Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN STAKEHOLDER DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KELURAHAN TANJUNG MAS KOTA SEMARANG Lusiana Wardhani; Maesaroh Maesaroh; Nina Widowati
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 3: Juli 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i3.39941

Stunting is a nutritional problem that is a priority health problem that must be addressed immediately at this time. Reducing stunting rates needs to be done early so that the impact does not continue in the long term, so handling it requires collaboration between stakeholders. In Kelurahan Tanjung Mas, although the program has been implemented, the stunting rate still shows an increase. So, it is still a question of how the role played by stakeholders in the acceleration program to reduce stunting in Tanjung Mas Village. The purpose of this study is to identify and analyze the role of stakeholders in the accelerated stunting reduction program in Tanjung Mas Village, Semarang City and to analyze the supporting or inhibiting factors. This research uses qualitative research methods with data collection techniques through observation, interviews, documentation, and literature study. The theory used in this research is the theory of stakeholder roles by Nugoroho. The results showed that the stakeholders in the stunting reduction acceleration program in Tanjung Mas Village, Semarang City are the Health Office, Puskesmas, Kelurahan, Posyandu, Community and Private. These stakeholders carry out roles that are divided into five, namely policy creator, implementor, coordinator, facilitator, and accelerator. The supporting factors of the stunting reduction acceleration program in Tanjung Mas Village are values and communication. The inhibiting factors in accelerating stunting reduction in Tanjung Mas Village are ineffective communication and limited policy resources. The recommendations given are to increase communication between stakeholders and involve relevant stakeholders in the policy formulation process.

ANALISIS STAKEHOLDER DALAM UPAYA MENCIPTAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KABUPATEN DEMAK Putri Intan Kinasih; Hartuti Purnaweni; Maesaroh Maesaroh
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 3: Juli 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i3.39826

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan peran stakeholder dalam upaya menciptakan Kota Layak Anak di Kabupaten Demak. Hasil penelitian ini menunjukkkan bahwa terdapat 9 stakeholder yang terlibat dalam menciptakan Kota Layak Anak di Kabupaten Demak Yang pertama yaitu Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Demak, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, Dinas Kesehatan Kabupaten Demak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak, Bappedalitbang Kabupaten Demak, Kemenag Kabupaten Demak, Polres Demak, Forum Anak Demak, dan Desa Tempel. Stakeholder dipetakan menjadi empat bagian, yaitu Players, dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial P2PA, dan Bappedalitbang, dan Subject yaitu Kemenag, Forum Anak Demak, dan Desa Tempel, dan Unit PPA Polres Demak , untuk Contest Setter dan Crowd tidak ada dikarenakan tidak ada stakeholder yang masuk dalam kriteria tersebut. Untuk peran stakeholder dibagi menjadi lima macam yaitu Policy Creator, adalah Dinsos P2PA dan Bappedalitbang. Koordinator, adalah Bappedalitbang dan Dinsos P2PA. Implementer, adalah Dinsos P2PA, Dindukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Fasilitator, adalah Dinsos P2PA, Disdukcapil, Dinkes, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan yang terakhir yaitu Akselerator, adalah Kemenag, Unit PPA Polres Demak, Desa Tempe, Forum Anak Demak

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA SEMARANG Arina Dea Putri Arminda; Dyah Lituhayu; Maesaroh Maesaroh
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 3: Juli 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i3.39853

Kota Semarang memiliki luas 373,70 Km2, dan batasnya meliputi wilayah sekitarnya. Implementasi kebijakan bertujuan untuk membangun sistem yang terpadu dalam menangani kekerasan pada perempuan dan anak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan yang dilakukan pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan berlokasi pada Kota Semarang.. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan wawancara kepada informan yang dipilih berdasarkan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan kota semarang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengacu atas Nomor 5 Tahun 2016 Kota Semarang namun masih mengalami peningkatan tingkat kekerasan pada tahun 2022. Ada berbagai faktor yang dapat berkontribusi terhadap meningkatnya kekerasan terhadap perempuan di Semarang diantaranya faktor komunikasi (communication). sumber daya (resources), disposisi (disposition), struktur birokrasi (beurucratic structure) Adapun saran dari peneliti yaitu dengan menambahkan anggota dari bidang perlindungan perempuan sendiri agar setiap anggotanya dapat fokus melaksanakan tugas tanpa kewalahan. Selain itu juga diharapkan adanya kerja sama antara Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota untuk membantu masyarakat kecil dalam mendapatkan pendidikan yang baik, karena tingkat pendidikan yang rendah meningkatkan kemungkinan seseorang untuk menjadi pelaku kekerasan.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020 TERKAIT PENGELOLAAN PASAR MRANGGEN DI KABUPATEN DEMAK Annisa Farkhaini; Nina Widowati; Maesaroh Maesaroh
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 3: Juli 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i3.39834

