Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

ANALISIS PEMAHAMAN, PERSEPSI, MOTIVASI, DAN PERILAKU TENAGA KESEHATAN DALAM PELAPORAN OBAT SUBSTANDAR DAN ILEGAL TERMASUK PALSU MELALUI APLIKASI BPOM MOBILE Mimin Jiwo Winanti; Tora Akadira; Heri Wahyudi
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 9 No 1 (2026): PAPATUNG Volume 9 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v9i1.1584

Abstract

Peredaran obat substandar dan ilegal termasuk palsu masih menjadi ancaman serius terhadap keselamatan pasien dan sistem kesehatan, sehingga diperlukan partisipasi aktif tenaga kesehatan dalam pelaporan melalui platform digital seperti aplikasi BPOM Mobile. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pemahaman tenaga kesehatan, persepsi kemudahan penggunaan aplikasi, serta motivasi terhadap perilaku pelaporan obat substandar dan ilegal termasuk palsu. Pendekatan kuantitatif deskriptif dan inferensial digunakan dengan pengumpulan data melalui kuesioner skala Likert kepada 72 tenaga kesehatan pengguna BPOM Mobile. Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modelling-Partial Least Squares (SEM-PLS) untuk menguji hubungan antar variabel laten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh signifikan terhadap motivasi dan perilaku pelaporan, sementara motivasi terbukti menjadi faktor dominan yang memediasi hubungan tersebut. Model penelitian memiliki tingkat goodness of fit yang baik dengan nilai SRMR sebesar 0,060 serta nilai R² yang kuat pada variabel motivasi dan perilaku pelaporan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi sistem pelaporan digital tidak hanya bergantung pada aspek teknologi, tetapi juga pada literasi, persepsi pengguna, serta dukungan kebijakan yang mendorong partisipasi tenaga kesehatan. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam penguatan early warning system pengawasan obat melalui integrasi pendekatan perilaku dan evaluasi program berbasis model CIPP.
Village Head Leadership in Implementing the Village Development Movement Program in West Malinau Sub-district, Malinau Regency Maksuwel Maksuwel; Entang Adhy Muhtar; Heri Wahyudi
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 5 No. 8 (2025): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v5i8.51027

Abstract

To realize the Village Building Movement (GERDEMA) in West Malinau District, Malinau Regency, it is necessary to have sensitive Village Head leadership. The Village Head must listen to suggestions and views from the people around him, be an example to others, behave consistently, remain loyal to his promises and to his government, and be able to make decisions in accordance with the ideals and expectations of the community. The purpose of this study is to describe and analyze how Village Head Leadership influences the implementation of the Village Development Movement Program (GERDEMA) in West Malinau District, Malinau Regency. Although leadership problems among Village Heads have been addressed in general, in reality, these issues have not been fully and optimally resolved. The method used is qualitative, aiming to explore and understand the meanings held by individuals or groups regarding social or humanitarian issues. The purpose of this qualitative research is to understand particular situations, events, roles, groups, or social interactions that are considered social problems. The results of the study show that Village Head Leadership in the implementation of the Village Movement Program in West Malinau District is carried out effectively. The Village Head demonstrates good sensitivity, embodies an exemplary spirit that serves as a model, complies well with program implementation in the village, and exhibits leadership and integrity in executing the Village Development Movement (GERDEMA) program.
Collaborative Governance Program Patriot Desa Dalam Mengembangkan Potensi Desa di Jawa Barat Vita Khairunnisa Mula; Milwan Milwan; Heri Wahyudi
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 8 No 4 (2025)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37329/ganaya.v8i4.5051

Abstract

This study analyzes collaborative governance in the Patriot Desa Program by examining how multi-actor collaboration works at the village level, particularly in villages with stagnant Village Development Index (IDM) scores such as Situhiang. The research addresses the paradox between IDM improvement and weak institutionalized collaboration in assisted villages. The study aims to describe the dynamics of collaborative governance in planning and implementing the program at village level and to identify factors that limit the effectiveness and sustainability of collaboration. A qualitative descriptive approach with a case study design was employed through in-depth interviews, document analysis, and observation of provincial government actors, Patriot Desa officers, village governments, and local community leaders, using the Collaborative Governance Regime framework as an analytical lens. Findings show that collaboration opens participatory spaces and builds shared motivation at the grassroots, yet agenda setting and strategic decisions remain dominated by bureaucratic actors. Joint action capacity grows through the strengthening of local champions and initiatives based on village potentials, but resource asymmetries, actor rotation, and program cycles make collaboration largely project-based and hinder its transformation into an institutionalized governance regime. The study concludes that collaborative governance in the village context tends to take the form of an administrative collaboration regime, in which institutional trust, adaptive learning, and cross-actor policy integration are still limited. The research offers novelty by presenting a village-level perspective on how collaborative governance operates and encounters structural limits, while pointing to the need for stronger institutional design, more balanced role distribution, and post-program sustainability strategies.
Implementasi Kebijakan Redistribusi Tanah Di Kabupaten Indragiri Hulu Robinson Sianipar; Auradian Marta; Heri Wahyudi
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/japendi.v6i1.7119

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan redistribusi tanah di Kabupaten Indragiri Hulu dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan redistribusi tanah di Indragiri Hulu di Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida dan Desa Pauh Ranap Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau naturalistik karena dilakukan pada kondisi yang alamiah karena penelitian ini mengeksplor deskripsi dampak dari implementasi kebijakan redistribusi tanah di Kabupaten Indragiri Hulu.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Indragiri Hulu sudah terimplementasi dengan baik, akan tetapi perlunya evaluasi dalam siklus kinerja yang meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi agar pelaksanaan redistribusi tanah teklaksana secara optimal dan efesien sesuai dengan arahan Perpres No. 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Reforma Agraria hasil penyempurnaan dari Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria sehingga pada tahapan lanjut dari kegiatan redistribusi tanah tersebut memberikan dampak positif dan efektif sehingga banyaknya kelompok tani dan UMKM yang tersingkronisasi dengan program pemerintah daerah yang menjadikan nilai tambah pada prospek usahanya melalui PTM. Selain itu juga terimplementasinya target sasaran dari Perpres No. 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Reforma Agraria yang meliputi: (a) mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan, (b) menangani Sengketa dan Konflik Agraria, (c) menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, (d) menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, (e) memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, (f) meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan, (g) memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.