Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah PALASTREN SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Jurnal Pendidikan Islam Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Mizan: Journal of Islamic Law
Mesraini Mesraini
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Praktik Perkawinan Bawah Tangan di DKI Jakarta Mesraini, Mesraini
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 51, No 2 (2017)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/asy-syir'ah.2017.512.251-285

Abstract

Abstract: This research study revealed the practice of unregistered marriage in DKI Jakarta focusing on four aspects: forms, causal factors, impacts, and impressions of the doers of the unregistered marriage. Snowball and purposive sampling techniques of field research was employed, involving 18 (eighteen) respondents. In terms of form, there were at least four forms, namely: approved by the legal guardian and marriage vows met the terms and conditions; conducted without the acknowledgement from the legal guardian and thus appointed a marriage guardian; conducted without the acknowledgement from the legal guardian and also the absence of a guardian; and contract marriage. In terms of causal factor, unregistered marriage occured due to several factors: the prospective husband is still a legal husband of another person; without parent approval; avoidance of public ridicule; unwed pregnancy; religious differences; retain retirement rights; and contract marriage. Meanwhile, in terms of impact, the doers of unregistered marriage experienced different impacts. In terms of impression, this research study revealed that the doers turned out to have regretted this marriage, while some others were fine.Abstrak: Tulisan ini mengungkap praktik perkawinan bawah tangan di DKI Jakarta dengan difokuskan pada bentuk, faktor penyebab, dampak, dan kesan pelaku atas perkawinan bawah tangan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode teknik sampling snowball dan purposive. Terdapat 18 (delapan belas) responden dari sejumlah wilayah di DKI Jakarta yang menghasilkan sejumlah temuan. Pada aspek bentuk, setidaknya ada empat praktik perkawinan bawah tangan, yakni: direstui oleh wali nasab serta akad nikahnya memenuhi syarat dan rukun nikah; dilangsungkan tanpa sepengetahuan wali nasab sehingga mengangkat wali nikah; tanpa sepengetahuan wali nasab serta tidak ada wali; dan kawin kontrak. Perkawinan bawah tangan terjadi disebabkan oleh beberapa faktor: calon suami masih berstatus sebagai suami sah dari perkawinan orang lain; tidak memperoleh izin dari orang tua; menghindari cemoohan masyarakat; hamil di luar nikah; perbedaan agama; agar tetap mendapat hak pensiun; dan nikah kontrak. Para pelaku mengalami dampak yang berbeda. Kesan pelaku ternyata ada yang menyesali dan ada yang biasa saja. 
Teori Hukum Feminisme dan Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Hakim Nomor.10/PDT.P/2017 di Pengadilan Agama Bojonegoro) Mesraini, Mesraini; Rahmatullah, Indra; Mahmud, Abdul Alim
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 13, No 1 (2020): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v13i1.6807

Abstract

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-hak dasarnya seperi hak kelangsungan hidup, hak mendapatkan perlindungan, hak untuk tumbuh berkembang dan hak untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, berbagai instrumen hukum telah mengatur dalam melindungi hak-hak anak. Perlindungan dasar terhadap hak-hak anak seharusnya tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun termasuk karena berbagai faktor nonhukum yang dapat mereduksi hak anak tersebut. Namun demikian, dalam perkara penetapan dispensasi kawin di bawah umur No.10/Pdt.P/2017/PA.Bjn pertimbangan hakimnya masih didominasi oleh faktor-faktor nonhukum seperti kondisi pekerjaan, kondisi psikologis dan kondisi ekonomi orang tuanya daripada mempertimbangkan hak-hak dasar anak. Ironisnya adalah pertimbangan hakim tersebut tidak dilakukan melalui sistem pembuktian yang ilmiah sehingga lebih mendekati pada kesimpulan asumtif. Selain itu, analisis perspektif fikih dan filsafat hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut tidak sesuai dengan konteks perkara yang ditanganinya sehingga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan tidak terpenuhi. Untuk menjawab masalah ini, akan digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Sebagai kesimpulan, pertimbangan hakim dalam penetapan perkara tersebut seharusnya dapat mengedepankan hak-hak dasar anak yang harus dilindungi berdasarkan dengan analisis fikih dan filsafat hukum yang tepat daripada faktor-faktor nonhukum yang diprioritaskan.
Position of the Presidential Staff Office in the Indonesian State Administration System Mella Rosdiyana; Mesraini Mesraini
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 5, No 2 (2021)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v5i2.23927