Pasar tradisional dalam pengelolaannya memiliki berbagai kendala, seperti kebersihan pasar, ketidaktertiban pedagang, hingga kerusakan fasilitas pasar. Melalui Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, Pemerintah Kabupaten Demak berkomitmen melaksanakan pengelolaan pasar daerah serta menciptakan ketertiban hingga kebersihan pasar. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 terkait pengelolaan Pasar Mranggen dan mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambat implementasi Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 terkait pengelolaan Pasar Mranggen. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 terkait pengelolaan Pasar Mranggen mencakup pemanfaatan dan pemeliharaan pasar, pengelolaan kebersihan pasar, penataan dan penertiban pasar, penataan dan pemberdayaan pedagang, pengembangan kegiatan perekonomian di pasar, penetapan dan pemungutan retribusi, serta pengelolaan kawasan di sekitar pasar. Faktor pendukungnya yaitu kemampuan teknis pengelolaan pasar dan koordinasi Dindagkop UKM Kabupaten Demak dengan pihak lain, serta pembagian tugas dan tanggungjawab kepada setiap petugas. Tidak adanya SOP pengelolaan pasar yang berlaku, kurang pahamnya informasi terkait perda yang berlaku, hingga kurangnya partisipasi pedagang dalam kegiatan Pasar Online menjadi faktor penghambat dalam proses implementasinya.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA SEMARANG Arina Dea Putri Arminda; Dyah Lituhayu; Maesaroh Maesaroh
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 3: Juli 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i3.39937

Kota Semarang memiliki luas 373,70 Km2, dan batasnya meliputi wilayah sekitarnya. Implementasi kebijakan bertujuan untuk membangun sistem yang terpadu dalam menangani kekerasan pada perempuan dan anak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan yang dilakukan pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan berlokasi pada Kota Semarang.. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan dengan wawancara kepada informan yang dipilih berdasarkan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan kota semarang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah yang mengacu atas Nomor 5 Tahun 2016 Kota Semarang namun masih mengalami peningkatan tingkat kekerasan pada tahun 2022. Ada berbagai faktor yang dapat berkontribusi terhadap meningkatnya kekerasan terhadap perempuan di Semarang diantaranya faktor komunikasi (communication). sumber daya (resources), disposisi (disposition), struktur birokrasi (beurucratic structure) Adapun saran dari peneliti yaitu dengan menambahkan anggota dari bidang perlindungan perempuan sendiri agar setiap anggotanya dapat fokus melaksanakan tugas tanpa kewalahan. Selain itu juga diharapkan adanya kerja sama antara Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota untuk membantu masyarakat kecil dalam mendapatkan pendidikan yang baik, karena tingkat pendidikan yang rendah meningkatkan kemungkinan seseorang untuk menjadi pelaku kekerasan.

ANALISIS KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM PENANGGULANGAN BENCANA TANAH LONGSOR DI KOTA SEMARANG Elfina Grasia; Kismartini, Kismartini,; Maesaroh Maesaroh
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 3: Juli 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i3.39807

Kota Semarang merupakan salah satu Kota di Jawa Tengah yang sering mengalami bencana tanah longsor. BPBD Kota Semarang adalah badan yang bertanggung jawab untuk menangani bencana yang terjadi di Kota Semarang, salah satunya yaitu bencana tanah longsor. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kota Semarang dan untuk mengetahui faktor yang menjadi pendorong dan penghambat kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif tipe deskriptif serta penentuan informan menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kota Semarang belum maksimal, karena masih ditemukan kendala dalam beberapa aspek yaitu produktivitas dan responsivitas. Faktor penghambat adalah terbatasnya anggaran, sarana dan prasarana yang terbatas, pemahaman masyarakat terkait bencana yang masih kurang, mis komunikasi dengan masyarakat, masih adanya keluhan dari masyarakat karena lokasi kantor BPBD Kota Semarang yang tidak berada di tengah Kota juga menyebabkan BPBD membutuhkan waktu untuk sampai dilokasi bencana, sedangkan faktor tim dan faktor personal menjadi pendorong.

ANALISIS PELAYANAN BRT TRANS SEMARANG DI KOTA SEMARANG Bastiar Ihsan Septada; Augustin Rina Herawati; Maesaroh Maesaroh
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 3: Juli 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i3.40071

