Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA STAF DAN GURU (Studi Kuantitatif pada SDN III Gunung Madu Kabupaten Lampung Tengah) Yaumil Khoiriyah; Aulia Rahmawati; Hepiana Patmarina
VISIONIST Vol 10, No 1 (2021): Maret
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (379.127 KB) | DOI: 10.36448/jmv.v10i1.2033

Abstract

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah organisasi baik organisasi dalam skala besar maupun kecil. Pada organisasi berskala besar, sumber daya manusia dipandang sebagai unsur yang sangat menentukan dalam proses pengembangan pendidikan, peran sumber daya manusia menjadi semakin penting. Perkembangan dunia pendidikan akan terealisasi apabila ditunjang oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam organisasi pendidikan, dalam tenaga pengajar selalu tergantung pada pimpinan yang dalam hal ini ialah kepala sekolah. Bila pimpinan tidak memiliki kemampuan memimpin, maka tugas-tugas yang sangat kompleks tidak dapat dikerjakan dengan baik. Apabila pimpinan mampu melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik, sangat mungkin organisasi tersebut dapat mencapai sasarannya. Suatu organisasi membutuhkan pemimpin yang efektif, yang mempunyai kemampuan mempengaruhi perilaku anggotanya atau anak buahnya.  Jadi, seorang pemimpin atau  kepala suatu organisasi akan diakui sebagai seorang pemimpin apabila ia dapat memberi pengaruh dan mampu mengarahkan bawahannya ke arah tujuan organisasi.Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah  untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja terhadap kinerja staf dan guru SDN III Gunung Madu Kabupaten Lampung Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian survey dengan jumlah responden sebanyak 35 orang yang dianalisis secara deskriptif maupun inferensial. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja staf dan guru dengan kontribusi pengaruh sebesar 67,5%, terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja staf dan guru dengan kontribusi pengaruh sebesar 58,5%. Hasil uji secara bersama-sama juga terdapat pengaruh gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja secara bersama-sama terhadap kinerja staf dan guru dengan kontribusi pengaruh sebesar 72,4% dan 27,6% dipengaruhi oleh faktor lain.
PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA Agustuti Handayani; Aulia Rahmawati; Malik Malik
REFORMASI Vol 13, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i1.4333

Abstract

The village government is a form of regional autonomy in order to provide space for the community in regional development, related to this, the role of the Village Consultative Body is very much needed in improving the village development system, this research aims to find out the role and inhibiting aspects of the Village Consultative Body (BPD) in the development of Margojaya Village, East Mesuji District, Mesuji Lampung Regency, through qualitative methods with data collection techniques in the form of interviews, observation, and documentation. The results of research on the role of the Village Consultative Body in Development consist of carrying out development supervision, carrying out planning, and assisting in the positioning of village organizations. The Village Consultative Body provides benefits for development by the village government so that development becomes more optimal. However, in implementing the role of the Village Consultative Body (BPD) there are still many obstacles, namely the determination of members of the Village Consultative Body tends to be passive and not optimal in processing village regulations.AbstrakPemerintah desa merupakan salah satu bentuk otonomi daerah  guna memberikan ruang gerak bagi masyarakat dalam pembangunan daerah. Terkait dengan hal itu sangat dibutuhkan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan sistem pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan aspek-aspek penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa Margojaya Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji Lampung, melalui metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan terdiri dari pelaksanaan pengawasan pembangunan, melakukan perencanaan, dan membantu permosisian organisasi desa. Badan Permusyawaratan desa memberikan manfaat terhadap pembangunan oleh pemerintah desa sehingga pembangunan menjadi lebih optimal. Akan tetapi dalam melaksanakan perannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih banyak menjumpai beberapa kendala, yakni penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa cenderung bergerak pasif dan belum optimal dalam memproses penetapan peraturan desa.
KOMPARASI IMPLEMENTASI PENYALURAN PROGRAM SEMBAKO DI KOTA METRO: HIMPUNAN BANK NEGARA (HIMBARA) VS PT POS Aulia Rahmawati; Muhammad Ardiansyah
Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP) Vol. 3 No. 1 (2023): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/jpap.v3i1.907

