Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Jurnal Komunikasi Hukum Sociological Jurisprudence Journal
I Ketut Mertha
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA I Putu Indra Yoga Abimaniu; I Ketut Mertha; A.A.Ngr Wirasila
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 01, Januari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (64.319 KB)

Abstract

Today narcotics in Indonesia has been spread, it can be seen at this time inIndonesia not only as a place of narcotics but it has become a place for manufacture ofnarcotics. To prevent this crime, the government has been released a lot of an Act toregulate narcotics and now has been used that is Act 35 in 2009. In this Act there is apunishment that causes polemic that is Death penalty, this polemics said that the deathpenalty is contrary to the Constitution of 1945 and there are say that the death penaltystill need to be implemented to give a deterrent effect on drug abuser. From the problemhence the authors make minithesis with the title "Dead Penalty For Narcotics Abuser inIndonesia".
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING M. Dody Sutrisna; I Ketut Mertha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 01, Januari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (55.086 KB)

Abstract

Drugs abuse which doing by foreigner is increasingly happen in Indonesia andits become a threat for National Security. Firm and consistent rules are needed in copewith of drug abuse by foreigner. Criminal responbility for foreign should do inmaximum way by given criminal sanctions. In other way, firm criminal sanctions fordrug user especially doing by foreigner can give leery effect and uphold nationalsovereignity.
ASPEK HUKUM PERJANJIAN SEWA BELI A. A. Putu Krisna Putra; I Ketut Mertha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Mei 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (28.016 KB)

Abstract

In a rent-purchase agreement it is possible that the leaseholder for any reason,is unable to meet its obligations to pay the lease purchase in accordance with theagreed terms of the agreement with the seller, that he/she (the buyer) can becategorized have broken a promise or default. Therefore, this paper will explain howthe right of ownership over goods which become the object of leasing shift from theseller to the buyer. In addition, this paper also explains about the legal consequences ifthe buyer defaults lease action. So in the lease agreement the ownership status of thegoods will move from the seller to the leaseholder after the total price for the good havebeen paid in full and legal consequences for the debtor’s liability for the breach ofcontract will get a penalty or legal sanctions. The method used in this paper is thenormative method refers to the sources of law.
FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PENGHAMBAT DALAM PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA DENPASAR) I Kadek Satrya Budhi Prabawa; I Ketut Mertha; I Wayan Suardana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 02, Februari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (42.033 KB)

Abstract

Remissions for the criminal is an order of regulations as excitement, to make the criminalfeel disposed for go through a period of development for change behavior fit for purpose ofpenal system. But in the implementation which involved many institutions and agenciesoutside from penitentiary were not accompanied with the strict rules. Therefore causedsome difficulties in barriers precisely in giving remissions for the criminal
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA Komang Trie Krisnasari; I Ketut Mertha
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (32.178 KB)

Abstract

The emergence of a variety of environmental cases, likely caused by human activityitself. It is needed the laws govern all things related to the environment, the related ActNumber 32 of 2009, the Protection and Environmental Management. The problems thatarise: first, what kind of law enforcement that regulated under Law no. 32 of 2009 inorder to preserve the environment in Indonesia, second what are the obstacles theenforcement of environmental law in Indonesia. The method of this research is anempirical legal research using engineering studies document the legal materialsrelevant to this issue. Conclusions from the research indicate that Law No. 32 of 2009provides three different aspects of environmental law enforcement which areenforcement administrative, civil and criminal. The constraints and obstacles in theenforcement of environmental law is from legal factors itself, law enforcement factors,facilities, constraints of communities, and natural bamers such as: volcano eruption,floods, and landslide.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT LEGISLATIF NEGARA I Gede Dion Raharja; I Ketut Mertha; I Wayan Suardana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.459 KB)

Abstract

Semakin berkembangnya zaman dan semakin merebaknya kejahatan korupsi bahkan yang dilakukan oleh kalangan atas (upper class) yaitu pejabat legislatif negara (anggota dewan perwakilan rakyat). Seorang pejabat negara yang harusnya menegakkan hukum justru marak melakukan korupsi. Permasalahan yang hendak dibahas yaitu Bagaimanakah kebijakan aplikatif dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat legislatif negara? Dan Apakah kebijakan ancaman pidana yang diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi dapat mencegah terjadinya tindakan korupsi? Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Berangkat dari terjadinya kekaburan norma mengenai sanksi yang jelas diperuntukkan bagi anggota DPR yang melakukan tindak pidana korupsi.Hasil penelitian menyatakan bahwa Kebijakan aplikatif tindak pidana korupsi dapat dilihat dari upaya memproses tindak pidana korupsi yang telah diidentifikasi sebelumnya dengan cara melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan.Kebijakan ancaman pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya tindak pidana korupsi terutama yang dilakukan oleh pejabat legislatif. Sebagaimana ketentuan UU Pemberantasan Korupsi maka hakim juga harus menjatuhkan sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif dengan sanksi pidana penjara.
PENERAPAN PEMBERIAN GRASI TERHADAP TERPIDANA HUKUMAN MATI Nikita Kesumadewy; I Ketut Mertha; Ida Bagus Surya Darmajaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Mei 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (53.094 KB)

