Garuda - Garba Rujukan Digital

Fishery Industry Development in Morotai Island Regency: A Scientific Concept for Integrated Economics Model Achmad Zamroni; Siti Hajar Suryawati; Andrian Ramadhan; Sonny Koeshendrajana
Jurnal Perikanan dan Kelautan Vol 9, No 1 (2019)
Publisher : JURNAL PERIKANAN DAN KELAUTAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33512/jpk.v9i1.7071

The development of the fisheries industry in Morotai Island District faces major challenges in investment climate recently. Those investment is influenced by fisheries resources, infrastructure, markets and institutions. This paper aims to describe the fishery industry in Morotai Island District, analyze the concept of the fishery industry model, and formulate a strategy for economic integration. Primary data was taken using a structured questionnaire through interviews with respondents and focused group discussions (FGD). The primary information is supplemented by secondary data obtained from district statistical data, research reports, and related scientific publications. Data were analyzed using four methods, namely: descriptive analysis; Analysis of Strengthen, Weakness, Opportunity and Threat (SWOT); Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) analysis; and MIC-MAC analysis. The results from the analysis show the integrated marine and fisheries center (SKPT) policy implementation has had a positive effect on the fisheries industry development in Morotai Island. There are four main influence aspects: (1) marine and fisheries resources (SDKP) management; (2) economic and business development; (3) community development; and (4) regulatory and synergies. The strategy of economic integration is focused on the implementation of the fisheries industry model as the production and export base for fresh tuna.

PERSEPSI DAN SIKAP NELAYAN TERHADAP PENGELOLAAN RAJUNGAN (Portunus pelagicus) BERKELANJUTAN Riesti Triyanti; Achmad Zamroni; Hakim Miftakhul Huda; Rizki Aprilian Wijaya
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 16, No 1 (2021): JUNI 2021
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v16i1.9486

Pengelolaan rajungan di Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai stakeholders, karena merupakan komoditas yang memililki volume dan nilai ekspor ketiga tertinggi di Indonesia. Di Kabupaten Demak, rajungan merupakan komoditas tangkapan tertinggi untuk membantu mencukupi kebutuhan pangan dan meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir. Namun, praktek penangkapan yang tidak ramah lingkungan dan tidak terkendali menyebabkan penurunan stok rajungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik sosial ekonomi, persepsi, dan sikap nelayanrajungan terhadap pengelolaan rajungan berkelanjutan. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dengan bantuan kuesioner terstruktur kepada responden nelayan di Desa Betahwalang, Purworejo, dan Serangan, Kabupaten Demak. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa nelayan setuju terhadap kebijakan pengelolaan rajungan eksisting, teknik penangkapan rajungan, dan pola pemasaran rajungan, namun tidak setuju dengan kondisi sumber daya rajungan saat ini, pencatatan data rajungan, dan usulan kebijakan pengelolaan rajungan yang ditawarkan. Pada umumnya nelayan mengetahui aturan penangkapan rajungan yang ramah lingkungan, namun karena kebutuhan ekonomi yang tinggi, maka penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yaitu jaring arad masih banyak terjadi dan kualitas ikan hasil tangkapan relatif rendah. Musim pemijahanrajungan juga sudah diketahui oleh nelayan, namun pada musim pemijahan nelayan tetap menangkap rajungan. Untuk mengelola rajungan secara berkelanjutan diperlukan kebijakan pengelolaan berbasis masyarakat melalui kegiatan sosialisasi status kondisi rajungan yang tertangkap, pelatihan diversifikasi alat tangkap, dan pendampingan kepada nelayan terkait kesadaran penangkapan rajungan yang lestari. Selain itu, diperlukan pengawasan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan, ukuran rajungan yang tertangkap, kontrol terhadap musim dan daerah penangkapan, dan pengembangan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat pesisir saat kebijakan diterapkan. Tittle: Fishers’ Perception and Attitude on Sustainable Management of Blue Swimming CrabsStakeholders need to pay a considerable attention to the management of blue swimming crabs in Indonesia since it is the third highest Indonesia export commodity both in volume and value. In Demak Regency, blue swimming crab is the highest catch commodity to meet the food needs and improve the economy of coastal communities. However, the uncontrolled and environmentally hazard catches resulted a decline in crab stocks. This study aims to analyze the fishers’ socio-economic characteristic, perceptions, and attitude toward sustainable blue swimming crab management. Data were collected through structured-questionnaires interviews with the fishers in Betahwalang Village, Purworejo Village, and Serangan Village, Demak Regency. The data were analyzed with descriptive method. The results showed that the fishers agree with the existing crab management policies, fishing techniques, and marketing pattern, however, they disagree with the current condition of blue swimming crab resources,data record, and the suggested sustainable crab management policies. The fishers have recognized the rules of environmentally friendly catch for blue swimming crabs, however, it is still common to use arad nets due to high economic needs despite the low quality of the catches. The fishers have also recognized the spawning season of the crabs, but they still catch in spawning season due to economic stress. In order to manage the sustainability of blue swimming crab, there is a need of community-based management policy through socialization the condition of the crab resources, training on fishing gear diversification, and community assistance for the awareness of sustainable crab fishing. In addition, it is necessary to supervise the use of fishing gear, the size of the catches, the season and fishing area, and develop the alternative livelihoods for coastal communities once the policy is implemented.

