Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Novum : Jurnal Hukum Jurnal Hukum Lex Generalis Abisatya LEMBAH: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Sulaksono Sulaksono
Universitas Negeri Surabaya
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Edukasi dan Konsultasi Hukum Kepada Tahanan di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang Herdycha Surya Kisworo; Sulaksono Sulaksono; Pudji Astuti
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 7 (2025): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i7.1177

Abstract

Community Service Program at Class IIA Tangerang Youth Correctional Facility aims to provide legal education and consultation to detainees regarding their rights, obligations, and applicable regulations. The results show improved legal understanding among most participants, although with varying levels of comprehension. This program represents an innovation expected to be implemented to enhance the quality of rehabilitation for Correctional Inmates
Literasi Hukum: Legalitas Produk dan Halal Awarness dalam rangka Meningkatkan Pemasaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah Siti Nur Azizah; Sulaksono Sulaksono; Eny Sulistyowati; Muh. Ali Masnun; Dita Perwitasari; Syahid Akhmad Faisol
ABISATYA : Journal of Community Engagement Vol. 2 No. 2 (2024): ABISATYA: Journal of Community Engagement
Publisher : Center for Community Service and Science and Technology Marketing - The Institute for Research and Community Service Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/abisatya.v2i2.27962

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bertujuan untuk memberikan literasi hukum kepada khalayak sasaran mengenai legalitas produk dan kesadaran halal dalam rangka meningkatkan pemasaran usaha mikro, kecil, dan menengah. Mitra/target audiens dalam kegiatan PKM adalah para pelaku UMKM di bidang pangan. Hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat setelah tim Pengabdian Masyarakat memberikan literasi hukum, menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum yang signifikan. Berdasarkan kegiatan pengabdian yang berhubungan dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai legalitas produk, berdasarkan hasil pre test diperoleh hasil mayoritas belum mengetahui dan memahami manfaat dan tujuan sertifikasi halal, selanjutnya materi diberikan oleh tim PKM , akhirnya diberikan post test, hasilnya mayoritas belum mengetahui dan memahami manfaat dan tujuan sertifikasi halal. Target audiens belum memiliki pemahaman mengenai halal branding guna memperluas pemasaran dan meningkatkan pendapatan. Hal ini dikarenakan UMKM mayoritas masih berusia di bawah 5 tahun dengan pengetahuan dan pemahaman yang terbatas mengenai sertifikasi halal dan biaya sertifikasi sehingga mayoritas belum memiliki sertifikat halal.
Literasi Hukum: Legalitas Produk dan Halal Awarness dalam rangka Meningkatkan Pemasaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah Siti Nur Azizah; Eny Sulistyowati; Muh Ali Masnun; Sulaksono Sulaksono; Dita Perwitasari; Syahid Akhmad Faisol
ABISATYA : Journal of Community Engagement Vol. 1 No. 2 (2023): ABISATYA: Journal of Community Engagement
Publisher : Center for Community Service and Science and Technology Marketing - The Institute for Research and Community Service Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/abisatya.v1i2.27963

Abstract

Abstrak Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai kegiatan literasi hukum kepada perihal legalitas produk dan kesadaran halal dalam rangka meningkatkan pemasaran usaha mikro, kecil, dan menengah. Mitra/target audiens dalam kegiatan PKM adalah para pelaku UMKM di bidang pangan. Hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat setelah tim Pengabdian Masyarakat memberikan literasi hukum, menunjukkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum yang signifikan. Berdasarkan kegiatan pengabdian yang berhubungan dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai legalitas produk, berdasarkan hasil pretest diperoleh hasil mayoritas belum mengetahui dan memahami manfaat dan tujuan sertifikasi halal, selanjutnya materi diberikan oleh tim PKM, akhirnya diberikan posttest, hasilnya mayoritas belum mengetahui dan memahami manfaat dan tujuan sertifikasi halal. Target audiens belum memiliki pemahaman mengenai halal branding guna memperluas pemasaran dan meningkatkan pendapatan. Hal ini dikarenakan UMKM mayoritas masih berusia di bawah 5 tahun dengan pengetahuan dan pemahaman yang terbatas mengenai sertifikasi halal dan biaya sertifikasi sehingga mayoritas belum memiliki sertifikat halal.
PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI MERAH PUTIH DAN BUMDES SEBAGAI STRATEGI PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DI DESA ARJOWINANGUN, KABUPATEN PACITAN Ellectrananda Anugerah Ash-Shidiqqi; Muh. Ali Masnun; Hananto Widodo; Intan Lovisonnya; Hikam Hulwanullah; Sulaksono Sulaksono; Muklis Al'anam; Bahrul Amiq
LEMBAH: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2026): LEMBAH: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Koperasi Desa Merah Putih dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui penguatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan dan manajerial Koperasi Merah Putih serta BUMDes di Desa Arjowinangun, Kabupaten Pacitan. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui identifikasi kebutuhan, penyuluhan hukum, pendampingan tata kelola kelembagaan, penyusunan rencana bisnis, dan evaluasi kegiatan. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai tata kelola koperasi dan BUMDes, kemampuan menyusun rencana bisnis, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga ekonomi desa. Selain itu, kegiatan ini meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan terhadap penerapan prinsip-prinsip SDGs dalam perencanaan pembangunan desa. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan melalui pendampingan partisipatif dapat mendukung tata kelola lembaga ekonomi desa yang lebih efektif dan berkelanjutan serta menjadi praktik yang berpotensi direplikasi pada desa lain dengan karakteristik serupa.
ANALISIS YURIDIS REGULASI AMBANG BATAS (PRESIDENTIAL THRESHOLD) SEBAGAI OPEN LEGAL POLICY DALAM HAK UNTUK DIPILIH DAN MEMILIH CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN David Herjunanto Herjunanto; Sulaksono Sulaksono
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 10 No. 04 (2023): The Ontology and Epistemology of Legal Norms: Judicial Reasoning, Contractual
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v0i0.52229