Abstract

The primary concern of this study is the position of the Presidential Staff Office in the Indonesian constitutional system following the publication of Presidential Regulation Number 26 of 2015 pertaining to the Presidential Staff Office. Articles 1 through 4 of Presidential Regulation Number 26 of 2015 describe the mission of the Presidential Staff Office as an increase in the seamless supervision of national priority projects and the organizers of presidential political communication, in addition to the management of strategic concerns. This study employs normative legal scholarship. The findings of this study indicate that the position of the Presidential Staff Office (KSP) is a category of state organs that are auxiliary or supporting (auxiliary organ state) from the implementation instruments of the main state institutions (main organ state/constitutional organ) with a hierarchical structure of group/third tier state institutions where resources the authority of the regulator/establishment based on the law or a Presidential Decree.
Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama Mesraini Mesraini
AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 12, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Islam Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/ajis.v12i1.980

Abstract

Abstract: The Concept of  Joint Assets and its Implementation in the  Religious Court. Legislation in Indonesia stipulates that any property acquired during marriage becomes joint property of husband and wife, without distinguishing who works and who registered the property. If the marriage come to an ends, either through death or divorce, the property must be divided equally. In general, this study found that a panel of judges in the religious court division decided a case of the distribution of joint property is not outside of the statutory rules. Since no agreement or reconciliation had been made   by the husband and wife in dispute about the portion of the division of their property, the judge decided that the joint property be divided in the same amount. However, if there is an agreement between husband and wife, the division of the joint property will be based on that agreement.Keywords: community property, Compilation of Islamic Law, judgment, Court of Religion.Abstrak: Konsep Harta Bersama dan Implementasinya di Pengadilan Agama. Perundang-undangan di Indonesia mengatur bahwa setiap harta yang diperoleh selama perkawinan dijadikan sebagai harta bersama suami isteri, tanpa membedakan siapa yang bekerja dan harta itu terdaftar atas nama siapa. Apabila perkawinan itu berakhir, baik karena kematian maupun karena perceraian, maka harta tersebut harus dibagi dua sama banyak nilainya. Penelitian ini menemukan data bahwa secara umum majelis hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama tidak keluar dari aturan perundang-undangan tersebut. Selama tidak ada kesepakatan atau perdamaian yang dibuat oleh suami dan isteri yang bersengketa tentang porsi pembagian harta bersama, majelis hakim memutuskan harta bersama tersebut dibagi sama banyak. Namun, apabila terdapat kesepakatan antara suami dan isteri, pembagian harta bersama didasarkan atas kesepakatan yang mereka buat.Kata Kunci: harta bersama, Kompilasi Hukum Islam, putusan hakim, Pengadilan AgamaDOI: 10.15408/ajis.v12i1.980
Teori Hukum Feminisme dan Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Hakim Nomor.10/PDT.P/2017 di Pengadilan Agama Bojonegoro) Mesraini Mesraini; Indra Rahmatullah; Abdul Alim Mahmud
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 13, No 1 (2020): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v13i1.6807