RANTAI PASOK DAN LOGISTIK UDANG VANAME DI DAERAH PRODUKSI DI INDONESIA Achmad Zamroni; Risna Yusuf; Tenny Apriliani
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 16, No 2 (2021): DESEMBER 2021
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jsekp.v16i2.9495

Rantai pasok udang vanamei di daerah produksi di Indonesia tidak selalu sama dan dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas pembenihan sampai dengan unit pengolahan ikan (UPI). Konsekuensinya, jenis dan jumlah biaya logistik bervariasi antara daerah satu dengan yang lain. Riset ini bertujuan untuk; a) mengidentifikasi rantai pasok udang vanamei di daerah produksi, b) menganalisis permasalahan dalam rantai pasok udang vanamei, dan c) merumuskan sistem logistik udang vanamei. Riset dilakukan selama tahun 2019 di beberapa provinsi yang memproduksi udang vanamei yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Riset ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan topik data kepada 12 responden pembenihan, 4 responden UPI, 40 responden pembudidaya udang vanamei, dan 10 pedagang/pengumpul. Data sekunder diperoleh dari laporan hasil riset, data statistik, dan publikasi ilmiah lainnya. Data dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan rantai pasok, pola logistik, dan permasalahan yang terjadi dalam rantai pasok. Hasil analisis menggambarkan bahwa rantai pasok udang vanamei di Indonesia bisa digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu pasokan (bahan baku dan produksi), distribusi (pedagang besar, pedagang kecil, dan pengecer), dan konsumen (pasar lokal, hotel/ restoran/catering -HOREKA- dan UPI). Permasalahan rantai pasok udang vanamei dari produsen benih sampai ke konsumen akhir telah menyebabkan produksi tidak efisien dan berimplikasi pada peningkatan biaya. Secara faktual, ada disparitas stok benih antar daerah dan kebutuhan pemenuhan stok udang di beberapa cold storage. Logistik udang vanamei menggunakan hampir semua jenis moda transportasi yaitu transportasi udara (pesawat terbang), transportasi darat (sepeda motor, mobil bak terbuka, truk biasa, truk kontainer) dan transportasi laut (kapal antar pulau dan antar negara). Sistem logistik udang belum efisien mengingat pengadaan induk udang vanamei masih diimpor dari negara lain oleh beberapa perusahaan pembenihan, dan benih ini harus menyuplai seluruh wilayah Indonesia.Title: Supply Chain and Logistic of Vannamei Shrimp In Production Areas of IndonesiaThe supply chain of vannamei shrimp in production areas of Indonesia is different in each area. It depends on the availability of hatchery facilities and the fish processing unit (UPI). Consequently, the types and logistic costs vary among regions. This research aims to: a) identify the supply chain of vannamei shrimp in the production area, b) formulate a general pattern of the logistic system of vannamei shrimp, and c) analyze the problems in the supply chain of vannamei shrimp. This research was conducted in 2019 in East Java, West Java, Bali, West Nusa Tenggara, and South Sulawesi where those provinces produce vannamei shrimp. This research employs primary and secondary data. Primary data were collected through interviews with five hatchery respondents, four UPI respondents, 40 vannamei shrimp farmers, and seven collectors/traders. Secondary data were obtained from research reports, statistical data, and other scientific publications. Data were analyzed descriptively to describe the supply chain, logistic patterns, and problems that occur in the supply chain. The results illustrate that vannamei supply chain in Indonesia can be classified into three parts: raw materials and production, distribution (wholesalers, small traders, and retailers) and consumers (local markets, hotel/restaurant/catering, and processing plants). The problem of vannamei supply chain from hatcheries to the final consumers has resulted in inefficient production and has been implicated in increased costs. Eventually, there are disparities in shrimp juvenile stocks between regions and the need to fulfill shrimp stocks in several cold storages Logistic system of vannamei shrimp utilizes almost all types of transportation modes: air transport (cargo planes), land transportation (motorbikes, trucks, cargo trucks) and water transportation (inter-island and inter-country cargo ships). The logistics system of vannamei was inefficient considering the procurement of vannamei shrimp broodstocks have always been imported from other countries by several hatchery companies, and shrimp juveniles produced need to be distributed to all-around Indonesia.

