Articles
<![CDATA[PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DENPASAR)* ]]>
<![CDATA[Dewa Bagus Arta Guna]]>;
<![CDATA[I Ketut Mertha]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 02, Maret 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pencurian sepeda motor merupakan pencurian yang paling sering terjadi di Denpasar karena obyek pencurian yang mudah ditemukan. Pencurian sepeda motor yang sering terjadi di Denpasar tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak dibawah umur. Pencurian sepeda motor yang dilakukan anak dibawah umur ini menimbulkan permasalahan mengenai faktor-faktor apa yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dan bagaimana upaya penanggulangannya, sehingga untuk menjawab pertanyaan tersebut sangat diperlukan suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan analisis hukum dan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak semakin banyak terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktor utama pendorong anak melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor adalah dikarenakan kurangnya pengawasan dari orang tua. Upaya pencegahan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak dibawah umur menggunakan dua upaya. Upaya preventif dilakukan pada bidang pendidikan agama dan ekstrakulikuler di sekolahnya. Upaya represif dilakukan dengan menitikberatkan kepada aparat penegak hukum didalam menggali informasi terhadap narapidana pencurian sepeda motor yang di lakukan oleh anak dibawah umur. Kata Kunci: Penanggulangan, Pencurian, Anak]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM SATLANTAS POLRES BADUNG ]]>
<![CDATA[Ni Putu Nita Sugita]]>;
<![CDATA[I Ketut Mertha]]>;
<![CDATA[I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 06, November 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Saat ini alat transportasi di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat tidak hanya dari segi kualitas tetapi dari segi kuantitasnya . Meskipun aturan berlalu lintas telah diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, namun pelanggaran-pelanggaran lalu lintas tetap dilakukan, salah satu pelanggaran yang sedang marak yaitu, banyaknya anak di bawah umur yang belum cukup umur tetapi telah diperbolehkan mengendarai kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat. Tidak jarang juga anak dibawah umur terlibat dalam suatu lakalantas. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah upaya preventif dan upaya reprensif. Dengan adanya permasalahan tersebut diharapkan dalam setiap kasus yang melibatkan anak dibawah umur lebih mengedepankan proses mediasi guna mencegah terganggunya psikologi seorang anak.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR) ]]>
<![CDATA[I Wayan Kartika Setiawan]]>;
<![CDATA[I Ketut Mertha]]>;
<![CDATA[I Wayan Suardana]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, September 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Law protection on the children as performer of narcotic criminal act necessarybecause considers their mental and psychiatric that different with adults. This lawprotections is very important to do in order to protect the child rights to grow, develop,participate optimally in accordance with the dignity of humanity, and get protection toviolence and discrimination. Law protection can be applied through discretion of Polri,public prosecutor and also court decision that by sanction of performer actions ofnarcotic crime the children can recover physically and mentally whithout havingprosecuted criminal sanctions. Thus, all matters relate to the freedom and child humanrights and the various interests of the child prosperity which is the purpose of the cildlaw protection can be met properly.]]>
<![CDATA[PENGGUNAAN ALAT BUKTI TIDAK LANGSUNG DALAM PROSES PEMBUKTIAN DUGAAN PRAKTIK KARTEL DI INDONESIA OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA ]]>
<![CDATA[Ni Putu Indah Amy Candradevi]]>;
<![CDATA[I Ketut Mertha]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 01, Jan 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tulisan ini berjudul Penggunaan Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel Di Indonesia oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu terkait dengan penggunaan alat bukti tidak langsung dalam proses pembuktian adanya dugaan praktik kartel di Indonesia oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu pendekatan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa penggunaan alat bukti tidak langsung dalam proses pembuktian praktik kartel di Indonesia dapat digunakan sebagai alat bukti. Kedudukannya sebagai alat bukti tambahan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha perlu mendapatkan alat bukti lainnya untuk memproses permasalahan hingga didapat suatu kesimpulan akhir atas adanya dugaan pelanggaran atau tidak atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Alatbukti tidak langsung tidak dapat digunakan sebagai alat bukti satu-satunya di dalam persidangan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha.]]>
