Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.987
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Badamai Law Journal Jurnal Akta Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Al-Adl : Jurnal Hukum Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Justicia Journal Adil Indonesia Journal Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan INJURLENS Open Access DRIVERset Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) DIMAS-UNDAR
Muhammad Andri
Darul Ulum
Humanities Economics, Econometrics & Finance Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
Implikasi Isbath Nikah Terhadap Status Istri, Anak Dan Harta Dalam Perkawinan Dibawah Tangan Muhammad Andri
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 1 No. 1 (2020): Edisi Oktober 2020
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v1i1.11

Abstract

Law Number 1 of 1974 article 2 paragraph (2) clearly mandates the registration of marriages, but the fact is that in the community there are still marriages that are not recorded, this is evidenced by the existence of marriage ceremoniesin Indonesia such as in the high court of the East Java religion, which has granted the case. petition (voluntary) for 679 cases that were granted according to the performance report of the High Religious Court in 2019. The problem raised is how the implications of marriage isbath on the status of wife, children and marital assets in an underhand marriage. The research method in writing this article is a normative legal research method, which is research that is focused on examining the application of the norms or norms in positive law. Normative legal research methods are usually qualitative (not in the form of numbers).In his findings that the implication of marriage isbath on the status of wife, children and marital assets in an underhand marriage, that the existence of a marriage certificate in accordance with Supreme Court Regulation No.1 of 2015 has legal consequences if an application is made for legalization of marriage which implies legal guarantees of husband and wife marital relations , children and birth certificates, assets in marriage can obtain legal guarantees.  
Application For Marriage Dispensation Post Application Of Law Number 16 Year 2019 Concerning Marriage In Jombang Maya Shofia; Muhammad Andri
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 3 No. 2 (2022): Edisi Juni 2022
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v3i2.71

Abstract

The applicable law has also been updated to adapt to the current situation and time, if it is deemed irrelevant then the applicable law will be abolished and replaced. With the new law, there will be impacts that arise both in society and in law enforcement officials. Consideration of the decision of the Religious Courts in adjudicating cases of marriage dispensation must also be in accordance with the evidence and testimony submitted during the trial so as not to injure the applicable law. The purpose of this study is to find out how effective the application for marriage dispensation is after the enactment of Law Number 16 of 2019. And how is the legal basis for adjudicating marriage dispensation cases at the Jombang Religious Court. This study uses descriptive qualitative research and a sociological approach is applied through data and statements obtained from the interaction between the researcher, the object under study, and the people in the research place. The results of this study indicate that the enactment of Law Number 16 of 2019 has an impact on the Religious Courts by increasing the number of requests for cases of filing early marriage dispensations, many factors have influenced this increase based on the provisions of PERMA Number 5 of 2019 which regulates the procedure for adjudicating Early marriage dispensation cases so that the current trial is more complicated than before.
PROBLEMATIKA DISPENSASI NIKAH: UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK DI INDONESIA Muhammad Andri; Sumarwoto Sumarwoto
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.15037

Abstract

Pernikahan anak merupakan masalah serius yang berdampak negatif terhadap anak dan masyarakat secara keseluruhan. Dispensasi nikah, sebagai proses hukum yang memperbolehkan pernikahan anak di bawah usia minimum yang ditetapkan, menjadi salah satu faktor penyebab utama pernikahan anak yang masih tinggi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam Strategi untuk Merespons Peningkatan Dispensasi Nikah, dan Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Dispensasi Nikah, serta Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, melalui studi kepustakaan (library research). Selain itu menelaah dan menganalisa ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Aprroach) karena dalam mencari jawaban atas permasalahan yang diangkat perlu menelaah materi muatan dari pada perundang-undangan yang terkait dengan berlandaskan pada pemahaman atas asas perundang-undangan yang berkaitan dengan undang-undang yang dijadikan bahan penelitian. Hasil Penelitian menyebutkan bahwa Peningkatan dispensasi perkawinan yang signifikan memerlukan strategi yang tepat untuk mengatasinya diantaranya perlu dilakukan penguatan pendidikan pernikahan, Meningkatkan konseling sebelum dan sesudah menikah, Meningkatkan komunikasi terbuka dan dialog, Penguatan peran institusi keagamaan, membentuk keluarga dan masyarakat yang stabil. Ada beberapa faktor penyebab yang berkontribusi terhadap peningkatan permohonan dispensasi Nikah, Perubahan sosial dan budaya, Perbedaan keyakinan dan agama,Perbedaan usia yang mencolok, Faktor keuangan, Kemajuan teknologi dan akses informasi. Adapun upaya untuk mencegah maraknya pernikahan anak di Indoensia, diantaranya meningkatkan Kesadaran masyarakat, memperkuat kebijakan dan menegakkan hukum, meningkatkan akses pendidikan, dan memberdayakan perempuan dan anak.
Pembinaan Kesehatan Mental Remaja Di MTS Ngalaban Desa Bendet Kecamatan Diwek Jombang Lulus Fajarwati Kholig; Supriadi Supriadi; Muhammad Andri; Tyas Erviyanti; Vera Oktavianti
Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Darul Ulum Vol 1 No 1 (2022): DIMAS-UNDAR
Publisher : Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/dimas.v1i1.522

