Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.286
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Perspektif : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Jurnal Yuridis INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW (IJOSPL) Jurnal Sosial dan Teknologi Action Research Literate (ARL) Indonesia Law Review (ILREV) LEBAH
Binoto Nadapdap
Universitas Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia Sihombing, Pardamean; Widiarty, Wiwik Sri; Nadapdap, Binoto
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 6 No. 1 (2026): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v6i1.32627

Abstract

Perlindungan data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia semakin penting seiring dengan pesatnya perkembangan sektor ini. Kerangka hukum nasional telah diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kerangka hukum yang ada serta membandingkannya dengan standar internasional seperti General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach) untuk menganalisis kerangka hukum perlindungan data pribadi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan komprehensif untuk melindungi data pribadi, dengan menetapkan hak-hak konsumen atas data mereka dan kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data. Namun, meskipun regulasi ini penting, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum yang memadai, terutama dalam menanggulangi kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU PDP telah menyediakan dasar hukum yang komprehensif, efektivitasnya masih terhambat oleh ketiadaan lembaga pengawas independen yang operasional, mekanisme penegakan hukum yang lemah, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Implikasi dari temuan ini menekankan perlunya percepatan pembentukan lembaga pengawas, penguatan sanksi dan mekanisme penegakan, serta peningkatan literasi digital guna membangun ekosistem e-commerce yang lebih aman dan memperkuat kepercayaan konsumen.
Debitor Dinyatakan Pailit Akibat Hakim Menolak Mengesahkan Rencana Perdamaian (Homologasi) Studi Kasus Putusan Nomor 372/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Sadiqien, Radhitya Arbenvisar; Widiarty, Wiwik Sri; Nadapdap, Binoto
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 6 No. 3 (2026): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v6i3.32725

Abstract

Krisis kesehatan global akibat Covid-19 mengakibatkan gangguan stabilitas keuangan bagi banyak korporasi, tidak terkecuali PT Prioritas Gading Indonesia yang berfokus di bidang properti. Upaya penyelamatan usaha dilakukan melalui pengajuan PKPU, dan langkah ini membuahkan hasil berupa dukungan mayoritas kreditor terhadap rencana perdamaian yang ditawarkan. Melalui analisis Putusan Nomor 372/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, penelitian ini mengevaluasi pertimbangan majelis hakim yang menolak pengesahan perdamaian dan dampaknya terhadap status pailit debitor, dengan menitikberatkan pada penerapan asas keadilan serta kelangsungan usaha menurut regulasi yang berlaku. Kajian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan doktrin hukum dalam kerangka yuridis normatif, yang hasilnya mengonfirmasi bahwa penolakan pengesahan perdamaian oleh hakim tetap terjadi melalui Pasal 285 ayat (2) walaupun ketentuan suara mayoritas Pasal 281 UUK-PKPU sudah tercapai. Penolakan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum berupa pernyataan pailit terhadap debitor serta terbatasnya upaya hukum yang dapat ditempuh. Kondisi ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan berpotensi mengesampingkan asas kelangsungan usaha, sehingga diperlukan pembaruan regulasi untuk menjamin keseimbangan dan perlindungan hukum bagi para pihak.
Analisa Hukum Pemisahan Peran Social Commerce terhadap Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Aufar Rizan, Rangga; Sri Widiarty, Wiwik; Nadapdap, Binoto
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 6 No. 4 (2026): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v6i4.32794

