Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Hukum Lex Generalis DEDIKASI PKM Pamulang Law Review
Iin Indriani
Universitas Pamulang
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI Iin Indriani; Sri Utaminingsih; Estiningsih Trihandayani; Muhamad Iqbal
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 3 (2020): Edisi Oktober
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v1i3.6878

Abstract

Coastal land is an important asset that must be maintained and utilized by its function. Efforts that can be made to improve and enhance the fertility of coastal land can be done by applying technology and having sufficient knowledge. lack of community understanding related to the legal aspects of managing coastal laha so that the impact of inhibition of innovations that can help the economy of the local community, therefore it is necessary to understand these legal restrictions to the local community as well as a variety of innovative inputs to utilize land for industrial development. This guidance is given to all the people in Kelurahan Untung Jawa Island as additional information regarding the use of coastal land based on legal aspects and industrial development. This activity is expected to increase community knowledge and insights regarding the law of coastal land management and also increase innovation to improve home industries that are able to provide additional income for the local community. The method used in this community service is counseling on legal awareness of the community relating to the limits of the authority of the beach that can be used as well as training on utilization related to production innovation. With this activity, each community is required to know the management of coastal land and understand how to enhance the development of the tourism industry that can be done by innovating the utilization and management of coastal land.Keywords: Utilization, Coastal Land, Industry
PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI E-COURT UNTUK PARALEGAL DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM "UNGGUL" Dadan Herdiana; Susanto Susanto; Muhamad Iqbal; Iin Indriani; Wawan Supriyatna
Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 1 (2021): Edisi Januari
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/al-jpkm.v2i1.8781

Abstract

Pengabdian ini berjudul Pelatihan Penggunaan Aplikasi E-Court untuk paralegal di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Kota Tangerang Selatan. Tujuan pengabdian ini untuk memberikan pemahaman tentang penggunaan aplikasi E-Court khususnya untuk para pengurus dan paralegal di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Kota Tangerang Selatan. Metode yang digunakan adalah penyampaian materi dan praktik penggunaan E-Court dan diskusi dengan para paralegal dan pengurus LBH Unggul. Kesimpulan dari pengabdian ini adalah bahwa LBH Unggul akan dapat memaksimalkan peran dan fungsinya sebagai fasilitator bagi para pencari keadilan dengan cepat, hemat dan efisien melalui Aplikasi E-Court selain dari itu paralegal yang bertugas di LBH Unggul mendapatkan tambahan pengetahuan dibidang Teknologi Informasi khususnya dibidang Hukum melalui Apliakasi E-Court.Kata Kunci: E-Court, LBH Unggul, Aplikasi
Membangun Mental Positif Para Pekerja dan Penyuluhan Hak-Hak Pekerja Yang di Phk Atau yang Mendapatkan Dampak Covid 19 Khairunnisa Khairunnisa; Iin Indriani; Nurhayati Nurhayati; Achmad Hanafi Setiawan; Tahta Anedea
DEDIKASI PKM Vol 1, No 2 (2020): DEDIKASI PKM UNPAM
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/dedikasipkm.v1i2.6422

Abstract

Adanya wabah (Covid 19), secara langsung berdampak pada pekerja yaitu adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Perlunya penyuluhan diberikan kepada para pekerja yang ada dalam Serikat Pekerja di daerah Tangerang maupun pekerja di luar dari serikat Pekerja yang terkena dampak Covid 19. Metode yang digunakan dengan metode penyuluhan dan diskusi. Penyuluhan yang diberikan mengenai hak –hak yang diterima para pekerja terkena PHK maupun dampak covid 19, berdasarkan aspek hukum serta membangun mental positif bagi para pekerja terkena dampak pandemik. Kegiatan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan para pekerja mengenai hukum tentang hak –hak yang diterima, sehingga para pekerja memahami apa saja yang harus diterima dan mampu menyampaikan problemnya dengan cara –cara yang benar, selain itu para pekerja bisa memahami permasalahan secara positif dengan mental yang dibangun agar dapat mengambil langkah yang strategis dalam menciptakan pekerjaan baru. Dari 15 peserta yang hadir sebagian besar responnya positif.    
Membangun Mental Positif Para Pekerja dan Penyuluhan Hak-Hak Pekerja Yang di Phk Atau yang Mendapatkan Dampak Covid 19 Khairunnisa Khairunnisa; Iin Indriani; Nurhayati Nurhayati; Achmad Hanafi Setiawan; Tahta Anedea
DEDIKASI PKM Vol. 1 No. 2 (2020): DEDIKASI PKM UNPAM
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/dedikasipkm.v1i2.6422

