Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.978
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Journal of Community Development Jurnal Hukum Malahayati Equalegum International Law Journal Research Horizon Jurnal Pengabdian UMKM
Malagano, Tahura
Unknown Affiliation
Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas (Penelitian Di Polres Pesawaran) Hadi, Satrio Nur; Malagano, Tahura
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 2, No 1 (2020): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khdk.v2i1.3045

Abstract

ABSTRAK Lalu lintas di Indonesia semakin hari semakin maju. Kemajuan ini berkembang pesat karena seirama dengan kemajuan dalam berbagai kehidupan, pertambahan jumlah kendaraan yang tidak seimbang dengan perkembangan sektor lainnya seperti pertambahan jumlah penduduk, ruas jalan atau volume jalan, pengembangan lingkungan seperti pertokoan, industri dan pertanian sehingga fungsi lalu lintas dianggap sangat penting terhadap kehidupan kita, di mana jika terjadi gangguan akan mempengaruhi mobilitas masyarakat yang memiliki kepentingan dan keperluan yang beragam. Bagaimanakah penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam mewujudkan kesadaran hukum berlalu lintas di Pesawaran ?, Apakah faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam mewujudkan kesadaran hukum berlalu lintas di Pesawaran ?Metode penelitian yang digunakan adalah hukum penelitian hukum normatif yaitu menggunakan bahan kepustakaan atau literatur-literatur dan empiris yaitu yang bersumber dari hasil wawancara terhadap beberapa narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan Polri terbukti sudah sesuai dengan standar operasional di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Sejak ditetapkannya undang-undang lalu lintas yang baru tahun 2009 sampai saat ini, Polri menggunakan cara yang telah diuraikan sebelumnya untuk mengatasi tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Hambatan yang telah dialami oleh Polri dalam penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga terdiri dari beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Faktor lain adalah inspeksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian hanya pada waktu-waktu tertentu saja, sehingga masyarakat mengetahui lebih awal kapan waktu pelaksanaan inspeksi, sehingga pada saat tersebut saja, para pengguna jalan mematuhi peraturan, dan selebihnya melakukan pelanggaran lagi. Sebaiknya pihak kepolisian memperbaiki metode atau sistem yang sudah ada untuk menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas, karena pelanggaran merupakan salah satu penyebab dari terjadinya kecelakaan. Dengan upaya Polri yang lebih inovatif diharapkan dapat lebih optimal dalam menggalakkan tertib berlalu lintas, sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Masyarakat umum sebagai pengguna jalan seharusnya mentaati peraturan perundang-undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, supaya terciptanya ketertiban di dalam berlalu lintas di jalan umum. Sehingga dapat dengan nyaman saat berkendaraan di jalan raya. Kata Kunci: Polri, Lalu Lintas, Kesadaran Hukum.
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI DENGAN SISTEM ONLINE Malagano, Tahura; Hadi, Satrio Nur
Jurnal Hukum Malahayati Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana penipuan dalam jual beli dengan sistem online diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 dan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli dengan sistem online dan Apa faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli dengan sistem online. Perlindungan Konsumen berdasarkan ketentuan Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas - asas dan kaidah - kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Faktor - faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam jual beli dengan sistem online meliputi: faktor Undang - Undang karena sanksi pidana dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum memberikan efek jera, faktor penegak hukum keterbatasan aparat penegak hukum, faktor sarana/fasilitas terbatasnya sarana dan prasarana seperti alat pendeteksi produk barang ilegal/palsu, kurangnya kesadaran masyarakat.
ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF DIVERSION AND RESTORATIVE JUSTICE AS A FORM OF PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS IN CONFLICT WITH THE LAW Malagano, Tahura; Dainty, Andrew R.J.
EQUALEGUM International Law Journal Volume 2, Issue 1, 2024
Publisher : SYNTIFIC

