Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.908
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Volkgeist JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Kewarganegaraan Journal of Community Development Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat Gerechtigheid Law Journal Jurnal Pengabdian Riset Masyarakat Madani TERMASYHUR: Jurnal Pengabdian Masyarakat
La Gurusi
Universitas Muhammadiyah Buton
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Kabupaten Buton Samsul Samsul; La Gurusi; Waode Novita Ayu Muthmainna; Eko Satria; L.M Ricard Zeldi Putra; Al Hiday Nur; La Asiri
Journal of Community Development Vol. 5 No. 3 (2025): April
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/comdev.v5i3.290

Abstract

The numerous legal instruments and various agencies involved in the protection of women and children have not led to a reduction in violence against women and children; rather, the incidence has been increasing annually. The primary reasons for the rise in violence against women and children are the lack of education and awareness regarding human rights, gender equality, and gender-based violence, as well as the insufficient support from communities or social networks closest to the victims. This can result in victims feeling isolated and without a place to report or seek help. The method used in this community service program was training on case recording and reporting of violence against women and children. The result of the training was an increase in participants' knowledge regarding the forms of violence against women and children, the roles and duties of the Village Task Force for the Protection of Women and Children (PPA), as well as the procedure for handling cases of violence against women and children. The success of this program was measured using questionnaires administered before and after the training to assess the participants' knowledge and understanding of case recording and reporting of violence against women and children.
Pengaturan Hukum Jaminan Penanggungan Penahanan oleh Penyidik Polri Berdasarkan Pasal 31 KUHAP (Studi di Polisi Sektor Pasarwajo) La Gurusi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 9 No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.4134

Abstract

Abstrak Kitab undang–undang Hukum Acara Pidana pasal 1 butir 21, diterangkan bahwa suatu penahan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntutan umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang–undang ini. Tujuan penelitian adalah untuk memahami pengaturan hukum penangguhan penahanan dan untuk memahami angan Hukum bagi penyidik untuk menentukan besarnya uang jaminan dalam menetapkan suatu penangguhan penahanan. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa Syarat yang ditentukan, serta karena jabatan penyidik atau penuntut umum atau hakim dalam memberikan jaminan penangguhan penahanan berdasarkan Pasal 31 KUHAP sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku akan tetapi didalam Pasal 31 KUHAP belum dijelaskan secara detail mengenai besarnya nominal uang jaminan penangguhan penahanan yang akan diberikan oleh tersangka dalam memperoleh jaminan penangguhan penahanan dari pihak Penyidik Polri. Sedangkan dasar pertimbangan hukum bagi penyidik Kepolisian Sektor Pasarwajo untuk menentukan besarnya uang jaminan diatur menurut KUHAP pada ketentuan Pasal 31 jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang menerangkan mengenai jaminan penangguhan penahanan dalam hal ini atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan jaminan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang. Kata Kunci: Penyidik, Penangguhan Penahanan, Terdakwa, KUHAP Abstract Article 1 point 21 of the Criminal Procedure Code explains that an arrest is the placement of a suspect or defendant in a certain place by an investigator, public prosecutor, or judge with his placement, in the case and according to the method regulated in this law. The purpose of the study is to understand the legal arrangements for the suspension of detention and the legal imagination for investigators to determine the amount of the security deposit in determining a suspension of detention. This type of research uses empirical legal research. The results of the study show that the specified conditions, as well as the position of the investigator, public prosecutor, or judge in providing guarantees for the suspension of detention based on Article 31 of the Criminal Procedure Code, have been carried out in accordance with applicable procedures, but Article 31 of the Criminal Procedure Code does not explain in detail the nominal amount of the bail deposit for the suspension of detention, which will be given by the suspect in obtaining a guarantee of suspension of detention from the police investigator. While the basis for legal considerations for investigators of the Pasarwajo Sector Police to determine the amount of the security deposit is regulated according to the Criminal Procedure Code in the provisions of Article 31 in conjunction with Government Regulation Number 27 of 1983, which explains the guarantee for the suspension of detention in this case at the request of the suspect or defendant, investigators in accordance with their authority can provide guarantees for suspension of detention with or without guarantees of money or guarantees of persons. Keywords: Investigator, Suspension of Detention, Defendant, KUHAP
Pertimbangan Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia La Gurusi; Safrin Salam
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i2.5926