Abstract

Kesehatan mental merupakan sebuah kondisi dimana individu terbebas dari segala bentuk gejal a – gejala gangguan mental. Mts Ar Rahman adalah salah satu sekolah islam swasta yang ada ngalaban desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Masa Pandemi yang berlangsung selama 2 tahun membawah dampak yang cukup besar bagi keseharan mental remaja pada khususnya,pandemi covid 19 membawa dampak cukup baik itu bagi orang dewasa maupun bagi remaja yang seharsnya dijalani dengan sejuta kegiatan, namun karena adanya covid maka segala aktifitas menjadi terbatas. hal ini kami jumpai disekolah Mts Ngalaban desa Bendet kecamatan Diwek Kabupaten Jombang propinsi Jawa Timur berdasarkan temuan yang kami dapati dan informasi yang kami terima dari sumber – sumber yang terpercaya.Dengan bekal informasi yang kami dapatkan dilapangan kami berinisiatif untuk melakukan pembinaan kesehatan remaja untuk mengawali penanganan terhadap permasalahan yang ada disekolah tersebut.Dengan memberi pengetahuan apa itu kesehatan mental dan pentingnya kesehatan mental bagi setiap individu maka penting bagi mereka untuk mendapatkan pembinaan sedari dini agar mereka memiliki cukup pengetahuan menjaga kesehatan mental mereka dimasa pandemi sekarang ini .Setiap Individu yang memilki jiwa mempunyai indikasi akan gangguan kesehatan mental.Disini remaja merupakan masa transisi dan merupakan masa perkembangan yang cukup sulit dan memilki kompleksitas permasalahan cukup banyak memerlukan betul – betul perhatian dari orang tua maupun dari pihak sekolah ,agar maslah yang ada dapat dengan cepat tertangani dengan baik dan tepat.Kesehatan mental merupakan hal penting yang harus diperhatikan selayaknya kesehtaan fisik.
FAKTOR MENINGKATNYA PERCERAIAN DIMASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN JOMBANG muhammad andri andri
Justicia Journal Vol. 10 No. 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/yusticia.v10i1.241

Abstract

Membangun perkawinan yang langgeng merupakan suatu hal yang sangat didambakan bagi semua manusia dimuka bumi ini. kondisi terkini dimana seluruh dunia mengalami pandemi covid-19 menimbulkan berbagai persoalan tersendiri dalam keluarga. Di Wilayah Kabupaten Jombang Jawa Timur juga meningkat angka percaraian selama masa pandemi covid. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi penyebab meningkatnya angka perceraian di pengadilan agama kabupaten jombang. Bagaimana upaya yang harus diakukan untuk mengurangi angka perceraian. tulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian hukum yuridis normatif metodenya biasanya bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka) dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Faktor Penyebab utama perceraian di masa pandemik ini karena persoalan kurangnya nafkah keluarga yang disebabkan kurangnya pendapatan suami dan faktor yakni perilaku atau perselingkuhan. Upaya menekan terjadinya perceraian adalah dengan program Bimbingan Perkawinan dan Pusaka Sakinah.Dan mengembangkan Pusat layanan Keluarga Sakinah.
PEMBAGIAN HARTA GONO GINI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Ade Irwina Safitri; Zulis Mariastutik; Muhammad Andri
Justicia Journal Vol. 11 No. 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v11i1.11102

