Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.836
P-Index
This Author published in this journals
All Journal E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Kosmik Hukum Borobudur Law Review Solidaritas: Jurnal Pengabdian Soedirman Law Review
Sri Hartini
Universitas Jenderal Soedirman
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
KKN-PPM Pengembangan Ternak Entog dan Tanaman Azolla sebagai Pakan Alternatif di Desa Sunyalangu Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Ning Iriyanti; Supartoto Supartoto; Sri Hartini
E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 11, No 1 (2020): E-DIMAS
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/e-dimas.v11i1.3074

Abstract

Desa Sunyalangu merupakan desa yang sudah dikenal dengan desa sentra entok di Kabupaten Banyumas. Desa ini memiliki banyak potensi dari bidang pertanian sampai bidang peternakan. Desa Sunyalangu sudah terkenal sebagai desa sentra Entok di Kabupaten Banyumas. KKN dilaksanakan di Desa Sunyalagu Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Jawa Tengah dari tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018, dengan jumlah anggota tim KKN 20 orang. Pengembangan entok di Desa Sunyalangu dilakukan dengan memberikan bantuan bibit entok kepada masyarakat yang kurang mampu dan juga berinisiatif untuk mengembangkan entok di desa.  Untuk meningkatkan produktifitas ternak entok perlu adanya perbaikan dalam manajemen pemeliharaan, salah satunya dengan pemberian azolla sebagai pakan alternatif bagi ternak entok. Penggunaan azolla sebagai pakan alternatif dikarenakan azolla mudah didapat serta azolla juga mempunyai kandungan protein yang tinggi yaitu sekitar 24-30%. Hasil yang didapat yaitu ternak entok yang diberi pakan azolla mempunyai pertambahan bobot badan sebesar 180-400 g, sementara ternak entok yang tidak diberi pakan azolla hanya mempunyai pertambahan bobot badan sebesar 100-340 g. Kondisi ini menunjukkan bahwa ternak entok yang diberi pakan azolla mempunyai tingkat pertambahan bobot badan yang lebih baik dibandingkan dengan ternak entok yang tidak diberi pakan azolla. Mahasiswa KKN PPM Universitas Jenderal Soedirman dalam kegiatannya memberikan bimbingan kepada peternak untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh peternak. Pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Mahasiswa KKN PPM Universitas Jenderal Soedirman diantaranya adalah sosialisasi tentang budidaya entok, pembuatan pakan fermentasi, pembuatan probiotik, sosialisasi pembuatan olahan produk makanan dari entok dan pendampingan petani peternak selama pemeliharaan entok. Budidaya azola sebagai pakan imbuhan untuk entog. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh peternak, sehingga pengembangan entog didesa Sunyalangu diharapkan dapat maksimal.
KKN-PPM Pengembangan Ternak Entog dan Tanaman Azolla sebagai Pakan Alternatif di Desa Sunyalangu Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Ning Iriyanti; Supartoto Supartoto; Sri Hartini
E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 11, No 1 (2020): E-DIMAS
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/e-dimas.v11i1.3074

Abstract

Desa Sunyalangu merupakan desa yang sudah dikenal dengan desa sentra entok di Kabupaten Banyumas. Desa ini memiliki banyak potensi dari bidang pertanian sampai bidang peternakan. Desa Sunyalangu sudah terkenal sebagai desa sentra Entok di Kabupaten Banyumas. KKN dilaksanakan di Desa Sunyalagu Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Jawa Tengah dari tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018, dengan jumlah anggota tim KKN 20 orang. Pengembangan entok di Desa Sunyalangu dilakukan dengan memberikan bantuan bibit entok kepada masyarakat yang kurang mampu dan juga berinisiatif untuk mengembangkan entok di desa.  Untuk meningkatkan produktifitas ternak entok perlu adanya perbaikan dalam manajemen pemeliharaan, salah satunya dengan pemberian azolla sebagai pakan alternatif bagi ternak entok. Penggunaan azolla sebagai pakan alternatif dikarenakan azolla mudah didapat serta azolla juga mempunyai kandungan protein yang tinggi yaitu sekitar 24-30%. Hasil yang didapat yaitu ternak entok yang diberi pakan azolla mempunyai pertambahan bobot badan sebesar 180-400 g, sementara ternak entok yang tidak diberi pakan azolla hanya mempunyai pertambahan bobot badan sebesar 100-340 g. Kondisi ini menunjukkan bahwa ternak entok yang diberi pakan azolla mempunyai tingkat pertambahan bobot badan yang lebih baik dibandingkan dengan ternak entok yang tidak diberi pakan azolla. Mahasiswa KKN PPM Universitas Jenderal Soedirman dalam kegiatannya memberikan bimbingan kepada peternak untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh peternak. Pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Mahasiswa KKN PPM Universitas Jenderal Soedirman diantaranya adalah sosialisasi tentang budidaya entok, pembuatan pakan fermentasi, pembuatan probiotik, sosialisasi pembuatan olahan produk makanan dari entok dan pendampingan petani peternak selama pemeliharaan entok. Budidaya azola sebagai pakan imbuhan untuk entog. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh peternak, sehingga pengembangan entog didesa Sunyalangu diharapkan dapat maksimal.
KKN-PPM Pengembangan Ternak Entog dan Tanaman Azolla sebagai Pakan Alternatif di Desa Sunyalangu Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Ning Iriyanti; Supartoto Supartoto; Sri Hartini
E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 11, No 1 (2020): E-DIMAS
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/e-dimas.v11i1.3074