Abstract

Abstrak Sanksi pidana terhadap perkara tindak pidana penganiayaan secara jelas telah termuat dalam peraturan perundang-undangan khususnya KUHP, akan tetapi tidak serta merta seorang terduga pelaku tindak pidana dapat langsung dikenakan sanksi berdasarkan apa yang telah dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan dalam analisis yakni pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis penelitian akan dipaparkan dalam bentuk kata-kata yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di tengah masyarakat. Hasil penelitian akan dipaparkan dalam bentuk kata-kata yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di tengah masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Pasarwajo sebelum menjatuhkan putusan tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis semata, melainkan juga turut mempertimbangkan di luar daripada aspek yuridis seperti: turut mempertimbangkan sikap dan perilaku terdakwa selama berada dalam pengadilan, usia, dan masa depan terdakwa sebagai bagian dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Kata Kunci: Putusan Hakim; Tindak Pidana Pembunuhan; Keadilan; KUHP Abstract Criminal sanctions against maltreatment cases have clearly been contained in the legislation, especially the Criminal Code, but not necessarily a suspected perpetrator of a criminal offence can be directly sanctioned based on what has been stated in the legislation. This research uses normative legal research with several approaches in the analysis, namely the statutory approach and the case approach. The research analysis will be presented in the form of words that aim to obtain a complete picture (description) of the state of the law that applies in a particular place, or regarding existing juridical symptoms, or a certain legal event that occurs in the community. The results of the research will be presented in the form of words that aim to obtain a complete picture (description) of the state of the law that applies in a particular place, or regarding existing juridical symptoms, or a certain legal event that occurs in the community. The results showed that the Judge of the Pasarwajo Class II District Court before making a decision did not only consider the juridical aspects, but also considered outside of the juridical aspects such as: taking into account the attitude and behaviour of the defendant while in court, age, and the future of the defendant as part of the judge's consideration in making a decision. Keywords: Judge's Decision; Crime of Murder; Justice; Criminal Code
Kebijakan Hukum Pengelolaan Parkir dan Peluang Penerapan E-Parkir: Solusi Mendongkrak Pendapatan Daerah La Gurusi; Muh Sutri Mansyah; Supriyanto Supriyanto
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 1 (2025): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i1.11452

Abstract

The purpose of the study is to review and analyze the legal policy of parking management in Baubau City and the opportunities for implementing E-parking so that the E-parking model is integrated in Baubau City. This is based on the need to increase efficiency and transparency in parking management. Baubau City faces challenges in the form of revenue leakage from the parking sector caused by a weak manual system, as well as unclear transaction reporting. Therefore, it is important to conduct in-depth research. The research method used is socio-legal. The results of the study show that the E-Parking Model can reduce the potential for revenue leakage in Baubau City. Each transaction is automatically recorded in the system, facilitating supervision and auditing by the authorities while increasing public trust. In addition, E-parking aims to facilitate the public in the parking payment process through a non-cash system, thereby reducing dependence on physical money and speeding up transactions. The digital application used also makes it easier for the public to find parking locations, optimize the use of parking lots available in the city, and the latest E-parking model, which is different from other cities. In the long term, this model is designed to increase regional income and support Baubau's transformation into a smart city. This research has novelties related to legal policies and E-parking integration models. The Baubau City Government in order to regulate E-parking, must make changes to the Parking Regulation so that it can be implemented as soon as possible.   Tujuan penelitian untuk mengakaji dan menganalisis kebijakan hukum pengelolaan parkir di Kota Baubau dan peluang penerapan E-parkir sehingga model E-parkir terintegrasi di Kota Baubau.  Hal ini didasari oleh kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan parkir. Kota Baubau menghadapi tantangan berupa kebocoran pendapatan dari sektor parkir yang diakibatkan oleh lemahnya sistem manual, serta ketidakjelasan dalam pelaporan transaksi. Maka dengan demikian penting untuk dilakukan penelitian secara mendalam. Metode penelitian yang digunakan ialah sosio legal, Hasil penelitian bahwa model E-parkir dapat mengurangi potensi kebocoran pendapatan Kota Baubau. Setiap transaksi tercatat secara otomatis dalam sistem, memudahkan pengawasan dan audit oleh pihak berwenang, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, E-parkir bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam proses pembayaran parkir melalui sistem nontunai, sehingga mengurangi ketergantungan pada uang fisik dan mempercepat transaksi. Aplikasi digital yang digunakan juga memudahkan masyarakat dalam menemukan lokasi parkir, mengoptimalkan penggunaan lahan parkir yang tersedia di kota dan model E-parkir yang terbaru dan berbeda dengan kota lain. Dalam jangka panjang, model ini dirancang untuk tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga untuk mendukung transformasi Baubau menuju kota cerdas (smart city) dan penelitian ini memiliki kebaharuan terkait kabijakan hukum dan model integrasi E-parkir. Pemkot Baubau agar dapat mengatur E-parkir, maka harus melakukan perubahan pada Perda Parkir. Sehingga dapat berlaku secepatnya.  
Co-Authors Agusraman Al Hiday Nur Edy Nurcahyo Eko Satria Ernawati Hadi Supriyanto Hayatul Jannah Ar-Rayyan Herianto Herianto L.M Ricard Zeldi Putra La Asiri La Ode Darmin La Ode Muhammad Karim La Ode Muhammad Ricard Zeldi Putra Laksono Trisnantoro Mashendra Muchsin Aziz Muh Sutri Mansyah Nanda Prastika Nurdin Putra, L. M. Ricard Zeldi Rizki Mustika Suhartono Safrin Salam Samsul Bahari Samsul Samsul Sapril Supriyanto Supriyanto Waode Novita Ayu Muthmainna