Abstract

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi dan dipenuhi hak-hak dasarnya seperi hak kelangsungan hidup, hak mendapatkan perlindungan, hak untuk tumbuh berkembang dan hak untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, berbagai instrumen hukum telah mengatur dalam melindungi hak-hak anak. Perlindungan dasar terhadap hak-hak anak seharusnya tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun termasuk karena berbagai faktor nonhukum yang dapat mereduksi hak anak tersebut. Namun demikian, dalam perkara penetapan dispensasi kawin di bawah umur No.10/Pdt.P/2017/PA.Bjn pertimbangan hakimnya masih didominasi oleh faktor-faktor nonhukum seperti kondisi pekerjaan, kondisi psikologis dan kondisi ekonomi orang tuanya daripada mempertimbangkan hak-hak dasar anak. Ironisnya adalah pertimbangan hakim tersebut tidak dilakukan melalui sistem pembuktian yang ilmiah sehingga lebih mendekati pada kesimpulan asumtif. Selain itu, analisis perspektif fikih dan filsafat hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut tidak sesuai dengan konteks perkara yang ditanganinya sehingga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan tidak terpenuhi. Untuk menjawab masalah ini, akan digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Sebagai kesimpulan, pertimbangan hakim dalam penetapan perkara tersebut seharusnya dapat mengedepankan hak-hak dasar anak yang harus dilindungi berdasarkan dengan analisis fikih dan filsafat hukum yang tepat daripada faktor-faktor nonhukum yang diprioritaskan.
Interkoneksi Mahkamah Konstitusi Dengan Mahkamah Agung; Studi Implementasi Putusan Tentang Nasab Anak Mesrain Mesraini
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 4, No 1 (2017)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v4i1.7866

Abstract

This article examines the interconnection between constitutional courtand Supreme Court, with a special reference to the situation when Supreme Courtdecreed after the constitutional court decree. For the purpose of study, I use thedecree on the child’s descent case proposed by Machica Mohtar to examine theinterconnection of these two courts. By understanding how effective are theconstitutional court decrees and their connection with the position of SupremeCourt, I find that the interconnection between these religious court–high religiouscourts and constitutional court well-managed enough. Constitutional court decreehas been used as the basis for the court decrees. Nevertheless, Supreme Courttends not to place constitutional court decree for a permanent legal force (inkracht).As a result, the connection between constitutional court and Supreme Court hasnot been seen in its proper level. In another aspect, the implementation of law inIndonesia has shown a shifting from civil law system to those mixed between civillaw and common law systems. In this regard, this shifting indicates that not onlydoes a judge decree based on a procedural-justice, but he/she also takes asubstantive-justice into consideration. DOI: 10.15408/sjsbs.v4i1.7866
Position of the Presidential Staff Office in the Indonesian State Administration System Mella Rosdiyana; Mesraini Mesraini
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 5, No 2 (2021)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v5i2.23927

Abstract

The primary concern of this study is the position of the Presidential Staff Office in the Indonesian constitutional system following the publication of Presidential Regulation Number 26 of 2015 pertaining to the Presidential Staff Office. Articles 1 through 4 of Presidential Regulation Number 26 of 2015 describe the mission of the Presidential Staff Office as an increase in the seamless supervision of national priority projects and the organizers of presidential political communication, in addition to the management of strategic concerns. This study employs normative legal scholarship. The findings of this study indicate that the position of the Presidential Staff Office (KSP) is a category of state organs that are auxiliary or supporting (auxiliary organ state) from the implementation instruments of the main state institutions (main organ state/constitutional organ) with a hierarchical structure of group/third tier state institutions where resources the authority of the regulator/establishment based on the law or a Presidential Decree.
Implementation of Knowledge Integration in Islamic Higher Education Suwendi Suwendi; Mesraini Mesraini; Farah Layli Azka; Cipta Bakti Gama
Jurnal Pendidikan Islam Vol 10, No 1 (2024): Jurnal Pendidikan Islam
Publisher : The Faculty of Tarbiyah and Teacher Training associated with PSPII