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61543/equ.v2i1.60

Abstract

Background. Restorative justice involves all parties involved in a crime working together to find solutions, focusing on children and the community, with the ultimate goal of creating restorative justice. The use of restorative justice and diversion as a means of defending the rights of minors in legal trouble, as well as the nature of the issue and its impediment, are major concerns in the study's purpose. Research Method. The normative approach and empirical jurisdiction are the methodological approaches employed in this work. The information used in this study was gathered from both field and library sources. Findings. The community of research conducted by the Correctional Center that the rights of children in conflict with the law are less protected at lower levels, ranging from examination of the investigation up to the trial, and the application of diversion and restorative justice as a form of protection of those rights. The application of law enforcement efforts to justice restorative running optimally is a solution to these constraints. One impeding factor is the lack of a common application of the law as the foundation and guide for all law enforcement agencies, as well as the inconsistent application of regulations in the field in the handling of children in conflict with the law. Conclusion. The initiative aims to promote restorative justice in legal cases involving children, transforming law enforcement's perspective from retributive and restitutive justice to a more equitable approach.
URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HKI BAGI PELAKU UMKM INDUSTRI KREATIF DI KABUPATEN MESUJI Nurahman, Dwi; Nurhadi, Satrio; Malagano, Tahura; Herlambang, Dian; Wanindra, Prandi
Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 1 No. 2 (2022): Juli
Publisher : Pusat Studi UMKM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jpu.v1i2.18

Abstract

HKI merupakan ekspresi dari sebuah ide yang telah memenuhi tiga syarat, yaitu pertama, ide itu tidak hanya sebatas ide atau gagasan, tetapi harus diekspresikan dalam bentuk nyata. Kedua, ekspresi dari ide tersebut belum pernah diungkapkan kepada siapapun dan dimanapun, yang biasa disebut dengan orisinalitas ide. Ketiga, ekspresi ide tersebut dapat diwujudkan secara nyata, baik dalam bentuk komersial maupun nonkomersial. Hubungan HKI dengan dunia usaha seperti UMKM dan industri kreatif, HKI memiliki dua peranan penting, yaitu sebagai alat perlindungan dari barang atau jasa yang diproduksi, dan sebagai alat untuk optimalisasi bisnis UMKM dan industri kreatif khususnya di Kabupaten Mesuji Lampung. Peran pemerintah daerah setempat dalam mendukung UMKM di Kabupaten Mesuji khususnya kuliner. Mayoritas pelaku UMKM di Kabupaten Mesuji belum mendaftarkan potensi HKI-nya menjadi HKI, karena minimnya pemahaman dan pengetahuan tentang hak atas kekayaan intelektual, serta keuntungan yang bisa mereka dapatkan ketika HKI tersebut didaftarkan.
PEMBERDAYAAN ADMINISTRASI PUBLIK GUNA PELAYANAN MASYARAKAT DI KAMPUNG BUMI DIPASENA SEJAHTERA KECAMATAN RAWAJITU TIMUR KABUPATEN TULANG BAWANG PROVINSI LAMPUNG Herlambang, Dian; Malagano, Tahura; Zildjianda, Raesitha; Aziz, Muhammad Abdul
Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 2 No. 2 (2023): Juli
Publisher : Pusat Studi UMKM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jpu.v2i2.41

Abstract

Pemberdayaan ini bertujuan untuk membantu aparatur kampung dalam hal Administrasi Publik dengan memanfaatkan sistem informasi berbasis teknologi yang sudah menjadi kebutuhan kampung Bumi Dipasena Sejahtera dengan menyediakan perangkat pendukung yang memadai, dan peningkatan kemampuan aparatur kampung guna pelayanan masyarakat yang lebih baik. Permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan perangkat pendukung, dan keterbatasan kemampuan aparatur kampung dalam penggunaan dan pengelolaan teknologi informasi, Solusi yang ditawarkan adalah pemberian perangkat komputer, dan dilakukan pelatihan, serta pendampingan dalam rangka tercipta keterampilan baru baik berupa softskill maupun hardskill untuk menunjang saat pelayanan desa yang bersifat administratif dan teknologi informasi. Metode kegiatan yang dilaksanakan adalah pengadaan peralatan, sosialisasi dan pelatihan penggunaan alat, pelaksanaan kegiatan dan pengawasan kegiatan, serta evaluasi.
BERWIRAUSAHA DALAM BIDANG HUKUM DENGAN MENGOPTIMALKAN PLATFORM DIGITAL ERA 5.0 Sukardi, Dina Haryati; Malagano, Tahura; Susanti, Ino; Marzuki, Agus; Dirayati, Fadhilah; Muhadi, Muhadi; Yuliana, Tora
Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 4 No. 2 (2025): Juli
Publisher : Pusat Studi UMKM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jpu.v4i2.93