Abstract

Desa Sunyalangu merupakan desa yang sudah dikenal dengan desa sentra entok di Kabupaten Banyumas. Desa ini memiliki banyak potensi dari bidang pertanian sampai bidang peternakan. Desa Sunyalangu sudah terkenal sebagai desa sentra Entok di Kabupaten Banyumas. KKN dilaksanakan di Desa Sunyalagu Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas Jawa Tengah dari tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018, dengan jumlah anggota tim KKN 20 orang. Pengembangan entok di Desa Sunyalangu dilakukan dengan memberikan bantuan bibit entok kepada masyarakat yang kurang mampu dan juga berinisiatif untuk mengembangkan entok di desa.  Untuk meningkatkan produktifitas ternak entok perlu adanya perbaikan dalam manajemen pemeliharaan, salah satunya dengan pemberian azolla sebagai pakan alternatif bagi ternak entok. Penggunaan azolla sebagai pakan alternatif dikarenakan azolla mudah didapat serta azolla juga mempunyai kandungan protein yang tinggi yaitu sekitar 24-30%. Hasil yang didapat yaitu ternak entok yang diberi pakan azolla mempunyai pertambahan bobot badan sebesar 180-400 g, sementara ternak entok yang tidak diberi pakan azolla hanya mempunyai pertambahan bobot badan sebesar 100-340 g. Kondisi ini menunjukkan bahwa ternak entok yang diberi pakan azolla mempunyai tingkat pertambahan bobot badan yang lebih baik dibandingkan dengan ternak entok yang tidak diberi pakan azolla. Mahasiswa KKN PPM Universitas Jenderal Soedirman dalam kegiatannya memberikan bimbingan kepada peternak untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh peternak. Pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Mahasiswa KKN PPM Universitas Jenderal Soedirman diantaranya adalah sosialisasi tentang budidaya entok, pembuatan pakan fermentasi, pembuatan probiotik, sosialisasi pembuatan olahan produk makanan dari entok dan pendampingan petani peternak selama pemeliharaan entok. Budidaya azola sebagai pakan imbuhan untuk entog. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh peternak, sehingga pengembangan entog didesa Sunyalangu diharapkan dapat maksimal.
Perubahan dan Implikasi Susunan Organisasi dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Setelah Amandemen UUD 1945 Tenang Haryanto; Sri Hartini; Muhammad Toufik; Krisnhoe Kartika
Kosmik Hukum Vol 22, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v22i2.13260

Abstract

The organizational structure of the MPR based on the amendments to the 1945 Constitution consists of members of the DPR and members of the DPD. Membership of the MPR is similar to the membership of Congress in the United States, which consists of the House of Representatives (lower house) and the Senate (high house). The authority of the MPR after the amendment of Article 3 of the Constitution of the MPR is no longer the highest state institution, but is a state institution whose position is equal to other state institutions. The purpose of this paper is to examine the changes in the organizational structure and authority of the People's Consultative Assembly after the amendment to the 1945 Constitution and what are the implications for changes in the organizational structure and authority of the MPR after the amendment. This research uses a statue approach. Data sourced from primary and secondary legal materials were analyzed using qualitative normative analysis methods. The results of the study found that after the amendment to the 1945 Constitution, the concept of the MPR as the holder of people's sovereignty was abolished. The MPR no longer holds the highest power in the state administration system in Indonesia. The implications of changes after the amendment to the Constitution, the role of the MPR is only limited to carrying out the task of socializing the results of the amendments to the 1945 Constitution and inaugurating the President and Vice President.Keywords:  Organizational structure, Authority, MPR
Pelatihan Pembuatan Perjanjian untuk Menghindari Sengketa Hukum Sri Hartini; Budiyono Budiyono; Budiman Setya Haryanto; Nur Wakhid
Solidaritas: Jurnal Pengabdian Vol. 1 No. 2 (2021): Solidaritas: Jurnal Pengabdian
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (441.087 KB) | DOI: 10.24090/sjp.v1i2.5579

