Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Research Horizon Jurnal Pengabdian UMKM
Agus Marzuki
Jurusan Pemikiran Politik Islam
Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
ASPEK HUKUM KEHUTANAN TERHADAP DAERAH OTONOM BARU (DOB) DI INDONESIA Marzuki, Agus
JURNAL TAPIS Vol 11 No 1 (2015): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v11i1.842

Abstract

Abstrak  Aspek kehutanan merupakan salah satu prinsip dasar dalam pemekaran daerah yang menjadi kunci utama dalam memulai roda pembangunan daerah. Dengan meletakkan pondasi di bidang lingkungan kehutanan sebagai dasar dalam menjalankan sistem pemerintahan daerah maka akan mendorong untuk bisa mengurangi aspek kerusakan hutan yang ada di daerah. Rusaknya kondisi hutan yang ada tidak terlepas dari adanya sistem pembangunan dan perizinan yang belum mengedepankan aspek kehutanan sebagai aspek yang perlu diutamakan.  Efektivitas hukum masalah lingkungan hidup manusia, tidak bisa dilepaskan dari keadaan aparat administrasi dan aparat penegak hukum sebagai prasarana efektivitas pelaksanaan hukum dalam kenyataan hidup lingkungannya. Kata Kunci: Aspek Kehutanan, Lingkungan Hidup 
KAJIAN FILSAFAT HUKUM TERHADAP PENGATURAN PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU Marzuki, Agus
JURNAL TAPIS Vol 10 No 1 (2014): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v10i1.1597

Abstract

Abstrak  Kaidah filosofis pembentukan daerah otonom baru (DOB) di Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat harus mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai filosofis tersebut merupakan konsepsi yang abstrak mengenai anggapan baik dan buruk yang ada di masyarakat. Nilai-nilai filosofis ini merupakan pasangan nilai yang mencerminkan keadaan yang harus diserasikan. Nilai-nilai budaya masyarakat yang ada mempunyai kaitan erat dengan hukum, karena hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai hidup dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai filosofis ini berkaitan dengan cita-cita, keinginanan dan harapan, serta segala sesuatu pertimbangan batiniah manusia. Kata Kunci:  Daerah Otonom Baru (DOB), Nilai-Nilai Masyarakat, Aturan Hukum
URGENSI ATURAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU DI KABUPATEN MESUJI DAN TULANG BAWANG BARAT Marzuki, Agus
JURNAL TAPIS Vol 11 No 2 (2015): Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/tps.v11i2.1612

Abstract

Abstrak  Tujuan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam raelitanya DOB yang telah terbentuk tidak mampu mewujudkan kesejahteraan yang diharapkan. Adanya perbedaan persepsi dalam memaknai aturan hukum terhadap maksud dan tujuan serta proses pembentukan DOB telah berdampak pada pembentukan DOB menjadi sulit dikendalikan. Perbedaan persepsi hukum antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait dengan aturan pembentukan DOB, berakibat pada DOB yang terbentuk justru semakin terpuruk kondisinya dibandingkan dengan sebelum dibentuk DOB. Dalam hal diterbitkanya aturan hukum  yang terkait dengan pembentukan DOB maka pemerintah pusat berpersepsi untuk mencari calon DOB yang memang dapat berdiri sendiri dan mandiri dengan dasar kemampuan yang dimiliki baik sumber daya alam atau sumber daya manusianya. Kata Kunci: Daerah, Otonomom, Baru, Aturan Hukum,  
BERWIRAUSAHA DALAM BIDANG HUKUM DENGAN MENGOPTIMALKAN PLATFORM DIGITAL ERA 5.0 Sukardi, Dina Haryati; Malagano, Tahura; Susanti, Ino; Marzuki, Agus; Dirayati, Fadhilah; Muhadi, Muhadi; Yuliana, Tora
Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 4 No. 2 (2025): Juli
Publisher : Pusat Studi UMKM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jpu.v4i2.93

Abstract

Era Society 5.0 membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat mengakses informasi dan layanan, termasuk di bidang hukum. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat, khususnya generasi muda dan pelaku usaha hukum, dalam memanfaatkan platform digital sebagai sarana kewirausahaan di bidang hukum. Kegiatan dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi terkait penggunaan teknologi digital untuk layanan hukum seperti konsultasi daring, penyusunan dokumen hukum otomatis, serta pemasaran jasa hukum melalui media sosial dan platform digital lainnya. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan pemahaman tentang peluang bisnis hukum berbasis digital serta mampu mengembangkan ide usaha yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Optimalisasi platform digital terbukti mendukung efisiensi, aksesibilitas, dan daya jangkau layanan hukum, sekaligus membuka peluang usaha baru yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Diharapkan kegiatan ini dapat mendorong terciptanya wirausaha hukum yang inovatif, berdaya saing, dan  beretika di tengah transformasi digital era 5.0. 
Dualism of Sanctions in Unlawful Acts: Between Civil Damages and Criminal Punishment Yuliana, Tora; Marzuki, Agus; Malagano, Tahura; Susanti, Ino; Nurahman, Dwi; Sukardi, Dina Haryati; Muhadi
Research Horizon Vol. 5 No. 4 (2025): Research Horizon - August 2025
Publisher : LifeSciFi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54518/rh.5.4.2025.709

Abstract

Sanction dualism often arises in offenses such as fraud, embezzlement, or persecution, where a single act violates public legal norms and simultaneously causes personal harm to individuals. This study explores the concept of sanction dualism the simultaneous imposition or potential overlap of criminal and civil sanctions in cases of unlawful acts within the Indonesian legal system. Using a normative juridical method, the study relies on legislative and conceptual approaches grounded in the theory of legal integration, which supports a cross-branch legal framework. The research identifies two key issues: how the legal system conceptualizes sanction dualism and how it manages the harmonization between criminal and civil law. The findings highlight that although Indonesia permits the application of dual sanctions, there are significant procedural and institutional challenges. These include limited integration of civil claims within criminal proceedings, a lack of clear technical guidelines, and inadequate protection of victims’ rights. Consequently, legal processes often become fragmented and fail to deliver substantive justice. The study recommends regulatory reform, improved coordination among legal institutions, and stronger adoption of integrative legal approaches. These efforts are crucial for achieving a legal process that is fair, efficient, and capable of restoring both legal certainty for perpetrators and justice for victims. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta studi kasus yang relevan. Teori yang menjadi dasar analisis adalah teori integrasi hukum yang menjelaskan perlunya pendekatan lintas-cabang hukum dalam menangani satu perbuatan melawan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia secara normatif memungkinkan pemberlakuan dualisme sanksi, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan dalam hal prosedur, kelembagaan, dan perlindungan hak-hak korban. Meskipun KUHAP mengatur kemungkinan penggabungan gugatan perdata dalam proses pidana, penerapannya masih terbatas dan jarang digunakan. Selain itu, belum adanya pedoman teknis yang jelas menyebabkan proses hukum sering berjalan secara terpisah dan tidak sinkron, sehingga berisiko mengabaikan keadilan substantif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi yang lebih sistematis antara hukum pidana dan perdata, baik melalui pembaruan regulasi, peningkatan koordinasi antarlembaga penegak hukum, maupun penguatan pemahaman aparat terhadap pendekatan integratif. Tujuannya adalah agar proses hukum dapat berjalan secara efisien, adil, dan komprehensif, sekaligus menjamin pemulihan hak korban dan kepastian hukum bagi pelaku.
Co-Authors Dina Haryati Sukardi Dirayati, Fadhilah Dwi Nurahman, Dwi Ino Susanti Malagano, Tahura Muhadi Muhadi Muhadi, Muhadi