<![CDATA[UPAYA PAKSA DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA ]]>
<![CDATA[Ni Made Intan Pranita Dewanthara]]>;
<![CDATA[I Ketut Mertha]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 02, Maret 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Jurnal ini berjudul "Upaya Paksa Dalam Peradilan Tata Usaha Negara". Rumusan masalah jurnal ini berisikan tentang apa saja bentuk upaya paksa dalam peradilan tata usaha negara dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan upaya paksa tersebut. Metode penelitian jurnal ini yaitu yuridis normatif. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu Ketentuan pada Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dapat diterapkan dalam eksekusi putusan di Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi admnistratif dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/ atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian hakim menjadi terikat dalam menjatuhkan sanksi pembayaran uang paksa dan/ atau sanksi administratif. Dan juga hambatan – hambatan juga ada dalam pelaksanaan upaya paksa itu sendiri. Kata kunci : Upaya, Paksa, Peradilan Tata Usaha Negara]]>
<![CDATA[ANALISA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NO. 642/Pid.B/2015/PN.Dps MENGENAI SANKSI PIDANA TERHADAP MUCIKARI YANG MEMASARKAN PROSTITUSI MELALUI SARANA ONLINE ]]>
<![CDATA[I Made Gardita Sardana]]>;
<![CDATA[I Ketut Mertha]]>;
<![CDATA[I Wayan Suardana]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 04, Oktober 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pembahasan sanksi pidana terhadap mucikari yang memasarkan prostitusi melalui sarana online dilatarbelakangi dari perkembangan tindak pidana mucikari dalam memasarkan prostitusi, digunakan sarana online hanya dijatuhi sanksi pidana yang belum maksimal, yang mana dalam penggunaan sarana online dapat diperberat. Permasalahan yang diangkat tentang pengaturan sanksi pidana terhadap mucikari dalam penggunaan sarana online, dan pertimbangan hukum hakim berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.642/Pid.B/2015/ PN.Dps. Metode yang digunakan adalah normatif dengan menganalisa putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.642/Pid.B/ 2015/PN.Dps. Tujuan penulisan untuk menganalisis mengenai sanksi pidana terhadap mucikari yang memasarkan prostitusi melalui sarana online dalam perkara putusan No.642/Pid.B/ 2015/PN.Dps. Berdasarkan analisa, bahwa penjatuhan sanksi sesuai dengan tindakan pelaku berdasarkan Pasal 296 KUHP namun sepatutnya hakim dapat memutus pelaku mucikari dengan diperberat Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Hakim dalam perkara memutus pelaku dengan pertimbangan hukum pada dakwaan yang diajukan jaksa dan pembuktian terhadap unsur-unsur Pasal 296 KUHP. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa pelaku mucikari dipidana dengan Pasal 296 KUHP, apabila dalam penggunaan sarana online diperberat dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada perkara telah sesuai dengan dakwaan jaksa, namun sepatutnya dapat diperberat pasal UU ITE karena pelaku telah menggunakan sarana online dengan konten asusila.]]>
<![CDATA[PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MELARIKAN WANITA YANG BELUM CUKUP UMUR ]]>
<![CDATA[I Gusti Bagus Eka Pramana Putra]]>;
<![CDATA[I Ketut Mertha]]>;
<![CDATA[I Wayan Suardana]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 03, September 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu bentuk kejahatan dalam hukum pidana adalah Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang sebagaimana yang diatur dalam buku II Bab XVIII KUHP yang secara mengkhusus akan dikaji dalam Pasal 332 KUHP, yang dipahami sebagai melarikan seorang wanita yang belum cukup umur. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana melarikan wanita yang belum cukup umur, serta bagaimanakah dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus kasus tindak pidana melarikan wanita yang belum cukup umur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, karena dalam tindak pidana melarikan wanita yang belum cukup umur penerapan hukumannya tidak sesuai dengan Pasal 332 KUHP sehingga terjadi konflik norma antara Pasal 332 KUHP dengan putusan yang dikeluarkan oleh Hakim. Orang yang melarikan wanita yang belum cukup umur baru bisa dipertanggungjawabkan apabila telah memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana, maka dapat diancam dengan Pasal 332 ayat (1) ke- 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara melarikan wanita yang belum cukup umur adalah pertimbangan-pertimbangan yuridis berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.]]>