Abstract

Food Social Assistance in Indonesia has been transformed several times, beginning with Welfare Rice, Non-Cash Food Assistance (BPNT) to Sembako Program. The transformation of food social assistance is carried out to find a better formulation in supplying food needs with balanced nutrition for the poor and vulnerable. The Sembako Program in Metro City has been implemented since 2018 and distributed by Himbara, BRI Bank with e-Warong as a place for utilization of assistance (disbursement and distribution). Furthermore, in 2022 based on Kepdirjen PFM number 29 of 2022 determines that the Sembako Program is distributed in cash by PT Pos Indonesia. This study has compared the distribution of the sembako program by Himbara and PT Pos in Metro City. The purpose of this research is to find similarities and differences to know which implementation is better. The method in this research is descriptive qualitative with a comparative approach. The findings of this research are that the distribution of the Sembako Program in Metro City is more effective when distributed by Himbara with e-Warong as a place to utilize the assistance. On the other hand, there are community empowerment targets in the distribution of sembako programs by Himbara, such as empowerment of e-Warong members.   Keywords: Sembako Program; Comparison; Empowerment; E-Warong.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA BERBASIS KAIN TAPIS DI DESA NEGERI KATON KABUPATEN PESAWARAN Handayani, Agustuti; Ardiansyah, Muhammad; Juwita, Masayu Nila; Rahmawati, Aulia; Malik, Malik
Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 2 No. 2 (2023): Juli
Publisher : Pusat Studi UMKM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jpu.v2i2.36

Abstract

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera dengan pendapatan rata-rata masyarakat cukup layak maka perlu adanya doronga serta dukungan yang nyata dengan memberikan solusi dari berbagai masalah ekonomi di masyarakat. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM tentunya menjadi solusi yang terbaik dengan bukti bahwa disektor perekonomian masyarakat terbesar di Indonesia adalah melalui usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pengembangan UMKM melalui kerajinan Tapis Lampung di Desa Negeri Katon Kabupaten Pesawaran masih mengalami permasalahan yang cukup mendasar seperti pengelolaan manajemen serta penguatan kelembagaan juga masih menjadi kendala. Potensi yang ada pada Desa Negeri Katon sangatlah besar selain berkumpulnya para pegrajin Tapis juga memiliki lokasi daerah yang sejuk dan asri sehingga mampu menarik wisatawan dari luar daerah. Untuk itu dibutuhkan adanya pemberdayaan masyarakat untuk dapat mewujudkan Ekowisata berbasis Kain Tapis di Desa Negeri Katon Kabupaten Pesawaran.
Peran Pentahelix di Pasar Kreatif Payungi Kota Metro dalam Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) pada Pilar Pembangunan Sosial Aulia Rahmawati; Hanindyalaila Pienrasmi; M. Denu Poyo; Sendy Prilia Eka Nanda
JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL Vol. 5 No. 6 (2024): Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (Oktober - November 2024)
Publisher : Dinasti Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jmpis.v5i6.2899