Abstract

Era Society 5.0 membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat mengakses informasi dan layanan, termasuk di bidang hukum. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat, khususnya generasi muda dan pelaku usaha hukum, dalam memanfaatkan platform digital sebagai sarana kewirausahaan di bidang hukum. Kegiatan dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi terkait penggunaan teknologi digital untuk layanan hukum seperti konsultasi daring, penyusunan dokumen hukum otomatis, serta pemasaran jasa hukum melalui media sosial dan platform digital lainnya. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan pemahaman tentang peluang bisnis hukum berbasis digital serta mampu mengembangkan ide usaha yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Optimalisasi platform digital terbukti mendukung efisiensi, aksesibilitas, dan daya jangkau layanan hukum, sekaligus membuka peluang usaha baru yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Diharapkan kegiatan ini dapat mendorong terciptanya wirausaha hukum yang inovatif, berdaya saing, dan  beretika di tengah transformasi digital era 5.0. 
Dualism of Sanctions in Unlawful Acts: Between Civil Damages and Criminal Punishment Yuliana, Tora; Marzuki, Agus; Malagano, Tahura; Susanti, Ino; Nurahman, Dwi; Sukardi, Dina Haryati; Muhadi
Research Horizon Vol. 5 No. 4 (2025): Research Horizon - August 2025
Publisher : LifeSciFi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54518/rh.5.4.2025.709

Abstract

Sanction dualism often arises in offenses such as fraud, embezzlement, or persecution, where a single act violates public legal norms and simultaneously causes personal harm to individuals. This study explores the concept of sanction dualism the simultaneous imposition or potential overlap of criminal and civil sanctions in cases of unlawful acts within the Indonesian legal system. Using a normative juridical method, the study relies on legislative and conceptual approaches grounded in the theory of legal integration, which supports a cross-branch legal framework. The research identifies two key issues: how the legal system conceptualizes sanction dualism and how it manages the harmonization between criminal and civil law. The findings highlight that although Indonesia permits the application of dual sanctions, there are significant procedural and institutional challenges. These include limited integration of civil claims within criminal proceedings, a lack of clear technical guidelines, and inadequate protection of victims’ rights. Consequently, legal processes often become fragmented and fail to deliver substantive justice. The study recommends regulatory reform, improved coordination among legal institutions, and stronger adoption of integrative legal approaches. These efforts are crucial for achieving a legal process that is fair, efficient, and capable of restoring both legal certainty for perpetrators and justice for victims. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta studi kasus yang relevan. Teori yang menjadi dasar analisis adalah teori integrasi hukum yang menjelaskan perlunya pendekatan lintas-cabang hukum dalam menangani satu perbuatan melawan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia secara normatif memungkinkan pemberlakuan dualisme sanksi, namun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan dalam hal prosedur, kelembagaan, dan perlindungan hak-hak korban. Meskipun KUHAP mengatur kemungkinan penggabungan gugatan perdata dalam proses pidana, penerapannya masih terbatas dan jarang digunakan. Selain itu, belum adanya pedoman teknis yang jelas menyebabkan proses hukum sering berjalan secara terpisah dan tidak sinkron, sehingga berisiko mengabaikan keadilan substantif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi yang lebih sistematis antara hukum pidana dan perdata, baik melalui pembaruan regulasi, peningkatan koordinasi antarlembaga penegak hukum, maupun penguatan pemahaman aparat terhadap pendekatan integratif. Tujuannya adalah agar proses hukum dapat berjalan secara efisien, adil, dan komprehensif, sekaligus menjamin pemulihan hak korban dan kepastian hukum bagi pelaku.
Pendampingan Pembuatan Konten Digital Yang Aman dan Legal Pada Masyarakat Desa Wisata Way Tebing Cepa (WTC) Kabupaten Lampung Selatan dirayati, fadhilah; Sukardi, Dina Haryati; Malagano, Tahura; Muhadi, Muhadi; Hasbullah, Hasbullah; Nurhadi, Satrio; Hairudin, Hairudin
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 4 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) Edisi September - Desembe
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v5i4.4669