Abstract

The lack Legal issues in the agreement process include leases, contracts, and accounts payable.Legal problems emerge due to carelessness and a lack of understanding of contract law. Lackof legal understanding has resulted in many fraud and embezzlement cases due to agreementsdisregarding a strong legal basis. Based on this phenomenon, the Community Service Team heldsocialization and education to reduce these problems. Implementing community service is carried out by the Blended method or a combination of implementation outside the network andwithin the network/offline and online. Online activities are carried out through zoom meetingsto provide material. Meanwhile, the practice of constructing legal agreements is carried out offline through face-to-face meetings with participants. Participants of community service are residents of Grendeng Village, Purwokerto. The service results show that before they get education about legal agreements, 90% of partners in contracting, leasing, buying, and selling do not use legal agreements and are only based on trust. The transfer of science and technology to partners regarding the complexities of the agreement includes rights, obligations, understanding, the meaning of the agreement, the purpose of the agreement, type of agreement, legal consequences, sanctions if violated, legal protection, settlement of agreement violations, and the practice of recognizing and making simple agreements directly. After holding community service, the partner understands the importance of agreements and can create simple agreements.
Legal protection of migrant workers and their families: before, during, and after working Kartono Kartono; Siti Kunarti; Sri Hartini; Supriyanto Supriyanto; Dyah Adriantini Sintha Dewi
Borobudur Law Review Vol 4 No 2 (2022): Vol 4 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.6871

Abstract

This study aims to identify and analyze local government role as well as solving the problem concerning protection of migrant workers and their families before, during, and after working. The results showed that the local governments have not perfomed their role in maximum level to protect migrant workers and their families. Many policies have not been able to encourage legal protection because they are established on the old laws and emphasized administrative. The policies opens for brokers to operate in the village and the number of fake documents. The legal protection for migrant workers and their families is mainly provided by NGOs and individuals who are aware of protecting the migrant workers, and by establishing village regulations. It is necessary to initiate a more comprehensive legal protection, both administratively and technically through adjustment of local regulations to the new laws. In addition, the role of villages and communities/individuals can be expanded to better protect migrant workers.
Sinergi Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembuatan Tepung Moccaf Di Desa Suro Kalibagor Kabupaten Banyumas Sri Hartini; Nuniek Ina Retnaningtyas; Nurani Ajeng Tri Utami; Arif Rahman Hikam
Solidaritas: Jurnal Pengabdian Vol. 2 No. 2 (2022): Solidaritas: Jurnal Pengabdian
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/sjp.v2i2.7126

Abstract

Desa Binaan merupakan program unggulan Unsoed. Desa Suro sebagai Desa binaan unsoed yang sudah 3 tahun , bersinergi dengan LAZ alirsyad dalam transfer ipteks. Tahun ke 3 melanjutkan program tahun pertama, dan ke dua , yaitu Tim pengabdi bersama masyarakat akan memberdayakan masyarakat untuk melanjutkan kegiatan agar bisa meningkatkan kesejahteraan di Desa Suro. . Ada dua permasalahan yang akan menjadi prioritas bagi LPPM, yang pertama banyaknya usia produktif yang tidak bekerja dan tidak melanjutkan sekolah. Yang ke dua yaitu Desa Suro merupakan penghasil singkong terbesar ke tiga di Kabupaten Banyumas. Permaslahanya adalah setiap panen raya petani mengalami kerugian. Hal ini dikarenakan singkong tidak tahan lama, harga penjualan singkongpun mengalami penurunan yang sangat drastis. Untuk membantu petani dalam mempertahankan harga, program ini akan melakukan pemberdayaan pengolahan singkong secara optimal menjadi tepung moccaf, sehingga di butuhkan tenaga ahli yang akan melakukan transfer ipteks dan dan alat untuk memproses singkong menjadi produk tepung Upaya yang dilakukan Tim melakukan transfer iptek, melalui sosialisasi, pelatihan, praktik dan kunjungan ke kelompok usaha rumah Mocaf di Banjar negara yang sudah berhasil dalam mempertahan kan harga dan mengolah singkong yang mempunyai nilai ekonomis. . Melalui Program desa Binaan ini yang dilakukan LPPM Unsoed bersinergi dengan mitra yang selama ini sudah mendampingi desa Suro, diharapkan dapat memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi desa Suro, dapat, mengurangi kerugian dan mempertahankan harga yang sangat rendah pada saat panen raya singkong, dan ada akhirnya dapat meningkatkan penghasilan warga.
KEBIJAKAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI YANG BERIMPLIKASI PENATAAN JABATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Muhammad Fariz Gumay; Tedi Sudrajat; Sri Hartini
Soedirman Law Review Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.1.121