Abstract

The development of globalization and the industrial revolution 4.0 has encouraged trade to switch to the digital realm through Social Commerce. However, this has a negative impact on offline MSMEs, so the government issued Trade Minister Regulation No. 31 of 2023 to limit Social Commerce as a promotional medium. However, this policy has not been effective because business actors such as TikTok Shop are still operating through partnerships with other e-commerce, so the goal of protecting MSMEs is not optimal. This research aims to discuss the alignment of the legal function of the issuance of the Minister of Trade Regulation in separating the role of Social Commerce with the objective of protecting Micro, Small, and Medium Enterprises, as well as to examine the efforts of the Government in providing protection to Micro, Small, and Medium Enterprises in the era of digital trade. The method of analysis is conducted in a normative juridical manner which involves the study of relevant regulations, by using the theory of legal protection, welfare state theory and people’s economy theory. Researcher finds that the regulation of role separation of Social Commerce has not been effective in protecting Micro, Small, and Medium Enterprises, because there are still loopholes that allow the practice of integrated Social Commerce to continue to operate through partnership schemes, so that the objective of the regulation is only formal and has not reflected the actual practice.
Kepastian Hukum Pemagangan di Kabupaten Bekasi Dalam Melindungi Hak Peserta Magang Sirait, Idul Fitri Kuengsi; Napitupulu, Diana R.W.; Nadapdap, Binoto
PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Vol. 31 No. 2 (2026): Edisi Mei
Publisher : Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30742/perspektif.v31i2.949

Abstract

Program pemagangan dalam negeri didesain Pemerintah untuk mempersiapkan atau meningkatkan keahlian bagi calon tenaga kerja berbasis pelatihan kerja. Perusahaan yang menerima program pemagangan tetap harus melindungi hak-hak tenaga pemagangan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Peserta Magang mempunyai hak mulai dari mendapatkan bimbingan instruktur, fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja, uang saku, program jaminan sosial serta mendapatkan sertifikat. Terdapat banyak perusahan di Kabupaten Bekasi yang menggunakan tenaga kerja dengan status magang. Menggunakan tenaga magang menjadi alternatif untuk mendapatkan buruh dengan cost upah yang rendah (upah murah), menghindari perselisihan hubungan industrial serta adanya kemudahan untuk menghentikan peserta magang jika tidak dibutuhkan sewaktu-waktu tanpa memberikan kompensasi apapun. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak-hak peserta magang dengan kesesuaian penerapan aktual di lapangan khususnya di daerah Kabupaten Bekasi Metode penelitian yang dipergunakan ialah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah perlu membuat regulasi yang memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak peserta magang. Pengawas ketenagakerjaan perlu diberikan wewenang penuh untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar hak-hak peserta magang, bukan hanya sekedar memeriksa dan memberikan rekomendasi. The domestic apprenticeship program is designed by the government to prepare or improve the skills of prospective workers based on job training. Companies that accept apprenticeship programs must still protect the rights of apprentices as stipulated in Article 13 of the Minister of Manpower Regulation No. 6 of 2020 concerning the Implementation of Domestic Apprenticeships. Interns have rights ranging from receiving instructor guidance, occupational safety and health facilities, pocket money, social security programs, and obtaining certificates. Many companies in Bekasi Regency use apprentices. Using apprentices is an alternative to obtaining workers with low wages (cheap wages), avoiding industrial relations disputes, and providing the ease of terminating apprentices if they are not needed at any time without providing any compensation. This study aims to examine the rights of apprentices and their suitability for actual implementation in the field, especially in Bekasi Regency. The research method used is normative juridical research. The results of the study indicate that the government needs to create regulations that provide legal certainty for the rights of apprentices. Labor inspectors need to be given full authority to impose sanctions on companies that violate the rights of apprentices, not just to inspect and provide recommendations.
Co-Authors Aartje Tehupeiory, Aartje Anwar, Syamsul Musbahul Ariasih Raharja, Yany Aufar Rizan, Rangga Betlehn, Andrew Betlen, Andrew Defane, Yoris Dhaniswara K. Harjono Fahmi, Yusrizal Fernando Silalahi Hutabarat, Sylvana M D Kencanawati, Kumala Manotar Tampubolon Napitupulu, Diana R.W. Napitupulu, Diana Ria W Pratama, Febrian Sadiqien, Radhitya Arbenvisar Sihombing, Pardamean Sirait, Idul Fitri Kuengsi Suryanto, Parlindungan Tumanggor, Tumanggor Wiwik Sri Widiarty Wuhanbino, Gerald Yonathan, Helsen