Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG DALAM PENURUNAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING DI DESA LONGKEYANG, KECAMATAN BODEH, KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 Salasati Dinas Mudi; Turtiantoro - -; Dewi - Erowati
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Stunting menjadi permasalahan penting yang sedang dihadapi pemerintah Indonesia. Salah satu kabupaten prioritas penanganan stunting adalah Kabupaten Pemalang. Selain itu, pemerintah menunjuk sebanyak 1.000 desa yang menjadi prioritas penanganan stunting. Pada tahun 2018 di Kabupaten Pemalang terdapat 10 desa yang menjadi prioritas penanganan stunting salah satunya yaitu Desa Longkeyang. Pemerintah Kabupaten Pemalang mengeluarkan sebuah peraturan yang berbentuk Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2019 mengenai Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Pemalang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Terdapat tujuh informan dalam mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penurunan stunting di Desa Longkeyang masih belum sepenuhnya optimal diantaranya kejelasan dalam proses penyampaian informasi antar pelaksana kebijakan masih terdapat adanya miss komunikasi, sumber daya manusia perangkat desa belum memenuhi standar secara kualifikasi dan kapabilitas, jumlah sumber daya manusia Puskesmas Jatiroyom masih kurang dalam melakukan promosi kesehatan, kurangnya sumber daya peralatan di desa sebagai sarana penunjang, dana di desa belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sarana penunjang stunting. Sedangkan struktur birokrasi, transmisi kebijakan, konsistensi, dan disposisi sudah berjalan secara baik. Implementasi kebijakan ini terdapat faktor-faktor penghambat seperti faktor penghambat secara internal, eksternal, dan geografis. Disarankan bagi Pemerintah daerah Kabupaten Pemalang untuk mengadakan pelatihan peningkatan SDM perangkat Desa Longkeyang. Puskesmas Jatiroyom dan Pemerintah Desa Longkeyang lebih intensif untuk menggalakkan sosialisasi terkait mitos pantangan ibu hamil. Jumlah petugas Puskesmas Jatiroyom dalam melakukan sosialisasi kebijakan di Desa Longkeyang perlu ditambah. Pemerintah Desa Longkeyang lebih memaksimalkan anggaran yang ada untuk peningkatan fasilitas penunjang kebijakan penurunan dan penanggulangan stunting

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PENGENDALIAN PLASTIK DI KOTA SEMARANG Gabriel Lintang Adrianto; Dewi - Erowati
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Permasalahan sampah plastik sudah mulai menjadi perhatian Pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah. Pemerintah Kota Semarang dalam merespon permasalahan ini dengan membuat Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Plastik. Pengendalian plastik artinya mengurangi peredaran plastik dari sumber penghasil sampah. Produk plastik yang diatur dalam kebijakan ini antara lain pipet minum plastik sekali pakai, styrofoam, dan kantong plastik sekali pakai. Penelitian ini melihat bagaimana implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Plastik yang bertujuan untuk mengurangi timbulan sampah plastik di Kota Semarang. Untuk meneliti implementasi Perwal Pengendalian Plastik, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Merilee S. Grindle. Model implementasi kebijakan Grindle membagi dua tahap dari implementasi kebijakan. Pertama adalah Content Policy yang berfokus pada proses politik yang terjadi dalam kebijakan publik. Content Policy merupakan tahap krusial dimana hasil dari Content Policy berpengaruh kepada Context Policy. Context Policy adalah proses administrasi kebijakan yang berfokus pada bagaimana implementor kebijakan dalam melaksanakan kebijakan. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang, khususnya Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana teknis kebijakan. Pertama, Dinas Lingkungan Hidup memfokuskan pelaksanaan kebijakan pada sosialisasi dan edukasi. Hal ini sulit dilakukan karena Dinas Lingkungan Hidup tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan karena tidak ada satuan tugas khusus untuk melaksanakan Perwal Pengendalian Plastik. Akibatnya, Pemerintah Kota Semarang kesulitan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk merubah kebiasaan dalam menggunakan produk plastik. Kedua, Perwal Pengendalian Plastik tidak diterapkan secara tegas karena dari keadaan lapangan tidak semua pelaku usaha mampu mengikuti aturan tersebut. Ketiga, Tidak adanya produk pengganti yang ramah lingkungan dan murah mengakibatkan pelaku usaha dan masyarakat kurang berpartisipasi aktif dalam mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dari temuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan sumber daya dan infrastruktur yang ada sekarang, Perwal Pengendalian Plastik belum bisa untuk diterapkan di Kota Semarang. Tidak adanya produk substitusi plastik sekali pakai yang murah dan ramah lingkungan membuat para pelaku usaha kesulitan untuk mengikuti aturan ini. Untuk menunjang keberhasilan kebijakan ini, Pemerintah Kota Semarang harus bisa menyediakan infrastruktur penunjang seperti pembentukan satuan kerja, penyediaan produk substitusi yang murah, sistem pendataan yang memadai, prioritas anggaran

PERAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI KABUPATEN BATANG PADA TAHUN 2019-2020 Ganeshari Chandra Kencana; Dewi - Erowati; Muhammad - Adnan
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini membahas bagaimana upaya Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Kabupaten Batang, yakni LSM Gertak, LSM GMPK, dan Ormas GNPK-RI dalam melakukan tindakan pemberantasan korupsi. Topik ini diangkat berdasarkan maraknya kasus korupsi yang ada di Kabupaten Batang, yang mana dalam pencegahan dan pemberantasannya melibatkan berbagai pihak salah satunya masyarakat sipil –dalam hal ini direpresentasikan oleh OMS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis mendalam. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif. Dengan metode tersebut, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa ketiga OMS baik LSM Gertak, LSM GMPK, dan Ormas GNPK-RI masing-masing memiliki cara sendiri dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. LSM Gertak melakukan pemberantasan dengan pendekatan represif, LSM GMPK melakukan pencegahan korupsi dengan pendekatan edukatif, dan GNPK-RI melakukan pencegahan korupsi korupsi dengan pendekatan preventif. Masing-masing organisasi juga mengalami hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi, sehingga tidak ada penurunan kasus korupsi secara signifikan

Analisis Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Studi Penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus) Hilda Alfina Rosyada; Kushandajani - -; Dewi - Erowati
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Negara juga mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan kepada masyarakat guna memenuhi hak dan kebutuhan. Dengan itu pemerintah memberikan fasilitas pelayanan untuk rakyat. Pelayanan publik merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah untuk masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelayanan Kartu Tanda Penduduk elektronik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. Penelitian ini juga membahas upaya yang dilakukan dalam memperbaiki pelayanan Kartu Tanda Penduduk elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. Penelitian ini menggunakan mix method. Masyarakat dalam menilai pelayanan publik dari kinerja aparat pemerintah dan aspek lainnya. Dari penilaian tersebut organisasi pelayanan publik berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan guna mendapatkan kepuasan dari masyarakat. Hasil dari penelitian ini pelayanan Kartu Tanda Penduduk elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus sudah baik dan sesuai, namun pada kecepatan waktu dalam pelayanan harus ditingkatkan, karena masyarakat merasa kecepatan waktu pelayanan yang diberikan masih rendah. Dalam upaya memperbaiki pelayanan ada inovasi berupa program pelayanan jemput bola. Program tersebut diharapkan menjadi mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan

APLIKASI MATUR DOKTER DALAM PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 Mellia Fortuna Anggra Puspa; Dewi - Erowati; Supratiwi - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Aplikasi Matur Dokter adalah aplikasi pengembangan dari public safety center 119, kemudian oleh pemerintah Kabupaten Klaten dikembangkan dalam bentuk aplikasi. Dibuat untuk membantu layanan kesehatan Kabupaten Klaten, yang pada mulanya dibentuk untuk kondisi gawat darurat. Namun juga diperentukan untuk layanan lain. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan mengenai implementasi Aplikasi Matur Dokter dalam pelayanan kesehatan Kabupaten Klaten serta hambatan dalam proses implementasi Aplikasi Matur Dokter. Penelitian ini menggunakan teori Edward III yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan memiliki empat indikator keberhasilan yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan informasi serta data pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Aplikasi Matur Dokter sebagai aplikasi layanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten belum berjalan secara optimal. Hambatan dari implementasi Aplikasi Matur Dokter adalah kurangnya sosialisasi masih sedikit orang yang mengunduh bahkan mengetahui mengenai keberadaan Aplikasi Matur Dokter. Kemudian kebanyakan masyarakat yang masih sedikit yang mengunduh bahkan mengetahui mengenai keberadaan Aplikasi Matur Dokter.Penelitian ini merekomenadasikan agar Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten lebih meningkatkan sosialisasi di seluruh kalangan dengan lebih meningkatkan branding aplikasi melalui sosial media agar generasi muda lebih mudah menemukan keberadaan aplikasi. Selain itu juga peningkatan kualitas sumber daya dengan pelatihan agar sumber daya manusia lebih mengerti apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian peningkatan koordinasi antar instansi juga diperlukan. Namun hal tersebut akan sia-sia apabila masyarakat abai akan keberadaan aplikasi matur dokter. Oleh karena itu masyarkat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam implementasi Aplikasi Matur Dokter

Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan di Kota Bekasi Tahun 2020 Dzikrina - Asri; Muhammad - Adnan; Dewi - Erowati
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2015 memiliki tujuan mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Dalam poin 5 (lima) membahas mengenai Gender Equality, yang berfokus dalam kesetaraan antara perempuan dan laki – laki dalam berbagai aspek kehidupan. Tingginya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan menjadi dasar bagi peneliti untuk mengkaji implementasi program pemberdayaan perempuan yang ditetapkan oleh Kota Bekasi. Peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif, alasan peneliti menggunakan metode penelitian tersebut dikarenakan dengan metode penelitian ini peneliti dapat lebih mendalami proses dan fenomena yang terjadi di Kota Bekasi secara lebih detail karena dapat dilihat/dibandingkan hasil setiap tahunnya. Penelitian kualitatif yang diperoleh oleh peneliti disini melibatkan proses pengumpulan dan pengolahan data dari berbagai sumber empiris (data laporan, wawancara, dan pengamatan pribadi). Selain itu, peneliti juga menggunakan teori manajemen pembangunan guna mengetahui tingkat pencapaian dari tujuan kebijakan, mengukur efisiensi kebijakan, mengatasi dampak kebijakan, dan memperoleh evaluasi untuk masukan kebijakan kedepannya. Hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa implementasi pemberdayaan gender di Kota Bekasi setiap tahunnya berjalan sesuai agenda dan telah memenuhi target serta tujuan dari program tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang. Semakin meningkatnya peran dari stakeholders juga membantu pemerintah dalam menjalankan programnya walaupun masih terbatas pada beberapa aspek. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di Kota Bekasi pada tahun 2020 terlaksana dengan sangat baik melalui terlaksananya kegiatan dan tercapainya target pembangunan yang telah dirancang bila merujuk pada indikator sasaran berupa perolehan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Sedangkan kendala dari pelaksanaan program pemberdayaan perempuan berasal dari belum optimalnya koordinasi antar lembaga serta masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai program

EFEKTIVITAS BANTUAN PRODUKTIF USAHA MIKRO TAHUN 2021 DI SENTRA UKM KOTA LAMA SEMARANG Muhammad Irfan Akbar; Dewi - Erowati; Puji - Astuti
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif pada perekonomian Indonesia khususnya pada eksistensi UKM padahal UKM berperan besar dalam pembangunan Indonesia. Sentra UKM Kota Lama Semarang merupakan salah satu daerah potensial yang terdampak pandemi. Pemerintah berupaya untuk memulihkan perekonomian dengan menerapkan program Bantuan Produktif Usaha Mikro dengan menetapkan kebijakan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Semarang merupakan pelakasana kebijakan yang menyalurkan bantuan ini kepada pelaku usaha Sentra UKM Kota Lama Semarang. Walaupun begitu, dalam pelaksanan programnya ditemukan banyak kendala di lapangan sehingga dibutuhkan penelitian yang mampu menganalisis efektivitas program Bantuan Produktif Usaha Mikro. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis efektivitas Bantuan Produktif Usaha Mikro di Sentra UKM Kota Lama Semarang menggunakan teori efektivitas dari Nakamura dan Smallwood. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa program Bantuan Produktif Usaha Mikro pada tahun 2021 di Sentra UKM Kota Lama Semarang tidak efektif. Rekomendasi dari penelitian ini adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang perlu melakukan monitoring dan evaluasi, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pelaksana dengan mengadakan pelatihan, serta meningkatkan kualitas komunikasi antar pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran melalui pertemuan rutin

