Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.096
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum DiH : Jurnal Ilmu Hukum Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Paradigma Hukum Pembangunan Justitia et Pax Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Varia Justicia Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune WAJAH HUKUM Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora J-ADIMAS (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Sapientia Et Virtus DEDIKASI PKM Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum Sehasen Yuridika Jurnal Dedikasi Hukum Yuris: Journal of Court and Justice Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Dian Ety Mayasari
Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
Penyuluhan Hukum Tentang Kekerasan Seksual di SMA Santa Maria Cirebon Secara Daring Dian Ety Mayasari; Marthsian Yeksi Anakotta; Frederika Eugenia
DEDIKASI PKM Vol. 4 No. 3 (2023): DEDIKASI PKM UNPAM
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/dedikasipkm.v4i3.30182

Abstract

Masih adanya anak yang menjadi korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana pada pelaku kekerasan seksual seperti yang diatur dalam KUHPidana belum berjalan efektif. Pada tahun 2022 Pemerintah sudah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang pengaturannya lebih jelas dan rinci. Sebagai bagian peningkatan pemahaman Siswa-Siswi SMA Santa Maria Cirebon tentang keberlakukan Undang-Undang Tersebut maka perlu dilakukan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan hukum secara daring dan hal ini juga dikaitkan dengan  proyek penguatan profil pelajar Pancasila SMA Santa Maria Cirebon. Tahapan yang dilakukan adalah dengan tahapan pemaparan dari narasumber, tanya jawab, dan pemaparan resume dari siswa-siswi SMA Santa Maria Cirebon sebagai bagian untuk melihat tingkat pemahaman terhadap materi yang sudah disampaikan oleh narasumber. Setelah dilakukan pemaparan tentang definisi, jenis, dan sanksi kekerasan seksual, berdasarkan hasil pemaparan resume siswa-siswi SMA Santa Maria Cirebon ternyata mereka memahami bahwa kekerasan seksual merupakan tindak pidana, sehingga harus diwaspadai terjadinya dan jika menjadi korban atau melihat orang lain menjadi korban kekerasan seksual harus berani untuk melaporkan ke pihak kepolisian dengan bukti-bukti yang kuat untuk menindak tegas pelaku
Kekosongan Hukum Dalam Hal Mengadili Permohonan KTUN Fiktif Positif Hansen Alandi; Dian Ety Mayasari
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 2 (2023): 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v6i2.599-612

Abstract

Indonesia membentuk PTUN guna penyelesaian sengketa antar Pemerintah dengan masyarakat. Pada awalnya, PTUN yang berwenang dalam memberikan putusan penerimaan permohonan fiktif positif berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, namun sejak adanya UU Cipta Kerja kewenangan dari PTUN tersebut dihapuskan. Sehingga adanya judicial review terhadap UU Cipta Kerja. Putusan Nomor 10/PUU-XX/2022 adalah judicial review dari UU Cipta Kerja. Putusan tersebut menjelaskan bahwa permohonan tidak dapat diterima karena masih prematur alasannya adalah UU Cipta Kerja masih dalam perbaikan formil selama dua tahun sejak 2020. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah adanya kekosongan hukum dalam kewenangan pemberian penerimaan permohonan fiktif positif karena UU Cipta Kerja tidak mengaturnya, sehingga apabila Pemerintah tetap tidak mengatur mengenai hal tersebut, maka Pemerintah harus membuat lembaga baru yang dapat memberikan putusan penerimaan permohonan fiktif positif tersebut.
Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency Dian Ety Mayasari
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 20, No 3 (2018): Vol. 20, No. 3 (Desember 2018)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v20i3.11837