Abstract

Sejak tahun 2018 pasar kreatif payungi berdiri di Kelurahan Yosomulyo Kota Metro. Dimulai dari kegiatan ekonomi, sampai melahirkan gerakan-gerakan literasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat Peran pentahelix khususnya di Kota Metro dalam mendukung tercapainya SDGs khususnya pada Pilar Pembangunan Sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Informan dalam penelitian ini yaitu akademisi, pihak swasa, komunitas, pemerintah dan media. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, observasi dan wawancara. Validitas data dengan teknik triangulasi sumber dan analisis data dengan analisis interaktif. Hasil Penelitian menunjukan ada peran pentahelix dalam perkembangan pasar kreatif payungi, namun belum semua unsur pentehelix berperan secara optimal. Unsur yang paling berperan dari lahir sampai berkembangnya payungi adalah akadimisi. Unsur Bisnis, Komunitas dan Media berperan besar dalam perkembangan payungi. Peran Pemerintah kurang optimal dalam perkembangan pasar kreatif payungi. Selanjutnya pasar kreatif payungi mendukung secara langsung SDGs Pilar sosial pada tujuan 1 Tanpa kemiskinan, tujuan 4 pendidikan berkualitas dan tujuan 5 kesetaraan gender. Pada tujuan 2 Tanpa Kelaparan dan tujuan 3 Kehidupan sehat dan sejahtera Pasar kreatif payungi tidak mendukung secara langsung.
Implementasi Program Sembako dan E-Warong Kube Dalam Jejaring Kebijakan Rahmawati, Aulia; Ratnawati, Nanik; Ardiansyah, Muhammad; Wiradi, Rinaldo; Fazardo, Rewind Tri
e-JKPP Vol 10, No 2 (2024): Agustus
Publisher : Universitas Bandar Lampung (UBL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/ejkpp.v10i2.4100

Abstract

This research aims to see how the implementation of non-cash basic food programmes and cash basic food programmes within the framework of policy networks. In addition, it also looks at the existence and existence of e-warong kube in the distribution of basic food programmes. The research method used is a qualitative method with data collection techniques of documentation studies, interviews and observations. The findings of this research are that the non-cash basic food programme is more optimal based on the seven dimensions in the policy network framework. In addition, e-warong kube is an empowerment target of the non-cash basic food program which is a major program benefit for the community, especially in terms of socio-economics. Whereas the cash grocery programme does not have an empowerment target.
PEMBERDAYAAN UMKM WANITA MELALUI DIGITALISASI DAN LITERASI KEUANGAN DI ERA EKONOMI DIGITAL Rahayu, Ni Putu Widhia; Putri, Imanuriea Annisa; Haninun, Haninun; Mega, Selfia Alke; Rahmawati, Aulia
Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 4 No. 2 (2025): Juli
Publisher : Pusat Studi UMKM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jpu.v4i2.98

Abstract

Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikelola oleh perempuan merupakan strategi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya di era ekonomi digital yang sarat akan disrupsi teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran digitalisasi dan literasi keuangan dalam meningkatkan kapasitas usaha serta kemandirian ekonomi perempuan pelaku UMKM. Melalui pendekatan sosialisasi dan pendampingan kepada kelompok, menyoroti tantangan yang dihadapi pelaku UMKM wanita, seperti keterbatasan akses teknologi, rendahnya pemahaman manajemen keuangan, dan minimnya dukungan kebijakan yang responsif gender. Hasil analisis menunjukkan bahwa digitalisasi—melalui e-commerce, media sosial, dan dompet digital—berkontribusi signifikan terhadap ekspansi pasar dan efisiensi operasional. Sementara itu, peningkatan literasi keuangan terbukti memperkuat kemampuan pengambilan keputusan bisnis, pengelolaan utang, serta perencanaan keuangan jangka panjang. Artikel ini merekomendasikan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan untuk menyediakan pelatihan digital dan inklusi keuangan yang menyasar UMKM perempuan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pemberdayaan UMKM wanita diharapkan tidak hanya mengurangi kesenjangan ekonomi gender, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah transformasi digital.
STRATEGI PENGEMBANGAN PROGRAM KEMITRAAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KAWASAN KONSERVASI DI TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RACHMAN (STUDI KASUS PADA GAPOKTAN MAJU LESTARI TAHURA WAN ABDUL RACHMAN) Zulfaa, Alyaa Febina; Rahmawati, Aulia
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 9, No 2 (2025)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/jipags.v9i2.31236