ANALISIS PEMASARAN RUMPUT LAUT DI WILAYAH POTENSIAL DI INDONESIA Yayan Hikmayani; Tenny Aprilliani; Achmad Zamroni
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 2, No 2 (2007): DESEMBER (2007)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Riset tentang pemasaran rumput laut telah dilakukan pada tahun 2005. Tujuannya adalah mengetahui struktur pasar dan efisiensi pemasaran rumput laut di beberapa wilayah potensial di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang terdiri dari data harga jual dan beli rumput laut, lembaga pemasaran, biaya pemasaran, biaya produksi, lokasi pasar yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden. Data sekunder diperoleh dari data statistik perikanan, laporan tahunan Dinas Perikanan, data ekspor impor yang diperoleh dari instansi-instansi terkait. Pemilihan responden dilakukan secara purposive sampling, sehingga diperoleh dari tingkat pembudidaya, pedagang pengumpul, pedagang besar dan eksportir atau pabrik pengolahan rumput laut. Analisis data yang dilakukan adalah analisis saluran pemasaran, marjin pemasaran, struktur pasar serta efisiensi pemasaran rumput laut. Hasil analisis menunjukkan bahwa lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran rumput laut terdiri dari pedagang pengumpul baik di tingkat desa maupun kecamatan, pedagang besar yang berlokasi di kota kabupaten serta eksportir atau pabrik pengolahan yang berada di ibukota propinsi. Hasil analisis marjin pemasaran diketahui bahwa marjin terbesar pemasaran rumput laut di tingkat pedagang pengumpul yang terdapat di Kabupaten Sumenep yaitu mencapai Rp. 880/kg, selanjutnya Sumbawa dan Jeneponto. Marjin pemasaran di tingkat pedagang besar terdapat di Bima dan Sumenep. Hasil analisis struktur pasar menunjukkan bahwa struktur pasar rumput laut yang terbentuk adalah oligopoli baik yang terjadi di tingkat pedagang pengumpul, pedagang besar maupun eksportir. Hasil analisis efisiensi pasar rumput laut menunjukkan bahwa pasar rumput laut yang paling efisien terdapat di Karimun Jawa, kemudian diikuti oleh wilayah lain seperti Sumbawa, Badung, Jeneponto, Bima dan Sumenep. Tittle:Seaweed Marketing Analysis in Potential Regencies of in Indonesia. Research on seaweeds marketing has been done in 2005. The aim of the research was to study the market structure and seaweeds marketing efficiency at some potential regions in Indonesia. Method used in this research was a survey method. Respondents were fish farmers, traders, wholesalers, middlemen, and processing industries or exporters. Respondent was taken purposived. Analysis were done by using marketchain analysis, marketing margin, market structure and seaweeds marketing efficiency. Results showed that marketing institutions consist of middleman at village and sub district level, wholesaler at district andexporter or processing industry at province level. Based on marketing margin analysis showed that the middleman at Sumenep province has the maximum margin of seaweed marketing which is Rp 880 per kg,followed by Sumbawa and Jeneponto District. The highest marketing margin at the wholesaler level detected in Bima and Sumenep. The result of marketing structure analysis showed that seaweed marketing structure was oligopoly at the middleman level, wholesaler, and exporter/ processing industry. The result from marketing efficiency analysis of seaweed shows that tho most efficient seaweed market was Karimun Jawa, followed by Sumbawa, Badung, Jeneponto, Bima and Sumenep.