<![CDATA[PRO DAN KONTRA PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ( STUDY KASUS DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR ) ]]>
<![CDATA[I Ketut Eka Saputra]]>;
<![CDATA[I Ketut Mertha]]>;
<![CDATA[A. A. Ngurah Wirasila]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Februari 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pidana mati merupakan salah satu jenis hukuman yang diatur di dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pidana mati merupakan hukuman paling berat, yang merampas kebebasan hak atas hidup seseorang. Dalam hal penerapan hukuman mati ini, baik di Indonesia maupun negara-negara di dunia masih banyak terdapat pendapat yang pro dan kontra. Maka permasalahan yang diteliti yaitu apakah pidana mati terhadap tindak pidana narkotika bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Pidana mati atau yang sering disebut dengan pidana mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena pada intinya pidana mati dapat dilaksanakan dengankualifikasi kejahatan karena di dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam pasal 28J UUD1945. Berdasarkan kasus tindak pidana narkotika, maka unsur-unsur pertimbangan hakim di dalam penjatuhan pidana mati terhadap kasus ini telah terpenuhi, dimulai dari pertimbangan yang bersifat yuridis maupun yang bersifat non yuridis.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Ni Made Destriana Alviani]]>;
<![CDATA[I Ketut Mertha]]>;
<![CDATA[I Made Tjatrayasa]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 03, September 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penulisan ini berjudul Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam PembinaanNarapidana Di Lapas Klas II A Denpasar. Pada prinsipnya, semua terpidana yang menjalanipidana setelah melalui putusan pengadilan di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, Namundalam lembaga ini banyak terjadi kendala, seperti kondisi Lembaga Pemasyarakatan yangmemperihatinkan, dan juga dalam hal pembinaan narapidana. Adapun tujuan yang ingindiperoleh dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai efektivitasLembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana. Metode penelitian yang digunakanadalah yuridis empiris. penyelenggaran pembinaan dimulai dengan tahap pembinaan, tahapasimilasi dan tahap integrasi. Adapun kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah dimasa yang akan datang antara lain Pengurangan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan,pembuatan Kartu Brezzi, Adanya sosialisasi terhadap masyarakat. Berdasarkan hasilpenelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu Kondisi pembinaan terhadap Warga BinaanPemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Klas II A Denpasar dapat dikatakantidak berjalan dengan maksimal hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya permasalahanyang terjadi di LAPAS Klas II A Denpasar]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR (ANALISA PUTUSAN NOMOR 31/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps) ]]>
<![CDATA[Ni Made Narayana Savitri Bhakti Utami]]>;
<![CDATA[I Ketut Mertha]]>;
<![CDATA[A.A. Ngurah Wirasila]]>
<![CDATA[ Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 01, Jan 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Geng motor merupakan sekumpulan orang yang memfasilitasi kegiatan mereka dengan menggunakan sepeda motor sebagai alat pemersatu. Belakangan ini, tindak pidana geng motor marak terjadi, yang semula merupakan klub motor untuk menyalurkan hobi bersepeda motor tetapi akhirnya berujung negatif dan kebanyakan para pelakunya adalah orang yang masih tergolong anak. Salah satu perbuatan negatif geng motor yaitu pengeroyokan yang terjadi di Kota Denpasar. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dapat diangkat adalah bagaimanakah pengaturan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh geng motor dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh geng motor berdasarkan kasus Pengadilan Negeri Denpasar. Penelitian ini mempergunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus serta pendekatan konsep. Tindak pidana pengeroyokan oleh geng motor diatur dalam Pasal 170 KUHP. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh geng motor sesuai Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 31/Pid.Sus.Anak/2016/PN Dps adalah dikenakannya Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang mana hakim menjatuhkan pidana pokok yaitu penjara dan tambahan.]]>