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan ambang batas (presidential threshold) sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dalam pasal 222 UU Pemilu serta menjawab problema yang terjadi di masyarakat tentang implikasi hukum dari presidential threshold dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan conseptual approach. Perundang-Undangan sebagai bahan hukum primer dan buku, jurnal, desertasi sebagai bahan hukum sekunder. Mengangkat permasalahan mengenai pengaturan Presidential threshold sebagai Open legal policy, sedari UU Pemilu diundangkan sudah menimbulkan gejolak di masyarakat terutama terkait penerapan pasal 222 UU Pemilu yang mensyaratkan Pemilihan Presiden dan wakil presiden menggunakan ambang batas suara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa salah satu putusan MK termasuk didalamnya Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 MK tidak berani menafsirkan presidential threshold beserta besaranya dan hitungannya secara matematis, hal ini menimbulkan kecurigaan atas pembuat undang-undang. Dari segi konstitusionalitasnya pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 banyak pihak mengatakan bertentangan dengan norma pasal 6A ayat (1) dan pasal 22E UUD 1945 dan lebih khusus dihubungkan pada putusan MK No. 14/PUU-XI/2013. Perumusan norma pada pasal 222 dibentuk pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan presiden didasarkan pada kewenangan Open legal Policy, yang diberikan oleh pasal 6A ayat (5) dan juga pasal 22E ayat (6) UUD NRI 1945. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tidak mengatur mengenai ambang batas, Ambang batas ini menyebabkan hilangnya hak partai politik untuk bisa mengusulkan pasangan calon calon presiden dan wakil presiden Kata Kunci: Presidential Threshold, Open Legal Policy, Hak Dipilih dan Memilih, Pemilu.
Legal Analysis of the Constitutional Court’s Decision on Campaign Regulations in Schools and Universities Diana Nur Mc Nuff; Sulaksono Sulaksono
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 12 No. 4 (2025): Law as Normative Rationality: Ontological Foundations of Rights, Governance, a
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.60158

Abstract

This research aims to investigate the practice regarding the process of application. August 15, 2023, became a historic day for Indonesia with the approval of the Constitutional Court's Decision, allowing campaigning in educational institutions. The proposal to amend Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI/2023 was first submitted by Ong Yenny and Handrey Mantiri, members of the Jakarta Regional People's Representative Council. This research falls under the category of normative juridical research, also known as conceptual and legal approaches. Normative juridical research is conducted by examining secondary sources such as literature and regulations related to the researched issue. According to the petitioner, the Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI/2023 contradicts Law Number 7 of 2017, specifically Article 280 paragraph (1) letter h and its explanation. There are two different provisions in the law, which have resulted in legal norms becoming uncertain. The main issue with Article 280 paragraph (1) letter h of Law Number 7 of 2017 is not based on norm conflict, but rather on differences in law enforcement, leading to injustice in the conduct of elections. The primary purpose of elections is to provide an opportunity for Indonesian citizens to express their aspirations and choose their preferred leaders to represent them in government. Elections are a means of upholding popular sovereignty based on democratic values. The Constitutional Court's decision not only limits the role of campuses in educating future generations but also enhances Indonesia's democracy by helping to create voters who make decisions based on logical reasoning and facts.
Analysis of the Inconsistency of The Constitutional Court’s Decision on Resolution of Regional Election Result Disputes I Putu Gede Adhi Dananjaya; Sulaksono Sulaksono
NOVUM : JURNAL HUKUM Vol. 12 No. 02 (2025): The Dialectics of Justice, Legal Certainty, and Expediency in Contemporary Le
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.2674/novum.v1i1.60253

Abstract

The difference between election (Pemilu) and regional head election (Pilkada) systems stems from Constitutional Court decision No. 97/PUU-XI/2013. This decision states that the Constitutional Court does not have the authority to handle disputes over election results, unless a Specialized Judicial Body has not been established. However, the question is whether the Constitutional Court is still authorized to handle disputes over election results after Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022, and whether there needs to be an adjustment regarding this authority in the 1945 Constitution. In this context, the understanding of the meaning of elections also needs to be studied after Constitutional Court Decision No. 85/PUU-XX/2022. Through a normative approach and by using primary and secondary legal sources, this study concludes that after Constitutional Court Decision No. 85/PUU-XX/2022, the distinction between the two regimes has disappeared, so that the Constitutional Court has the authority to permanently handle disputes over election results.
Co-Authors Bahrul Amiq David Herjunanto Herjunanto Diana Nur Mc Nuff Dita Perwitasari Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi Eny Sulistyowati hananto widodo Herdycha Surya Kisworo Hikam Hulwanullah I Putu Gede Adhi Dananjaya Intan Lovisonnya Masnun, Muh Ali Muklis Al'anam Pudji Astuti Siti Nur Azizah Syahid Akhmad Faisol