Abstract

Clemency is the forgiveness of a crime such as conversion, mutation, remission,or cancelling the executions of penalty for the suspected offenders which is granted byPresident. Clemency request applied to get law determination and fair decicion.However, in some cases, clemency is not granted by President. Especially the offendersof death penalty. Therefore, this paper will describe the reasons of clemency rejection.Besides, this paper also describes the remedies that should be taken if clemency requesthas rejected by President.
KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT TENTANG PENANGGUHAN SELURUH PENERIMAAN PENGUNGSI DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL Rizky Amalia Pratiwi; I Ketut Mertha
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.808 KB)

Abstract

Tulisan ini membahas tentang kebijakan Amerika Serikat tentang penangguhan seluruh penerimaan pengungsi yang ditinjau dari Hukum Internasional. Karya Ilmiah ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum dan pendekatan fakta. Ada dua sudut pandang dalam menganalisis kebijakan Amerika Serikat, pertama dengan berdasarkan Konvensi tentang Status Pengungsi 1951 dan kedua dengan menggunakan prinsip kedaulatan negara dalam hal ini yurisdiksi teritorial.
SUATU TINJAUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (PEOPLE SMUGGLING) Luh Putu Ayu Diah Utami; I Ketut Mertha; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (46.027 KB)

Abstract

Penyelundupan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisasi yang menimbulkan permasalahan diberbagai belahan dunia, termasuk Indonesia yang dimanfaatkan sebagai negara transit oleh pelaku penyelundupan manusia. Untuk menanggulangi kejahatan ini, Indonesia membentuk Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur tentang penyelundupan manusia, termasuk di didalamnya mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelundupan manusia. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan transit serta mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan manusia menurut hukum positif Indonesia. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dan diperoleh kesimpulan bahwa sulitnya pengawasan terhadap wilayah Kepulauan Indonesia yang sangat luas, letak Indonesia yang sangat strategis, lemahnya instrumen hukum nasional yang ada serta adanya oknum pejabat yang berperan dalam kegiatan ini menempatkan Indonesia sebagai negara favorit untuk transit. Disamping itu, pertanggunjawaban pidana terhadap pelaku yang relatif ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian juga mengakibatkan kejahatan ini berkembang menjadi bisnis yang menguntungkan di Indonesia.
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN PENERAPAN DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA Ratmaja, I Gede Sadia Dwi; Mertha, I Ketut
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43877

Abstract

Penelitian ini menganalisis dasar pertimbangan penerapan dokumen elektronik dalam persidangan perkara pidana. Data dikumpulkan menggunakan metode kepustakaan dengan didasarkan pada pola pendekatan ndang-undang dan konsep. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Kedudukan dokumen elektronik sebagai bukti untuk penanganan perkara pidana umum berdasarkan UU ITE menjelaskan bahwa bukti yang bersifat elektronik menjadi alat dan perluasan pembuktian yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dasar pertimbangan hakim menerapkan dokumen elektronik sebagai alat bukti bahwa hakim tidak diperkenankan untuk melakukan penolakan terhadap proses pemeriksaan, penolakan untuk membuat putusan, dan juga seoarang hakim dengan minimal menggunakan dua alat bukti yang sah beserta keyakinannya dapat memberikan putusan dalam persidangan perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Surat Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Kontitusi juga menyatakan dokumen yang bersifat elektronik dapat digunakan dalam proses persidangan perkara pidana.
Co-Authors A. A. Putu Krisna Putra Akrom, Akrom Anak Agung Ngurah Wirasila Dewa Bagus Arta Guna Gde Made Swardhana I Gede Ardian Paramandika I Gede Dion Raharja I Gede Sadia Dwi Ratmaja I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti I Gusti Bagus Eka Pramana Putra I Gusti Ngurah Parwata I Kadek Satrya Budhi Prabawa I Ketut Eka Saputra I Made Agus Adi Mahardika I Made Gardita Sardana I Made Tjatrayasa I Nyoman Budi Perdana Putra I Putu Indra Yoga Abimaniu I Wayan Kartika Setiawan Ida Bagus Surya Darmajaya Komang Trie Krisnasari Kuwat Kuwat Luh Gede Lintang Arum Sena Luh Putu Ayu Diah Utami M. Dody Sutrisna Ni Luh Ketut Dewi Yani Putri Ni Made Destriana Alviani Ni Made Intan Pranita Dewanthara Ni Made Narayana Savitri Bhakti Utami Ni Putu Indah Amy Candradevi Ni Putu Nita Sugita Nikita Kesumadewy Rizky Amalia Pratiwi Selvi Marcellia Vida Azaria