Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.086
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pembaharuan Hukum DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Samudra Keadilan Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Jurnal Ilmiah METADATA Jurnal Al-Hikmah Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Jurnal Meta Hukum Jurnal Abdimas Maduma
Ibnu Affan
Universitas Islam Sumatera Utara
Religion Humanities Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Membangun Potensi Wilayah Kepariwisataan Untuk Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Obyek Wisata Pesisir Pantai Dan Sungai Kabupaten Serdang Bedagai Mukidi Mukidi; Marzuki Marzuki; Ibnu Affan
Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 3, No 3 (2022): Edisi September 2022
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v3i3.5952

Abstract

RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI BAGIAN DARI PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK Muhammad Aldwi Ashary; Danialsyah; Ibnu Affan
Jurnal Meta Hukum Vol. 1 No. 3 (2022): Edisi November 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.828 KB)

Abstract

Penerapan prinsip restoratif justice dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak secara yuridis formil telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Rumusan masalah ini adalah bagaimana pengaturan pelaksanaan Restorative Justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, bagaimana implementasi Restorative Justice sebagai perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, bagaimana hambatan pelaksanaan Restorative Justice dalam pelaksanaan peradilan anak di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam penerapan restoratif justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan adalah masih sangat terbatasnya baik sarana fisik bangunan tempat pelaksanaan restorative justice, maupun non fisik yaitu belum tersedianya tenaga-tenaga professional seperti dokter, psikolog, tenaga instruktur ketrampilan dan tenaga pendidik di berbagai tempat dimana anak di tempatkan selama dalam penanganan proses hukum.
PERANAN POLISI DALAM PEMBINAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Pidie) Mursal; Ibnu Affan; Mukidi
Jurnal Meta Hukum Vol. 1 No. 3 (2022): Edisi November 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.888 KB)

Abstract

Polmas merupakan model pemolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar, antara polisi dengan masyarakat lokal, dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban, guna meningkatkan kualitas hidup warga setempat. Rumusan masalah ini adalah bagaimana pengaturan hukum pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat,bagaimana peranan Polisi dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, bagaimana hambatan kepolisani dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Pidie. Kesimpulan dari pembahasan adalah peranan Polisi dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat sudah maksimal karena berkurangnya angka kriminalitas yang terjadi di wilayah hukum Polres Pidie. Di samping itu, sudah terlihat adanya sistem keamanan dan ketertiban lingkungan di tingkat kelurahan yang ada wilayah hukum Polres Pidie. Bahkan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) yang sudah diterapkan dan hampir dibeberapa kelurahan telah ada Siskamling. Adanya sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang memadai, diindikasikan makin berkurngnya angka kriminalitas di wilayah hukum Polres Pidie. Hambatan kepolisani dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor Pidie dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: faktor internal dari petugas Polmas dan faktor dari luar (eksternal) yang datangnya dari masyarakat.
Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Ibnu Affan
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 1 (2021): Januari-Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.898 KB) | DOI: 10.30596/dll.v6i1.5318

Abstract

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memiliki fungsi penting, antara lain sebagai sarana bagi masyarakat baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Partisipasi masyarakat juga merupakan hal penting dalam mewujudkan kepedulian dan dukungan masyarakat untuk keberhasilan pembangunan di daerahnya.Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah pentingnya membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 2) Bagaimanakah cakupan dan bentuk partisipasi masyarakat dimaksud; 3) Bagaimanakah upaya pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalahpendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatananalitis (Analytical Approach).Untuk melaksanakan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam bentuk kemitraan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dalam bentuk pemberian hibah dari masyarakat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
ANALISIS YURIDIS PERNYATAAN PERDAMAIAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SEBAGAI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MERINGANKAN HUKUMAN (Studi Putusan Nomor 2260/Pid.B/2019/PN.Mdn) Andi Ananta Grilya Utama; Mukidi; Ibnu Affan
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 5 No. 1 (2023): Edisi Bulan Januari 2023
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/metadata.v5i1.319

