Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.359
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL OF LAW AND GOVERMENT SCIENCE Jurnal Geuthee REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Nanggroe: Journal Of Scholarly Service Nanggroe: Journal of Scholarly Service
Zul Akli
Faculty Of Law, Malikussaleh University Of Lhokseumawe, Lhokseumawe, Aceh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

 1 
Pelaksanaan Hak Cuti Menjelang Bebas bagi Warga Binaan(Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe Yeni Fakhriati; Zul Akli; Joelman Subaidi
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 1 (2022): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i1.5643

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan proses pembinaan bagi Warga Binaan yang nantinya warga binaan tersebut siap untuk kembali ke lingkungan masyarakat dan tidak mengulangi tindak pidananya lagi. Dalam menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan, Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjamin hak-hak Warga Binaan mengenai hak mendapatkan Cuti Menjelang Bebas. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti bagaimana proses Pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas yang dilakukan Di Lembaga Pemasyarakatan terhadap warga binaan Cuti Menjelang Bebas dan hambatan serta upaya dalam Pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas Di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan proses Pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas yang dilaksankan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe terhadap warga binaan Cuti Menjelang Bebas dan hambatan serta upaya dalam Pelaksanaannya. Metode ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer secara langsung dari objek penelitian melalui tahapan wawancara dengan informan dan responden yang berhubungan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe dilaksanakan berdasarkan peraturan dan juga didasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.01.PK.04.10 Tahun 2007 jo peraturan Menteri Hukum dan HAM No.10 Tahun 2020. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pemberian hak cuti menjelang bebas merupakan alternatif terakhir jika hak-hak yang lain tidak didapatkan oleh warga binaan dengan persyaratan sudah menjalani 2/3 masa pidananya,sudah berkelakuan baik serta ada rekomendasi daari pihak pengawas warga binaan tersebut. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe dari Thaun 2020 sampai 2021 hanya ada 3 orang warga binaan yang mendapatkan cuti menjelang bebas, sedangkan yang sudah menjalani 2/3 masa pidananya yaitu 96 orang warga binaan. Hambatan dalam pelaksanaan pemberian cuti menjelang bebas yaitu tidak adanya penjamin, warga binaan tidak memenuhi persyaratan, dan kurang optimalnya dalam sosialisasi dari pihak Lembaga Pemasyarakatan. Disarankan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lhokseumawe agar dapat lebih mengoptimalkan proses Pelaksanaan Cuti Menjelang Bebas bagi Warga Binaan seperti pentingnya sosialisasi agar warga binaan mengetahui dalam pengajuan Cuti Menjelang Bebas harus ada penjamin dan juga Warga Binaan mengetahui keberadaan hak-haknya.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME YANG DILAKUKAN OLEH ANAK EDY RENTA SEMBIRING; Zul Akli; Johari J
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 3 (2021): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i3.5179

Abstract

Munculnya anak-anak pelaku terorisme tidak diragukan lagi mengejutkan dan membuka mata masyarakat sebagai pelaku kejahatan terorisme. Kemandirian anak tidak diragukan lagi menjadi alasan pemberian sanksi terhadap anak-anak yang melakukan kejahatan teroris.Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari keterlibatan dalam sengketa bersenjata; keterlibatan dalam kerusuhan sosial; keterlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; pelibatan dalam peperangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban atas tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak di bawah umur, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris, dan untuk mengetahui prosedur penanganan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis mengarah kepada penelitian hukum yuridis normatif. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari data Sekunder. Penelitian ini menggunakan studi dokumen. Analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupaya melakukan kajian telaah terhadap hasil pengolahannya data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya Tanggung jawab pelaku tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana terorisme, dan pidana minimum khusus yang dijelaskan dalam UU No. 6 tidak berlaku. Terkait pemberantasan tindak pidana terorisme, pada tanggal 15 tanggal 15 tahun 2003, anak yang menjadi korban tindak pidana terorisme berhak atas santunan atau santunan berdasarkan Pasal 36 UU No.3. 15th, 2003. Undang-Undang Peradilan Anak, jika seorang anak usia 12-18 tahun terlibat kejahatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup, maksimal hukuman yang dapat dijatuhkan adalah 10 tahun. Beberapa anak yang terlibat dalam kasus terorisme ditempatkan di Lapas / Rutan (LP). Walaupun pengelolaannya berbeda dengan Lapas dewasa, secara struktural bangunan fisik mereka tinggal dalam satu bangunan fisik serupa berada dalam satu bangunan fisik yang sama, Kompleks Lapas dewasa. Masih terkait proses penahanan, anak-anak yang terlibat kasus terorisme biasanya dijauhkan dari orang tua atau anggota keluarganya yang biasanya bukan berasal dari Jabodetabek. Hal ini tentu menyulitkan orang tua untuk menjenguk anaknya.
Pemberian bantuan hukum oleh posbakum kepada masyarakat kurang mampu dalam perkara pidana Nelsa Rinanda; Sumiadi S; Zul Akli
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 2 (2021): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i2.4129

