Garuda - Garba Rujukan Digital

PERANAN PENASEHAT HUKUM DALAM PENDAMPINGAN TERSANGKA DI TINGKAT PENYIDIKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (Studi Kasus Polres Kabupaten Bireuen) Maulida Maulida; Zul Akli; Nurarafah Nurarafah
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 10, No 1 (2022): Vol 10, No 1 (2022): Mei
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/reusam.v10i1.8911

Penelitian ini bertujuan untuk mengentahui peranan penasehat hukum dalam pendampingan penyidikan di polres Bireuen dan hambatan yang dihadapi penasehat hukum dalam pendampingan penyidikan, serta menelaah terkait upaya yang dilakukan penasehat hukum untuk mencegah terjadinya . Penasehat hukum merupakan suatu profesi yang memberikan jasa hukum, dimana berperan sebagai pendamping, pemberi pendapat hukum, atau menjadi kuasa hukum terhadap kliennya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan sifat penelitiannya deskriptif dengan lokasi penelitian di polres Bireuen. Hasil penelitian menyebutkan bahwa peranan penasehat hukum dalam pendampingan tersangka di tingkat penyidikan berdasarkan Pasal 115 ayat (1) KUHAP yaitu dengan cara melihat serta mendengar.Hambatan yang dihadapi berbeda seperti keleluasaan yang diberikan sangat terbatas untuk ikut hadir dalam proses pemeriksaan, sering terjadi terhadap penasehat hukum, dan sering masalah yang antara penasehat hukum dan penyidik. Adapun upaya yang dapat dilakukan penasehat hukum yaitu dengan mengajukan gugatan ke sidang Praperadilan. dan sering terjadi hukum yang berbeda antara penasehat hukum dan penyidik. Adapun upaya yang dapat dilakukan penasehat hukum yaitu dengan mengajukan gugatan ke sidang Praperadilan. dan sering terjadi hukum yang berbeda antara penasehat hukum dan penyidik. Adapun upaya yang dapat dilakukan penasehat hukum yaitu dengan mengajukan gugatan ke sidang Praperadilan.

KEBIJAKAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI MASA PANDEMI COVID-19 Zul Akli; Anhar Nasution; Jummaidi Saputra
Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin Vol 5, No 2 (2022): Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin
Publisher : Geuthèë Institute, Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52626/jg.v5i2.185

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan. Semua produk hukum yang dikeluarkan pemerintah merupakan kebijakan negara (Staatbeleid) untuk mempercepat penanganan dampak penyebaran Covid-19. Kebijakan hukum di masa wabah covid-19 tidak terlepas dari penegakan hukum antara Lembaga Pemasyarakatan, Pengadilan, Kejaksaan, KPK, Kepolisian. Salus Populi Suprema Lex Esto yang artinya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Cicero) adigium tersebut merupakan adigium yang sangat tepat jika dihubungkan sebagai dasar dalam mengambil suatu kebijakan di tengah wabah Covid-19, sebab suatu hukum yang ditetapkan dan diberlakukan harus dapat benar-benar memayungi rakyatnya..Kata Kunci: Kebijakan, Penegakan Hukum, Pandemi Covid-19

PEMBERATAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL T Heriza Fahmi; Zul Akli; Sumiadi S
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.5685

Tindak Pidana Korupsi adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun badan hukum yang disengaja perbuatan tersebut melawan hukum dan didasari untuk memperkaya diri sendiri, kelompok maupun badan hukum yang secara merugikan perekonomian negara. Hukuman terhadap para pelaku tindak pidana korupsi seringkali tidak diputuskan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, seperti pada kasus Binahati B Baeha dan Muhir. Sebagaimana seperti aturan mengenai pemberatan yang terdapat dalam Pasal 52 KUHP dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun bahan hukum penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Aturan dalam Pasal 2 ayat (2) sebenarnya sudah cukup kuat untuk mengikat hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana korupsi dengan pemberatan. Namun pada kenyataan hakim tidak pernah memutuskan suatu perkara korupsi dengan hukuman mati sekalipun kasus tersebut telah memenuhi unsur pemberatan. Hakim juga dinilai tidak tegas dalam memutuskan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan pemberatan, hakim cenderung memutuskan suatu perkara hanya berlandaskan pada dakwaan yang diberikan oleh jaksa. Melihat dua kasus yang telah diputuskan, terlihat bahwa kedua kasus telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman dengan pemberatan, namun tidak terdapat adanya pemberatan didalam hukuman yang dijatuhkan hakim kepada dua pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi bantuan sosial. Disarankan kepada hakim agar dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi bantuan sosial sesuai dengan ketentuan pemberatan mengingat kejahatan yang dilakukan telah memenuhi unsur pemberatan dan diharapkan juga agar hakim lebih mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pada saat menjatuhi hukuman.

TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM KAJIAN PSIKOLOGI KRIMINAL (Studi Putusan Nomor : 05/Pid.Sus-Anak/2016/PN-Lsm) Sudana Bambang Suganda; Zulfan Z; Zul Akli
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.6844

Rape is a crime that gets enough attention among the public. In particular, those who commit these crimes are minors, who should play like other children. However, they did an act based on excessive curiosity, so that curiosity resulted in the child being entangled in a rape crime case which was committed because of the curiosity factor. So that researchers are interested in conducting further research with the title "Rape Crimes Perpetrated by Children in the Study of Criminal Psychology (Study of Decision Number: 05/Pid.Sus-Anak/2016/Pn-Lsm)". The purpose of this study is to find out and explain the crime of rape committed by children in the study of criminal psychology, to find out and explain the factors that can make children commit rape committed by children in the study of criminal psychology and to find out and explain the efforts that can be made to prevent there is no crime of rape committed by children in the study of criminal psychology. The research method used in this study is an empirical juridical case approach related to the crime of narcotics abuse. The nature of the research is descriptive, data analysis is rape. The research location is in the Lhokseumawe District Court, the sample consists of informants and respondents. Sources of data in this study are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the research that the author did, it is known that: 1) a review of criminal psychology about children as perpetrators of criminal acts of rape, namely psychologically, the ethics and morals of children are now very degenerate and will be dangerous for the next generation, because the influence of psychology plays a major role in children to commit crimes. rape crime. 2) the causes that can make children commit the crime of rape in this criminal psychology study are due to several factors, namely parenting factors, environmental factors and weak faith factors. 3) Efforts that can be made to prevent the occurrence of rape crimes committed by children in this criminal psychology study are, firstly, parents should pay more attention to and guide the child, secondly by supervising their interactions outside the home and thirdly by providing more views on religious knowledge to children. Suggestions from this research are: 1) to the government or the authorities in order to disseminate the dangers of the risk of the crime of rape, so that children also have more understanding so as not to commit a crime, especially the crime of rape. 2) Parents should pay more attention and provide guidance to their children so as not to commit acts that violate the law. 3) The last is that the community must pay more attention to the social environment of children around the community. As well as conducting recitation activities in the community for children so that children avoid negative actions.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN ALAT SWAB ANTIGEN BEKAS DI BANDARA INTERNASIONAL KUALANAMU Claudia Natasha; Zul Akli; Johari Johari
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 3 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i3.8388

Alat swab antigen dan tabung antigen didaur ulang atau dicuci kembali oleh para Pelaku di ruang fertilitas yang berada di Laboratorium Klinik Kimia Farma dengan menggunakan alkohol 75% melanggar Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kasus ini termasuk kasus yang baru pada saat terjadinya penyebaran virus Covid-19 yang sangat cepat. Berdasarkan hal tersebut, penegakan hukum yang terjadi masih sangat baru untuk diteliti beserta dengan hambatan serta solusi dalam penegakan hukum tindak pidana dalam penyediaan dan penggunaan alat swab antigen bekas.Studi ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum bagi Pelaku tindak pidana penyediaan dan penggunaan alat swab antigen bekas di Bandara Internasional Kualanamu. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan dan solusi dalam penegakan hukum bagi Pelaku tindak pidana penyediaan dan penggunaan alat swab antigen bekas di Bandara Internasional Kualanamu.Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian menggunakan penelitian yuridis-sosiologis dengan tindak pidana penggunaan dan penyediaan alat swab antigen bekas. Sifat penelitian deskriptif, analisis data dan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan Kejaksaan Negeri Deli Serdang. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier.Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa: 1) mengenai penegakan hukum bagi Pelaku tindak pidana penyediaan dan penggunaan alat swab antigen bekas ditegakkan dengan berdasarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2) hambatan yang dirasakan Kejaksaan Negeri Deli Serdang sebagai Jaksa Penuntut Umum sejauh berjalannya proses penyidikan hingga proses persidangan, tidak ada kesulitan atau hambatan karena sudah ada filter atau penyeleksian yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. 3) solusi penegakan hukum yaitu dengan diberlakukannya aturan hukum yang berkaitan dengan pandemi Covid-19, khususnya pada layanan untuk Rapid Test Antigen untuk mengawasi berjalannya layanan tersebut.Alat swab antigen dan tabung antigen didaur ulang atau dicuci kembali oleh para Pelaku di ruang fertilitas yang berada di Laboratorium Klinik Kimia Farma dengan menggunakan alkohol 75% melanggar Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kasus ini termasuk kasus yang baru pada saat terjadinya penyebaran virus Covid-19 yang sangat cepat. Berdasarkan hal tersebut, penegakan hukum yang terjadi masih sangat baru untuk diteliti beserta dengan hambatan serta solusi dalam penegakan hukum tindak pidana dalam penyediaan dan penggunaan alat swab antigen bekas.Studi ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum bagi Pelaku tindak pidana penyediaan dan penggunaan alat swab antigen bekas di Bandara Internasional Kualanamu. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan dan solusi dalam penegakan hukum bagi Pelaku tindak pidana penyediaan dan penggunaan alat swab antigen bekas di Bandara Internasional Kualanamu.

Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Pembelajaran Menjaga dan Memelihara Lingkungan Hidup di SD Negeri 7 Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara Muhibuddin M; Nasrianti N; Zul Akli; Zainal Abidin; Fatahillah F; Johari J; Husni H
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 3 (2023): Juni
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that a good and healthy environment is a human right and a constitutional right for every Indonesian citizen. Therefore, the state, government and all stakeholders are obliged to protect and manage the environment in the implementation of sustainable development so that Indonesia's environment can remain a source and support for life for the Indonesian people and living things other. This community service is carried out using socialization methods, lectures, discussions, question and answer and practice of field crops as well as legal counseling on the Importance of Learning to Protect and Preserve the Environment for Students of State Elementary School 7 Syamtalira Bayu, North Aceh District. The result of this counseling is that students know how to practice planting plants and cleaning their school environment, there is an increase in student awareness of the cleanliness of the surrounding environment. The enthusiasm of the children to participate and care for the environment in protecting plants, plants and living things around them.

Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Pembelajaran Menjaga dan Memelihara Lingkungan Hidup di SD Negeri 7 Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara Muhibuddin M; Nasrianti N; Zul Akli; Zainal Abidin; Fatahillah F; Johari J; Husni H
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 3 (2023): Juni
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that a good and healthy environment is a human right and a constitutional right for every Indonesian citizen. Therefore, the state, government and all stakeholders are obliged to protect and manage the environment in the implementation of sustainable development so that Indonesia's environment can remain a source and support for life for the Indonesian people and living things other. This community service is carried out using socialization methods, lectures, discussions, question and answer and practice of field crops as well as legal counseling on the Importance of Learning to Protect and Preserve the Environment for Students of State Elementary School 7 Syamtalira Bayu, North Aceh District. The result of this counseling is that students know how to practice planting plants and cleaning their school environment, there is an increase in student awareness of the cleanliness of the surrounding environment. The enthusiasm of the children to participate and care for the environment in protecting plants, plants and living things around them.

Sosialisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Untuk Masyarakat Desa Ceumeucet Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara Zul Akli; Muhibuddin M; Fatahillah F; Julman Subaedi
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 2, No 10 (2024): Januari
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10566486

National Economic Development based on Article 33 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, states that the national economy is structured as a joint effort based on the principle of kinship to achieve prosperity and prosperity for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Realizing the important role of MSMEs, efforts are made to empower MSMEs in the context of accelerating regional and central economic development as well as increasing the competitiveness of MSME products. Social welfare, as a desired condition, cannot be realized if it is not developed through social welfare efforts, whether by the government, non-governmental organizations, or the business world. This community service is carried out using socialization methods, lectures, discussions, questions and answers as well as legal education regarding the Socialization of Micro, Small and Medium Enterprises for the Community of Ceumeucet Village, Kuta Makmur District, North Aceh Regency. The results of this counseling are that Micro, Small and Medium Enterprises can improve their MSME businesses in Gampong Ceumeucet, Kuta Makmur District, North Aceh Regency, they can develop their business products to a much greater extent by utilizing various existing technologies and building a technologically sound MSME product identity so that they can growing rapidly among the wider community.

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search