Garuda - Garba Rujukan Digital

URGENSI KEHADIRAN HUKUM KELUARGA DI ACEH Faisal F; Jamaluddin J; Nanda Amalia
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 29, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractA valid marriage according to the religion, but not legal under state law led to marriage is not legal protection, so that the rights are owned by the family unprotected. Additionally, family law arrangements are still voluntary, can cause difficulties in realizing the goal of law that works to protect the rights of every person in family relationships. The issue of family law at the present time needs serious and comprehensive arrangement, namely the presence of family law in Aceh. Family law has a crucial role in regulating the various issues ranging from the establishment of a family to provide guarantees for the fulfillment of the rights possessed by each member of the family.IntisariPerkawinan yang sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum negara menyebabkan perkawinan tidak mendapatkan perlindungan hukum, sehingga hak-hak yang dimiliki oleh keluarga tidak terlindungi. Selain itu, pengaturan hukum keluarga yang masih bersifat fakultatif, dapat menyebabkan kesulitan dalam mewujudkan tujuan hukum yang berfungsi untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang dalam hubungan keluarga. Persoalan hukum keluarga pada masa kini perlu pengaturan secara serius dan komprehensif, yakni kehadiran Hukum Keluarga di Aceh. Hukum keluarga memiliki peranan yang krusial dalam mengatur pelbagai permasalahan mulai dari pembentukan sebuah keluarga hingga memberikan jaminan atas terpenuhinya hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing anggota keluarga.

PENGUATAN ALAT BUKTI MELALUI SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN RACUN (ANALISIS PUTUSAN PN LHOKSUKON NOMOR: 216/PID.B/2019/PN LSK DAN 217/PID.B/2019/PN LSK) Andra Fanizha Mendrofa; Jamaluddin Jamaluddin; Budi Bahreisy
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i1.7936

Alat bukti dalam perkara tindak pembunuhan dengan racun sangat minim dan memiliki nilai kekuatan pembuktian yang lemah sehingga penyidik meminta bantuan teknis penyidikan dari Labfor Polri untuk mengungkap penyebab kematian korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji metode scientific crime investigation yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan racun dan menganalisis putusan hakim terhadap penguatan alat bukti melalui scientific crime investigation dalam tindak pidana pembunuhan dengan racun (Analisis Putusan PN Lhoksukon Nomor: 216/Pid.B/2019/PN Lsk dan 217/Pid.B/2019/PN Lsk). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis preskriptif. Hasil penelitian (1) metode scientific crime investigation (SCI) yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan tersebut, yaitu melalui pemeriksaan secara kimia forensik dengan menggunakan metode/alat pemeriksaan Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS); (2) metode SCI tersebut menghasilkan alat bukti lain yang menguatkan alat bukti keterangan saksi mahkota tunggal, yaitu alat bukti “keterangan ahli” dan “surat” yang merupakan konkretisasi dari metode SCI. Hakim menggunakan ketiga alat bukti tersebut dalam Putusan PN Lhoksukon Nomor: 216/Pid.B/2019/PN Lsk dan 217/Pid.B/2019/PN Lsk.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH SIMPANG TIGA REDELONG Nor Solichin; Jamaluddin Jamaluddin; Ramziati Ramziati
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i1.7941

Meskipun ibu orang yang lebih berhak mengasuh anak sesuai Pasal 105 KHI, tapi kenyataan empiris di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong memberikan hak asuh kepada ayah. Penelitian bertujuan menganalisis pertimbangan hakim memberikan hak asuh, eksekusi hak asuh anak dan perlindungan anak pasca perceraian. Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. data primer diperoleh melalui wawancara. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim memberikan hasuk kepada supaya memberikan perlindungan terbaik bagi anak. Eksekusi hak asuh belum pernah dilakukan karena belum pernah ada masyarakat yang mohonkan ke Mahkamah. Perlindungan anak setelah putus perkawinan orangtua lebih terjamin dipelihara oleh ayah secara materil.

Teori Maslahat Dalam Perceraian : Studi Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Jamaluddin Jamaluddin
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 46, No 2 (2012)
Publisher : Faculty of Sharia and Law - Sunan Kalijaga State Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.2012.46.2.%p

Divorce is something that is not expected to occur in a marriage, because the purpose of marriage is to establish a happy and eternal family. However, not all marriages can be a happy marriage and last forever. When the conflict happens between husband and wife and there is no more peaceful solution, the law gives alterative to a divorce, so the husband and wife can get out of the crisis. Anyway, divorce should not happen too easily, and according to the hopes of the couple. In the Law Number 1 in 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic law which one of the purposes is to give welfare, if the divorce is chosen as alternative solution to the family crisis.

Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dan Kekuatan Pembuktiannya dalam Hukum Acara Perdata Khairatus Sulma; Jamaluddin Jamaluddin; Arif Rahman
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 3 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i3.7107

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik jika dilihat dari perspektif Hukum Acara Perdata serta untuk mengetahui bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa pada dokumen elektronik yang ditandatangani secara elektronik. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan lewat analisis, deskripsi, dan kajian atas bahan-bahan pustaka yang berbentuk isi perjanjian, undang-undang dan literatur yang berkenaan dengan masalah yang hendak dikaji. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa keabsahan suatu kesepakatan yang dilaksanakan dengan memakai tanda tangan elektronik pada perspektif hukum perdata ialah berlandaskan pada asas-asas perjanjian sebagaimana yang termuat dalam KUHPerdata, selanjutnya dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi Transaksi Elektonik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 mengenai Transaksi Elektronik. Kekuatan pembuktian dokumen elektronik yang ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik sama dengan kekuatan pembuktian sertifikat atau akta otentik yang dibuat oleh aparat umum yang berkuasa. Usaha hukum penyelesaian sengketa mengenai transaksi elektronik yang dokumen elektroniknya ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik didasari persetujuan antar kedua belah pihak tentang alternatif hukum serta badan yang merampungkan persoalan yang berlangsung. Penyelesaian sengketa sendiri umumnya bisa diklasifikasikan jadi penyelesaian sengketa secara litigasi ataupun nonlitigasi.

SOSIALISASI PENTINGNYA LEGALITAS FORMAL DALAM KEPEMILIKAN TANAH DI GAMPONG PANTON RAYEUK A KECAMATAN BANDA ALAM KABUPATEN ACEH TIMUR Jumadiah Jumadiah; Jamaluddin J; Muammar M; Sutriani s; Sulaiman S
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 2 (2023): Maret-April
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Land has an important role in people's lives as infrastructure and resources forgampong communities, especially those in rural areas. Property rights are hereditary,strongest and fullest rights that people can have over land. Whereas regarding theimportance of the formal legality of land ownership it is necessary to provide anunderstanding to the gampong community, and on average the land owned by thesecommunities relies on the Keusyik Decree, according to positive law the legal force is verylow, so it is time for this socialization to be carried out so that the community knows andregister their lands so that they have a strong legal basis, this avoids disputes, so theproblem is how formal legality is in land ownership in Gampong Panton Rayeuk A, BandaAlam District, East Aceh Regency, as well as efforts to increase the knowledge and legalawareness of residents.The purpose of this socialization is for the land to obtain certainty, order and legalprotection for interested parties.The method used is the lecture and discussion method. TheLecture Method is used to provide participants with an understanding of the topic offormal legality service (land registration) related to land ownership. The lecture describedformal legality material related to land ownership in a clear, systematic manner so that itwas easy to understand. While the discussion method is used to provide more opportunitiesfor participants to discuss, question, provide input, and/or deepen the material provided.The output to be achieved is understanding of legal rules/ease for the community inobtaining legality of land

IMPLEMENTASI DIVERSI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM TAHAP PENUNTUTAN OLEH JAKSA DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI ACEH SELATAN Rista Zullibar PA; Jamaluddin Jamaluddin; Muhammad Nur
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 11, No 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v11i1.9945

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas diversi sistem peradilan pidana anak dalam tahap penuntutan oleh jaksa di wilayah kejaksaan aceh selatan dan hambatan dalam melaksanakan diversi sistem peradilan anak dalam tahap penuntutan. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang undangan. Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian Preskriptif, dengan menggunakan data bahan hukum primer, skunder dan tersier. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa, proses diversi yang dilakukan Jaksa pasti memiliki prosedur sesuai dngan peraturan yang berlaku yang perlu diketahui dan dipahami dengan baik melalui penerapannya secara langsung. Setelah di sahkan Undang Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 dan berlaku, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan telah melakukan upaya Diversi pada perkara Anak berhadapan dengan hukum , meskipun belum ada yang ditunjuk secara khusus dengan Surat Keputusan Jaksa Agung sebagai Jaksa Anak. Kejaksaan Negeri Aceh Selatan telah melakukan proses Diversi sesuai Prosedur dengan melakukan pertimbangan mengenai tindak pidana yang dilakukan, umur, serta melakukan koordinasi dengan BAPAS. Masih tergolong baru penerapan UUSPPA ini bagi masyarakat awam sehingga pemahaman akan Diversi dan prosedur pelaksanaannya masih minim. Banyaknya pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Diversi sehingga masih sulit untuk melakukan koordinasi secara cepat, mengingat tempo penyelesaian perkara Diversi yang singkat.

SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN MAHKAMAH SYAR’IYAH (STUDI PADA KECAMATAN CELALA KABUPATEN ACEH TENGAH) Baina Sari; Jamaluddin Jamaluddin; Ramziati Ramziati
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 11, No 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v11i1.9141

Indonesia termasuk Negara yang membatasi praktik poligami yaitu dengan menetapkan beberapa persyaratan yang harus di tempuh untuk dapat melakukan poligami, yaitu persyaratan alternatif dan kumulatif. UU No. 1 Tahun 1974 juga mengatur prosedur yang harus ditempuh suami dalam melakukan poligami, yakni melalui proses pada pengadilan. Meskipun UU telah mengatur mengenai poligami namun persoalannya adalah masih terjadi kasus-kasus poligami yang dilakukan tanpa izin Mahkamah Syar’iyah. Pernikahan keduanya dilakukan dengan cara nikah bawah tangan, di mana proses pernikahan kedua tersebut dilakukan tanpa dicatatkan dan tanpa persetujuan isteri pertama yang sah. KUHP mengatur tentang ancaman pidana bagi suami yang melanggar asas monogami yaitu pada Pasal 279 KUHP. Penelitian bertujuan untuk menganalisa mengapa sanksi hukum terhadap pelaku perkawinan poligami tanpa izin belum mampu mencegah terjadinya perkawinan poligami tanpa izin di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah serta menganalisa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan tanpa izin. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis yang secara khusus mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah. Pengumpulan data juga dilakukan melalui studi wawancara. Kesimpulan bahwa pelaku perkawinan poligami siri tanpa izin di Kecamatan Celala belum pernah mendapatkan sanksi hukum, dikarenakan tidak adanya pengaduan atau laporan dari isteri pertama yang sah kepada pihak Kepolisian, sehingga pihak Kepolisian tidak dapat memproses secara hukum, yang ada hanya upaya hukum yang dilakukan oleh isteri pertama berupa sanksi sosial. Namun hal tersebut tidak memberikan efek jera atau tidak berimbas kepada perkawinan poligami yang dilakukan secara siri antara suami dan isteri kedua. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan poligami tanpa izin ini adalah dengan melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi berkenaan dengan mempertahankan keharmonisan rumah tangga, serta solusi yang juga harus dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang ataupun pihak yang terkait adalah harus dengan tegas memberlakukan Undang-undang yang sudah ada, juga harus menanamkan dalam jiwa masyarakat yang bahwa pasal 279 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana benar adanya dan dapat diterapkan jika suami melakukan perkawinan poligami tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari isteri pertama. Kata Kunci: Sanksi Hukum, Pelaku Perkawinan, Poligami tanpa izin

SOSIALISASI PENTINGNYA LEGALITAS FORMAL DALAM KEPEMILIKAN TANAH DI GAMPONG PANTON RAYEUK A KECAMATAN BANDA ALAM KABUPATEN ACEH TIMUR Jumadiah Jumadiah; Jamaluddin J; Muammar M; Sutriani s; Sulaiman S
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 2 (2023): Maret-April
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Land has an important role in people's lives as infrastructure and resources forgampong communities, especially those in rural areas. Property rights are hereditary,strongest and fullest rights that people can have over land. Whereas regarding theimportance of the formal legality of land ownership it is necessary to provide anunderstanding to the gampong community, and on average the land owned by thesecommunities relies on the Keusyik Decree, according to positive law the legal force is verylow, so it is time for this socialization to be carried out so that the community knows andregister their lands so that they have a strong legal basis, this avoids disputes, so theproblem is how formal legality is in land ownership in Gampong Panton Rayeuk A, BandaAlam District, East Aceh Regency, as well as efforts to increase the knowledge and legalawareness of residents.The purpose of this socialization is for the land to obtain certainty, order and legalprotection for interested parties.The method used is the lecture and discussion method. TheLecture Method is used to provide participants with an understanding of the topic offormal legality service (land registration) related to land ownership. The lecture describedformal legality material related to land ownership in a clear, systematic manner so that itwas easy to understand. While the discussion method is used to provide more opportunitiesfor participants to discuss, question, provide input, and/or deepen the material provided.The output to be achieved is understanding of legal rules/ease for the community inobtaining legality of land

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search