Abstract

The Government of Aceh launched a legal aid program for underprivileged communities to protect and provide assistance to disadvantaged people in Aceh who are facing legal problems. Legal assistance for underprivileged people has been mandated by Law Number 16 of 2011, Concerning Legal Aid. Aceh Qanun Number 8 of 2017 and Governor Regulation Number 10 of 2019 are local regulations issued to strengthen efforts to provide legal assistance to underprivileged communities. But in reality, the provision of legal aid to underprivileged people at the Lhokseumawe Class 1B District Court still experiences many obstacles, especially from Posbakum as the party that has provided legal assistance, but does not get assistance fees and other constraints. The formulation of the problem in this research is what are the obstacles faced by the Legal Aid Post to provide legal assistance to underprivileged people in criminal cases at the Lhokseumawe Class 1 B District Court and what efforts are made by the Legal Aid Post when overcoming obstacles to the implementation of providing legal aid to underprivileged people in criminal cases at the Lhokseumawe Class 1B District Court. This type of research is an empirical juridical research, namely an integrative and conceptual method of analysis to identify, process and analyze documents to understand the meaning, significance, and relevance that produces descriptive data in the form of written or spoken words from the people or observed behavior. The results showed that the obstacles faced by Posbakum in providing legal assistance to the underprivileged were the delay in receiving the indictment documents submitted by the court for the Note of Defense, the lack of budget, and psychological pressure experienced by the defendant from the start of the BAP to the ongoing trial and the lack of public understanding of the existence of legal aid provided by the State. Efforts made in overcoming obstacles to the implementation of providing legal aid to the underprivileged are requesting an indictment letter from the Bhakti Keadilan Legal Institute, requesting an allocation of funds for the implementation of legal aid for underprivileged people, providing moral support to the defendant and increasing socialization efforts about assistance Law from the State to the people. It is recommended that the Regional Government and the Aceh DPR be allocated funds to Posbakum to make it more effective and efficient in providing legal assistance to underprivileged people.
PENGAWASAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP TAHANAN KOTA PADA MASA PANDEMI COVID-19 Nur Hidayah; Zul akli; Malahayati M
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 1 (2022): Januari
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i1.5359

Abstract

Abstract Supervision according to Victor M. Situmorang and Jusuf Juhir is every effort and action in order to know the extent to which the implementation of tasks carried out according to the provisions and objectives to be achieved. The duties and functions of Community Guidance are regulated in several regulations including, namely the Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number M.01-PK.04.10 of 1998 concerning Duties, Obligations, and Conditions for Community Guidance, RI Law Number 11 of 2012 concerning the Judicial System Child Crime, regarding the duties and functions of Community Guidance and adaptations carried out by Community Advisors during the Covid-19 pandemic. The research objectives in this study were to find out and explain how to monitor conditional release of city prisoners during the Covid-19 pandemic, and to find out and explain how the consequences of the parole policy on city prisoners in the community during the Covid-19 pandemic and efforts the government did in handling the conditional release of city detention during the Covid-19 pandemic. The research method used in this research is: This type of juridical normative research. With a statutory approach, and a conceptual approach. The nature of the research in this thesis is descriptive research. And the form of this research research is a descriptive form. Based on the results of the study, it can be seen that in supervising convicts who get parole, the government carries out various programs to deal with convicts who get parole during the COVID-19 pandemic, namely by collaborating between community counselors and the community and involving the families concerned to anticipate when things go wrong. Keywords : Surveillance, parole, Covid-19 pandemic
PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP PENGOBATAN NARAPIDANA NARKOTIKA (Studi Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon) Natasya Mauliza; Zul Akli; Jumadiah J
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 3 (2021): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i3.5279

