Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.459
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nagari Law Review Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Abdi Laksana : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pamulang Law Review Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Jurnal Kewarganegaraan JAMAIKA: Jurnal Abdi Masyarakat Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu
Dian Ekawati
Universitas Pamulang
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Politik Dinasti Pada Pilkada 2020 Dalam Perspektif Hukum Dan Demokrasi (Analisa Yuridis Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan 2020) Isnu Harjo Prayitno; Dian Ekawati; Susanto Susanto
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v8i1.y2021.11686

Abstract

Abstrak Pilkada serentak, 9 Desember 2020 akan digelar di  270 daerah pemilihan, dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota sudah semakin dekat. Kehadiran politik dinasti yang melingkupi perebutan kekuasaan di level regional hingga nasional tidak terlepas dari peran partai politik dan regulasi tentang pilkada. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menjelaskan model mekanisme dan faktor-faktor penyebab praktik politik dinasti pada pilkada Tangsel tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) serta pendekatan konseptual (conseptual approach). Penelitian hukum normatif bersandar pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data penelitian ini dianalisis melalui analisis yuridis kualitatif dan hasilnya disajikan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian ini yaitu bahwa politik dinasti merupakan hal yang tidak dapat terelakan dalam Pilkada. Salah satu faktornya yaitu tidak diperbolehkannya kepala daerah yang sedang menjabat untuk mencalonkan diri kembali karena sudah dua periode sehingga memunculkan anggota keluarganya untuk maju sebagai orang yang akan mempertahankan kekuasaanya. Adanya kerakusan dari para pejabat, topangan akses politik dan modal yang memadai merupakan pemicu utama terjadinya politik dinasti. Pemegang kebijakan belum mempunyai sikap tegas terhadap pelaku politik dinasti karena dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Yang mana setiap orang memiliki hak dalam mengembangkan diri didalam pemerintahan serta hak untuk memilih dan dipilih.
Pemaknaan Hak Menguasai Negara Atas Tanah Dalam Dimensi Politik Hukum Konstitusi Bachtiar Baetal; Dwi Kusumo Wardhani; Dian Ekawati
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 2 (2021): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v8i2.y2021.16810

Abstract

AbstractConstitutionally, the state no longer acts as the owner of the land, but only as the holder of the right to control. In the principle of state control, the relationship between the state and society, society cannot be subordinated to its position under the state, because the state actually receives power from the community to regulate the allocation, supply and use of land, as well as legal relations and legal actions with land. The authority to regulate by the state is also limited, both by the Constitution and its relevance to the objectives to be achieved. However, at a practical level, there is no common perception regarding the definition of State Controlling Rights over land or state land, so that there is often a bias and disorientation related to land policy itself. Therefore, the meaning of the concept of state control over land must be returned to the meaning desired by the constitution.Keyword: Meaning, the right to control the state over land, Constitution
Menelaah Narasi Kebijakan Pajak Daerah Dalam UU No. 1 Tahun 2022: Sebuah Tinjauan Literatur Chessa Ario Jani Purnomo; Isnu Harjo Prayitno; Dian Ekawati
Nagari Law Review Vol 5 No 2 (2022): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.5.i.2.p.128-141.2022

Abstract

The development of a local tax system is one of the policy themes of Law No. 1 of 2022. However, Law No. 1 of 2022 focuses exclusively on material tax law, such as adjustments to local tax tariffs, and makes no reference to formal tax law, such as the renewal of regional tax collecting methods. Whereas tax law can theoretically be classified into two categories, namely material tax law and formal tax law. The article employs a legal doctrinal method with a conceptual approach. This article advances the theoretical argument that fiscal decentralization is top-down in nature, that changes in local tax policy are made purely to fulfil national fiscal objectives, not to build regional tax systems in response to regional efforts. The paper begins with a discussion of fiscal decentralization, the policy narrative underlying Law No. 1 of 2022, and the pressing need to change municipal tax collecting policies. The study concludes that there is a policy imperative to strengthen municipal tax collection rules to keep pace with the policy environment's evolution in the digital and internet+ (internet plus)
Analisis Virtual Cryptocurrency Sebagai Alat Transaksi Di Indonesia Dian Ekawati
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 3 (2024): GJMI - MARET
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i3.395

Abstract

Tujuan penelitian untuk menganalisis virtual cryptocurrency sebagai mata uang e-commerce, terutama Bitcoin, yang digunakan transaksi di Indonesia. Metode penelitian yuridis normatif guna mengkaji ketentuan yang berhubungan dengan penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, mata uang virtual cryptocurrency, terutama Bitcoin, sebagai alat transaksi di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan. Meskipun minat masyarakat terhadap cryptocurrency cukup tinggi, regulasi yang jelas dan tegas mengenai penggunaan mata uang virtual kriptografi ini sebagai alat pembayaran masih belum ada yang menjamin kepastian hukum. Kedua, peran Bank Indonesia sebagai regulator keuangan belum cukup kuat mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dampak transaksi menggunakan bitcoin mengakibatkan ketidakpastian hukum terkait penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi di Indonesia, temuan penelitian bahwa penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi di Indonesia tidak memiliki kepastian hukum yang kuat dan lemah secara perlindungan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, virtual cryptocurrency sebagai alat transaksi di Indonesia memerlukan regulasi yang tepat dan tegas. Regulasi yang tepat akan memberikan kepastian hukum, melindungi pihak yang terlibat, serta memastikan penerimaan negara yang adil dan berkelanjutan terkait penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi di Indonesia. Implikasi regulasi yang tidak cukup jelas dan kurang tegas dalam bisnis transaksi virtual cryptocurrency di Indonesia membuktikan tidak ada kepastian hukum penggunaa virtual cryptocurrency di Indonesia dan belum sah. Resktrukturisasi bagi peraturan Bank Indonesia dan pihak berwenang lainnya perlu mendukung para pengguna virtual cryptocurrency juga bekerja sama untuk mengembangkan kerangka regulasi yang efektif. Dengan adanya regulasi yang tepat, cryptocurrency dapat diintegrasikan secara aman, terpercaya, dan dapat diterima secara luas sebagai alat transaksi di Indonesia.
Co-Authors Agus Purwanto Bachtiar Baetal Chessa Ario Jani Purnomo Dadan Herdiana Dian Eka Prastiwi Guntarto Widodo Isnu Harjo Prayitno Isnu Harjo Prayitno Nani Widya Sari Ngatiran Ngatiran Pahlawan MP, H Muhamad Rezky Siti Chadijah Sugeng Samiyono Suko Prayitno Susanto Susanto Syukur Destieli Gulo Wardhani, Dwi Kusumo