Abstract

Penyelesaian tindak pidana penganiyaan bisa dilakukan di luar pengadilan yaitu dengan cara mediasi. Pasal 1 butir 6 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi menjelaskan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dibantu dengan mediator.. Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian yakni bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan dalam hukum positif di Indonesia, Bagaimana akibat hukum terjadinya perdamaian dalam tindak pidana penganiayaan, bagaimana pertimbangan hakim dengan adanya perdamaian dalam tindak pidana penganiayaan dalam putusan Nomor 2260/Pid.B/2019/ PN.Mdn. Hasil penelitian yaitu akibat hukum terjadinya perdamaian dalam hukum pidana adalah perdamaian tidak menghapus dari perbuatan pidana pelaku penganiayaan tetapi perdamaian hanya sebatas menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memberikan keringanan ancaman pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dengan adanya perdamaian dalam putusan Nomor 1160/Pid.B/2019/ PN.Mdn adalah sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukan yang lebih ringan terhadap pelaku penganiayaan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan tetapi karena adanya perdamaian antara pelaku dan korban, maka pelaku penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
TINDAKAN MALPRAKTEK DOKTER SEBAGAI AKIBAT KELALAIAN DOKTER DALAM MENANGANI PASIEN DITIJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN Fadhlan; Adil Akhyar; Ibnu Affan
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 5 No. 1 (2023): Edisi Bulan Januari 2023
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/metadata.v5i1.326

Abstract

Dokter dan tenaga kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan wajib memiliki surat izin praktik dari pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam melakukan pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kompetensi kedokteran. Rumusan masalah ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap malpraktik dokter dalam menangani pasien ditinjau dari perspektif hukum kesehatan, bagaimana tanggung jawab dokter dalam menangani pasien ditinjau dari perspektif hukum kesehatan alam hukum kesehatan, bagaimana tanggung jawab dokter teerhadap pasien akibat malpraktik dokter dalam pelayanan pasien menurut hukum kesehatan. Kesimpulan dari pembahasan adalah Tanggung jawab dokter dalam menangani pasien ditinjau dari perspektif hukum kesehatan dimasukkan dalam kategori criminal malpractice, manakala perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik pidana.Tanggung jawab dokter teerhadap pasien akiba malpraktik dokterdalam pelayanan pasien menurut hukum kesehatan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2033 K/Pid.Sus/2017 adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam diri terdakwa tidak ditemukan perbuatan melawan hukum dan tanpa hak yang harus dinilai dari kesengajaan atau niat sifat melawan hukumnya suatu perbuatan pada diri seorang pelaku sehingga unsur dengan sengaja menggunakan alat, metode, atau cara lain memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat ijin praktik.
RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI BAGIAN DARI PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK Muhammad Aldwi Ashary; Danialsyah; Ibnu Affan
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 5 No. 1 (2023): Edisi Bulan Januari 2023
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/metadata.v5i1.329

Abstract

Penerapan prinsip restoratif justice dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak secara yuridis formil telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Rumusan masalah dalam ini adalah bagaimana pengaturan pelaksanaan Restorative Justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, bagaimana implementasi Restorative Justice sebagai perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, bagaimana hambatan pelaksanaan Restorative Justice dalam pelaksanaan peradilan anak di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam penerapan restoratif justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan adalah masih sangat terbatasnya baik sarana fisik bangunan tempat pelaksanaan restorative justice, maupun non fisik yaitu belum tersedianya tenaga-tenaga professional seperti dokter, psikolog, tenaga instruktur ketrampilan dan tenaga pendidik di berbagai tempat dimana anak di tempatkan selama dalam penanganan proses hukum.
Peranan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Dalam Menetapkan Calon-Calon Eksekutif Dan Legislatif di Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh (Studi di Kantor Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh) Dian Puri Aghni; Ibnu Affan; Mohd. Natsir
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 4, No 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v4i2.7138

Abstract

Pengembangan Produk Instan Jahe Merah Sebagai Inovasi Teknologi Pangan Bagi Komunitas Religius Di Sumatera Utara Sisilia Florina Yanti; Oktavianus Nathanael; Ibnu Affan; Budiono
JURNAL ABDIMAS MADUMA Vol. 2 No. 1 (2023): April 2023
Publisher : English Lecturers and Teachers Association (ELTA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52622/jam.v2i1.148

