Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.928
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Badamai Law Journal Jurnal Akta Al-Adl : Jurnal Hukum Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Justicia Journal Justicia Journal Adil Indonesia Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat Darul Ulum Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Muhammad Andri
Darul Ulum
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
The Role of Village Government In Overcoming Environmental Pollution Caused by Tofu Factory Waste Muhammad Andri; Mohammad Rafie; Haris Budiman; Afif Ilanul Huda
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v10i1.7079

Abstract

Environmental problems cannot be separated from human activities themselves which cause damage to nature and has very broad consequences for human and animal life. Environmental damage is caused by a business that is only concerned with profits, ignoring the consequences of its production which can pollute the surrounding environment. The research method used by the author in studying this problem is normative juridical. using a statutory approach. The problem that occurred in this study was the emergence of a pungent odor and damage to the irrigation river ecosystem caused by this tofu factory waste. And there is no business permit or environmental permit from the tofu factory. The issues raised are 1. What is the role of the Village Government in dealing with environmental pollution caused by this factory waste? 2. What are the Pesa Government's efforts regarding environmental pollution caused by tofu factory waste. In conducting this research the authors used a normative juridical research method. The results showed that the role of the village government in overcoming environmental pollution caused by tofu factory waste generally has 3 roles, namely as a facilitator, motivator, and mediator. Such responsibility is limited to a formal existence. However, it must still refer to the provisions stipulated in Law Number 32 of 2009 concerning PPLH and Regional Regulation 11 of 2019 concerning the Nganjuk PPLH. Permits are a juridical instrument used by the government as a system for managing conditions in people's lives that must be obeyed by all people to control activity so that their business has strong legality. By completing a business permit and environmental permit, the business complies with the law
Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal Muhammad Andri
ADIL Indonesia Journal Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lahirnya peraturan tentang bimbingan perkawinan dilandasi adanya tingginya angka perceraian di masyarakat, faktor yang memicu salah-satunya adalah kurangnya pengetahuan dan rasa tanggung jawab suami dan isteri sehingga memicu konflik diantara mereka, namun dalam ajaran islam terdapat konsep ashulh yaitu upaya mendamaikan. Bahwa penelitian ini adalah penelitian normatif atau doctrinal research. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan (bimwin) yang selama ini dilaksanakan hanya sekedar formalitas saja, dan hanya sebagai pemenuhan ketentuan undang-undang, faktanya nilai angka perceraian masih tinggi, maka pemerinta melalui program yang baru yaitu Bimbingan Perkawinan (bimwin) sekaligus dijadikan program nasional penanggulangan angka perceraian dan pembentukan keluarga sakinah dalam rangka membangun SDM unggul dan berkualitas sesuai dengan nilai-nilai Nawa Cita. Namun demikian patut kita apresiasi niat dan tujuan pemerintah yang ingin mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta harmonis dan ideal, degan harapan mampu melahirkan generasi yang kompeten, unggul dan berkualitas sesuai harapan bangsa. Kata Kunci: Bimibingan Perkawinan, Ideal, Keluarga
PROBLEMATIKA DISPENSASI NIKAH: UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN ANAK DI INDONESIA Andri, Muhammad; Sumarwoto, Sumarwoto
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i1.15037

