<![CDATA[Indonesia, as a state governed by law, has ratified the Convention on the Rights of the Child and is committed to protecting children in conflict with the law (CICL). However, in practice, children’s rights such as protection from violence, access to legal assistance, and child-sensitive sanctions are not fully upheld. Diversion and restorative justice offer alternative approaches to reduce the adverse impact of formal criminal proceedings on children. This study employs a qualitative method with normative-juridical and sociological approaches. Data were collected through document analysis and interviews with law enforcement officials. The analysis is based on restorative justice theory and the principle of the best interest of the child. The study aims to identify practical barriers and propose legal strategies to optimize the application of diversion and restorative justice within Indonesia’s juvenile justice system. Findings reveal that the implementation of diversion and restorative justice remains limited and lacks systematic integration. The absence of technical guidelines and the lack of child protection perspectives among law enforcement are major obstacles. Strengthening technical regulations, providing specialized training, and fostering inter-agency collaboration are necessary steps to mainstream non-litigation approaches in handling juvenile criminal cases. Indonesia sebagai negara hukum telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak dan berkomitmen untuk melindungi anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Namun, dalam praktiknya, hak-hak anak seperti perlindungan dari kekerasan, pendampingan hukum, serta sanksi yang sesuai dengan kepentingan terbaik anak masih belum terpenuhi secara optimal. Diversi dan keadilan restoratif menjadi pendekatan alternatif yang relevan untuk meminimalkan dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan aparat penegak hukum. Teori keadilan restoratif dan prinsip the best interest of the child digunakan sebagai landasan analisis. Tujuan utama penelitian ini adalah mengidentifikasi kendala implementatif serta merumuskan strategi hukum yang mendukung optimalisasi diversi dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan diversi dan keadilan restoratif masih terbatas dan belum terstruktur secara menyeluruh. Ketiadaan petunjuk teknis yang memadai serta minimnya perspektif perlindungan anak dalam praktik aparat hukum menjadi hambatan utama. Diperlukan penguatan regulasi teknis, pelatihan khusus bagi aparat, serta sinergi antar-lembaga untuk mendorong pendekatan non-litigatif menjadi bagian utama dalam penyelesaian perkara pidana anak.]]>