Abstract

Penyelesaian perkara pada anak kategori juvenile delinquency dilakukan dengan upaya diversi, yaitu penyelesaian perkaranya di luar jalur peradilan yang tujuannya untuk melindungi hak anak, antara lain hak tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Tujuan dilakukannya upaya diversi agar anak bisa bertanggung jawab terhadap perbuatan yang sudah dilakukannya sehingga tidak mengulangi lagi. Syarat dilakukannya diversi adalah ancaman pidana tindak kejahatannya dibawah tujuh tahun dan tidak berulang kali dilakukannya. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yang menganalisa kesesuaian penerapan upaya diversi pada anak kategori juvenile delinquency dalam rangka melindungi terpenuhi hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.Children's Rights Protection in the Juvenile Delinquency Category Children cases settlement in the juvenile delinquency category are conducted with diversion efforts, that is the case settlement outside the judicial system which aims to protect children's rights, including the rights to grow and develop in accordance with their age. The purpose of the diversion effort is the children can be responsible for the actions they have done so in the future they won't repeat them. The requirement to do diversion is the criminal threat of children which are under seven years and do not commit a crime repeatedly. This is a normative juridical research that analyzes the suitability application of diversion efforts in children of the juvenile delinquency category in order to protect the fulfillment of children's rights as stipulated in the Child Protection Act.
Kedudukan BUMN Sebagai Kekayaan Negara Dalam Kaitannya Dengan Kerugian Keuangan Negara Dian Ety Mayasari
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 1 No 1 (2014): March
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v1i1.157

Abstract

Jika merujuk pada konsep badan hukum, BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan untuk kemudian menjadi entitas tersendiri untuk mencari keuntungan atau melaksanakan pelayanan publik. Berdasarkan konsep tersebut maka kerugian yang dialami oleh BUMN tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara. Namun pengaturan kedudukan keuangan BUMN tidak ditempatkan sebagai kekayaan yang dipisahkan. Hal ini dapat berpengaruh secara positif maupun negatif bagi BUMN.
LEGALITY OF EUTHANASIA AT PATIENT FAMILY’S REQUEST Mayasari, Dian Ety; Prawesthi, Wahyu; Kadek
YURIS: Journal of Court and Justice Vol. 2 Issue 3 (2023)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jcj.v2i3.381

Abstract

The discussion of euthanasia cannot be separated from the relationship between doctors and patients. From the dimension of civil law, the relationship between doctors and patients is a contract of medical services; the doctor is obliged to provide the best treatment and will not demand the treatment results since it involves actions against living tissue, which humans cannot fully control. However, the therapeutic contract can be implemented for medical actions that do not treat the living tissues of the human body. This research aims to identify which article of the Criminal Code (KUHP) that provides law and regulation regarding the practice of euthanasia in Indonesia. The approach used in this research is a normative juridical approach. The normative juridical approach uses laws and regulations and examines all laws and regulations related to legal issues and conceptual approaches from the perspective and doctrines of law. The research findings identified that there are no articles that regulate and mention explicitly, clearly and concretely regarding euthanasia. Articles 340, 344, 345 and Article 304 jo 306 Paragraph 2 of the Criminal Code are considered the closest to euthanasia, even though the articles do not explicitly and concretely explain euthanasia.
Tinjauan Yuridis tentang Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU – XIII/2015 Mayasari, Dian Ety
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 51 No 1 (2017)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v51i1.321

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU–XIII/2015 memberikan tafsir konstitusional terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya mengenai perjanjian perkawinan, sehingga memperluas pengertian dan ruang lingkup perjanjian perkawinan berkaitan dengan waktu pembuatan, isi dan berlakunya perjanjian perkawinan. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga memperluas subjek pembuat perjanjian yang jika sebelumnya hanya calon suami dan calon istri, sekarang pasangan suami-istri yang sudah melangsungkan perkawinan juga bisa membuat perjanjian perkawinan. Perluasan ketentuan mengenai perjanjian perkawinan ini tidak boleh lepas dari syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan tidak boleh menyimpang dari asas perjanjian, yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, dan asas kepribadian.
Legal Protection for Child Victims of Bullying from the Perspective of Child Protection Law Mayasari, Dian Ety; Atjengbharata, Andreas L.; Seguito Monteiro
Yuridika Vol. 39 No. 1 (2024): Volume 39 No 1, January 2024
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ydk.v39i1.48032