Abstract

Gono gini atau harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama sama selama masa dalam ikatan perkawinan.Perbincangan masalah gono gini sering menjadi hangat di masyarakat dan menyita perhatian public, terutama media massa dalam kasus perceraian public figur atau seorang artis terkait perselisihan tentang pembagian gono gini atau harta bersama. Perkara perceraian yang menjadi pokok perkara justru akan semakin rumit dan berbelit - belit, bahkan sering memanas dalam sidang - sidang perceraian di pengadilan bila dikomulasi dengan tuntutan pembagian gono gini atau harta bersama, atau apabila ada rekonvensi pembagian gono gini atau harta bersama dalam perkara perceraian. Lalu Bagaimana perspektif Hukum islam terhadap gono gini? Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang di lakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.Adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa Didalam hukum fiqih islam pembahasan harta gono gini tidak membahas secara rinci tentang pembagian harta gono gini suami istri dalam perkawinan, melainkan hanya secara garis besarnya saja, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda. Kompilasi Hukum Islam disusun dengan maksud untuk melengkapi Undang - undang perkawinan dan diusahakan secara praktis mendudukannya sebagai hukum perundang - undangan meskipun kedudukannya tidak sama dengan itu . Sehingga pembahasan tentang harta bersama lebih luas dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XIII yang terdiri dari 13 pasal.
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH: (STUDI KASUS DI DESA GEDANGAN, SUMOBITO JOMBANG) Fazlur Rizvi Hadziq; Muhammad Andri
Justicia Journal Vol. 12 No. 1 (2023): Maret 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v12i1.12103

Abstract

Di zaman milenial ini, memiliki sertifikat tanah sangat diwajibkan untuk menghindari hal-hal yang mengakibatkan masalah atau perkara-perkara mengenai tanah. Namun dengan begitu, masih saja ada masyarakat yang tidak memiliki sertifikat tanah, padahal hal ini sangat penting mengingat begitu mudahnya untuk memanipulasi sistem sertifikasi, begitu juga dengan kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat khususnya di Desa Gedangan, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang. Yang bahkan hampir sebagian masyarakat Desa Gedangan tidak memiliki sertifikat tanah sama sekali. Maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya? Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dan pendukung yang dihadapi masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya? Solusi seperti apakah agar pendaftaran tanah menjadi lebih baik? Penelitian ini termasuk dalam tipelogi penelitian Empiris. Data dikumpulkan dengan dua cara, yaitu wawancara serta mengisi kuesioner dan dianalisis secara kualitatif serta mengunakan pendekatan perundang-undangan serta prinsip hukum yang berlaku yang menjadi patokan dalam menentukan kesadaran hukum masyarakat. Data dari lapangan tersebut diperoleh melalui diskusi serta melalui media elektronik yang fokus terhadap permasalahan.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Kesadaran Hukum masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya masih tergolong kurang, masih banyak masyarakat yang tidak mengerti tata cara serta aturan hukum yang berlaku dalam mendaftarkan tanahnya, hal ini rawan terpicu terjadinya konflik sengketa serta pemalsuan akta sertifikat. Pemerintah setempat harus lebih giat dalam mempercepat sertifikasi tanah, karena apabila program telah dijalankan tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu maka kebanyakan masyarakat tidak mengetahuinya.
PENCEGAHAN PERKAWINAN DI USIA MUDA DI KABUPATEN JOMBANG : ( STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JOMBANG NOMOR 198/Pdt.P/2021/PA.Jbg) Sayyid Jamaluddin Al Husaini Al Af; Muhammad Andri
Justicia Journal Vol. 12 No. 2 (2023): September 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v12i2.12207

Abstract

Marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on Belief in One Almighty God. Young or early age marriage is a marriage that is carried out when they are not yet 20 years old, both male and female. So that this age becomes one of the obstacles for himself, his family and society to achieve a good life stability. Based on the provisions of Law Number 16 of 2019 it states that marriage is only permitted if a man and a woman have reached the age of 19, whereas in the previous Law No. 1 of 1974 the minimum age for marriage for women was 16 years and for men 19 years old. From underage marriages there are several social problems faced, including promiscuity due to lack of control and effective communication from parents, economic factors, low education factors, cultural and traditional factors, and mass media factors. The fact is that the implementation of marriage at an early age has a negative impact on children, both physically and mentally. Based on the Study Report on Child Marriage in Indonesia, high rates of early marriage can increase the risk of death for mothers and children. Some examples of impacts that can result from early marriage include health problems, the risk of babies born with stunting, hampered education, and inharmonious marriages. Early marriage will certainly lead to underage work because like it or not, early age couples have to make a living for their next life. Because they are underage, of course finding a job will be difficult, this will result in economic difficulties and in the long term, child neglect. In other words, underage marriage can be contrary to the objectives of Islamic law and therefore the Jombang Religious Court prevents underage child marriages in Jombang Regency.
Implementasi Kedudukan Dan Hak Anak Angkat Dalam Pewarisan: Studi Di Desa Keplaksari Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang Wiji Shobirin; Muhammad Andri
Justicia Journal Vol. 13 No. 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v13i1.13105