Abstract

Pernikahan anak merupakan masalah serius yang berdampak negatif terhadap anak dan masyarakat secara keseluruhan. Dispensasi nikah, sebagai proses hukum yang memperbolehkan pernikahan anak di bawah usia minimum yang ditetapkan, menjadi salah satu faktor penyebab utama pernikahan anak yang masih tinggi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam Strategi untuk Merespons Peningkatan Dispensasi Nikah, dan Faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Dispensasi Nikah, serta Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, melalui studi kepustakaan (library research). Selain itu menelaah dan menganalisa ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Aprroach) karena dalam mencari jawaban atas permasalahan yang diangkat perlu menelaah materi muatan dari pada perundang-undangan yang terkait dengan berlandaskan pada pemahaman atas asas perundang-undangan yang berkaitan dengan undang-undang yang dijadikan bahan penelitian. Hasil Penelitian menyebutkan bahwa Peningkatan dispensasi perkawinan yang signifikan memerlukan strategi yang tepat untuk mengatasinya diantaranya perlu dilakukan penguatan pendidikan pernikahan, Meningkatkan konseling sebelum dan sesudah menikah, Meningkatkan komunikasi terbuka dan dialog, Penguatan peran institusi keagamaan, membentuk keluarga dan masyarakat yang stabil. Ada beberapa faktor penyebab yang berkontribusi terhadap peningkatan permohonan dispensasi Nikah, Perubahan sosial dan budaya, Perbedaan keyakinan dan agama,Perbedaan usia yang mencolok, Faktor keuangan, Kemajuan teknologi dan akses informasi. Adapun upaya untuk mencegah maraknya pernikahan anak di Indoensia, diantaranya meningkatkan Kesadaran masyarakat, memperkuat kebijakan dan menegakkan hukum, meningkatkan akses pendidikan, dan memberdayakan perempuan dan anak.
Changes in Agriculture Land Usage for Development of Housing (Studies in Tambakrejo Village Jombang District) Andri, Muhammad; Winarsih, Rini; Rafiie, Mohammad
JURNAL AKTA Vol 12, No 2 (2025): June 2025
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v12i2.44881