Abstract

Legal protection for children has not been effective and there are still children who are victims of bullying. Bullying is an action that hurts the victim both physically and psychologically. The occurrence of bullying is a form of violation of children's rights which is regulated in the Child Protection Law, so perpetrators must be dealt with firmly by imposing criminal sanctions which are also regulated in the Child Protection Law. The purpose of this writing is to find out legal protection for children who are victims of bullying, especially repressive legal protection. It uses a normative juridical method that prioritizes primary legal material of the Child Protection Law. The final result   is that the regulation of criminal sanctions in the Child Protection Law is cumulative and there are regulations for minimum and maximum criminal threats, so that judges in giving decisions on criminal sanctions can be minimal. This lack of firmness in setting sanctions does not provide a deterrent effect for perpetrators and other people who continue to carry out bullying actions against children.
Kekosongan Hukum dalam Hal Mengadili Permohonan Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Positif Alandi, Hansen; Mayasari, Dian Ety
Wajah Hukum Vol 8, No 1 (2024): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v8i1.1441

Abstract

Indonesia established a State Administrative Court to resolve disputes between the government and the community. Initially, the State Administrative Court had the authority to make decisions on accepting positive fictitious applications based on the Government Administration Law, but since the introduction of the Job Creation Law, the authority of the State Administrative Court has been abolished. So there will be a judicial review of the Job Creation Law. Decision Number 10/PUU-XX/2022 is a judicial review of the Job Creation Law. The decision explains that the application cannot be accepted because it is still premature because the Job Creation Law has still been formally revised for two years since 2020. This research is normative juridical research. The result of this research is that there is a legal vacuum in the authority to grant acceptance of positive fictitious applications because the Job Creation Law does not regulate it, so that if the Government still does not regulate this matter, then the Government must create a new institution that can provide decisions on accepting positive fictitious applications.
Edukasi Hukum Tentang Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Pelaku UMKM Binaan Kelurahan Bendul Merisi Surabaya Mayasari, Dian Ety; Syaputri, Martika Dini; Pramudita, Dominicus Ervan Ricko; Pramudita, Laurentius Ervin Ricky
DEDIKASI PKM Vol. 5 No. 1 (2024): DEDIKASI PKM UNPAM
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/dedikasipkm.v5i1.35996

Abstract

Keberadaan merek membantu bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya karena merek ini merupakan identitas yang membedakan antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain. Agar mendapatkan perlindungan hukum bagi pemilik merek dari tindakan persaingan usaha yang tidak sehat seperti pemalsuan atau peniruan merek yang dapat mengelabui konsumen, maka merek ini harus didaftarkan karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem konstitutif, yang artinya siapa yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu akan mendapatkan perlindungan hukum dengan syarat merek yang didaftarkan haruslah mempunyai daya pembeda dengan merek yang lain. Tujuan dari diadakan edukasi hukum tentang pentingnya pendaftaran merek ini adalah mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan menyadarkan para pelaku UMKM bahwa pendaftaran merek ini dapat membuat mereka terhindar dari persaingan usaha yang tidak sehat. Kegiatan ini dilakukan dengan cara ceramah dan diskusi, sehingga kegiatan bukan hanya satu arah dari narasumber saja, tetapi juga dua arah yaitu dari narasumber dan peserta. Pengutamaan dalam pendaftaran merek ini selain memenuhi syarat administrasi yang sudah ditentukan, dalam permohonan pendaftaran merek haruslah merek yang memiliki daya pembeda dengan merek yang lain karena merek ini merupakan suatu identitas yang bisa membantu keberhasilan pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya.
Co-Authors Alandi, Hansen Andreas L. Atjengbharata Atjengbharata, Andreas L Atjengbharata, Andreas L Atjengbharata, Andreas L. Frederika Eugenia Grace Dea Cahya Ayu Mumpuni Hansen Alandi Kadek Lyanthi, Merline Eva Marthsian Yeksi Anakotta Martika Dini Syaputri, Martika Dini Pramudita, Dominicus Ervan Ricko Pramudita, Laurentius Ervin Ricky Seguito Monteiro Tomi Hadi Moelyono Wahyu Prawesthi, Wahyu