Bus Rapid Transit Semarang adalah layanan transportasi publik yang ada di Kota Semarang yang bertujuan memperbaiki sistem pelayanan angkutan publik menjadi tertib, terjangkau, aman serta nyaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelayanan BRT Trans Semarang di Kota Semarang beserta dengan faktor yang menghambat dalam pelayanannya. Teori yang digunakan pada penelitian kali ini, yaitu teori pelayanan publik yang didasarkan pada Standar Pelayanan Minimum yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bantuan Layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Trans Semarang (BLU-UPTD Trans Semarang). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatitf deskriptif dengan melakukan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil pada penelitian ini mengungkapkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pelayanan BRT Trans Semarang. Faktor penghambat yang terdapat dalam pelaksanaan pelayanan BRT Trans Semarang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang belum maksimal. Adapun saran yang diberikan adalah meningkatkan jumlah armada, mendorong dibangunnya jalur khusus, dan peningkatan keamanan pada BRT Trans Semarang.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA WISATA CIKAKAK KECAMATAN WANGON KABUPATEN BANYUMAS Ayu Vela Handayani; Maesaroh Maesaroh; Nina Widowati
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.40665

Banyumas Regency is one of the active districts in accelerating the tourism industry. Cikakak Tourism Village is the only tourism village with an advanced category in Banyumas Regency. This is proven through the Decree of the Banyumas Regent Number /556/166/Year 2020. Management in the development of the Cikakak Tourism Village involves direct community participation to empower the community which aims to realize community independence. The purpose of this research is to find out the stages of community empowerment in the management of Cikakak Tourism Village and the inhibiting factors for the implementation of community empowerment in the management of Cikakak Tourism Village. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The research site is Cikakak Tourism Village. Data collection techniques in this study through in-depth interviews, observation, and documentation. After the data is collected, the writer will then carry out an analysis using Miles Huberman's analysis technique which includes three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The validity of the research data was carried out by source triangulation. The results of the study were seen from the three stages in community empowerment, namely the stages of awareness, capacity building, and empowering in the Cikakak Tourism Village that had not gone as expected, as evidenced by the obstacles encountered at each stage of community empowerment. The inhibiting factors for community empowerment in the Cikakak Tourism Village are organization, human resources, and business capital.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA WISATA CIKAKAK KECAMATAN WANGON KABUPATEN BANYUMAS Ayu Vela Handayani; Maesaroh Maesaroh; Nina Widowati
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.40947

Banyumas Regency is one of the active districts in accelerating the tourism industry. Cikakak Tourism Village is the only tourism village with an advanced category in Banyumas Regency. This is proven through the Decree of the Banyumas Regent Number /556/166/Year 2020. Management in the development of the Cikakak Tourism Village involves direct community participation to empower the community which aims to realize community independence. The purpose of this research is to find out the stages of community empowerment in the management of Cikakak Tourism Village and the inhibiting factors for the implementation of community empowerment in the management of Cikakak Tourism Village. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The research site is Cikakak Tourism Village. Data collection techniques in this study through in-depth interviews, observation, and documentation. After the data is collected, the writer will then carry out an analysis using Miles Huberman's analysis technique which includes three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The validity of the research data was carried out by source triangulation. The results of the study were seen from the three stages in community empowerment, namely the stages of awareness, capacity building, and empowering in the Cikakak Tourism Village that had not gone as expected, as evidenced by the obstacles encountered at each stage of community empowerment. The inhibiting factors for community empowerment in the Cikakak Tourism Village are organization, human resources, and business capital.

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN WISATA GOA PINDUL DESA BEJIHARJO, KECAMATAN KARANGMOJO, KABUPATEN GUNUNGKIDUL Kanita Kanita; Nina Widowati; Maesaroh Maesaroh
Journal of Public Policy and Management Review Vol 12, No 4: Oktober 2023
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jppmr.v12i4.41274

Pengembangan pariwisata merupakan strategi untuk memajukan, memperbaiki, dan menumbuhkan daya tarik wisata agar meningkatkan kunjungan wisatawan sehingga semua pihak merasakan dampak positifnya. Konsep kerjasama yang digunakan mengacu pada collaborative governance. Dalam pengembangan wisata Goa Pindul, masih terdapat permasalahan yang mengindikasi belum maksimalnya kolaborasi dalam pengembangan wisata Goa Pindul. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis collaborative governance dalam pengembangan wisata Goa Pindul Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul beserta faktor yang mendukung dan menghambat. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, collaborative governance dalam pengembangan wisata Goa Pindul belum berjalan secara maksimal karena komponen kepemimpinan fasilitatif belum terpenuhi dan proses kolaboratif masih menimbulkan permasalahan, seperti pada proses membangun kepercayaan dan proses membangun komitmen terhadap proses kolaborasi. Faktor pendukung yang ditemui yaitu faktor kultural, sedangkan penghambatnya faktor struktur sosial dan kepentingan pemerintah. Saran yang diberikan adalah penguatan peran Dinpar Kab. Gunungkidul dan BUMDes Maju Mandiri, perlu kebijakan tegas dengan memberikan sanksi sesuai aturan, dan Pemda Kab. Gunungkidul perlu mempertimbangkan alokasi anggaran perbaikan jalan wisata Goa Pindul.

Title

Found 41 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 41 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 41 Documents
Search