Relokasi Pasar Tradisional di Desa Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara Nahda Naila Ranti; Turtiantoro - -; Dewi - Erowati
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Keputusan Permendagri No. 42 Tahun 2007 tentang pasar kerjasama bertujuan untuk memberikan akses leluasa kepada pemerintah desa dalam mengelola pasar. Ditiadakannya keterikatan pasar kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah desa menginisiasi kesadaran masyarakat sekitar akan pentingnya peran pasar. Lokasi pasar yang sudah ada saat itu diniliai tidak mendukung sebagai tempat transaksi akhir dari penjual dan pembeli. Selain itu, eksistensi pasar tradisional dinilai redup melihat ekspansi pasar modern yang menjangkau berbagai lokasi. Keadaan tersebut membuat pemerintah desa mencanangkan keputusan untuk melakukan relokasi. Relokasi pasar tradisional mengacu pada proses pemindahan pasar dari lokasi yang ada ke lokasi baru. Tidak adanya keterkaitan pemerintah daerah membuat proses relokasi pasar tradisional dapat menjadi rumit dan melibatkan negosiasi dengan otoritas lokal, vendor, dan pemangku kepentingan lainnya. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif untuk mendalami fenomena resolusi konflik yang terjadi di masyarakat. Penelitian kualitatif yang didapatkan melibatkan proses pengumuplan dan pengolahan data dari berbagai sumber empiris (wawancara, data laporan dan observasi). Menggunakan modal sosial selaku teori pendukung untuk menganalisa kehidupan dalam resolusi konflik proses relokasi yang berlangsung dalam waktu yang lama. Kesimpulan penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan relokasi secara tidak langsung membentuk revitalisasi pasar, dibersamai dengan usaha masyarakat dalam mengembangkan mempertahankan keberlangsungan pasar tradisional yang dibuktikan dengan capaian meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pasar tradisional

Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan Pada Masa Pandemi di Desa Jatibarang Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes Tahun 2021 Rosy - Nabila; Dewi - Erowati; Dzunuwanus Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Semenjak adanya pandemi covid-19 tingkat kemiskinan di Indonesia terus meningkat. Hal ini pula terjadi pada masyarakat Desa Jatibarang Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes. Desa Jatibarang Lor merupakan salah satu desa di Kabupaten Brebes yang memiliki jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang cukup tinggi di Kecamatan Jatibarang. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas dan hambatan pelaksanaan PKH dalam menanggulangi kemiskinan pada masa pandemi di Desa Jatibarang Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan wawancara dengan teknik pengambilan informan menggunakan purposive sampling. Dalam data pendukung peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Adapun analisis dan interpretasi data peneliti dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Jatibarang Lor Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dari keluarga penerima manfaat dari waktu ke waktu lebih sadar terhadap pemanfaatan fasilitas yang telah disediakan seperti akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Kesadaran para keluarga penerima manfaat terkait pemanfaatan akses layanan pendidikan dan kesehatan terbentuk melalui program yang bernama Family Development Session (FDS) dimana dalam pertemuan tersebut pendamping PKH memberika edukasi dengan tujuan dapat merubah pola pikir dan kemandirian KPM. Dalam pelaksanaannya FDS tidak berjalan dengan lancar dikarenakan pada tahun 2021 masih kondisi pandemi program tersebut yang biasa dilakukan secara tatap muka berubah menjadi via daring. Selain itu ada beberapa hambatan terkait kevalidan data DTKS yang diolah oleh pemerintah desa. Melihat hal tersebut maka perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah desa dengan pendamping PKH supaya dapat meningkatkan integritas data dari setiap sumber data

HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA BADAN PENGUSAHAAN BATAM (BP BATAM) DAN PT ADHYA TIRTA BATAM (PT ATB) DALAM PENGELOLAAN AIR BERSIH DI BATAM TAHUN 2019-2020 Kanaya Medina Yandhria Putri; Muhammad - Adnan; Dewi - Erowati
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 3 : Periode Wisuda Juli 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research analyze and explain how the cooperative relationship between the Batam Concession Agency (BP Batam) and PT Adhya Tirta Batam during the concession termination period of 2019-2020. This study also describes and analyzes the prospects for clean water management in Batam City. This study uses a descriptive qualitative approach with in-depth interviews as data collection technique. This research indicate that BP Batam and PT ATB in 2019-2020 carried out their respective duties and obligations until the end of the concession period, but conflicts arose in the process of terminating the concession collaboration, where there were allegations of contract violations and unfair competition in the tender auction process. The prospect of clean water management in Batam City is threatened with a water crisis if detailed and sustainable planning is not carried out.This research concludes that BP Batam and PT ATB had an unfavorable cooperative relationship in 2019-2020 due to conflicts that arose in the concession termination process. Prospects for Batam City’s water management need to be studied further. Plans to cooperate with relevant parties need further attention to the quality of the parties involved so that they are in accordance with the government and the people.

Title

Found 26 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 26 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 26 Documents
Search