environment. One notable outcome is the creation of the Telaga Biru Desert in Bintan Regency, which has become a popular natural tourist destination since 2015. The reutilization of post-mining areas after years of abandonment raises a critical question: How does the government address the multi-dimensional implications of land sand mining? These impacts encompass both positive outcomes, such as economic opportunities, and negative consequences, including risks to the physical and non-physical environment, as well as socio-economic challenges. This study adopts a descriptive and qualitative approach, utilizing primary and secondary data collection, processing, and analysis. The findings reveal that land-based sand mining activities in Bintan Regency have led to significant environmental and socio-economic consequences, including landscape alterations, biodiversity loss, and water pollution. Economically, the transformation of Telaga Biru Desert into a tourist destination highlights the potential for alternative uses of post-mining areas. However, the findings underscore the urgent need for clear governance frameworks to balance economic development with environmental sustainability.
Pendampingan Model Bank Sampah Terintegrasi Berbasis Visualisasi 3D untuk Meningkatkan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau Rizky Octa Putri Charin; Ardi Putra; Casiavera Casiavera; Herry Wahyudi; Khairi Rahmi
Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Vol 6 No 3 (2026): JAMSI - Mei 2026
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jamsi.2870

Abstract

Pengelolaan sampah di wilayah kepulauan seperti Kabupaten Lingga menghadapi tantangan fragmentasi. Bank Sampah Unit (BSU) sering kali berjalan sendiri-sendiri tanpa terhubung ke dalam sistem yang terpusat. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh kesenjangan pemahaman teknis pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai pemangku kebijakan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk (1) merancang model Bank Sampah Terintegrasi yang aplikatif dan (2) meningkatkan pengetahuan teknis pemangku kepentingan melalui pendampingan partisipatif. Metode pelaksanaan meliputi analisis situasi, pengukuran awal, penyusunan model konseptual, visualisasi arsitektur 3D, sosialisasi teknis, dan evaluasi akhir kegiatan. Hasil utama kegiatan ini adalah terbentuknya purwarupa (prototype) Bank Sampah Induk berupa model alur sistem terintegrasi dan rendering arsitektur 3D yang menerjemahkan Standar Operasional Prosedur (SOP) ke dalam desain fisik yang efisien. Secara kuantitatif, kegiatan ini meningkatkan pemahaman teknis staf DLH dari skor 2,6 menjadi 4,4 dan pemahaman prosedural dari 2,7 menjadi 4,3. Disimpulkan bahwa strategi pendampingan holistik berbasis visualisasi teknis 3D berhasil menutup kesenjangan pengetahuan serta menghasilkan solusi yang siap diimplementasikan oleh mitra. Luaran kegiatan ini juga memberikan acuan teknis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola persampahan melalui sistem bank sampah yang terintegrasi.
POTRET POLITIK PENGELOLAAN PERTAMBANGAN PASIR DI WILAYAH DARATAN DAN PESISIR KABUPATEN BINTAN Khairi Rahmi; Rizky Octa Putri Charin
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 2 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 2 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i2.1805

Abstract

Penelitian ini akan memaparkan potret pengelolaan pertambangan pasir di wilayah daratan dan pesisir pasca tambang maupun yang masih berlangusng di Kabupaten Bintan. Munculnya aktivitas pertambangan erat kaitannya dengan potensi kerusakan lingkungan. Potensi kerusakan merupakan dampak dari aktivitas pertambangan yang dapat mengubah bentang alam sehingga mengakibatkan perubahan fisik, kimia, dan biologi lingkungan. Analisis data penelitian dilakukan secara deskriptif dan kualitatif, meliputi pengolahan dan penyiapan data primer dan sekunder untuk dianalisis. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa aktivitas pertambangan pasir darat di Kabupaten Bintan yang terjadi puluhan tahun lalu maupun yang masih beroperasi secara ilegal saat ini mempunyai dampak yang berlapis-lapis, termasuk dampak lingkungan dan sosial ekonomi yang masih berlanjut hingga saat ini. Pengelolaan tambang pasir darat diwarnai oleh dualisme antara tambang legal dan ilegal, fragmentasi kewenangan antara pemerintah kabupaten dan provinsi, serta belum adanya sistem zonasi pemanfaatan lahan pasca tambang yang terstruktur. Pengelolaan tambang pasir pesisir menghadapi tantangan berupa sentralisasi perizinan di pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, sejarah konflik antara nelayan dan pengusaha, serta kebijakan ekspor yang fluktuatif antara pelarangan dan pengizinan kembali melalui PP No. 26 Tahun 2023. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi kewenangan perizinan antar tingkat pemerintahan, penguatan pengawasan dan penegakan hukum tambang ilegal, penyusunan sistem zonasi dan rehabilitasi lahan pasca tambang, serta perbaikan mekanisme pembagian royalti yang transparan dan berpihak pada masyarakat terdampak.
PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN: EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN LAUT DI KABUPATEN BINTAN Ardi Putra; Rizky Octa Putri Charin; Khairi Rahmi
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 7 No 1 (2024): Januari
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36341/jdp.v7i1.4404

