Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Sasana AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum The Journal of Contemporary Sociological Issues (CSI) Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Keamanan Nasional International Journal of Social and Education (INJOSEDU) Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya
Awaludin Marwan
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Identitas Pekerjaan Calon Bupati Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Samsudin Nurseha; Awaludin Marwan; Edi Saputra
Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya Vol. 32 No. 1 (2026): Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya
Publisher : Universitas Insan Budi Utomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33503/paradigma.v32i1.2930

Abstract

Pertanggungjawaban pidana pemalsuan identitas pekerjaan calon bupati berangkat dari ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, bahwa ada kewajiban bagi bakal calon untuk melengkapi dokumen Kartu Tanda Penduduk elektronik, ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, serta kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon. Apabila terdapat dugaan pemalsuan dokumen tersebut maka dikenakan tindak pidana pelanggaran Pasal 184 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015. Tujuan dalam penelitian ini adalah: pertama, mengkaji dan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana pemalsuan identitas pekerjaan calon bupati dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015; kedua, untuk mengkaji dan menganalisis keterkaitan pertanggungjawaban pidana pemalsuan identitas pekerjaan calon bupati pada Pasal 184 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat dugaan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk elektronik yang didalamnya mencakup identitas pekerjaan dan ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat dalam Putusan MK Nomor: 69/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan Putusan MK Nomor: 20/PHPU.BUP-XXIII/2025. Akan tetapi belum ada pertanggungjawaban pidana bagi calon bupati berdasarkan Pasal 184 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015. Sementara itu dalam Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor: 7/Pid.B/2021/PN Tul sudah dilakukan pertanggungjawaban pidana bagi dugaan pemalsuan dokumen persyaratan bagi bakal calon. Perlu dilakukan penegakan hukum, bagi bakal calon bupati yang melakukan pemalsuan dokumen persyaratan yang telah ditentukan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015.
Co-Authors Amalia Syauket Andi Tri Haryono Ashghor, Aly Bayu Dwi Anggono Clara Ignatia Tobing Dinda Wardani Edi Saputra Elsa Febriana Gautama Budi Arundhati, Gautama Budi Haryono, Andi I Gede Widhiana Suarda Jimly Asshiddiqie Muhammad Uzaynullah Nuzulia Kumala Sari Putri Cahyani Pasya Raisah, Raisah revalinda alfianti Rizky Khalid Samsudin Nurseha Yesi Putriani Zeam Indra Gunawan