Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.636
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Public Policy and Management Review
Maesaroh Maesaroh
Departemen Administrasi Publik
Arts Humanities

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
ANALISIS AKTOR IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BRT (BUS RAPID TRANSIT) SEMARANG DALAM MENGATASI KEMACETAN LALU LINTAS DI KOTA SEMARANG Novriyaldi Novriyaldi; Nina Widowati; Maesaroh Maesaroh
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 1: Januari
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i1.32919

Abstract

Transport has a role very strategically in the process of infrastructure development activities in urban areas. The emergence of the policy Bus Rapid Transit in Semarang was triggered by the efforts of the improvement of public transport is conducted by the Government of Semarang, Department of Transportation, and Public service Agencies Bus Rapid Transit Semarang. The research aims to analyze the role of actors and explain the driving factors and inhibiting factors for the success of the actor's role in achieving the objectives of the implementation of the policy BRT Semarang in addressing traffic congestion in the City of Semarang. This research uses descriptive qualitative research methods, data collection techniques through interviews, observation, and documentation. The results show that the role of the society is still relatively small because there is no interest and power possessed by the community as an actor in implementing Semarang's BRT policy, the inhibiting factors for the success of the actor's role are still not optimal in participation in supervision carried out by the government, human resources owned by the Semarang BRT Public Service Agency and participation, accessibility and the level of community knowledge in the implementation of Semarang's BRT policy. Suggestions that researchers can give, To increase the role of the community, the Government, the Department of Transportation and the Semarang BRT Public Service Agency need to provide socialization for the community. The Semarang City Government needs to increase participation in supervision, the BRT Public Service Agency needs to increase human resources for drivers in supporting performance in the operation of the Semarang BRT and in increasing participation, accessibility and the level of community knowledge all the main actors need to provide support and guidance.
INOVASI SAKPOLE (SISTEM ADMINISTRASI KENDARAAN PAJAK ONLINE) PADA PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT SEMARANG II Muhammad Iqbaal Maulana; Maesaroh Maesaroh; Nina Widowati
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 2: April 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i2.33567

Abstract

This study aims to determine and analyze the success of the Online Tax Vehicle Administration System (SAKPOLE) innovation in the payment of motor vehicle taxes at Samsat Semarang II, and the inhibiting factors for the Online Tax Vehicle Administration System (SAKPOLE) innovation. The method used in this research is descriptive qualitative method by conducting interviews and documentation. The data needed in this study are answers from informants related to innovation indicators on SAKPOLE innovation in motor vehicle tax payments. The results of the analysis and discussion in this study indicate that the implementation of SAKPOLE's innovation in motor vehicle tax payments has not been successful. This is because there are still several problems in each of the innovation indicators, including: the unavailability of an independent printing press at the Samsat Office, the SAKPOLE application can only be used on Android-based smartphones, people still have to come to the Samsat office to print STNK and stamp legalization , the public cannot upload files in the form of photos from the gallery, the verification process is quite long in the SAKPOLE application, network problems in remote areas, and the community is not thorough in understanding the SAKPOLE mechanism. Then for the inhibiting factor in SAKPOLE's own innovation, namely people who want to print SKPP but do not have a document in the form of an ID card in accordance with the STNK and there are no awards or incentives for employees.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUKURAN PROFESIONALITAS ASN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG Muhammad Fakhri Rizqyanto; Slamet Santoso; Retna Hanani; Maesaroh Maesaroh
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 3: Juli 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i3.34574

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan pengukuran profesionalitas ASN di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Semarang dan menganalisisnya berdasarkan teori implementasi kebijakan dari Grindle. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengukuran profesionalitas ASN di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Semarang sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dalam dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Adapun implementasi pengukuran indeks profesionalitas ASN di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Semarang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi menurut Teori Grindle diketemukan bahwa keberhasilan implementasi yang terdiri atas Content of Policy dan Context of Policy dalam tiaptiap indikatornya berpengaruh positif
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DESA WISATA DI DESA BANJAREJO KECAMATAN GABUS KABUPATEN GROBOGAN Faridatul Mubarokah; Maesaroh Maesaroh; Nina Widowati
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 3: Juli 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i3.34449