Abstract

Kebiasaan mengadopsi anak/mengangkat anak orang lain sebagai anak di dalam bahasa Arab disebut istilah “Tabanni”, sementara konsepsi pengangkatan anak dalam Staatsblad 1917-129 dikenal dengan istilah adopsi, yang berasal dari kata adoptie. Dalam Undang-undang anak angkat tidak berhak mendapat waris dari orang tua angkatnya. namun di masyarakat masih terjadi anak angkat mendapat waris dari orang tua angkatnya. penelitian ini mengangkat tentang Bagaimana Kedudukan dan hak Anak Angkat dalam Hukum Waris Islam. dan bagaimana proses pembagian warisan dilakukan dalam konteks keluarga yang memiliki anak angkat di Desa Keplaksasi Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris karena penelitian ini berfokus pada segi-segi hukum positif atau hukum yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, yang kemudian dihubungkan dengan praktik yang terjadi di lapangan. hasil penelitian ini menyatakan bahwa Bahwa pada dasarnya Pengangkatan Anak mengutamakan kepentingan anak. Di dalam Pasal 39 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pengangkatan tidak memutus hubungan darah. Anak angkat dapat diakui secara hukum dan diberikan hak melalui putusan pengadilan. Dalam Islam, anak angkat tidak mendapatkan hak waris seperti anak kandung. Melainkan mendapatkan hak waris hanya dari orang tua kandungnya. Pengangkatan anak tanpa persidangan pengadilan dan hibah tanah yang tidak sesuai aturan menyebabkan konflik warisan. Konflik antara Kasdi dengan Endang Kastyowati pada dasarnya adalah konflik antara orang Tua Kandung dengan Anak Kandung. namun yang menjadi catatan besar adalah bahwa konlik ini bermula dari orang tua angkat mereka yaitu (Mu'asim) yang menghibahkan harta kepada Endang Kastyowati sehingga membuat konflik dengan Kasdi yang sejatinya adalah orang tua Kandungnya. Dan penyelesaian Konflik ini telah dilakukan dengan jalan Mediasi kedua belah pihak. Dalam penyelesaian sengketa yang ada kaitannya dengan kewarisan secara mediasi di Kantor desa harus memperhatikan status subyek hukumnya dan posisi (status) obyek sengketa beserta kesepakatan para pihak yang bersengketa mengenai permasalahan akan diselesaikan secara hukum adat ataukah hukum islam ataukah berdasrkan musyawarah untuk mufakat
Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian,: Pembulatan, Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) (Harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Malang) Mahmud Alfi Syifa’ Alfi; Muhammad Andri Andri
Justicia Journal Vol. 13 No. 2 (2024): September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v13i2.13209

Abstract

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Kota Malang. Peraturan ini mengatur prosedur dan mekanisme yang harus dilalui dalam proses harmonisasi Raperda, untuk memastikan konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kepentingan nasional. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana proses harmonisasi dilaksanakan, termasuk peran Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan ini telah diterapkan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan Kemenkumham. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas harmonisasi peraturan di tingkat daerah, sehingga produk hukum yang dihasilkan lebih berkualitas dan sesuai dengan kerangka hukum nasional.
Co-Authors abdul rochim Abdul Rochim Achmad Syarifudin Ade Irwina Safitri Ade irwina Safitri Afif Ilanul Huda Farhan Oky Setyawan Fazlur Rizvi Hadziq Firli Rahma Tri Rahayu Fransiska Ardana Gios Adhyaksa Hafifah Islamiyah Putri Haris Budiman Kuswanto Kuswanto kuswanto kuswanto Lulus Fajarwati Kholig Mahmud Alfi Syifa’ Alfi Maya Shofia Mohammad Rafie Noer Diana Errika Nur Fareha Rafiie, Mohammad Rini Winarsih Sayyid Jamaluddin Al Husaini Al Af sugiana sugiana Sumarwoto, S.H.I., M.H. Sumarwoto, S.H.I., M.H. Suparhadi Mustafa supriadi Supriadi Supriadi Tri Susilowaati Tri Susilowati Tri Susilowati Tyas Erviyanti Vera Oktavianti Wahyu Febriono Wiji Shobirin Winarsih, Rini Zulis Mariastutik