Abstract

The rise of housing development by developers on active agricultural land means the government must ensure national food security. Although Law No. 41 of 2009 concerning Protection of Sustainable Food Agricultural Land has been enacted, the reality is that in many cities many agricultural lands close to urban areas have been converted into residential areas. This is the background for the author to examine "The Legal Certainty Aspects in Conversion of Agricultural Land for Housing (Study in Banjardowo Village, Jombang District, Jombang Regency)”. This research uses a statue approach combined with a case approach so that it is normative juridical. The process of analyzing this data was carried out descriptively analytically, namely examining the conversion of agricultural land into housing based on Law No. 41 of 2009 concerning Protection of Sustainable Food Agricultural Land (UU PLP2B) and also associated with the regional spatial plan of Jombang district. The legal consequences of changing the use of agricultural land for housing development if it violates the provisions of the UU PLP2B in the sense that the changed agricultural land is classified as LP2B, then even if it already has a licensing document, it is null and void. For this reason, it must be handled seriously by applying the sanctions contained in Article 70 of the UU PLP2B.The Jombang District Government's efforts to overcome the many changes in the use of agricultural land for housing development have preventively conducted socialization related to the UU PLP2B, accompanied by stipulating Jombang District Regional Regulation Number 10 of 2021 concerning the Regional Spatial Plan of Jombang District for 2021-2041. Also through the relevant agencies, namely the Investment and One-Stop Integrated Services Agency (DPMPTSP), the Agriculture Office, the National Land Agency (BPN), the Public Works and Spatial Planning Office (PUPR), and the Regional Development Planning Agency of Jombang Regency, focus, select and organize in carrying out their coordination related to licensing services. Repressively, it is to increase supervision of developers related to license ownership and deal with problems of violations of the PLP2B Law thoroughly in order to foster a deterrent effect for developers or other community members.
Promosi Notaris Melalui Platform Digital Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Mutia Farida Niken; Rini Winarsih; Muhammad Andri
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 4 (2025): Juli - September
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Notaris sebagai Pejabat Umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Notaris, sebagai pejabat umum, memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan diangkat serta diberhentikan oleh Menteri, namun bukan merupakan pegawai negeri. Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mengubah cara berbagai profesi, termasuk Notaris, dalam memasarkan jasa mereka. Promosi Notaris melalui platform digital menjadi salah satu metode yang efisien dalam menjangkau klien potensial di era modern ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (status approach). Bentuk promosi yang melanggar ketentuan, seperti promosi yang bersifat berlebihan atau menjanjikan hasil tertentu, penggunaan media sosial untuk mengiklankan jasa Notaris secara agresif, serta promosi yang dapat menyesatkan masyarakat terkait dengan kemampuan atau jangkauan layanan yang diberikan. Promosi jasa Notaris melalui platform digital telah menjadi salah satu strategi pemasaran yang banyak dipilih oleh para Notaris dalam menghadapi perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan kemudahan informasi. Sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan menjaga martabat profesi, Majelis Pengawas Daerah bertugas untuk melakukan pengawasan dan penegakan aturan melalui pemeriksaan, penyelidikan, serta pemberian sanksi kepada Notaris yang terbukti melanggar ketentuan dalam UUJN. Sanksi yang diberikan dapat berupa teguran, peringatan, atau bahkan pencabutan izin praktik bagi Notaris yang melakukan pelanggaran serius. Namun, seiring dengan meningkatnya penggunaan media digital, muncul permasalahan terkait dengan kesesuaian promosi Notaris dengan ketentuan dalam UUJN yang mengatur tentang perilaku, kode etik, dan larangan-larangan dalam profesi Notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun promosi digital memberikan peluang besar bagi Notaris untuk memperluas jangkauan pasar, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar promosi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip etik dan regulasi yang diatur dalam UUJN, seperti larangan promosi yang bersifat komersial atau berlebihan. Oleh karena itu, penting bagi Notaris untuk memahami dan mematuhi batasan-batasan yang ditetapkan dalam UUJN agar promosi melalui platform digital tetap dapat dilakukan secara sah dan etis.
Tugas Dan Peran Kepala Desa Dalam Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kelurahan Candimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang) Hafifah Islamiyah Putri; Muhammad Andri; Tri Susilowati
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 4 (2025): Juli - September
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article generally discusses the concept of Domestic Violence (KDRT), narrowed down to the issue of abuse by husbands toward their wives. Problems occurring in villages are not limited to governance, customary management, and matters formally regulated under Law No. 6 of 2014, but go beyond these. Violent behavior within the household has now become a highly serious issue at the community level. The purpose of this study is to identify the duties and roles of the Village Head in providing legal protection for victims of domestic violence and to examine the legal protection afforded to victims of domestic violence. This research employs a normative juridical method with a statutory approach, which is then linked to the realities found in practice. The findings show that the role of the Head of Candimulyo Village includes providing guidance such as advice, physical and spiritual counseling, and participating as a third party in resolving issues and seeking solutions to address domestic violence. The forms of legal protection offered by the Candimulyo Village Head in dealing with domestic violence are also highlighted. The Village Head holds the authority to address social issues within the village, including Domestic Violence (KDRT), as stipulated in several regulations, such as: Law No. 6 of 2014 concerning Villages, which grants village heads the authority to administer village governance and resolve social issues; and Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT), which obligates public officials, including village heads, to report any known acts of domestic violence.
Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Bagi Debitur Yang Wanprestasi Atas Perjanjian Hutang Piutang Fahad; Muhammad Andri; Rini Winarsih
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Human being always wants to be able to live decently and adequately, in order to fulfill life, they often apply for debt to the bank, the condition for a debt is that the debtor must have a guarantee in the form of a Mortgage, if an agreement has been made between the debtor and the creditor, a legal relationship arises in the form of a debt-receivable agreement in which the debtor has the right to return according to what was agreed and vice versa, the creditor also has rights. However, often the development of the debtor commits an act that results in negligence or default so that the efforts that must be made by the creditor are to take action according to company regulations and if this is ignored by the debtor, the creditor should take legal action, namely filing a simple lawsuit to the District Court against the debtor who is in default, the purpose of filing this lawsuit is so that the debtor's responsibility does not impact the creditor's losses and the debtor must submit and comply with the instructions of the contents of the inkracht decision. Against this backdrop, the author of this thesis uses a Statute Approach to obtain information from various aspects regarding the legal issue being addressed. This Statute Approach is conducted by examining all laws and regulations related to the legal issues addressed in this thesis. After discussing the existing issues, it can be concluded that, based on this, creditors must resolve the issue of defaulting debtors in the District Court so that the debtor's liability is subject to the contents of the Condemnatoir decision.
Analisis Yuridis Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jombang Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Anak Di Bawah Umur Rahma Tri Rahayu, Firli; Susilowaati, Tri; Andri, Muhammad
Justicia Journal Vol. 14 No. 2 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v14i2.14209