PELUANG PENERAPAN KONSEP BLUE ECONOMY PADA USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR Achmad Zamroni; Nurlaili Nurlaili; Cornelia Mirwantini Witomo
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 4, No 2 (2018): DESEMBER 2018
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Tantangan pengembangan ekonomi biru di Lombok adalah menurunnya habitat terutama rumput laut, terumbu karang dan bakau, karena tingginya tekanan ekonomi yang menyebabkan orang terlibat dalam eksploitasi sumber daya perikanan. Tujuan riset adalah mereview penerapan konsep “Ekonomi Biru” pada usaha perikanan budidaya di Kabupaten Lombok Timur. Data dan informasi dikumpulkan melalui penelusuran dokumen, laporan riset dan publikasi ilmiah terkait topik kajian. Dokumen-dokumen tersebut dianalisis secara konten (content analysis) dan direview dari aspek sosial dan ekonomiyang dijelaskan secara kualitatif. Hasil review menunjukkan bahwa 6 (enam) usaha perikanan dapat memberikan efek berganda yaitu budidaya lobster, budi daya rumput laut, pengolahan kepiting, pengolahan limbah kepala ikan, dan tambak garam mempunyai peluang menciptakan efek berganda, artinya keenam usaha tersebut dapat menciptakan alternatif mata pencaharian yang bisa berdampak pada peningkatan ekonomi rumah tanggaTitle: Prospects of the Implementation of Blue Economy Concept on An opportunity Fisheries Bussiness in East Lombok DistrictThe challenge of developing a blue economy in Lombok is the decline of habitats, especially seaweed, coral reefs and mangroves, due to the high economic pressure that causes people to be involved in exploitation of fisheries resources. The aim of the research is to review the application of the concept of “Blue Economy” in aquaculture businesses in East Lombok District. Data and information were collected through documents investigation, research reports and scientific publications related to the topic of the study. These documents were analyzed using content analysis and reviewed from the social and economic aspects qualitatively described. The result shows that the review indicates that 6 (six) fisheries businesses can provide multiple effects namely lobster aquaculture, seaweed farming, crab processing, fish head waste treatment, and salt farming have the opportunity to create multiple effects, meaning that the six businesses can create alternative livelihoods that can has an impact on improving the household economy

MEMBANGUN KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR MELALUI KLINIK IPTEK MINA BISNIS DI KABUPATEN TAKALAR Achmad Zamroni; Istiana Istiana
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/marina.v3i2.7204