Abstract

Adanya wabah (Covid 19), secara langsung berdampak pada pekerja yaitu adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Perlunya penyuluhan diberikan kepada para pekerja yang ada dalam Serikat Pekerja di daerah Tangerang maupun pekerja di luar dari serikat Pekerja yang terkena dampak Covid 19. Metode yang digunakan dengan metode penyuluhan dan diskusi. Penyuluhan yang diberikan mengenai hak –hak yang diterima para pekerja terkena PHK maupun dampak covid 19, berdasarkan aspek hukum serta membangun mental positif bagi para pekerja terkena dampak pandemik. Kegiatan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan para pekerja mengenai hukum tentang hak –hak yang diterima, sehingga para pekerja memahami apa saja yang harus diterima dan mampu menyampaikan problemnya dengan cara –cara yang benar, selain itu para pekerja bisa memahami permasalahan secara positif dengan mental yang dibangun agar dapat mengambil langkah yang strategis dalam menciptakan pekerjaan baru. Dari 15 peserta yang hadir sebagian besar responnya positif.    
Rekonstruksi Normatif Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Rufaidah Rufaidah; Iin Indriani; Sarah Alzagladi; Fitri Ramadhani
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 7 (2026): Tema Hukum Pidana
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i7.3507

Abstract

This study analyzes normative issues in the regulation of law enforcement regarding domestic sexual violence based on Law Number 23 of 2004. The study focuses on the discrepancy between the construction of legal norms and the need for victim protection. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results indicate weaknesses in the norms, particularly regarding the lack of explicit regulation of the concept of consent in marital relations and the failure to accommodate the characteristics of sexual violence in the private sphere. Furthermore, a disharmony was found with more recent developments in sexual violence regulations. Therefore, operational steps are needed in the form of reformulating the norms in Law Number 23 of 2004, developing interpretation guidelines based on victim protection, and harmonizing them with related regulations to achieve more effective and equitable law enforcement.
Hukum Dalam Tantangan Perlindungan Penyandang Disabilitas Terhadap Kekerasan Seksual Muhamad Iqbal; Iin Indriani
Pamulang Law Review Vol. 7 No. 1 (2024): Agustus 2024
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v7i1.43288

Abstract

Gender-based violence is defined as any action that results in physical harm or emotional distress, including threats of harm with certain behaviors, coercion to engage in harmful behaviors, and various forms of freedom-limiting oppression.One of the most pervasive and harmful forms of HAM violation is sexual violence, which includes both overt acts of violence and those that are more covert in nature, such as those caused by cultural and societal biases against the victims. Research in the field of law is research that employs specific methodologies, frameworks, and philosophies in order to analyze a particular legal phenomenon. The key topics of this investigation are intellectual property rights and commercial secrecy. The primary laws used in this study are the Manufacturing Act of 1999. This study makes use of qualitative data analysis. To be conceited in the Ucapan Jurisprudence: Any action taken with the intention of causing another person to behave in a way that is inconsistent with their own personal values is known as ancaman or ancaman. Lack of Integrity in Concrete Work Product Expression (Memaksa and Memperkosa): To "memaksa" someone is to order them to do something, demand it of them forcefully, or coerce them into taking action without their consent. In terms of legal protection, sexual abusers who target people with disabilities should face harsher penalties than those who target those without disabilities. People with disabilities have the same rights and responsibilities as everyone else. They need special housing and protection so they don't feel stigmatized for their deficiencies. According to Article 27(1) of our Constitution, "All citizens of a country are equal before the law and the government and must obey those laws and that government without exception.".
Co-Authors Achmad Hanafi Setiawan Dadan Herdiana Estiningsih Trihandayani Fitri Ramadhani Khairunnisa Khairunnisa Muhamad Iqbal Nurhayati Nurhayati Rufaidah Rufaidah Sarah Alzagladi Sri Utaminingsih Susanto Susanto Tahta Anedea Wawan Supriyatna