Abstract

Pemberdayaan masyarakat di Desa Banjarejo melalui pengelolaan desa wisata merupakan upaya pemerintah Desa Banjarejo dalam melestarikan peninggalan sejarah dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata di Desa Banjarejo, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan purposive sampling.. Pemberdayaan ini dilihat dari indikator keberhasilan pemberdayaan yaitu akses, partisipasi dan kesejahteraan pada aspek pendidikan. Aspek yang belum sesuai dengan harapan yaitu kontrol dan kesejahteraan pada aspek pendapatan dan ketenagakerjaan. Kontrol yang dilakukan pengelola desa wisata dan pemerintah desa hanya sebatas pendampingan pelatihan dan evaluasi kegiatan kegiatan, belum adanya monitoring terkait kelanjutan pelatihan. Permasalahan kurang personal branding terhadap desa wisata ini berimbas pada kesejahteraan yaitu aspek pendapatan dan aspek ketenagakerjaan. Faktor pendorong pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata di Desa Banjarejo yaitu sumber daya alam, sarana dan prasarana serta adanya kebijakan yang mendorong. Sementara itu, faktor penghambat pemberdayaan yaitu keterbatasan kemampuan manajerial, tidak adanya kemampuan mengelola peluang pasar yang ada dan terbatasnya modal usaha yang dimiliki. Saran yang diberikan adalah meningkatkan monitoring dan kontrol dari pihak pengelola desa wisata dan pemerintah desa untuk pasca kegiatan pelatihan, meningkatkan personal branding desa wisata, melakukan studi banding untuk meningkatkan manajerial pengelola desa wisata, serta melakukan kerjasama dengan pihak swasta sebagai penambah anggaran dan dana pemberdayaan masyarakat.
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PADA SAMSAT MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN KEBUMEN Muhammad Khozien Khabibi; Maesaroh Maesaroh; Nina Widowati
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 3: Juli 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i3.34720

Abstract

Kualitas pelayanan pada pelayanan Samsat Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen masih belum optimal dengan ditemukan beberapa permasalahan yaitu terkait kondisi fisik lingkungan dan kecermatan pegawai. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana kualitas pelayanan pada Samsat Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen dan menganalisis aspek pendukung dan penghambat kualitas pelayanan pada Samsat Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen. Dimensi kualitas pelayanan yang digunakan untuk menganalisis kualitas pelayanan pada Samsat Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pada Samsat Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen dapat dikatakan belum baik. Hal ini disebabkan karena ada dua dimensi yang masih belum maksimal, yaitu dimensi tangible menunjukkan kondisi ruang tunggu yang tidak kondusif. Fasilitas yang ada pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen juga belum maksimal. Dimensi reliability menunjukkan kecermatan pegawai yang belum maksimal. Adapun aspek pendukung kualitas pelayanan pada Samsat Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen yaitu komitmen pegawai yang baik dan sarana dan prasarana pendukung proses pelayanan. Aspek penghambat pada pelayanan Samsat Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen yaitu kondisi ruang tunggu yang tidak kondusif, fasilitas yang belum maksimal, dan kecermatan pegawai yang kurang optimal.
Implementation of ASN Professionalism Measurement Policy Based on the Regulation of the Minister of Administrative Reform Bureaucratic Reform Number 38 of 2018 concerning Measurement of the Professionalism Index of State Civil Apparatus in the Organizational Section of the Regional Secretariat of Semarang City Muhammad Fakhri Rizqyanto; R. Slamet Santoso; Retna Hanani; Maesaroh Maesaroh
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 3: Juli 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i3.34853

Abstract

The purpose of this study was to describe the policy of measuring the professionalism of ASN in the Organizational Section of the Regional Secretariat of Semarang City and to analyze it based on Grindle's theory of policy implementation. This study used descriptive qualitative methods with data collection techniques including observation and interviews. The results of this study indicate that the implementation of the policy of measuring the professionalism of ASN in the Organizational Section of the Regional Secretariat of the City of Semarang has been carried out in accordance with the Regulation of the Minister of Administrative Reform Bureaucratic Reform Number 38 of 2018 concerning Measurement of the Professionalism Index of State Civil Apparatus in the dimensions of qualification, competence, performance, and discipline. As for the implementation of the measurement of the ASN professionalism index in the Organizational Section of the Regional Secretariat of the City of Semarang related to the influencing factors, according to Grindle Theory, it was found that the success of the implementation consisting of Content of Policy and Context of Policy in each indicator had a positive effect.
EFEKTIVITAS PROGRAM SAMSAT KELILING DI UPPD (UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH) SAMSAT KABUPATEN TEMANGGUNG Siti Najibatul Muniroh; Dyah Lituhayu; Maesaroh Maesaroh
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 3: Juli 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i3.34906

Abstract

Mobile Samsat is a program in the UPPD Samsat of Temanggung Regenc y. Samsat aims to bring Motor Vehicle Tax payment services closer so as to increase local tax revenues. This study aims to analyze the effectiveness of the Mobile Samsat Program in UPPD Samsat, Temanggung Regenc y. The research method used is descriptive qualitative method with data collection techniques of obsewation, intewiews and documentation. Determination of subjects using purposive techniques and data validity using data source triangulation techniques. The effectiveness criteria used are adaptation, integration, member motivation, and production. In addition, it is seen from the factors that affect the effectiveness of the program, namely program characteristics, environmental characteristics, worker characteristics, and management policies and practices. The results of the srxdy show that the criteria for adaptation, integration, member motivation, and production have been running well but are still not effective because there are still several obstacles in one of the indicators in each of its characteristics. The inhibiting factor for the effectiveness of the Mobile Samsat is the program characteristics. As for the characteristics of workers, environmental characteristics as well as management policies and practices did not encounter any obstacles and have been implemented well. Suggestions that can be given by the author based on the obstacles that cause the ineffectiveness of the Mobile Samsat Program in the UPPD Samsat of Temanggung Regency are that officers are expected to be more friendly in providing sewices to the community, adding units of Mobile Samsat cars, and making payments for Mobile Samsat directly at the sub-district office.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUKURAN PROFESIONALITAS ASN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REFORMASI BIROKRASI NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DI BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG Muhammad Fakhri Rizqyanto; Slamet Santoso; Retna Hanani; Maesaroh Maesaroh
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 3: Juli 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i3.34693

