Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Respon Publik

PERAN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN (Studi Pada Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi) Lathifaturrodiyah Lathifaturrodiyah; Yaqub Cikusin; Septina Dwi Rahmawati
Respon Publik Vol 16 No 10 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Pasal 3 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Lurah memiliki tugas pokok dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Berdasarkan hal tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa pokok permasalahannya yaitu bagaimana peran pemerintah Kelurahan Gombengsari dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Gombengsari. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah kelurahan dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kelurahan Gombengsari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan menggunakan sumber data primer dan sekunder, teknik analisis data dengan 3 tahapan yaitu  reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah Kelurahan Gombengsari dalam pembangunan infrastruktur berdasarkan Teori yang dikaitkan pada Undang-Undang Nomor 6 Pasal 78 Tahun 2014 tentang Desa bahwa dalam pembangunan ada beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam tahap pembangunan di Kelurahan Gombengsari ada faktor pendukung dalam dalam setiap kegiatan yaitu adanya partisipasi masyarakat setempat. Namun dalam tahapan pembangunan infrastruktur ada beberapa kendala yaitu kendaraan yang memiliki muatan overload dan kurang perawatan pada pembangunan jalan. Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pembangunan, Infrastruktur
PENERAPAN E-GOVERNMENT DI PEMERINTAH DAERAH BOJONEGORO PADA MASA PANDEMI COVID-19 Intan Kurnia Sari; M. Mas'ud Said; Septina Dwi Rahmawati
Respon Publik Vol 16 No 10 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang diterapkan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengimplementasikan E-Government di masa pandemi Covid-19 serta faktor pendukung dan menghambat dalam penerapan E-Government Kabupaten Bojonegoro di masa pandemi Covid-19. Jenis penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan fenomenologi dengan metode penelitian kualitiatif. Data terkumpul merupakan kombinasi dari data primer dan data sekunder yang digunakan sebagai data penjelas bahan analisis penelitian. Sumber data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Kemudian, analisis data menggunakan miles &huberman yang terdapat pengumpulan data, reduksi data, display data dan veryfikasi/ yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan dan fakta yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip E-Government diperkuat oleh Peraturan Pemerintah yang mengamanatkan setidaknya dua hal penting. Pertama, proses pengelolaan keuangan di daerah harus dilakukan secara tertib, taat terhadap peraturan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat dan keuangan daerah terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap tahunnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di Pemda Bojonegoro, pelaporan tentang indeks kepuasan masyarakat menunjukkan kinerja yang baik atas penerapan E-Government di Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro. Adapun penerapan E-Government yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro meliputi E-Budgeting, E-Musrenbang, E- Procurement, E-Planning dan E-Monev. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini meliputi penerapan E-Government dengan lebih teliti bagi pihak pemerintahan, pengembangan dan peningkatan kinerja serta inovasi Pemda Kabupaten Bojonegoro dan penyediaan akses internet yang optimal mengingat bahwa ketidakstabilan akses internet menjadi kendala utama Pemerintah Daerah Bojonegoro dalam melakukan pelayanan publik. Kata Kunci: Electronic-Government
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DALAM MENINGKATKAN PENGEMBANGAN KUALITAS PENDIDIKAN DI SDN NOREH 3 (Studi Kasus SDN Noreh 3 Kec. Sreseh, Kab. Sampang) Najmatul Ulla; Afifuddin Afifuddin; Septina Dwi Rahmawati
Respon Publik Vol 16 No 10 (2022): Respon Publik
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar belakang dari penelitian ini didasari oleh pengamatan peneliti tentang dampak adanya bantuan dana BOS dalam proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di SDN Noreh 3 dari segi input, proses dan output untuk meningkatkan pengembangan kualitas pendidikan.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti dengan observasi lapangan, wawancara secara mendalam dan dokumentasi dari data-data yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Dana BOS dalam Meningkatkan Pengembangan Kualitas Pendidikan di SDN Noreh 3. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi kebijakan dana BOS di SDN Noreh 3 menggunakan variabel Edwards III terkait komunikasi terhadap kejelasan informasi yang disampaikan terkait dana BOS kepada wali murid masih belum transparansi dengan baik, serta keterbatasan sumber daya manusia menyebabkan tumpang tindihnya uraian dan fungsi pelaksana pengelola dana BOS. (2) Dalam mengkaji indikator peningkatan pengembangan kualitas pendidikan melalui dana BOS menurut Fattah (2009) bahwasannya dengan adanya dana BOS mutu masukkan, proses dan keluaran pendidikan di SDN Noreh 3 dapat memberikan pengaruh terhadap keefektifan kegiatan proses belajar mengajar. (3) Mengetahui faktor pendukung adanya implementasi kebijakan dana BOS dalam meningkatkan pengembangan kualitas pendidikan di SDN Noreh 3 adanya hubungan kerjasama yang baik antara pihak pelaksana pengelola dana BOS dengan guru serta komite sekolah (4) Selain itu untuk mengetahui faktor penghambat adanya implementasi kebijakan dana BOS dalam meningkatkan pengembangan kualitas pendidikan di SDN Noreh 3 yaitu dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki berupa sumber daya manusia maupun finansial dapat memper hambat proses pendidikan melalui dana BOS. Kata Kunci: Implementasi, BOS, Kualitas Pendidikan