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jpi.v10i1.35385

Abstract

Knowledge integration in higher education institutions is a crucial topic for advancing academic and practical outcomes. This study investigated the implementation of knowledge integration at UIN Jakarta, focusing on its policies, practices, and philosophical foundations. Using qualitative methods such as document analysis and interviews, the research examines how UIN Jakarta integrates religious and secular knowledge within its academic framework. The findings reveal that UIN Jakarta has established a robust philosophical basis for knowledge integration, emphasizing an open-minded and dialogic approach to learning. Additionally, the university has enacted various policies at both institutional and faculty levels to support this initiative. However, limitations include the lack of comprehensive policies across all faculties and minimal emphasis on community service programs related to knowledge integration. In conclusion, this study provides valuable insights into the challenges and opportunities associated with knowledge integration in Islamic higher education institutions, highlighting the need for further research and evidence-based practices to enhance these efforts.
Russia's Legal Policy Against Diaspora Marriages in Muslim Communities Mesraini, Mesraini; Yunus, Nur Rohim
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 7, No 3 (2023): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v7i3.18854

Abstract

This article discusses the politics of marriage law in the Russian Muslim diaspora. The Muslim community in Russia faces challenges in carrying out their marriage according to the principles of the Islamic religion amidst the legal regulations in force. This article analyzes the political development of marriage law in the Russian Muslim diaspora, including the recognition of Islamic marriage law, the settlement of legal conflicts between Islamic marriage and state law, and the role of Islamic organizations in safeguarding Muslim marriage rights. This article also presents case studies, examples of legal marriage practices in the Russian Muslim diaspora, and obstacles and solutions encountered in dealing with different legal regulations. This study uses normative research methods. Conceptual, literary and sociological approaches are used in normative or doctrinal research. Data analysis in this study used qualitative analysis methods. The results of the study state that there are political implications of the marriage law of the Russian Muslim diaspora, in addition to the challenges and opportunities in fulfilling the elements of the rights of the Muslim community in Russia. Therefore, it is expected to contribute to broadening the understanding of the politics of marriage law in the Russian Muslim diaspora and exploring issues related to Muslim marriage rights in the context of that country.
A Critical Approach to Prophetic Traditions: Contextual Criticism in Understanding Hadith Wasman, Wasman; Mesraini, Mesraini; Suwendi, Suwendi
Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Vol 61, No 1 (2023)
Publisher : Al-Jami'ah Research Centre

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajis.2023.611.1-17

Abstract

Hadith scholars have developed a rigorous discipline for studying and examining the validity of writings attributed to the Prophet Muhammad. Significant research has been published on hadith with respect to its narration (sanad) and text or content (matn). What remains underdeveloped is the role of substantive criticism of the validity of hadith. This article examines the discourse of hadith criticism and provide analytical description and a critical approach for how the validity of a hadith can be determined. It argues that substantive criticism is necessary for proper and acceptable understanding of hadith and in turn for determining the validity of hadith. In addition to a methodology for hadith criticism, the article examines how the meaning of hadith is important in the hadith studies. The article’s main argument concerns the significance of contextual understanding of hadith in any critical study of hadith.[Sarjana hadis telah mengembangkan disiplin yang ketat untuk mempelajari dan memeriksa keabsahan tulisan-tulisan yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad. Banyak tulisan yang membahas narasi (sanad) dan teks serta konten (matn) telah dupublikasi. Dari banyaknya karya tersebut pembahasan yang lebih lanjut untuk dituliskan adalah peran kritik substantif terhadap validitas hadits. Artikel ini mengkaji wacana kritik hadis dan memberikan gambaran analitis dan pendekatan kritis tentang keabsahan sebuah hadis. Paper ini berpendapat tentang kritik substantif diperlukan untuk pemahaman hadits yang tepat dan dapat diterima untuk menentukan validitas hadits. Selain metodologi kritik hadis, artikel ini mengkaji makna hadis dalam kajian hadis. Argumen artikel ini menyangkut pemahaman kontekstual hadits dalam setiap studi kritis pada hadits]
Co-Authors Abdul Alim Mahmud Azka, Farah Layli Bakti Gama, Cipta Cipta Bakti Gama Cipta Bakti Gama Farah Layli Azka Indra Rahmatullah, Indra Luhuringbudi, Teguh Mahmud, Abdul Alim Mella Rosdiyana Rahman, Hadi Sangsawang, Thosporn Suwendi Suwendi Wasman Wasman, Wasman Yunus, Nur Rohim