Abstract

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan bentuk kejahatan seksual yang tergolong kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena berdampak serius terhadap fisik, psikis, dan masa depan korban yang masih dalam masa tumbuh kembang. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg terhadap kasus persetubuhan dengan anak di bawah umur serta menilai kesesuaian putusan tersebut dengan ketentuan hukum positif dan prinsip perlindungan anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim telah memenuhi unsur Pasal 81 UU Perlindungan Anak, namun masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip the best interest of the child. Diperlukan penguatan perspektif perlindungan anak agar putusan tidak hanya memenuhi syarat formil tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.
Analisis Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Kabupaten Jombang) Heri Susanto; Tri Susilowati; Muhammad Andri
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pembinaan narapidana untuk reintegrasi sosial secara sehat dan bertanggung jawab. Salah satu program utama dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah pemberian hak asimilasi dan integrasi melalui proses Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) oleh tim Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prosedur pemberian hak asimilasi dan integrasi serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Lapas Kelas IIB Jombang.Pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi langsung, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian hak mencakup evaluasi Litmas yang diikuti dengan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) hingga penerbitan keputusan oleh Kepala Lapas. Hambatan utama dalam proses ini meliputi keterbatasan sumber daya manusia di Lapas, perilaku narapidana yang tidak kooperatif, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program pembinaan. Meskipun demikian, program asimilasi dan integrasi di Lapas Kelas IIB Jombang tergolong efektif dalam mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat. Penelitian ini memberikan rekomendasi berupa penguatan kapasitas petugas Lapas, pengoptimalan peran masyarakat, dan revisi kebijakan untuk memperbaiki pelaksanaan program pembinaan.
Pembinaan Kesehatan Mental Remaja Di MTS Ngalaban Desa Bendet Kecamatan Diwek Jombang Lulus Fajarwati Kholig; Supriadi Supriadi; Muhammad Andri; Tyas Erviyanti; Vera Oktavianti
Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Darul Ulum Vol 1 No 1 (2022): DIMAS-UNDAR
Publisher : Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/dimas.v1i1.522

Abstract

Kesehatan mental merupakan sebuah kondisi dimana individu terbebas dari segala bentuk gejal a – gejala gangguan mental. Mts Ar Rahman adalah salah satu sekolah islam swasta yang ada ngalaban desa Bendet Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Masa Pandemi yang berlangsung selama 2 tahun membawah dampak yang cukup besar bagi keseharan mental remaja pada khususnya,pandemi covid 19 membawa dampak cukup baik itu bagi orang dewasa maupun bagi remaja yang seharsnya dijalani dengan sejuta kegiatan, namun karena adanya covid maka segala aktifitas menjadi terbatas. hal ini kami jumpai disekolah Mts Ngalaban desa Bendet kecamatan Diwek Kabupaten Jombang propinsi Jawa Timur berdasarkan temuan yang kami dapati dan informasi yang kami terima dari sumber – sumber yang terpercaya.Dengan bekal informasi yang kami dapatkan dilapangan kami berinisiatif untuk melakukan pembinaan kesehatan remaja untuk mengawali penanganan terhadap permasalahan yang ada disekolah tersebut.Dengan memberi pengetahuan apa itu kesehatan mental dan pentingnya kesehatan mental bagi setiap individu maka penting bagi mereka untuk mendapatkan pembinaan sedari dini agar mereka memiliki cukup pengetahuan menjaga kesehatan mental mereka dimasa pandemi sekarang ini .Setiap Individu yang memilki jiwa mempunyai indikasi akan gangguan kesehatan mental.Disini remaja merupakan masa transisi dan merupakan masa perkembangan yang cukup sulit dan memilki kompleksitas permasalahan cukup banyak memerlukan betul – betul perhatian dari orang tua maupun dari pihak sekolah ,agar maslah yang ada dapat dengan cepat tertangani dengan baik dan tepat.Kesehatan mental merupakan hal penting yang harus diperhatikan selayaknya kesehtaan fisik.
Co-Authors Abdul Rochim Achmad Syarifudin Ade irwina Safitri Afif Ilanul Huda Budiman, H. Haris Fahad Gios Adhyaksa Hafifah Islamiyah Putri HERI SUSANTO Kuswanto Kuswanto Lulus Fajarwati Kholig Maya Shofia Mohammad Rafie Mutia Farida Niken Rafiie, Mohammad Rahma Tri Rahayu, Firli Rini Winarsih Sumarwoto Sumarwoto supriadi Supriadi Supriadi Susilowaati, Tri Tri Susilowati Tyas Erviyanti Vera Oktavianti Wahyu Febriono Winarsih, Rini Zulis Mariastutik