Abstract

Desa Taman Baru di Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Indonesia, memiliki potensi wisata alam yang menjanjikan, dengan daya tarik utama berupa pantai dan air terjun, serta fasilitas rekreasi lainnya seperti Taman Wisata dan Taman Rekreasi. Salah satu destinasi utama, Way Tebing Ceppa, merupakan pemandian alami dengan sumber air dari Gunung Rajabasa yang terletak dekat dengan akses Jalan Lintas Sumatera dan Pelabuhan Bakauheni. Namun, seiring perkembangan teknologi informasi, masyarakat Desa Taman Baru menghadapi tantangan dalam pemahaman aspek hukum dan etika penggunaan teknologi digital. Minimnya literasi digital ini dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti pelanggaran hak cipta dan keamanan digital. Untuk mendukung perkembangan pariwisata dan mengedukasi masyarakat, pelatihan mengenai keamanan digital, etika media sosial, hak cipta, dan pengelolaan informasi diadakan. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola konten secara bertanggung jawab, serta meningkatkan daya tarik wisata melalui promosi digital yang lebih aman dan efektif.
Pendampingan Legalitas dan Kepatuhan Hukum Koperasi Merah Putih Dalam Mewujudkan Tata Kelola yang Akuntabel di Desa Sepang Jaya Bandar Lampung Marzuki, Agus; Malagano, Tahura; Muhadi; Herlambang, Dian; Susanti, Ino; Sukardi, Dina; Isabella, Astrid; Hairudin; Dharfhia, Nofhirha
Journal of Community Development Vol. 7 No. 1 (2026): August
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/comdev.v7i1.1908

Abstract

Koperasi sebagai badan usaha berbasis keanggotaan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, banyak koperasi menghadapi kendala legalitas dan kepatuhan hukum yang memperlemah tata kelola organisasi. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan legalitas dan kepatuhan hukum pada mitra sasaran, yaitu Koperasi Merah Putih di Desa Sepang Jaya, Bandar Lampung, guna mewujudkan tata kelola yang akuntabel dan transparan. Metode pelaksanaan meliputi identifikasi permasalahan, penyuluhan hukum, asistensi penyusunan dokumen, serta monitoring evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan capaian luaran berupa tersusunnya dokumen legal yang komprehensif, meliputi revisi AD/ART yang sesuai dengan regulasi terbaru, pembaruan NIB (Nomor Induk Berusaha), serta standarisasi sistem administrasi internal. Kegiatan ini menghasilkan dampak terukur berupa peningkatan pemahaman pengurus terhadap regulasi sebesar 85% (berdasarkan hasil post-test), tercapainya 100% kelengkapan dokumen legalitas primer, serta tertibnya pelaporan keuangan bulanan yang kini terintegrasi secara administratif. Pendampingan ini terbukti memperkuat kapasitas kelembagaan Koperasi Merah Putih sebagai pilar ekonomi masyarakat desa yang berkelanjutan melalui kepastian hukum dan penguatan prinsip akuntabilitas.
Co-Authors Agus Marzuki Dainty, Andrew R.J. Dharfhia, Nofhirha Dina Haryati Sukardi Dirayati, Fadhilah Dwi Nurahman, Dwi Hairudin Hairudin, Hairudin Hasbullah Hasbullah Herlambang, Dian Ino Susanti Isabella, Astrid Muhadi Muhadi Muhadi, Muhadi Nurhadi, Satrio RR. Ella Evrita Hestiandari Satrio Nur Hadi, Satrio Nur Sukardi, Dina Wanindra, Prandi Zildjianda, Raesitha