Abstract

Bintan Regency is one of the districts included in the border development priority of 4 Lokpri sub-districts, there are still obstacles that affect the effectiveness of this policy. This research aims to analyze the effectiveness of border area management in Bintan Regency. The method used is a literature study by collecting and analyzing data from various sources. The results of the research show that from 2020-2024 the central government and regional governments have carried out development activities for community welfare, both for basic services and improving the community's economy. There are also major challenges faced by the border management section which is still under the coordination of the regional secretariat (Setda ) and do not yet have full authority in managing budgets and programs, limitations in decision making, complex coordination, limited human resources, and financial limitations.
Pengawasan Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Riau terhadap Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Della Julianti; Khairi Rahmi; Ade Sprialdi Asevirial
Jurnal Riset Multidisiplin Agrisosco Vol 4, No 2 (2026): Vol 4 No 2 Agustus 2026
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengembangan, Pemberdayaan Potensi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61316/jrma.v4i2.375

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait pengawasan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Penelitian ini didasarkan pada isu-isu permasalahan dalam penyelenggaraan Disdukcapil terkait sistem antrean yang membludak, proses percetakan dokumen yang membutuhkan waktu lama, sarana prasarana yang tidak memadai, dam maraknya modus pungutan liar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui wawancara dengan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan dilakukan melalui pemantauan dengan memastikan standar pelayanan yang telah ditetapkan sudah diterapkan, serta mengukur apakah standar pelayanan telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau masih ditemukan sejumlah masalah terkait adanya tindakan penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, adanya praktik percaloan, serta kondisi sarana dan prasarana yang membutuhkan perbaikan. Adapun tindak lanjut Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau ialah akan melakukan pemberian saran perbaikan melalui tiga tahap, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dan akan melakukan audit kebijakan mengenai berbagai permasalahan pelayanan yang memerlukan perbaikan. Dengan demikian, melalui pengawasan serta tindaklanjut yang telah dilakukan diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan asas, dan prinsip, serta standar pelayanan publik yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
Rempang di Persimpangan Jalan: Ambisi Pembangunan dan Ketimpangan Sosial di Wilayah Perbatasan Casiavera Casiavera; Herry Wahyudi; Rizky Octa Putri Charin; Ardi Putra; Khairi Rahmi
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 15 No 1 (2026)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish.v15i1.105414

Abstract

This article examines the social, economic, and ecological conflicts stemming from the development of Rempang Eco City, a National Strategic Project (PSN) in the Riau Islands. The research utilizes a descriptive qualitative approach, incorporating in-depth interviews with four participants. There are 33 questions in the interview, but only 22 of them are important, this is related to the saturation data found in the interview questions. It took a month to obtain the information. The results indicate that traditional ways of making a living are disappearing, people are moving and breaking up communities, the economy is weak, and women have trouble getting to natural resources because of things like coastal degradation, land and green grabbing, and limited access to natural resources. The government and investors focus on the long-term economic benefits, but local communities have to deal with social and environmental problems that are worse than the money they get. This article adds to the field of political ecology by talking about the developmental paradox: instead of promoting inclusive prosperity, the project makes social inequality worse, hurts environmental sustainability, and puts the cultural identity of indigenous borderland communities at risk.
Strategi Badan Pegusahaan Batam Dalam Pengelolaan Impor Barang Dikawasan Free Trade Zone (FTZ) Sehan Amanda; Khairi Rahmi; Ardi Putra
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 3 (2025): November - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/60wez670