Partisipasi masyarakat lokal merupakan komponen utama yang mendukung keberhasilan pembentukan kelembagaan usaha di Kabupaten Takalar. Makalah ini mempunyai tiga tujuan utama,yaitu: 1) Mengidentifikasi informasi sosial ekonomi masyarakat pesisir dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; 2) Mengidentifikasi unsur-unsur mitra dalam membentuk kelembagaan; dan 3) Membentuk konsep model kelembagaan bisnis masyarakat pesisir. Survey dilakukan di Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Data primer diperoleh dari hasilwawancara informan kunci dengan menggunakan kuesioner semi-struktur yang menggunakan teknik Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi perikanan di Desa Laikangmeliputi perikanan tangkap (pelagis kecil, rajungan, kakap, kerapu, dan lain-lain), perikanan budidaya (rumput laut, udang, bandeng), dan produk kelautan (garam dan wisata bahari). Usaha perikanan tersebut dilakukan secara mandiri oleh nelayan dan pembudidaya ikan/ rumput laut dan untuk beberapa kegiatan dilakukan secara berkelompok. Namun, semua jenis usaha/bisnis tersebut belum dikelola oleh kelembagaan bisnis secara baik. Oleh karena itu, konsep kelembagaan bisnis yang mengutamakan partisipasi masyarakat masih menjadi pilihan utama dalam mengelola usaha perikanan “satu pintu” di Desa Laikang. Bentuk lembaga yang dibentuk adalah koperasi perikanan yang mengelaborasi kelompok kelompok usaha menjadi unit-unit usaha koperasi yang dibentuk tersebut.Title: Building Partnership and Economic Institution for Coastal Community through Science and Technology Clinic of Fisheries Business in Takalar DistrictLocal community participation is main component of developing business institution in Takalar District. This study aims to; 1) Identify socio-economics information of coastal community on marine and fisheries resource usage, 2) Identify the components of partnership to perform the business institution, and 3) Create the concept of business institution model for coastal community. Survey was conducted in Laikang Village, Mangarabombang Sub Village, Takalar District South Sulawesi. Primary data were gathered through interview and Focus Group Discussion (FGD) by using semi-structured questionnaires. The result shows that potency of fisheries in Laikang Village are capture fisheries (small pelagics, crabs,groupers, and seabass etc), culture fisheries (seaweed, shrimp and milkfish), marine product (salt and marine tourism). Various marine and fisheries activities are conducted independently by fishermen, andsome of them are using collective way. However, all of those marine and fisheries activities have not been well managed. Therefore, the concept of business institution based on community participation is a main option to manage fisheries business in Laikang Village under “one direction”. One of the best alternative of institution is developing fisheries cooperative, which is an evolution among business groups to become business units in fisheries cooperative.

KEMITRAAN PEMASARAN RUMPUT LAUT DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR DAN LOMBOK TENGAH, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Siti Hajar Suryawati; Nurlaili Nurlaili; Cornelia Mirwantini Witomo; Achmad Zamroni
Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 1 (2017): JUNI 2017
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

ABSTRAKModel pengembangan ekonomi kawasan berbasis teknologi adaptif lokasi di Lombok Timur (Lotim) dan Lombok Tengah (Loteng) adalah model yang berbasis kemitraan. Model ini mengakomodir kesepakatan kerjasama berbasis pasar yang melibatkan pembudidaya dan juga pengolah melalui KIMBis Lotim dan Mitra KIMBis Loteng. Pembudidaya sebagai produsen primer komoditi rumput laut dengan para pengolah yang melakukan proses penambahan nilai melalui kegiatan pengolahan dan pemerintah sebagai regulator, mediator dan fasilitator bagi kedua belah pihak, disertai rincian komitmen dan tanggung jawab pada tiap pihak yang terlibat, untuk menjamin bahwa: (1) pembudidaya menerima bagian nilai (farmer’s share) yang adil dari hasil usahanya; (2) pembudidaya bisa mendapatkan pendapatan rutin; dan (3) pengolah mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang sesuai. Sampai akhirnya produk yang dihasilkan diterima oleh konsumen akhir dengan mendapat jaminan produk olahan yang sehat dan harga yang terjangkau. Selain itu implementasi model ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir khususnya pembudidaya rumput laut, serta mengurangi kerugian karena malpraktek pedagang dalam penentuan harga beli. Title: Marketing Partnership for Poverty Reduction in East Lombok District and Central Lombok, West Nusa Tenggara ProvinceRegional economic development model based on adaptive location technology in East Lombok (Lotim) and Central Lombok (Loteng) is a partnership model. This model accommodates a market-based cooperation agreement involving farmers and processor through KIMBis Lotim and Mitra KIMBis Loteng. Farmers as primary producers of seaweed commodities with processor undertaking additional processingthrough processing and government as regulator, mediator and facilitator for both parties. They work together with commitment and responsibility to each party involved, to ensure: (1) the farmer receives a share (farmer’s share) fair from business results; (2) farmers get routine income; and (3) processor get raw materials with appropriate quality. Until finally the resulting product is accepted by the final consumer with a guaranteed healthy processed products and affordable prices. The implementation of this model is expected to improve the community welfare in coastal areas, especially seaweed farmers, and reducelosses due to malpractice traders in the determination of purchasing price.

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search