Claim Missing Document
Check
Articles

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor 109-K/PM.I-02/AL/XI/2022) Vindo Montana; M Yamin Lubis; Ibnu Affan
Jurnal Meta Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Edisi Juli 2023
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/jmh.v2i2.431

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh penegak hukum, juga terhadap pelaku telah banyak pula yang dijatuhi putusan pengadilan dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan termasuk penyalahgunaan narkotika oleh oknum anggota TNI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertanggungjawaban pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 109-K/PM.I-02/AL/XI/2022 pada dasarnya merupakan suatu tindakan penjeraan sebagai upaya memberikan pembelajaran bagi anggota TNI untuk taat dan patuh terhadap aturan dan menghindar dari segala perbuatan yang dilarang karena pertanggungjawaban tersebut akan selalu melekat pada diri anggota TNI. Anggota oknum TNI yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan pidana pokok berupa penjara selama selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) serta pidana tambahan dipecat dari dinas Militer Cq.TNI AL. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 109-K/PM.I-02/AL/XI/2022 dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota TNI adalah perbuatan terdakwa mencerminkan sifat terdakwa yang tidak baik dan tidak patuh lagi terhadap aturan hukum yang berlaku, dengan tidak lagi meperdulikan kepentingan dan nama baik kesatuannya.
Dinamika Legitimasi Pemerintahan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik: Studi Kasus Perkembangan Hukum Tata Negara Pasca-Pemilu 2024 Ibnu Affan; Gema Ramadhani; Mhd. Rahmani Dayan
ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 8, No 1 (2026): ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Mei
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/arbiter.v8i1.7090

Abstract

This study aims to analyze the dynamics of government legitimacy amid the public trust crisis toward state institutions in the development of Indonesian constitutional law after the 2024 General Election. This research employs a normative juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research on legislation, Constitutional Court decisions, and relevant constitutional law literature. The findings reveal that the public trust crisis, triggered by controversies surrounding Constitutional Court decisions, allegations of political power abuse, and the weakening of parliamentary oversight functions, has reduced the effectiveness of the checks and balances mechanism within Indonesia’s constitutional system. The dominance of large political coalitions has weakened control over executive power, while the declining moral legitimacy of judicial institutions has generated public distrust toward law enforcement. This condition has encouraged a shift in public participation from formal channels to digital spaces as non-formal instruments of oversight toward state policies. The study concludes that restoring government legitimacy requires constitutional ethics reform, strengthening the independence of state institutions, and developing transparent and meaningful public participation to maintain democratic stability and legal certainty in Indonesia.