Abstract

Pengobatan terhadap narapidana narkotika merupakan upaya yang harus dilakukan untuk para korban penyalahgunaan narkotika agar terlepas dari pengaruh zat berbahaya tersebut. Pelaksanaan pengobatan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan lembaga pemasyarakatan kelas II B Lhoksukon dalam memberikan pengobatan terhadap narapidana narkotika. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang mengumpulkan data melalui wawancara dengan informan dan responden serta studi kepustakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan lembaga pemasyarakatan kelas II B Lhoksukon dalam memberikan pengobatan terhadap narapidana narkotika dengan melakukan pembinaan mental terhadap narapidana melalui kegiatan kepribadian dan kegiatan kemandirian.
PEMBERATAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL T Heriza Fahmi; Zul Akli; Sumiadi S
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.5685

Abstract

Tindak Pidana Korupsi adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun badan hukum yang disengaja perbuatan tersebut melawan hukum dan didasari untuk memperkaya diri sendiri, kelompok maupun badan hukum yang secara merugikan perekonomian negara. Hukuman terhadap para pelaku tindak pidana korupsi seringkali tidak diputuskan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, seperti pada kasus Binahati B Baeha dan Muhir. Sebagaimana seperti aturan mengenai pemberatan yang terdapat dalam Pasal 52 KUHP dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun bahan hukum penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Aturan dalam Pasal 2 ayat (2) sebenarnya sudah cukup kuat untuk mengikat hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana korupsi dengan pemberatan. Namun pada kenyataan hakim tidak pernah memutuskan suatu perkara korupsi dengan hukuman mati sekalipun kasus tersebut telah memenuhi unsur pemberatan. Hakim juga dinilai tidak tegas dalam memutuskan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan pemberatan, hakim cenderung memutuskan suatu perkara hanya berlandaskan pada dakwaan yang diberikan oleh jaksa. Melihat dua kasus yang telah diputuskan, terlihat bahwa kedua kasus telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman dengan pemberatan, namun tidak terdapat adanya pemberatan didalam hukuman yang dijatuhkan hakim kepada dua pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi bantuan sosial. Disarankan kepada hakim agar dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi bantuan sosial sesuai dengan ketentuan pemberatan mengingat kejahatan yang dilakukan telah memenuhi unsur pemberatan dan diharapkan juga agar hakim lebih mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pada saat menjatuhi hukuman.
TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM KAJIAN PSIKOLOGI KRIMINAL (Studi Putusan Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Lsm) Sudana Bambang Suganda; Zulfan Z; Zul Akli
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.6844

Abstract

Rape is a crime that gets enough attention among the public. In particular, those who commit these crimes are minors, who should play like other children. However, they did an act based on excessive curiosity, so that curiosity resulted in the child being entangled in a rape crime case which was committed because of the curiosity factor. So that researchers are interested in conducting further research with the title "Rape Crimes Perpetrated by Children in the Study of Criminal Psychology (Study of Decision Number: 05/Pid.Sus-Anak/2016/Pn-Lsm)". The purpose of this study is to find out and explain the crime of rape committed by children in the study of criminal psychology, to find out and explain the factors that can make children commit rape committed by children in the study of criminal psychology and to find out and explain the efforts that can be made to prevent there is no crime of rape committed by children in the study of criminal psychology. The research method used in this study is an empirical juridical case approach related to the crime of narcotics abuse. The nature of the research is descriptive, data analysis is rape. The research location is in the Lhokseumawe District Court, the sample consists of informants and respondents. Sources of data in this study are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the research that the author did, it is known that: 1) a review of criminal psychology about children as perpetrators of criminal acts of rape, namely psychologically, the ethics and morals of children are now very degenerate and will be dangerous for the next generation, because the influence of psychology plays a major role in children to commit crimes. rape crime. 2) the causes that can make children commit the crime of rape in this criminal psychology study are due to several factors, namely parenting factors, environmental factors and weak faith factors. 3) Efforts that can be made to prevent the occurrence of rape crimes committed by children in this criminal psychology study are, firstly, parents should pay more attention to and guide the child, secondly by supervising their interactions outside the home and thirdly by providing more views on religious knowledge to children. Suggestions from this research are: 1) to the government or the authorities in order to disseminate the dangers of the risk of the crime of rape, so that children also have more understanding so as not to commit a crime, especially the crime of rape. 2) Parents should pay more attention and provide guidance to their children so as not to commit acts that violate the law. 3) The last is that the community must pay more attention to the social environment of children around the community. As well as conducting recitation activities in the community for children so that children avoid negative actions.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN ALAT SWAB ANTIGEN BEKAS DI BANDARA INTERNASIONAL KUALANAMU Claudia Natasha; Zul Akli; Johari Johari
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 3 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i3.8388