Abstract

Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi adalah salah satu kebijakan prioritas dalam periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo yang diimplementasikan dengan cara memangkas jabatan administrasi dan di disetarakan menjadi jabatan fungsional. Mekanisme pelaksanaan kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk kebijakan pemerintah terhadap penyederhanaan Birokrasi di instansi pemerintah dan implikasi hukum yang timbul dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi terhadap penataan jabatan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data-data tersebut diperoleh dianalisis dan dijabarkan berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis penelitian dilakukan dengan normative kualitatif dan menggunakan penafsiran hukum gramatikal. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini berlaku bagi intansi pemerintah pusat dan daerah dengan cara menyetarakan jabatan administrator, pengawas dan pelaksana menjadi jabatan fungsional dan menimbulkan implikasi hukum terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Apartur Sipil Negara yang termasuk didalamnya perubahan terhadap tunjangan kinerja, jabatan dan pengembangan karier PNS yang jabatannya disetarakan.Kata Kunci : Kebijakan, Birokrasi, Pegawai Negeri Sipil
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA/BURUH KARENA SAKIT BERKEPANJANGAN (Studi Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pbr) Laela Elviana Maryanti; Siti Kunarti; Sri Hartini
Soedirman Law Review Vol 2, No 3 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.3.96

Abstract

Era globalisasi ditandai dengan kemajuan di berbagai bidang membawa dampak semakin berkembangnya kebutuhan manusia. Perselisihan yang dilakukan pekerja/buruh yaitu sakit berkepanjangan pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan sakit maka pekerja /buruh pasti akan melakukan penyelesaiaan non litigasi dan litigasi untuk mendapatkan hak-haknya. Permasalahan skripsi ini tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dan implikasi hukum dikeluarkannya Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pbr. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah preskriptif analisis. Metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim telah menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT Hoki Sejahtera terhadap pekerja yang sakit dinyatakan batal demi hukum, karena pemutusan hubungan kerja belum memperoleh dari lembaga penyelesaiaan hubungan industrial dimana pengugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan, uang masa kerja, uang penggantian perumahan serta pengobatan dan uang perawatan sehingga telah sesuai dan menerapkan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Implikasi hukum yang timbul dengan dikeluarkannya putusan tentang pemutusan hubungan kerja pekerja/buruh terhadap pekerja sakit pekerja mendapatkan hak-haknya yang wajib dibayarkan oleh pengusaha sesuai Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Hubungan Industrial, Sakit Berkepanjangan
KRITERIA DAN PROSEDUR PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PELAKSANAAN MUTASI DI KABUPATEN PURBALINGGA (Studi di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga) Rahma Dwi Safitri; Sri Hartini; Tedi Sudrajat
Soedirman Law Review Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.1.119

Abstract

Mutasi Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu bagian dari proses Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tidak terkecuali di Kabupaten Purbalingga. Dalam hal pelaksanaan mutasi jabatan struktural Eselon II ke bawah dalam satu Instansi Daerah di Kabupaten Purbalingga diindikasikan terjadi ketidak- proporsionalan dalam hal pelaksanaannya sehingga terjadi jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Dengan demikian dibutuhkan penilaian yang objektif berdasarkan kriteria dan prosedur yang tepat dalam pelaksanaan mutasi untuk mendukung hal tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kriteria dan prosedur penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan mutasi di Kabupaten Purbalingga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data-data tersebut diperoleh dianalisis dan dijabarkan berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis penelitian dilakukan dengan normative kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan mutasi jabatan struktural Eselon II ke bawah dalam satu Instansi Daerah di Kabupaten Purbalingga mempertimbangkan kriteria khusus dan kriteria umum berdasarkan sistem merit yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja dan non diskriminasi yang telah ditentukan oleh Baperjakat. Hasil temuan lain menunjukan bahwa prosedur pelaksanaan mutasi jabatan struktural Eselon II ke bawah dalam satu Instansi Daerah di Kabupaten Purbalingga mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, sedangkan prosedur penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil masih berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.Kata Kunci : Penilaian Kinerja, Mutasi, Pegawai Negeri Sipil
Co-Authors Arif Rahman Hikam Budiman Setya Haryanto Budiyono, Budiyono Dyah Adriantini Sintha Dewi Kartono, Kartono Kinanthi Puspitaningtyas Krisnhoe Kartika Laela Elviana Maryanti Muhammad Fariz Gumay Muhammad Toufik Nuniek Ina Retnaningtyas Nur Wakhid Rahma Dwi Safitri Siti Kunarti Supriyanto Supriyanto Tedi Sudrajat Tenang Haryanto Utami, Nurani Ajeng Tri