Abstract

Jahe merah merupakan rempah yang memiliki banyak manfaat yang berguna untuk kesehatan terutama pada masa pandemi Covid-19 yang mengalami peningkatan sehingga perlu adanya inovasi produk olahan jahe dimana salah satunya instan jahe merah. Pengolahan jahe merah dengan metode kristalisasi yang diekstrak melalui pemanasan dengan suhu tinggi, ditambah dengan gula serta beberapa rempah lain sehingga diperoleh instan jahe merah. Pengolahan jahe merah menjadi instan jahe merah dapat meningkatkan nilai mutu produk pangan, meningkatkan daya tahan tubuh,dan menjadi ladang wirausaha yang menguntungkan bagi mahasiswa dan masyarakat umum.Metode pelaksanaan yang digunakan adalah dengan pelatihan dan pendampingan usaha.Instan jahe merah dapat menjadi produk pangan alternatif bagi masyarakat yang ingin mengonsumsi minuman jahe dengan penyajian yang mudah yaitu dengan cara diseduh dengan air hangat.Hasil yang dicapai dari pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah berupa pelatihan dan pendampingan usaha instan jahe merah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan teknologi pengolahan minuman rempah instan berbahan dasar jahe merah. Rempah-rempah yang digunakan adalah jahe merah, gula pasir, kayu manis, cengkeh dan sereh. Metode yang digunakan adalah dengan penyampaianilmu teknologi pengolahan melalui pelatihan virtual dan praktek secara mandiri serta pelatihan langsung dengan mahasiswa di STTMWC.Hasil uji organoleptik dalam pengolahan instan jahe merah menunjukkan bahwa warna kekuningan, aroma jahe kuat, tekstur seperti bubuk pasir dan kering, rasa pedas, dan sangat diterima oleh masyarakat. Melalui pelatihan dan pendampingan ini mahasiswa tertarik untuk meneruskan sendiri di rumah masing-masing dan di dalam kelompok (asrama). Diharapkan dapat memberikan ide produk wirausaha yang berkhasiat bagi masyarakat umum. Kata Kunci : Instan. Jahe Merah, Pengembangan  
PERAN POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Abdul Rahmat Tumanggor; M Yamin Lubis; Ibnu Affan
Jurnal Meta Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Edisi Juli 2023
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/jmh.v2i2.419

Abstract

Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara untuk senantiasa melakukan upaya dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan dan peredaraan gelap narkotika di provinsi Sumatera Utara. Pengaturan hukum peredaran narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu dimana pengedar tersebut dikenakan sanksi dengan hukuman terberat yaitu hukuman mati sebagaimana terdapat di Pasal 114 dan 119. Semangat dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika di Indonesia. Penegakan hukum terhadap peredaran narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah meliputi upaya penanggulangan secara non penal policy yaitu upaya pre-emptif (penyuluhan) dan preventif (pencegahan). Upaya pre-emtif yang dilakukan adalah dilakukan patroli dialogis sedangkan upaya preventif yang dilakukan adalah dengan melakuka razia-razia di tempat-tempat hiburan malam. Upaya penanggulangan secara penal policy lebih menitikberatkan pada tindakan represif (penindakan secara langsung).Berdasarkann hasil pembahasan diketahui bahwa Kendala pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah disebabkan keterbatasan personil penyidik, keterbatasan anggaran serta kemampuan penyidik dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana narkotika.
Co-Authors Abdul Rahmat Tumanggor Adil Akhyar Aldy Efendi Simatupang Andi Ananta Grilya Utama Arbin Rambe Arisman Freddy Manalu Astopan Siregar Berkat Anugrah Kurunia Situmorang Budiono Danial Syah Dhoory Vinevera Sigiro Dian Pranata Simangunsong Dian Puri Aghni Edumanihar Siagian Efrida Yanti Fadhlan Ferimon Ferimon Gerriyent Gerriyent Iskandar Muda Lukman Hakim Lubis M Yamin Lubis M. Yamin Lubis Mahmud Mulyadi Marlina Marlina, Marlina Marzuki Marzuki Mhd. Idrus Tanjung Miroharjo, Didik Mohd. Natsir Muhammad Aldwi Ashary Muhammad Aldwi Ashary Muhammad Ikhsan Siregar Muhammad Yamin Muhammad Zubi Mukidi, Mukidi Munawar Munawar Mursal Nazrul Aswad Nelvetia Purba Nilma Lubis Nova Anggoro Andryanto Ojak Manurung Oktavianus Nathanael Oskar Arifandi Ginting Purba, Nelvitia Rangga Setyadi Ratno Mulyadi Catur Suharto Riza Eiflal Romy Sastra Namuda Siregar Sisilia Florina Yanti Sofian Teojui Buulolo Suhaidi Suhaidi Syamsul Adhar Vindo Montana