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan pengukuran profesionalitas ASN di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Semarang dan menganalisisnya berdasarkan teori implementasi kebijakan dari Grindle. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengukuran profesionalitas ASN di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Semarang sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dalam dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Adapun implementasi pengukuran indeks profesionalitas ASN di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Semarang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi menurut Teori Grindle diketemukan bahwa keberhasilan implementasi yang terdiri atas Content of Policy dan Context of Policy dalam tiaptiap indikatornya berpengaruh positif
PENERAPAN PELAYANAN PRIMA UJI KIR (KENDARAAN BERMOTOR) DRIVE THRU PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KOTA SEMARANG Wenny Lorenza; Ari Subowo; Maesaroh Maesaroh
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 3: Juli 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i3.34728

Abstract

Dishubkominfo Semarang City has started to organize and implement the operation of the Motor Vehicle Test service counter with a drive thru system at the Semarang City Motor Vehicle Testing Service Unit (PKB). The purpose of this study was to determine the application of excellent service for the KIR test with a drive thru system at the Dishubkominfo Semarang. The research method used is a qualitative research method with interview techniques, observation, documents, and satisfaction studies. The results of the study indicate that the application of innovation in service excellence in the drive thru KIR test at the Communication and Information Agency of Semarang City is based on indicators of tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The KIR test in Semarang City uses robotic headlight tester technology and registration can be done online, making it easier for administrative officers to check data on vehicle owners and vehicle drivers to get services more effectively and efficiently. There are inhibiting factors in the implementation of the KIR test, namely human resources that are still lacking, land that is not large enough, testing equipment is still damaged, and technical testing is still constrained. While the driving factor is the motivation given by the leadership of the Dishubkominfo Semarang City can improve the quality of the performance of the officers, so that it will increase customer satisfaction.
KUALITAS PENDIDIKAN SEKOLAH INKLUSIF DI SMPN 2 KUNDURAN BLORA, JAWA TENGAH Faiq Hammam Nur Aufa; Nina Widowati; Maesaroh Maesaroh
Journal of Public Policy and Management Review Vol 11, No 3: Juli 2022
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v11i3.34860

Abstract

This research aims to explain the Analysis of the Quality of Inclusive Education Services at SMPN 2 Kunduran Blora, Central Java. The provided services are not optimal because there are no supporting facilities for inclusive children, no special assistant teachers, and damaged road conditions. This is qualitative descriptive research. The data are collected using interviews, documentation, and literature reviews. This research uses an accidental technique, snowballing sampling, and service theory to examine and identify some factors that disrupt the implementation of inclusive services at SMPN 2 Kunduran Blora, Central Java. The results show that inclusive services are not yet implemented optimally. It can be seen from the service indicators that include Tangible, Reliable, and Access (ease of accessing communication and location). There are no supporting media for children with disabilities, and the school does not have special assistant teachers. Besides, the roads which lead to SMPN 2 Kunduran are badly damaged. Some factors that disrupt the inclusive services such as no supporting infrastructure for the children with special needs, the teachers do not yet have specific competence to educate the children with special needs, and bad road conditions. The researchers suggest that SMPN 2 Kunduran should conduct a rolling system for the teachers of children with special needs to teach at SMPN 2 Kunduran at least once a week. Special training should also be held for homeroom teachers based on inclusion programs. These recommendations also apply to future researchers who want to study inclusive schools in the Blora regency.
Co-Authors Adelina Manullang Amni Zarkasyi Rahman, Amni Zarkasyi Annisa Farkhaini Ari Subowo Arina Dea Putri Arminda Arvina Rachma Sholihah Aufarul Marom Augustin Rina Herawati Aulia Rafi Al Kautsar Ayu Vela Handayani Bastiar Ihsan Septada Budi Puspo Priyadi Choirul Ramadhan Cindy Yuanita Dian Apriliani Dyah Lituhayu Elfina Grasia Faiq Hammam Nur Aufa Faradila Hestiyana Faridatul Mubarokah Feny Handayani Fetria Septiarum Gagah Samuel Pratama Gayuh Nur Fadilah Hartuti Purnaweni Ismailia Sisca Widowati Kanita Kanita Kismartini, Kismartini, Lusiana Wardhani Merry Gloria Nopriyanti Tampubolon Mufid Fathul Mas’ud Muhammad Andhyka Taufiqurrohman Muhammad Fakhri Rizqyanto Muhammad Iqbaal Maulana Muhammad Khozien Khabibi Nanik Latifah Nerissa Arviana Putri Niko Satya Gunawan Nina Widowati Novriyaldi Novriyaldi Putri Intan Kinasih R. Slamet Santoso Retna Hanani Shofia Maulida Siti Najibatul Muniroh Slamet Santoso Tsania Zahra Haniza Vicki Indra Prastiyono Wenny Lorenza