Abstract

Alat swab antigen dan tabung antigen didaur ulang atau dicuci kembali oleh para Pelaku di ruang fertilitas yang berada di Laboratorium Klinik Kimia Farma dengan menggunakan alkohol 75% melanggar Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kasus ini termasuk kasus yang baru pada saat terjadinya penyebaran virus Covid-19 yang sangat cepat. Berdasarkan hal tersebut, penegakan hukum yang terjadi masih sangat baru untuk diteliti beserta dengan hambatan serta solusi dalam penegakan hukum tindak pidana dalam penyediaan dan penggunaan alat swab antigen bekas.Studi ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum bagi Pelaku tindak pidana penyediaan dan penggunaan alat swab antigen bekas di Bandara Internasional Kualanamu. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan dan solusi dalam penegakan hukum bagi Pelaku tindak pidana penyediaan dan penggunaan alat swab antigen bekas di Bandara Internasional Kualanamu.Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian menggunakan penelitian yuridis-sosiologis dengan tindak pidana penggunaan dan penyediaan alat swab antigen bekas. Sifat penelitian deskriptif, analisis data dan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier.Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa: 1) mengenai penegakan hukum bagi Pelaku tindak pidana penyediaan dan penggunaan alat swab antigen bekas ditegakkan dengan berdasarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2) hambatan yang dirasakan Kejaksaan Negeri Deli Serdang sebagai Jaksa Penuntut Umum sejauh berjalannya proses penyidikan hingga proses persidangan, tidak ada kesulitan atau hambatan karena sudah ada filter atau penyeleksian yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. 3) solusi penegakan hukum yaitu dengan diberlakukannya aturan hukum yang berkaitan dengan pandemi Covid-19, khususnya pada layanan untuk Rapid Test Antigen untuk mengawasi berjalannya layanan tersebut.Alat swab antigen dan tabung antigen didaur ulang atau dicuci kembali oleh para Pelaku di ruang fertilitas yang berada di Laboratorium Klinik Kimia Farma dengan menggunakan alkohol 75% melanggar Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kasus ini termasuk kasus yang baru pada saat terjadinya penyebaran virus Covid-19 yang sangat cepat. Berdasarkan hal tersebut, penegakan hukum yang terjadi masih sangat baru untuk diteliti beserta dengan hambatan serta solusi dalam penegakan hukum tindak pidana dalam penyediaan dan penggunaan alat swab antigen bekas.Studi ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum bagi Pelaku tindak pidana penyediaan dan penggunaan alat swab antigen bekas di Bandara Internasional Kualanamu. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan dan solusi dalam penegakan hukum bagi Pelaku tindak pidana penyediaan dan penggunaan alat swab antigen bekas di Bandara Internasional Kualanamu.
Co-Authors Anhar Nasution Claudia Natasha EDY RENTA SEMBIRING Fatahillah Husni Husni Johari Johari J Jummaidi Saputra Malahayati Malahayati Maulida Maulida Muhibuddin M Nasrianti N Natasya Mauliza Nelsa Rinanda Nur Hidayah Nurarafah Subaidi, Joelman Sudana Bambang Suganda Sumiadi Sumiadi T Heriza Fahmi Ummi Kalsum Yeni Fakhriati Yuheni Tarida Kendal Simangunsong Zainal Abidin Zainal Abidin Zulfan