Abstract

Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kawasan konservasi memicu aktivitas eksploitasi sumber daya hutan secara ilegal, yang umumnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dasar. Sebagai respons, pemerintah mengembangkan program kemitraan konservasi yang mencakup dua aspek utama, yaitu pemberdayaan masyarakat dan pemulihan ekosistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi implementasi program kemitraan konservasi di kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR), Provinsi Lampung. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teori implementasi strategi dari Wheelen dan Hunger, yang menekankan tiga aspek utama: program, anggaran, dan prosedur. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi berjalan cukup optimal pada aspek program dan prosedur, yang tercermin melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, serta penguatan kelembagaan kelompok tani hutan. Namun, keterbatasan anggaran masih menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan strategi secara menyeluruh. Keberhasilan strategi didukung oleh regulasi yang jelas serta adanya manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengintegrasikan pendekatan strategi manajemen ke dalam praktik konservasi berbasis partisipasi, serta menawarkan implikasi kebijakan untuk penguatan dukungan kelembagaan dan pendanaan.
ENVIRONMENTAL LAW AND SOCIAL JUSTICE IN ACHIEVING SDG 11: A STUDY OF BANDAR LAMPUNG CITY: HUKUM LINGKUNGAN DAN KEADILAN SOSIAL DALAM CAPAIAN SDG 11: STUDI KOTA BANDAR LAMPUNG Ainita, Okta; Nuzir, Fritz Akhmad; Ardiansyah, Muhammad; Rahmawati, Aulia
Constitutional Law Society Vol. 4 No. 2 (2025): September
Publisher : Pusat Studi Konstitusi dan Perundang-undangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/jcls.v4i2.115

Abstract

Sustainable urban development is the main agenda in Sustainable Development Goals (SDG) 11, which demands inclusive, safe, resilient, and sustainable cities. However, there is still a gap between normative environmental law regulations and practices in the field, especially related to the deficit of green open space, the existence of slums, and the lack of public participation. This study aims to analyze the integration of the Pancasila social justice principle into environmental law to strengthen the implementation of SDG 11, focusing on the City of Bandar Lampung as a case study. The research methodology used is normative and empirical legal research with qualitative-descriptive analysis techniques, through a study of laws and regulations and field data related to spatial planning, green open spaces, and slums. The results show that although Indonesia's legal framework guarantees the right to a good environment, implementation at the local level does not yet reflect the principles of social justice. This is reflected in the RTH deficit of only around 10% (national standard of 30%), the existence of slums ±60.01 ha in Panjang District, and 1,115 units of uninhabitable houses, which show spatial injustice and weak protection for marginalized groups. The results of the study can be concluded that the integration of Pancasila social justice values through collaborative governance based on multi-stakeholder partnership is an important strategy to strengthen the achievement of SDG 11. Theoretically, this study expands the study of environmental law based on social justice, while practically providing inclusive, participatory, and equitable policy recommendations for sustainable urban development in Indonesia.
ANALISIS EFEKTIVITAS PENYALURAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA LABUHAN RATU SATU KECAMATAN WAY JEPARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Alfajri, Rizki; Rahmawati, Aulia
JianE (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) Vol. 7 No. 1 (2025): JianE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32938/jan.v7i1.9063

Abstract

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial berbasis keluarga yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bantuan bersyarat. Program ini diharapkan dapat memberikan akses yang lebih baik bagi keluarga miskin dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyaluran PKH di Desa Labuhan Ratu Satu, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, dengan melihat sejauh mana program ini mencapai tujuannya serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi langsung, serta studi dokumentasi terkait pelaksanaan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran PKH di desa ini cukup efektif dalam membantu penerima manfaat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, seperti ketepatan sasaran penerima manfaat, keterlambatan pencairan dana, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme dan tujuan program. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan, seperti peningkatan validasi data penerima manfaat, transparansi dalam penyaluran bantuan, serta penyuluhan yang lebih intensif kepada masyarakat agar program ini dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan tujuannya