Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

PENERAPAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 94 TAHUN 2021 (STUDI DI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN (BKPP) KABUPATEN KUDUS) Kinanthi Puspitaningtyas; Tedi Sudrajat; Sri Hartini
Soedirman Law Review Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2022.4.2.181

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang merupakan peraturan baru, mengatur Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan tersebut masih perlu dianalisis terkait penerapannya, apakah telah dapat diterapkan sepenuhnya atau belum dan apa implikasi hukum dari diterapkannya aturan mengenai aturan disiplin pegawai negeri sipil ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, data yang diperoleh disajikan dalam bentuk naratif. Metode analisis data adalah normatif kualitatif. Model penafsiran yang digunakan adalah metode interpretasi sistematis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan: (1) Penerapan hukuman disiplin pegawai negeri sipil di Kabupaten Kudus didasarkan pada PP No. 94 Tahun 2021. Kasus pelanggaran disiplin yang terjadi meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Beberapa kasus telah dijatuhi hukuman sebagaimana terdapat dalam PP No. 94 Tahun 2021. (2) Penerapan hukuman disiplinnya terdapat kendala sehingga masih ada ketentuan hukuman disiplin yang tidak dapat diterapkan karena adanya kasus yang tidak dapat dijatuhi hukuman sebagaimana diatur di dalam PP No. 94 Tahun 2021.  Kata Kunci : PP Nomor 94 Tahun 2021, disiplin PNS, implikasi hukum
Tanggung Jawab Notaris atas Kelalaian dalam Pembuatan Akta Wasiat Muhammad Taufiq; Sri Hartini; Hanifah Najmah Taufiq; Jizan Ayu Shabrina; Nabilah Isgi
Soedirman Law Review Vol 7, No 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2025.7.1.16097

Abstract

Surat wasiat merupakan instrumen penting yang memungkinkan penerima waris untuk mewarisi harta peninggalan pewaris. Dalam proses pembuatan akta wasiat, Notaris memiliki kewajiban yang harus dipenuhi; kegagalan untuk memenuhi kewajiban ini dapat berujung pada tuntutan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab Notaris atas kelalaiannya dalam pembuatan akta wasiat di Indonesia. Penggunaan pendekatan yuridis normatif pada penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan serta praktik Notaris terkait akta wasiat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian Notaris dalam pembuatan akta wasiat dapat mengakibatkan cacat hukum, yang berimplikasi pada sanksi perdata maupun pidana. Pihak yang dirugikan akibat kecacatan akta dapat menuntut ganti rugi dan menjatuhkan sanksi pada Notaris berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris atau KUHPerdata. Kata Kunci: Notaris; Tanggung Jawab Notaris; Akibat Hukum Kelalaian Notaris; Akta Wasiat.