Abstract

The management of imported goods in the Batam Free Trade Zone and Free Port (KPBPB Batam) plays a strategic role in sustaining industrial activities; however, its implementation continues to face recurring administrative and coordination constraints despite an established regulatory framework, prompting this study to analyze policy implementation, identify operational barriers, and examine BP Batam’s strategies using the Van Meter and Van Horn policy implementation theory focusing on inter-organizational communication, resources, and implementing agency characteristics through a qualitative descriptive approach based on regulatory documents, policy records, and business complaint data from the BP Batam B-Care system, with findings indicating that import management has generally complied with regulations and is supported by the I-BOSS system, yet persistent challenges remain due to administrative complexity, technical system issues, limited understanding among business actors, and insufficiently integrated inter-agency coordination, highlighting an implementation gap at the operational level.
Evaluation of The Drinking Water Management Program Using Seawater Reverse Osmosis Technology on Penyengat Island, 2022–2025 Megawati Romaulina Napitupulu; Eki Darmawan; Khairi Rahmi
Anthroposia: Journal of Social and Human Development Vol. 1 No. 3 (2026): : September: Anthroposia: Journal of Social and Human Development
Publisher : CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65310/chwzzp05

Abstract

The people of Penyengat Island face a shortage of clean water, which the government addresses through a clean water management program using Sea Water Reverse Osmosis technology to meet the island's clean water needs. The Technical Implementation Unit of the Public Works and Public Housing Office is responsible for the operation, maintenance, and rehabilitation of infrastructure related to SWRO management. This study aims to evaluate the implementation of the clean water management program using Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) technology, as well as the challenges faced in providing clean water on Penyengat Island. The research method used is descriptive qualitative, which serves to describe the reality of events occurring in the field for this study using primary and secondary data. Primary data is collected through observation and interviews. This research was carried out through direct observation at the Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) system operation site on Penyengat Island and interviews with informants from the Ministry of Public Works and Housing (PUPR) of Tanjungpinang City, the PUPR Office of Tanjungpinang City, BLUD UPTD SPAM, and the local community. Secondary data were obtained from the Mayor's regulations, legislation, scientific papers, program implementation reports, and the official website of Tanjungpinang City Government. Data collection was done through observation, interviews, and documentation, while analysis was conducted through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on Pietrzak's Program Evaluation theory, the results show that the program is not yet optimal due to limitations in storage tanks, damaged distribution pipes, insufficient human resources, and limited operational budgets. These conditions have caused water distribution to not be able to occur 24 hours a day and it is still carried out on a rotation basis. Even so, the presence of SWRO services has improved people's access to clean water, so daily needs can be met better.
The Role of the Tanjungpinang City Health Office in Environmental Health Supervision of Nutritional Fulfillment Service Units under the Free Nutritious Meals Program: A Case Study of SPPG Mekar Sari Bayu Setiawan; Eki Darmawan; Khairi Rahmi
Anthroposia: Journal of Social and Human Development Vol. 1 No. 3 (2026): : September: Anthroposia: Journal of Social and Human Development
Publisher : CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65310/z76ncz06

Abstract

Environmental health supervision is an essential component in ensuring food safety and the successful implementation of Indonesia's Free Nutritious Meals Program (Program Makan Bergizi Gratis MBG). This study aimed to examine the role of the Tanjungpinang City Health Office in supervising environmental health at the Nutritional Fulfillment Service Unit (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi—SPPG), using SPPG Mekar Sari as a case study. A qualitative descriptive approach with a case study design was employed. Data were collected through semi-structured interviews, direct observations, and document analysis involving the Health Office, SPPG management, schools, and community representatives. Data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model, while T. Hani Handoko's supervision theory served as the analytical framework. The findings reveal that environmental health supervision has been implemented systematically through four supervisory dimensions: standard setting, performance measurement, performance evaluation, and corrective action. Standardized inspection procedures, periodic environmental health assessments, inter-agency collaboration, and continuous technical guidance have strengthened institutional compliance with sanitation and food safety standards. Corrective actions implemented following supervisory evaluations contributed to improvements in waste management, environmental cleanliness, and hygiene practices. The study concludes that effective environmental health supervision depends not only on regulatory compliance but also on collaborative governance, continuous organizational learning, and adaptive management. These findings provide theoretical contributions to public administration and practical recommendations for strengthening environmental health governance to ensure the sustainability of the MBG Program.